12-03-2011 00:00
Harian Umum Tabengan,
PALANGKA RAYA
Pemerintah daerah melalui instansi terkait hendaknya melakukan langkah-langkah nyata, dalam menekan tingkat inflasi daerah yang semakin tinggi.
Tingginya tingkat inflasi Kalteng diharapkan agar Dinas dan Instasi terkait lebih fokus menangani masalah inflasi tersebut.
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kalteng Tugiyo Wiratmojo mengatakan, tingkat inflasi di Kalteng sekitar 9,51 persen dan pertumbuhan ekonomi sekitar 6,47 persen. Tingginya inflasi tersebut dipicu tingginya harga barang-barang disektor konsumsi dan terutama sembilam bahan pokok (Sembako).
Menurut Tugiyo, ini terjadi karena kebutuhan yang harusnya ada di daerah ini seperti beras, meski daerah ini merupakan lumbung padi, namun justru beras merupakan pemicu inflasi tinggi, karena beras yang ada berasal dari provinsi tetangga.
Ini terjadi karena saat petani mau panen maka para pengijon atau pengumpul dari daerah provinsi tetangga tersebut datang untuk membeli gabah para petani kemudian gabah tersebut dibawa untuk diolah, setelah itu beras kembali dijual ke Kalteng dengan harga lumayan tinggi.
Dengan kejadian seperti ini tambah Tugiyo lagi, pemerintah daerah terutama instansi terkait dapat fokus mengelola persoalan ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga kedepan tidak akan lagi pengijon-pengijon baru.
‘’Ini baru pengijon padi, nanti timbul pengijon karet, pengijon sawit sehingga akhirnya masyarakat tidak bisa berkembang” kata Tugiyo lagi.
Selain itu yang perlu dilakukan menurut Tugiyo adalah mengantisipasi agar petani jangan menjual hasil pertaniannya kepada pengijon, namun juga mendorong dan memberdayakan badan usaha milik daerah (BUMD) atau perusahaan daerah untuk mengelola hasil pertanian tersebut.
Langkah lainnya dengan memberikan jaminan kepastian kepada petani tersebut agar gabah dan hasil pertanian dan perkebuanan tersebut dapat dibeli dengan harga yang layak.
Menurut Tugiyo menuturkan kehadiran pengijon semata-mata hukum ekonomi, karena hasil pertanian dan perkebunan ini cukup banyak terdapat di Kalteng dan masih belum terlalu dikelola dengan maksimal.
Namun hal tersebut tidak akan terjadi apabila pemerintah daerah sedini mungkin memberdayakan dan memberikan kepastian kepada para petani bahwa hasil pertaniannya dibayar dengan harga yang layak. dkw
