30-03-2011 00:00
Harian Umum Tabengan,
Palangka Raya, Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang dalam acara Gubernur Hasupa Rakyat (Gubernur Bertemu Rakyat) di Televisi Republik Indonesia (TVRI) Kalteng, Selasa (29/3), mengatakan, jumlah koperasi yang tidak aktif di Kalteng masih besar. Karena itu perlu dikaji kembali, apakah koperasi berguna bagi anggotanya dan dapat menciptakan pertumbuhan perekonomian rakyat atau tidak.
Teras khawatir, koperasi di Kalteng hanya terdapat di Ibukota Provinsi dan Kabupaten/Kota. Padahal, koperasi perlu hidup sampai di pelosok daerah. Koperasi tidak terlepas dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta perekonomian rakyat.
Dari sekitar 2.511 koperasi di Kalteng, saat ini memang hanya 1.721 dengan sekitar 23.554 orang anggota yang aktif. Lainnya, 790 koperasi mati suri. Usha mikro sekitar 22.785, usaha kecil 4.603, usaha menengah 1.724 unit. Jumlahnya ini cukup banyak, namun UMKM di Kalteng masih perlu bantuan.
Teras mengatakan, perlu dicari tahu penyebabnya, apakah karena permodalan atau hal lain. Jika masalahnya permodalan, beberapa bank seperti BNI, BRI, Mandiri Syariah, BTN, dan Bank Kalteng sebenarnya sudah menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) sekitar Rp552 miliar. Tapi, pada 2010, hanya sekitar Rp348 miliar terserap UMKM.
Kalteng bertekad terus menekan angka kemiskinan, sehingga perlu kerja keras dan cerdas. “Hanya kerja keras, tetapi tidak cerdas, itu tidak akan bisa tercapai,” kata Teras. Dalam upaya menekan angka kemiskinan itu, Pemprov sudah meluncurkan Program Memangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) dan bantuan langsung tunai.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalteng Jamilah Yakob menyebutkan, banyak koperasi yang tidak aktif karena keterbatasan sumberdaya manusia (SDM) pengelola. Selain itu, sebagian orang masih memandang koperasi hanya usaha kecil-kecilan. Dan, yang mengakses dana ke bank untuk UMKM juga masih sedikit.
Untuk mengoptimalkan koperasi di daerah-daerah, kata Jamilah, pihaknya akan lebih giat melakukan rapat koordinasi, termasuk di Kabupaten/Kota. Kendala koperasi termasuk karena penganggarannya belum diadakan semua kabupaten/kota, hanya berharap dari dana dekosentrasi provinsi yang nilainya tidak memadai.
Bank Kalteng pada 2010 menganggarkan Rp25 miliar untuk KUR dan yang terserap 98 persen. Sedangkan 2011 dianggarkan Rp25 miliar. Dari total dana Rp50 miliar pada 2010 dan 2011, sampai saat ini sudah terserap 77 persen.
Sementara BRI yang mewakili Palangka Raya, Gunung Mas, dan Katingan pada 2010 menganggarkan Rp40,268 miliar untuk KUR. Sampai 31 Desember 2010 terserap Rp31,262 miliar, mencapai 110 persen dari target.
BTN pada 2010 menargetkan Rp3 miliar, tapi penyerapannya sampai 31 Desember 2010 mencapai Rp3,850 miliar. Pada 2011 ditargetkan Rp4 miliar, saat ini sudah terserap sekitar 200 juta. Sementara Bank Mandiri Syariah pada 2011 menganggarkan Rp4 miliar untuk KUR, saat ini sudah terserap Rp135 juta.
Pembangunan di Kalteng, jelas Teras, terkendala rencana tata ruang wilayah provinsi (RTRWP) yang sampai saat ini belum disahkan. Apabila ini terus berlangsung, akan memengaruhi perekonomian. Tukang bangunan, batu, dan bata/batako tidak bisa bekerja.
Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kalteng Moenartining Teras Narang telah memasarkan hasil usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K). Ke depan juga akan dibentuk koperasi dan mendata UP2K di Kalteng.
Prof Danes Jayanegara dari Universitas Palangka Raya mengatakan, secara Nasional UMKM masih rendah dari negara-negara lain. Bahkan nilainya belum sampai satu persen dari target. Karena itu, suatu daerah perlu memiliki produk unggulan sendiri, seperti yang diharapkan Pemerintah Pusat. Pengembangan perekonomian masyarakat diharapkan berdasarkan lokasi dan potensi yang ada.
Sedangkan mantan anggota DPR RI asal Kalteng Afridel Djinu menyarankan agar Pemerintah Daerah melindungi UMKM. Kalau usaha rakyat belum memperoleh penyaluran bantuan dana, perbankan dapat melakukannya dengan sistem jemput bola. dkw
