PALANGKARAYA – Kepala Badan Nasional
Penangulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif, dalam sambutannya pada rapat
koordinasi siaga darurat bencana asap untuk regional Kalimantan, di aula Jayang Tingang, komplek Kantor
Gubernur Kalteng baru-baru ini mengatakan, dalam penanggulangan bencana asap,
minimal ada empat konsep yang bisa dilakukan.
Keempat
kosep tersebut yaitu, semua tergantung kepada leadership atau kepemimpinan
untuk memanfaatkan potensi-potensi yang ada. Selain itu, dapat dengan melakukan
soasialisasi dan penerangan bagi masyarakat, salah satunya dengan memberikan
penerangan bagaimana teknik pembukaan lahan tanpa bakar secara murah dan mudah
dapat diterapkan.
Kemudian,
harus kuat dalam penegakan hukum. Hal tersebut, berdasakan saran dari Gubernur sendiri,
yaitu penguatan di bidang aturan dan menindak tegas, juga dengan melakukan
patroli. Juga harus ada operasi pemadaman melalui udara, serta hujan buatan
melalui penyemaian awan dan bom air.
Syamsul
Maarif menambahkan, juga harus ada operasi pemadaman melalui darat. Itu dapat
dilakukan berkerjasama dengan semua pihak sampai kepada masyarakat. “Yang utama
harus diketahui, tidak usah pikirkan dana, pusat tidak boleh ganggu daerah.
Tetapi, membantu dan meringankan daerah, jumlah tergantung daerah berapa yang
diperlukan,” tegasnya.
Akan tetapi,
dari semua itu yang paling mendapat perhatian dan sangat penting menurutnya
adalah, bagaimana penegakan hukum yang diperlukan untuk menjaga tindakan yang
cenderung mengarah pada pelanggaran hukum. Saat ini, posko bencana asap pertama
ada di Palembang, baru yang kedua ada di Palangka Raya.
Sementara
untuk kebutuhan yang diperlukan, lanjutnya, semua disediakan pemerintah pusat.
Sedangkan untuk Posko utama Operasi Udara, dipusatkan di Bandara Halim Perdana
Kusuma, Jakarta untuk kontrol wilayah Sumatra dan Kalimantan. “Karena
diperkirakan, puncak panas terjadi pada Agustus-September,” katanya.
Sementara,
Gubernur Agustin Teras Narang, menyebutkan, penaggulangan bencana adalah urusan
bersama sampai tingkat desa dan masyarakat. sebabnya, semua pihak wajib turut
serta dalam rangka penaggulangan bencana tersebut.
“Beberapa
tahun terakhir, kebakaran hutan, lahan dan pekarangan hampir selalu terjadi
khusunya di Kalteng. Hal ini menimbulkan kehawatiran, yang akhirnya menjadi
sebuah kepedulian. Semua merasakan akibat kabut asap, bukan hanya secara
ekologis tetapi berdampak juga pada perekonomian,” ungkapnya.
Teras
menjelaskan, dari sisi ekologi, karena menyebabkan kerusakan ekosistem dan
musnahnya keanekaragaman hayati, spesies serta merusak habitat flora dan fauna
yang juga akan mempengaruhi iklim. Selain itu, dampak ikutan adalah gangguan
kesehatan, mempengaruhi dunia pendidikan dan menurunnya jarak pandang.
Sehingga, mengakibatkan aktifitas bandara terganggu, serta dikhawatirkan
berakibat pada penurunan ekonomi masyarakat,” ujarnya.dkw
