 | |
| Masyarakat Kobar demo tuntut Sugianto Sabran-Eko Soemarno Segera dilantik |
Harian Umum Tabengan,
PANGKALAN BUN Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang langsung turun ke mengembalikan suasana suasana yang kondusif, aman, dan damai di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) yang sempat memanas di Pangkalan Bun. Teras minta seluruh komponen masyarakat bersama-sama mengembalikan situasi keamanan di Kobar dan menghentikan aksi kekerasan, merusak fasilitas umum yang dibangun pemerintah menggunakan uang rakyat. Teras di Pangkalan Bun, Jumat (24/9), bukan semata menyelesaikan masalah Pemilu Kada, namun lebih pada upaya mengembalikan situasi keamanan dan ketenteraman di daerah tersebut yang memanas pasca-Pemilu Kada dan terakhir, Kamis (23/9). Teras mengaku merasa prihatin atas kejadian di Kabupaten Kobar, karena proses demokrasi dicederai dengan tindakan anarkis. “Dengan ini saya perintahkan tindakan pembakaran atau perusakan dihentikan,” seru Teras saat berdialog dengan tokoh masyarakat dan pejabat di Kantor Bupati Kobar, kemarin. Kalau hal tersebut tidak berhenti, yang dirugikan adalah pemerintah daerah dan masyarakat. “Saya akan bertanggung jawab untuk mengendalikan kondisi ini, agar kembali aman dan lancar,” kata Teras. Sedangkan adanya isu pelantikan salah satu pasangan calon, ia menegaskan itu tidak benar. Pelantikan Bupati atau Walikota harus berdasarkan undang-undang dan dilakukan oleh Gubernur. “Sampai saat ini tidak ada persiapan soal pelantikan salah satu pasangan calon, itu isu menyesatkan,” tegas Teras. Teras mengatakan telah melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait kondisi di Kobar, Senin (27/9) lalu. Teras akan bertemu lagi dengan Mendagri untuk membahas masalah roda pemerintahan Kobar yang hingga saat ini stagnan, karena kewenangan Plh Bupati terbatas. Dirinya akan minta Gubernur ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) dan dipertemukan dengan KPU Pusat agar bisa mengakomodir semua permasalahan di Kobar. Seusai dialog, Teras yang didampingi Kapolda Kalteng Brigjen (Pol) H Damianus Jackie, Danrem 102/Panju Panjung Kolonel (Inf) Sukoso Maksum, dan sejumlah pejabat lain menuju Kantor DPRD Kobar yang diterima Wakil Ketua Hasanudin Noor dan anggota DPRD lainnya. “Keamanan dan stabilitas Kabupaten Kobar pasca-Pemilu Kada kita percayakan sepenuhnya kepada aparat keamanan,” kata Teras, sembari mengatakan, masyarakat bisa menyampaikan pendapatnya, namun harus memenuhi syarat dan aturan. Sementara Damianus Jackie menjelaskan, eskalasi dalam istilah keamanan meliputi aman, rawan, gawat, dan kritis di Kobar saat ini dalam keadaan rawan, sebab itu yang dilakukan dalam pengamanan adalah preventif. Namun jika sampai pada situasi krisis maka pihak kepolisian akan berkoordinasi dengan TNI. “Mari berdemokrasi dengan dewasa. Penjagaan yang kita lakukan ini bukan apa-apa, tetapi sebagai antisipasi adanya penyusup yang menyelinap dan membuat suasana bertambah parah,” jelasnya. Senada dengan itu, Sukoso Maksum minta masyarakat tenang dan tidak mudah terprovokasi, sehingga kondisi tetap aman sesuai yang diharapkan. “Mari menunggu keputusan yang final. Kita berharap tokoh agama, masyarakat, dan pemuda dapat menjaga kebersamaan dan persatuan,” kata Maksum. Setelah dari Kantor DPRD, Teras dan rombongan ke Kantor Bappeda untuk bertemu dan berdialog dengan sejumlah tokoh masyarakat, agama, dan pemuda. Kemudian dilanjutkan menemui massa di lokasi sekitar Tugu Adipura. Teras berjanji akan menindaklanjuti dan mendorong harapan warga, agar proses Pemilu Kada tersebut dapat diketahui hasilnya, namun masyarakat harus bersabar. Mendengar penjelasan dari Teras bahwa tidak ada pelantikan dan akan ditunjuk caretaker, massa pun akhirnya membubarkan diri dan kondisi keamanan Kobar berangsur-angsur pulih. Diselimuti Ketegangan Suasana Kota Pangkalan Bun yang indah dan bersih, dua hari lalu, tiba-tiba berubah dipenuhi asal tebal di sejumlah jalan protokol. Kota dengan predikat Kota Kecil Terbersih se-Indonesia yang mendapat penghargaan empat kali Piala Adipura berturut-turut ini hanya dalam sekejap seperti baru dilanda badai dahsyat. Kota dipenuhi ban bekas terbakar, lampu hias roboh, pot bunga ambruk, jalan protokol ditutup, dan pohon pelindung di plankson tumbang. Amuk massa yang hampir tidak terkendali menuntut keadilan kepada Pemerintah Pusat agar tidak memaksakan kehendaknya menjadi aksi yang menakutkan. Sebagian besar toko tutup, jalanan lengang, para siswa pulang lebih awal, dan tidak satu pun mobil dinas milik Pemkab berani melintas di jalan protokol. Pantauan Tabengan, kemarin pagi, Jalan Pangeran Antasari, Hasanudin, dan Diponegoro di pusat Kota Pangkalan Bun benar-benar lumpuh. Di sepanjang jalan banyak terdapat portal dan ban bekas dibakar massa. Sementara di Jalan Diponegoro, ratusan massa meluapkan kekecewaannya dengan aksi anarkis, merusak fasilitas pemerintah berupa lampu hias, pot bunga, baliho, rambu-rambu, dan Tugu Adipura. Sedangkan aparat keamanan dari Brimob Polda dan Polres Kobar berjaga-jaga di sekitar lokasi kejadian agar aksi massa tidak meluas. Pangeran Muasdjidinsyah selaku kekerabatan Kesultanan Kutaringin telah berulang kali mengingatkan dan memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat agar menyelesaikan dan menyikapi sengketa Pemilu Kada Kobar secara arif dan bijaksana. Sebab, dikhawatirkan akan terjadi perpecahan dan peristiwa dahsyat. Muasdjidinsyah mengharapkan Pemerintah Pusat mengembalikan hak asasi masyarakat Kobar dalam berdemokrasi Dalam pertemuan dengan Gubernur di Aula Bappeda Kobar, Muasdjidinsyah menjamin apabila pasangan Sugianto-Eko Soemarno dilantik, Kobar akan aman karena mereka adalah pilihan rakyat dan semua pihak bisa menerima. Mediasi Pertemuan Prof Danes Jayanegara, pemerhati sosial politik dan ketatanegaraan dari Universitas Palangka Raya, mengatakan, Gubernur Kalteng bisa melakukan mediasi pertemuan untuk mengumpulkan berbagai pihak yang terkait dengan persoalan di Kobar. “Saya berpikirnya win-win solution terkait yang terjadi di Kobar. Semua pihak mesti bertemu dan Pak Gubernur, saya kira bisa memediasi pertemuan tersebut,” kata Danes yang dihubungi Tabengan saat berada di Banjarmasin, kemarin. Para pihak yang dimaksudkan tersebut, setidaknya terdiri dari Gubernur, Kapolda, KPU Provinsi dan Kabupaten Kobar, serta ahli hukum. Ini dimaksudkan agar tidak ada pemikiran dan penafsiran berdeda dalam menyikapi permasalahan tersebut. Tetap berpegang pada kepastian hukum dan perundang-undangan. Persoalan ini menjadi rumit karena putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam hukum perundangan adalah sebuah putusan yang bersifat final dan tidak ada celah hukum lagi melakukan gugatan. “Kalau bicara hukum, putusan MK tersebut mau tidak mau, suka tidak suka harus diterima,” kata Danes seraya mengatakan, tapi ini adalah persoalan politik, dia yakin tentu ada konvensi atau kesepakatan yang bisa diterima semua pihak. Danes mengkritik sikap Mendagri yang terkesan melempar bola panas ke daerah, karena akan memunculkan konflik horisontal dan dapat menjadi preseden buruk bagi Kalteng. “Untuk itu solusinya semua mesti bertemu. Bukan hanya di tingkat provinsi, namun Kemendagri juga bisa melakukan media pertemuan di tingkat pusat,” kata Danes seraya berharap agar masyarakat Kobar bersabar dan menyerahkan semua persoalan ini kepada masing-masing pemimpin daerah. Saat hendak dikonfirmasi di kantornya, Ketua KPU Kalteng Faridawaty D Atjeh tidak berada di tempat dan ponselnya tidak aktif. Anggota KPU Pusat I Gede Putu Artha juga tidak mengangkat telepon. Hanya saja, dalam pesan pendeknya, Putu menulis: “Masalah konflik yang terjadi di Kobar sudah urusan aparat keamanan, tidak ada kaitannya dengan KPU”. dkw/c-nft/str
