Penerimaan CPNS Belum Dipastikan

Pemerintah Pusat belum memastikan kapan penerimaan CPNS 2013 akan dilaksanakan. Hingga kini, BKPP Provinsi Kalteng belum menerima pemberitahuan resmi untuk membahas rencana yang banyak ditunggu-tunggu masyarakat di wilayah itu.

 

PALANGKA RAYA – Masyarakat yang mengincar posisi menjadi pegawai negeri sipil (PNS) di Kalteng, sebaiknya bersabar. Pasalnya, hingga kini Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Provinsi Kalteng belum menerima infomasi resmi dari pemerintah pusat untuk membahas rencana menerima CPNS pada tahun ini.

“Sampai saat ini kami belum menerima surat atau dipanggil berkaitan dengan penerimaan CPNS tahun 2013 ini. Kabarnya kabupaten/kota juga belum ada yang menerima informasi resmi. Kalau sudah pasti biasanya BKPP Kalteng dan kabupaten/kota diundang untuk membahas bersama,” ujar Kepala BKPP Provinsi Kalteng Agustina D Dewel, saat dihubungi, Jumat (8/3).

Namun begitu, Agustina sebelumnya menyatakan bahwa pihaknya sudah menyampaikan usulan formasi penerimaan CPNS 2013 pada Juni 2012 yang lalu, yang disesuaikan dengan tata cara perhitungan analisa jabatan dan analisa beban kerja yang ada.

Sementara jumlah formasi yang diusulkan ke Pemerintah Pusat tersebut sebanyak 1.159 formasi. Jumlah formasi berdasarkan usulan dari 90 Dinas/Badan/SKPD/Biro/UPTD/Balai/Kantor Penghubung yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalteng.

Formasi yang diusulkan tersebut, antara lain, tenaga akuntansi, tenaga teknis, tenaga kesehatan, dan beberapa formasi lainnya. Kemudian, untuk tenaga guru diusulkan oleh kabupaten/kota, mengingat pihaknya mengusulkan kebutuhan CPNS tersebut secara masing-masing.

Dikatakan Agustina, setelah ada pencabutan moratorium penerimaan CPNS tersebut tidak hanya dilakukan oleh provinsi, tetapi juga oleh kabupaten/kota. Namun, menyesuaikan dengan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) dan melihat kemampuan keuangan kabupaten/kota masing-masing dalam menggaji pegawainya.

Hal itu mengingat di Kalteng, sebelumnya juga ada beberapa kabupaten yang untuk biaya pegawainya saja sudah melebihi 50 persen. ”Karena itu, perlu dilakukan penyesuaian dengan belanja pegawai, apabila melakukan penerimaan CPNS di kabupaten/kota,” jelasnya.dkw

Samsat Se-Kalteng Online

PALANGKA RAYA –  Masyarakat di wilayah Kalteng patut berbangga. Sekarang membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) bisa dilakukan di Kantor Samsat masing-masing, karena Pemprov Kalteng telah memberlakukan Samsat Online.

Untuk menandai diberlakukannya fasilitas tersebut, Kamis (7/3), Wakil Gubernur Kalteng Achmad Diran me-lanching Samsat Online dan Samsat Keliling, di Kantor Bersama Samsat Palangka Raya, Jalan RTA Milono, Palangka Raya. Program tersebut sebagai bukti nyata bahwa Pemprov Kalteng berupaya meningkatkan kualitas layanan publik di berbagai aspek.

“Salah satunya pada layanan perpajakan daerah, melalui sistem Samsat online dan Samsat Keliling untuk menjangkau dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat,” kata Gubernur Agustin Teras Narang melalui sambutan tertulis yang dicaba oleh Wagub Diran pada acara launching tersebut.

Dikatakan Gubernur, dengan sistem pelayanan online dan Samsat keliling ini, para wajib pajak lebih mudah dan cepat dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Pendapatan daerah diharapkan semakin meningkat, karena pajak yang dibayar diadministrasikan dengan baik.

Pemberlakuan Samsat Online dan Samsat Keliling tidak lepas dari capaian pendapatan daerah dari PKB yang menyumbang sekitar 38,89 persen. Selain itu, Samsat merupakan istrumen konkret yang akan menunjukan kualitas birokrasi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kalteng.

“Pemberlakuan Samsat Online dan Samsat Keliling di Kalteng ini juga sejalan dengan UU No.25/2008 tentang Pelayanan Publik dan Transaksi Elektronik serta UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” katanya.

Kapolda Kalteng Brigjen (Pol) Bachtiar Hasanudin Tambunan menyambut baik diberlakukannya layanan online tersebut. Sebab, menurut dia, luas wilayah Kalteng mencapai 1,5 Pulau Jawa memerlukan layanan yang cepat dan terintegrasi. Layanan akan sangat membantu, karena jumlah kendaraan bermotor di Kalteng terus bertambah.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Provinsi Kalteng Jaya Saputra Silam, mengatakan, Samsat Online dan Samsat Keliling akan mempermudah masyarakat. Sebelumnya, akibat belum adanya kesamaan database, sebagian UPT terpaksa menggunakan sistem manual.

Pembangunan Samsat Online dan mobil Samsat keliling akan dilakukan secara bertahap. Pada 2011 lalu diawali dengan membangun sektor induk pada Dipenda Kalteng, serta membangun jaringan koneksi bekerja sama dengan PT Telkom dan UPT Samsat se-Kalteng. Dilanjutkan pada 2012 membangun aplikasi Samsat dan database sistem online yang terkoneksi pada UPT Samsat dengan server induk pada Dipenda Kalteng.

Sementara pada tahun ini, akan dikembangkan koneksitas aplikasi Samsat dengan Samsat keliling yang bekerja sama dengan Ditlantas Polda Kalteng dan PT Telkom. “Melalui launching ini diharapkan masyarakat luas tahu tentang Samsat online dan Samsat keliling di Kalteng,” katanya.

Selain Kapolda, launching Samsat online dan Samsat keliling juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Provinsi Hendri S Dalim, sejumlah SKPD Pemprov,  pihak terkait, dan undangan lainnya.dkw

Diran: Laporkan PNS Kampanye kepada Saya

Pemprov Kalteng terus berupaya menjaga netralitas pegawai negeri sipil di lingkungan Pemprov maupun kabupaten/kota di wilayah itu. Terutama berkaitan dengan Pemilu Kada yang diselenggarakan di 10 kabupaten/kota pada tahun ini.
Di sela-sela acara Launching Samsat Online dan Samsat Keliling, di Kantor Bersama Samsat Palangka Raya, Kamis (7/3), Wakil Gubernur Kalteng Achmad Diran menegaskan kembali imbauannya kepada seluruh PNS agar tidak terlibat dalam kampanye pasangan calon.
Diran memberikan imbauan itu mengingat pada 4 April mendatang akan dilaksanakan Pemilu Kada di 7 kabupaten pemekaran. Yakni, Kabupaten Lamandau, Sukamara, Katingan, Seruyan, Pulang Pisau, Barito Timur, dan Murung Raya. Sedangkan di Kota Palangka Raya dan Kabupaten Barito Utara dilaksanakan 5 Juni serta di Kabupaten Gunung Mas,  pada  September mendatang.
“Dalam waktu dekat ini ada 7 kabupaten yang akan melaksanakan Pemilu Kada. Oleh karena itu saya mengimbau kembali para calon bupati dan wakil bupati agar jangan melibatkan PNS untuk berkempanye, apalagi kalau PNS tersebut sampai terlibat dan mengerahkan massa,” tegas Diran.
Selain itu, para calon bupati dan wakil bupati agar tidak mengarahkan camat dan lurah untuk berkempanye. Diran meminta masyarakat melaporkan kepada dirinya, apabila menemukan dugaan keterlibatan PNS Kalteng dalam Pemilu Kada. “PNS harus netral dan tidak boleh terlibat politik. Kalau (PNS) sampai ikut kempanye, laporkan kepada saya,” tegasnya.
Kendati demikian, lanjut mantan Bupati Barito Selatan ini, PNS termasuk para kepala dinas bukan berati tidak boleh mendengarkan kampanye. Mereka tetap diperbolehkan asalkan tidak menggunakan baju PNS dan membantu mengarahkan keluarga secara besar-besaran.
Sementara mengenai masa kampanye Pemilu Kada di 7 kabupaten yang akan dilaksanakan mulai 18 Maret nanti, Diran berharap agar tetap menjaga keamanan dan keselamatan bersama. Dalam memobilisasi massa diminta tidak menggunakan angkutan truk terbuka. Karena itu, ia meminta agar aparat kepolisian dapat menegur dan melakukan penertiban di wilayah hukum masing-masingg.
“Boleh berkempanye atau konvoi menggunakan truk, namun harus dibuat tempat duduk dan atapnya, sehingga layak untuk dinaiki masyarakat. Karena, kalau truk terbuka hanya digunakan untuk mengangkut barang,” ujarnya.
Diran mengaku kembali mengingatkan hal itu, karena beberapa kali di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur terjadi kecelakaan angkutan perusahaan sawit yang membawa tenaga kerja. Bahkan, hingga menewaskan puluhan buruh  perusahaan sawit tersebut. “Kalau sudah seperti itu jangan diberi ampun, tindak tegas,” kata Diran.
Kapolda Kalteng Brigjen (Pol) Bachtiar Hasanudin Tambunan mengatakan, untuk menjaga situasi kabtibmas di wilayah Kalteng, pihaknya juga berharap partisipasi masyarakat untuk bersama-sama mengamankan pesta demokrasi tersebut.  Termasuk dukungan dari tokoh masyarakat agar dapat mengimbau masyaralat turut menjaga keamanan dan ketentaraman sehingga Pemilu Kada berjalan lancar dan tertib.
Kapolda mengakui selama massa kampanye kerap ditemukan pelanggaran lalu lintas. Di antaranya saat konvoi massa ditemukan sepeda motor bonceng 3 orang, membawa anak-anak, tidak menggunakan helm, dan menggunakan angkutan truk terbuka. Karena itu, ia berharap kejadian itu tidak terulang kembali untuk meminimalisasi potensi kecelakaan lalu lintas dan kelancaran Pemilu Kada.dkw

Bidang Kehutanan Hadapi Masalah Kompleks

Kepala Dinas Kehutanan Kalteng saat Rakornis Kehutanan Provinsi Kalteng 4/3 di Palangka Raya

PALANGKA RAYA - Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Kalteng Sipet Hermanto, menyatakan, saat ini bidang kehutanan tengah dihadapkan pada permasalahan yang kompleks. Di antaranya, terjadi kasus tumpang tindih penggunaan kawasan hutan serta masih luasnya kawasan hutan yang rusak dan tidak terurus.

Hal itu diungkapkan Sipet pada Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Kehutanan Provinsi Kalteng 2013, di Aula Kantor Dishut Provinsi Kalteng, Senin (4/2). Sipet menyebut, berbagai permasalahan tersebut terjadi akibat kawasan hutan dan kelembagaan tata kelola atau pengurusan kehutanan di daerah belum mantap.

“Selain itu, terbatasnya sumber daya manusia (SDM) kehutanan yang kompeten dan profesional di daerah serta minimnya sarana dan prasarana penunjang,” ungkap Sipet.

Untuk menghadapi berbagai kendala tersebut, pihaknya telah melakukan berbagai upaya tindak lanjut mendorong penyelesaian proses pemantapan kawasan hutan dan menyusun program pembangunan kehutanan yang mengarah pada terwujudnya kelembagaan tata kelola kehutanan yang efektif dan efisien.

Hal itu dilakukan, antara lain, melalui pembangunan kesatuan pengelolaan hutan (KPH) yang nantinya diisi oleh rimbawan-rimbawan yang kompeten dan profesional dengan dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai.

Sementara untuk upaya rehabilitasi hutan dan lahan yang menjadi skala prioritas target pembangunan Kementerian Kehutanan, ujar Sipet, pihaknya mendukung sepenuhnya dengan menyosialisasikan dan mengajak masyarakat agar turut berpartisipasi demi sukesnya program tersebut.

“Terutama kepada para rimbawan di kabupaten/kota, diharapkan agar lebih proaktif dan melakukan sistem jemput bola, karena mereka lebih banyak bersinggungan langsung dengan masyarakat di lapangan,” katanya.

Menurut Sipet, kesuksesan program rehabilitasi hutan dan lahan berpengaruh terhadap pemulihan kondisi lingkungan dan potensi sumber daya hutan. Juga berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Bumi Tambun Bungai, Provinsi Kalteng.

Kegiatan rapat koordinasi teknis tersebut, jelas dia, akan ditindaklanjuti dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Kehutanan Daerah (Rakorenbanghuda) yang dilaksanakan oleh Pusat Pengendalian Regional III Kementerian Kehutanan, 6-7 Maret mendatang.

Selain itu, pada tahun ini Dishut akan menyusun Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) yang merupakan penjabaran dari Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) untuk periode 20 tahun ke depan. Hal itu bertujuan untuk memberikan panduan kepada pemerintah pusat dan provinsi serta para pihak yang terkait dalam proses penyusunan RKTP di wilayahnya.

“Selain itu, bertujuan untuk membangun keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan pengelolaan pembangunan kehutanan antara RKTN, rencana makro penyelengaraan kehutanan dengan RKTP, rencana kehutanan tingkat kabupaten/kota (RKTK), dan Rencana Karya Pengelolaan Hutan (RKPH),” ujarnya.dkw

Distanak Pertanyakan Sisa Luasan Lahan

PALANGKA RAYA – Berdasarkan surat Menteri Kehutanan, kawasan hutan produksi di Kalteng yang dapat dikonversi seluas 178.572 hektare. Namun setelah dilakukan pencocokan oleh Dinas Kehuatanan (Dishut) Provinsi terhadap 32 peta yang diberikan, ternyata yang berpotensi untuk tanaman pangan hanya seluas 61.935 hektare.

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Provinsi Kalteng Tute Lelo, dalam paparan Rapat Koordinasi (Rakor) Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Provinsi Kalteng, di Palangka Raya, pekan kemarin, mengatakan, kalau dilihat dari data tersebut, maka masih terdapat kekurangan sekitar 116.000 hektare lagi dan ia menyatakan sudah berkoordinasi dengan Dishut Provinsi Kalteng.

Karena itu, Distanak dan Dishut Provinsi akan akan mengirimkan surat kepada Kementerian Kehutanan,  dengan surat pengantar dari Gubernur Kalteng untuk menanyakan sisa luasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang mencapai 116.000 tersebut. “Sisanya bagaimana, apakah kurang lampiran petanya yang diberikan untuk kita, atau bagaimana. Ini yang akan kita pertanyakan,” tegas Tute.

Menurut dia, hal itu penting untuk dilakukan mengingat pencadangan lahan tanaman pangan baru di kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, untuk mendukung program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN), di Provinsi Kalteng.

Berdasarkan Surat Menteri Kehutanan No.522/244/Dishut, 15 Januari 2013, yang ditujukan kepada Gubernur Kalteng, yang berpotensi untuk tanaman pangan itu hanya 61.935 hektare. Dengan rincian di Kabupaten Murung Raya 25.585 hektare, Barito Utara 2.542 hektare, Barito Timur 5.959 hektare, Kapuas 1.042 hektare, Pulang Pisau 10.614 hektare, dan Gunung Mas 1.499 hektare.

Selain itu, di Kabupaten Katingan 12.536 hektare, Kotawaringin Timur 1.419 hektare, Kotawaringin Barat 156 hektare, Seruyan 380 hektare, dan Sukamara 206 hektare. “Kalau luasan ini memang sudah benar, masing-masing kabupaten tersebut harus dapat mempertahankan agar tidak terjadi alih fungsi lahan,” ujarnya.

Diancam Pidana

Tute mengatakan, pelaku praktik alih fungsi lahan dapat diancam pidana penjara dan dena hingga miliaran rupiah. Sebab, saat ini sudah ada ketentuan yang mengaturnya, yakni UU No.41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan.

Selain itu, Peraturan Pemerintah (PP) No.1/2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, serta Surat Keputusan Gubernur Kalteng No.188.44/407/2012, 6 November 2012, tentang Pencadangan Lahan Untuk Pengembangan Budidaya Tanaman Pangan dan Pertanian.

Berkaitan dengan larangan mengalihfungsikan lahan pertanian, Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang telah menyurati para bupati/walikota se-Kalteng. Surat itu dengan No.521.5/031/Distanak tentang Pencadangan Lahan dan Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Sesuai pasal 72 UU No.41/2009, pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana berupa hukuman kurungan selama 5 tahun dan denda sebesar Rp 5 miliar. Sedangkan alih fungsi lahan yang dilakukan oleh korporasi, sesuai dengan pasal 74 UU No.41/2009, akan dikenakan sanksi pidana kurungan selama 2-7 tahun dan denda Rp2-7 miliar.

Selain itu, akan dikenakan pidana tambahan berupa perampasan kekayaan, pembatalan kontrak dengan pemerintah, pemecatan pengurus, dan atau pelarangan pengurus mendirikan korporasi. Apabila pelakunya memiliki izin usaha, bisa saja dicabut atau dikenakan sanksi pidana berupa kurungan selama 3 tahun dan denda Rp3 miliar. Dan kalau itu dilakukan oleh pejabat pemerintah, maka tambahan pidana akan lebih berat.

Bagi pemberi izin alih fungsi lahan, sesuai pasal 73 UU No.41/2009, pejabat pemerintah dapat dipidana kurungan selama 1-5 tahun dan denda Rp1-5 miliar.dkw

Potensi Wisata Belum Dikelola Optimal

Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang memukuk ketambung bertanda dibukanya Rapat Kerja Daerah Kebudayaan dan Pariwisata 2013

Gubernur Buka Rapat Kerja Daerah Kebudayaan dan Pariwisata 2013

PALANGKA RAYA – Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang mengakui potensi seni dan budaya di wilayahnya belum terkelola dan dimanfaatkan secara optimal. Hal itu menjadi tantangan, karena pariwisata merupakan komoditi yang harus dijual, setelah dilakuka inventarisasi dan identifikasi potensi-potensi mana saja yang layak.

Demikian dinyatakan Teras saat menyampaikan sambutan pada pembukaan Rapat Kerja Daerah Kebudayaan dan Pariwisata (Rakerda Budpar) 2013, di Gedung Eka Tingang Nganderang atau Mandala Wisata, Palangka Raya, Selasa (26/2).  “Untuk membangun dan menjual sektor kepariwisataan ini bukan hanya menjadi tugas pemerintah dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, namun tugas bersama,” ujarnya.

Saat ini, angka kunjungan wisatawan nasional maupun mancanegara ke Provinsi Kalteng semakin meningkat. Kondisi demikiian, kata Teras, menjadi tantangan agar peluang tersebut dapat dimanfaatkan. Harus bisa menjadikan wisatawan bukan hanya melihat dan pulang, namun harus ada yang melekat, dikenal, diinformasikan, dan dijual kepada mereka.

Teras menegaskan tugas itu harus diemban bersama-sama  dengan cara keroyokan dan gotong royong. Semangat itu yang diharapkan Teras melalui kegiatan Rakorbudpar yang diikuti instansi yang membidangi budpar se-Kalteng.

Ia juga menginginkan saat menjual potensi pariwisata dibarengi dengan tindakan masyarakat yang santun, menjadi tuan rumah yang baik, aman dan nyaman. “Semua ini merupakan satu-kesatuan,” tambahnya. Kabupaten/kota diajak untuk bersama-sama melaksanakan keinginan tersebut, dimulai dari kata, santun, ramah, bersih, aman, dan nyaman.

Dicontohkannya, Singapura pada 1970 silam tidak mempunyai potensi yang begitu bagus untuk dijual. Namun mereka mampu bangkit karena memulainya dengan kata senyum, pelayanan cepat, penduduknya ramah, sehingga tamu yang datang merasa nyaman dan betah. “Dan itu harus bisa kita lakukan di Kalteng, dengan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja iklas,” tegasnya.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Kalteng Saidina Aliansyah, melaporkan kegiatan itu bertujuan untuk mengevaluasi program-program kerja yang ada selama ini. Selain itu, meningkatkan sinergi antara kegiatan Pemprov dan kabupaten/kota, serta menggali nilai-nilai kreativitas dari berbagai daerah, agar mampu membuka lapangan kerja.

Melalui Rakerda Budpar juga diharapkan adanya masukan informasi kegiatan dan program prioritas yang akan dilakukan oleh kabupaten/kota, provinsi dan pusat. Sehingga pertemuan itu menghasilkan program prioritas yang berkualitas, bersinergi, dan efisien.

Kegiatan itu diikuti 80 orang peserta dari unsur Disbudpar Provinsi dan kabupaten/kota se-Kalteng, pemerhati pariwisata, mitra pelaku usaha pariwisata, dan beberapa instansi terkait lainnya. dan beberapa istansi terkait. Seperti Dinas Pekerjaan Umum, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dishubkominfo, serta pejabat dari Kementerian Pariwisata dan Ekonimi Kreatif. Rapat itu dilaksanakan selama 2 hari, 25-26 Februari, di Gedung Mandala Wisata.dkw

Ada 3 Hal Penting Pengembangan Pariwisata

Sosialisasi Kebijakan Pengembangan Daya Tarik Wisata di Kalteng

PALANGKA RAYA – Kadisbupar Kalteng Saidina Aliansyah menyebutkan ada 3 hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Provinsi Kalteng.

Ketiga hal tersebut, memasyarakatkan pariwisata dan mempariwisatakan masyarakat, mau belajar dan mengajar atau mau menjadi pemandu wisata, serta meningkatkan keramahan dan kesiapan menerima kunjungan para wisatawan.

“Apabila ketiga komponen ini bersatu, maka secara otomatis orang akan menjadi terkesan bahwa orang Dayak terbuka, nyaman, dan ramah-tamah. Kalau sudah begini, pengunjung dengan sendirinya akan menyosialisasikan objek wisata dan keramahan masyarakat Dayak kepada rekan-rekannya yang lain. Jangan sampai sebaliknya. Ini yang harus kita hindari,” tegas Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) Kalteng Saidina Aliansyah, di sela-sela Sosialisasi Kebijakan Pengembangan Daya Tarik Wisata, di Hotel Aquarius, Palangka Raya, Selasa (27/11).

Ia mengilustrasikan, dengan bersikap seperti itu maka yang awalnya kunjungan wisatawan hanya 1 orang, selanjutnya akan berlipat ganda. Namun untuk mewujudkannya, diperlukan kebersamaan dari seluruh komponen masyarakat di Kalteng. Diharapkan, ke depan orang tidak hanya mengetahui objek atau tujuan wisata di Kalteng adalah Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) dan Taman Nasional Sebangau (TNS), mengingat potensi kepariwisataan yang ada di provinsi itu masih banyak.

Untuk itu, diperlukan sosialisasi terhadap objek-objek pariwisata yang ada  dan mengelolanya secara ramah lingkungan. Sehingga, diharapkan dapat meningkatkan penghasilan masyarakat  sekitar dan roda perekonomian serta sosial budaya setempat dapat terus meningkat.  “Terpenting, pembangunan pariwisata harus melibatkan masyarakat dan kemponen lainnya. Harus ada kerja sama dan kerja keras dari semua pihak,” tambahnya.

Menyinggung Sosialisasi Kebijakan Pengembangan Daya Tarik Wisata, kemarin,  Saidina berharap momen strategis tersebut menjadi wahana untuk memantapkan harmonisasi dan sinergitas dara para pihak yang terkait. Terlebih, pariwisata merupakan salah satu program prioritas yang juga mendapatkan dukungandari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Selain itu, diharapkan mampu menjawab tantangan dan mencari inovasi untuk meningkatkan daya tarik kepariwisataan di Kalteng. “Kita harus menyadari bahwa dalam peningkatan kepariwisataan di Kalteng masih terkendala dengan cara  pengemasan yang tepat. Selain itu, kita harapkan agar 14 kabupaten/kota se-Kalteng dapat mempunyai minimal 1 objek wisata dengan karakteristik dan ciri khas yang berbeda-beda,” ujarnya.

Suyitno, panitia dari Pusat melaporkan, kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi kebijakan dalam pengembangan daya tarik dan menjaring kebijakan di daerah, sebagai masukan dalam mengembangkan daya tarik wisata di Indonesia.

Peserta sosialisasi itu berasal dari Disbudpar kabupaten/kota dan Provinsi Kalteng, serta undangan lainnya.  Kegiatan serupa juga sudah dilaksanakan di Palembang dan Mataram. Panitia menghadirkan narasumber Rosihan dari Kemandagri dan Rinto Taufik Simbolon dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.dkw

Pemda Diminta Manfaatkan Anjungan TMII

PALANGKA RAYA – Untuk memperkenalkan dan mempromosikan berbagai potensi yang dimiliki kabupaten/kota di Kalteng kepada masyarakat luas, pemerintah daerah (pemda) diminta untuk mengoptimalkan pemanfaatan ajungan Provinsi Kalteng di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) di Jakarta.

Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang mengatakan, provinsi tersebut memiliki anjungan di TMII yang dapat digunakan sebagai tempat promosi maupun melaksanakan berbagai pergelaran. Namun ia menyayangkan dari sejumlah tempat yang disediakan, tidak dimanfaatkan dengan baik untuk memperkenalkan kesenian, budaya, dan potensi di daerahnya.

“Masih ada kabupaten, terutama kabupaten hasil pemekaran yang belum mengisi tempat yang telah disediakan di Taman Mini Indonesia Indah,” kata Teras saat membuka Rapat Kerja Daerah Kebudayaan dan Pariwisata (Rakerda Budpar) 2013, di Gedung Eka Tingang Nganderang atau Mandala Wisata, Palangka Raya, Selasa (26/2).

Hingga kini, lanjut Teras, yang telah mengisinya hanya kabupaten/kota induk, yakni Kota Palangka Raya, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Kapuas, Barito Selatan, Barito Utara. Sedangkan 8 kabupaten hasil pemerkaran masih tidak tampak aktivitasnya di TMII.

Karena itu, Teras meminta daerah yang belum mengisi stan di anjungan TMII agar segera memanfaatkannya. Teras memberikan tenggat waktu sebelum Juli 2013 nanti, anjungan di TMII sudah terisi. “Tidak harus diisi dengan benda-benda atau sesuatu dengan harga yang tinggi atau berkualitas. Terpenting ada dulu dan jangan takut dengan daerah lainnya, karena kita ini satu provinsi sehingga wajar saja kalau banyak kemiripan,” tegas Teras.

Pemanfaatan anjungan TMII, antara lain, bisa dilakukan dengan menyediakan minimal brosur yang berisi informasi tentang seni, budaya, wisata dari masing-masing kabupaten/kota di Kalteng. Penjaga anjungan harus memberikan kesan yang baik dan memberikan informasi maupun brosur tersebut kepada tamu yang berkunjung.

“Ayo kita bersama-sama menjual (pariwisata), agar hotel, kuliner (di Kalteng) bisa laku. Tugas saya hanya satu, yaitu menarik orang sebanyak-banyaknya agar datang ke Kalteng. Karena itu, berbagai kegiatan tingkat nasional seperti Rapat Kerja Badan Pangan Obat dan Makanan  dilaksanakan di sini,” ujar Teras, memberi motivasi.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Kalteng Saidina Aliansyah, mengatakan bahwa semua kabupaten/kota sudah menyatakan kesanggupannya untuk mengisi tempat yang sudah disediakan di anjungan Kalteng di TMII. Saidina optimistis anjungan tersebut akan terisi penuh, sebelum jangka waktu yang diberikan oleh Gubernur, Juli mendatang.dkw

Dukung Pekan Budaya Dayak, Pemprov Rangkul Pengusaha

PALANGKA RAYA - Gubernur Teras Narang dan jajaran Pemprov Kalteng menggelar malam ramah tamah di Istana Isen Mulang dengan para pengusaha yang beroperasi di wilayah itu. Sedikitnya 5 pengusaha menyatakan siap membantu menyukseskan Pekan Budaya Dayak 2013 d Jakarta.

Untuk menyukseskan keikutsertaan Provinsi Kalteng dalam Pekan Budaya Dayak 2013 di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta, 27-30 April mendatang, Pemprov menggandeng kalangan pengusaha di provinsi tersebut.

Demikian yang disampaikan Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang yang juga Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), pada acara ramah tamah dengan para pengusaha di Kalteng, di Istana Isen Mulang, Kompleks Rumah Jabatan Gubernur, Rabu (27/2) malam.

Malam ramah tamah tersebut, selain dihadiri oleh jajaran Pemprov Kalteng, juga unsur forum komunikasi pimpinan daerah (FKPD), serta para pengusaha yang beroperasi di Provinsi Kalteng.

Teras mengatakan, Pekan Budaya Dayak 2013 diselenggarakan oleh MADN guna mempromosilkan budaya masayarakat Dayak di Pulau Kalimantan.  Pekan Budaya Dayak rencananya akan dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Beberapa pertunjukan yang akan ditampilkan adalah pergelaran seni dan budaya Dayak, pameran potensi dan produk inovatif Kalimantan, Dayak Art Carnaval 2013, Dayak Innovation Award 2013, serta Dayak Night and Fun. Selain itu digelar seminar tentang budaya dan pemberian penghargaan kepada para pihak yang dinilai berjasa salam mengembangkan budaya Dayak.

Pendanaan event skala nasional yang bakal menyedot wisatawan domestik maupun mancanegara tersebut berasal dari sharing 4 Pemprov di Kalimantan. Karena besarnya dana yang diperlukan untuk mendatangkan para tokoh dan masyarakat Dayak dari Pulau Kalimantan tersebut, MADN akan melibatkan pihak swasta untuk mendukungnya.

Teras mengharapkan dana yang digunakan bukan berasal dari APBD, karena masih banyak program pembangunan yang harus diselesaikan di masing-masing Pemprov di Kalimantan.

Karena itu, diharapkan dukungan dari sektor dunia usaha yang beroperasi di Kalimantan. Semangat huma betang, diharapkan menjadi bagian dari kebersamaan pemerintah daerah dan pengusaha yang sudah menjadi bagian rumah panjang di Kalimantan.

Mengenai dipilihnya Jakarta sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan, lanjut Teras, agar netral sehingga tidak menjadi rebutan 4 provinsi di Kalimantan. Selain itu, karena event itu baru pertama kali diselenggarakan dalam rangka memperkenalkan dan mempromosikan budaya Dayak.

Teras juga berharap, masyarakat luas semakin mengenal lebih jauh mengenai kebudayaan Suku Dayak yang merupakan penduduk asli Pulau Kalimantan. Juga terjalin interaksi positif antara masyarakat Dayak dan budaya-budaya lain di Tanah Air maupun mancanegara.

Sementara dalam acara malam ramah tamah tersebut, sedikitnya ada 5 perusahaan yang beroperasi di Provinsi Kalteng menyatakan kesiapannya untuk membantu dan terlibat dalam kegiatan Pekan Budaya Dayak tersebut. Dari hitung-hitungan sementara, kontribusi perusahaan tersebut diperkirakan mencapai Rp700 juta.dkw 

 

Lagu Mamangun Tuntang Mahaga Lewu di Berlin

PALANGKA RAYA – Masyarakat Kalteng patut berbangga. Pasalnya,  lagu Mamangun Tuntang Mahaga Lewu atau membangun dan menjaga desa, asal Kalteng akan berkumandang di Berlin, Jerman dalam acara pentas seni pada pertemuan internasional  yang berlangsung, 9-10 Maret mendatang.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Kalteng Saidina Aliansyah kepada Tabengan, mengatakan, selain menyanyikan lagu tersebut, dalam pentas seni itu akan ditampilkan lagu karungut dan beberapa tarian tradisional asal Kalteng. Seperti Tari Mandau, Tari Giring-Giring, dan beberapa tarian lainnya.

“Dalam pentas seni di Berlin, Jerman ini, dari Provinsi Kalteng membawa tim kesenian sebanyak 4 orang penari yang berasal dari 4 sanggar yang berbeda. Mereka pilihan dan usulan dari masing-masing sanggar tersebut,” kata Saidina, saat dibincangi di kantornya, baru-baru ini.

Pelibatan dari sanggar tari yang berbeda dan belum pernah dibawa keluar negeri tersebut, ujar dia, demi menjunjung asas keadilan. Kendati demikian, mereka yang terpilih merupakan putra-putri Kalteng yang memiliki kemampuan yang memadai.

“Untuk mematangkan penampilan mereka di Berlin, tim kesenian ini diminta membawakan berbagai tarian pada malam pergelaran seni dan budaya yang akan dilaksanakan di Betang Mandala Wisata dalam waktu dekat ini. Mereka harus benar-benar optimal karena kegiatan tersebut diikuti 180 negara dan akan diliput 8.000 wartawan dunia,” paparnya.

Saidina menyatakan, rencana keberangkatan tim kesenian yang dipimpinnya sudah mendapatkan restu dari Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang. Selain Disbudpar Provinsi Kalteng, pihaknya menggandeng Badan Penanaman Modal dan Perizinan Daerah Provinsi, Dinas Koperasi dan UMKM, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi.

Pelibatan mereka untuk mempromosikan potensi dan keanekaragaman di Provinsi Kalteng kepada peserta dan pengunjung pentas seni internasional tersebut. Selain itu, juga mengikutsertakan Pemkab Katingan dengan jumlah personel 18 orang.

“Kegiatan ini sudah di-setting oleh pihak Kementerian Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif melalui Direktur Pariwisata Hubungan Luar Negeri. Kami sangat berterima kasih kepada Gubernur Kalteng dan Wakil Gubernur, karena teleh memberikan kesempatan dan dukungan kepada perwakilan dari Kalteng untuk mempromosikan daerah dalam event internasional,” katanya.dkw

44 Honorer K1 Resmi Jadi CPNS

44 orang tenaga honorer K1 dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalteng menerima SK Pengangkatan CPNS

PALANGKA RAYA – Perjuangan tenaga honorer Pemprov Kalteng tidak sia-sia. Kemarin, sebanyak 44 honorer K1 menerima SK pengangkatan. Pemprov Kalteng akan memberikan penilaian terhadap kinerja dan disiplin mereka.

Sebanyak 44 orang tenaga honorer kategori 1 (K1) di lingkungan Pemprov Kalteng menerima surat keputusan (SK) untuk pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Penyerarahan SK tersebut dilakukan di Aula Kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Provinsi Kalteng, Rabu (20/2).

Hadir dalam acara tersebut Asisten II Setdaprov Kalteng Daya Bakti A Gara yang mewakili Sekdaprov Kalteng Siun Jarias. Kepala BKPP Provinsi Kalteng Agustina D Dewel dalam laporannya mengatakan, berdasarkan pendataan tenaga honorer yang dilakukan Pemprov, terdapat 80 orang yang masuk K1  dan 34 honorer K2.

Untuk tenaga honorer K1, setelah dilakukan verifikasi dan validasi oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), untuk K1 hanya 45 orang yang dinyatakan memenuhi syarat.

Dari 45 orang tersebut, terdapat 1 orang tidak diangkat karena tersandung masalah hukum, sehingga yang diusulkan untuk penetapan nomor induk pegawai (NIP) hanya 44 orang. Mereka telah mendapatkan penetapan NIP berdasarkan surat Kepala BKN Regional VIII Banjarmasin No.006/TH-P.NIP/KR.VIII/I/2013, 21 Januari yang lalu.

“Ke-44 tenaga honorer tersebut telah diterbitkan No SK.813/24/III/BKPP pada tanggal 22 Januari 2013 tentang pengangkatan sebagai CPNS daerah Provinsi Kalteng dalam masa percobaan. Dengan demikian, proses pengangkatan tenaga honorer kategori 1 menjadi CPNS tersebut telah dinyatakan selesai,” papar Agustina.

Sekdaprov Kalteng Siun Jarias melalui sambutan tertulis yang dibacakan oleh Daya Bakti mengingatkan agar para tenaga honorer K1 yang telah menerima SK, untuk bersyukur. Ungkapan itu, kata Siun, sebagai bentuk nyata bahwa perjuangan yang mereka lakukan selama ini tidak sia-sia.

Kendati demikian, pengangkatan mereka hanya sebagai langkah awal. Sebab, sebagai abdi negara akan selalu dihadapkan pada tugas dan tanggung jawabnya dalam mendukung pembangunan di daerah itu.  

“Untuk mewujudkan Kalteng yang maju, sejahrera, dan bermartabat, memerlukan dukungan dari semua pihak, terutama para PNS sebagai aparatur negara. Oleh karena itu, PNS dituntut untuk mengembangkan diri agar menjadi aparatur yang andal, profesional, dan bertanggung jawab,” pesan Siun.

Sebagai CPNS percobaan, Siun menegaskan, pihaknya akan melakukan penilaian, baik dari segi kinerja maupun sikap, perilaku, dan disiplinnya. Melalui penambahan CPNS tersebut, Siun mengharapkan layanan bagi masyarakat Kalteng akan lebih optimal.

Siun juga berpesan kepada seluruh PNS maupun CPNS yang baru diangkat untuk menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam kampanye maupun tim sukses salah satu pasangan calon. Penegasan itu  kembali disampaikan berkaitan akan dilaksanakannya Pemilu Kada di 9 kabupaten dan  1 kota di Kalteng pada tahun ini.dkw

Calon dan Tim Sukses Diimbau Tidak Gunakan Isu SARA

PALANGKA RAYA – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalteng mengimbau agar peserta pemilu kada di 9 kabupaten dan Kota Palanka Raya pada 2013, tetap menjalankan praktik-praktik yang sehat dan cerdas dalam menggalang massa. Para calon maupun pendukungnya diharapkan tidak membawa isu bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan.

Imbauan dan Harapan itu disampaikan Kepala Badan Kesbangpol Kalteng Salengkat Pardosi, baru-baru ini, terkait akan dilaksanakannya pemilu kada di wilayah itu.   Seperti diketahui, pada 4 April nanti akan ada 7 kabupaten menggelar Pemilu Kada, yakni Murung Raya, Barito Timur, Pulang Pisau, Katingan, Seruyan, Lamandau, Sukamara.

Sementara pada 5 Juni digelar di Kota Palangka Raya dan Kabupaten Barut. Sedangkan Pemilu Kabupaten Gunung Mas digelar pada 5 September 2013 nanti. “Kami berharap para calon dan tim suksesnya dalam berkempanye tetap dengan cara yang sehat dan tidak merusak kerukunan yang sudah terjalin dengan baik di Bumi Tambun Bungai (Kalteng),” katanya.

Menurut Pardosi, semua pihak harus belajar dari penyelenggaraan Pemilu Kada Kabupaten Kapuas, 13 November 2012 lalu, agar tidak menggunakan isu SARA untuk meraih simpati masyarakat. “Kami juga berharap pelaksanaan Pemilu Kada ulang di Kabupaten Kapuas pada 23 Januari 2013 mendatang, dapat berlangsung dengai baik, aman, dan lancar,” tambahnya.

Untuk itu, dalam rangka menghindari sesuatu yang tidak diinginkan dan dapat merugikan masyarakat, Badan Kesbangpol Kalteng terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap situasi yang berkembang di tengah masyarakat. Termasuk dengan menjalin koordinasi dengan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Secara umum, menurut dia, masyarakat Kalteng sudah siap untuk melaksanakan proses Pemilu Kada secara sehat dan baik. Sebab, masyarakat sekarang semakin cerdas, sehingga tidak mudah terpancing dan terprovokasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat merusak suasana kondusif. “Dengan demikian, potensi terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan selama Pemilu Kada dapat diminimalisasi,” ujarnya.dkw

Perusahaan Sawit Belum Penuhi Kewajiban Plasma

PALANGKA RAYA -  Data Dinas Perkebunan (Disbun) Kalteng, terhitung sampai dengan 31 Desember 2012, jumlah kebun plasma di seluruh Kalteng hanya sekitar 12 persen dari luas izin yang diusahakan.

Padahal, sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No.26 Tahun 2007, perusahaan wajib membangun kebun plasma untuk masyarakat seluas 20 persen dari total kebun inti. Pembangunan itu bisa dilaksanakan dengan pola kredit, hibah, atau bagi hasil. Selain itu, sesuai dengan Perda Kalteng No.5/2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan. 

Menurut Kepala Disbun Kalteng Rawing Rambang, meski pihaknya sudah berulang kali melakukan sosialisasi Permentan maupun Perda Kalteng tersebut, namun kenyataan di lapangan menunjukkan perusahaan sawit tidak merealisasikan kebun plasma minimal 20 persen.

“Terpenting, kami tetap bertekad untuk mengoptimalkan sosialisasi tersebut sampai ke tingkat kabupaten/kota. Sebab, kabupaten/kota menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan kebun plasma di daerahnya masing-masing,” kata Rawing, di Palangka Raya, baru-baru ini.

Untuk itu, dalam berbagai kesempatan pihaknya akan terus menyampaikan kepada perusahaan maupun kepada pemerintah kabupaten/kota, agar membangun perkebunan dengan pola kemitraan. Hal itu sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama yang tinggal di sekitar lahan perusahaan perkebunan sawit. Namun begitu, tidak dibenarkan melakukan jual beli kebun plasma demi melaksanakan kewajibannya.

“Kami juga mengimbau agar masyarakat maupun pihak-pihak lain tidak melakukan jual beli kebun plasma. Di dalam Perda Kalteng No.5/2011 sudah jelas, sehingga kalau terbukti melakukan jual beli kebun plasma, akan ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku,” katanya.

Rawing menambahkan, jual beli lahan itu sebenarnya diperbolehkan sepanjang diketahui oleh pejabat pemerintah setempat, seperti kepala desa, camat, atau lurah. Hingga kini, kata dia, pihaknya belum pernah mendapatkan laporan maupun mengetahui adanya praktik jual beli kebun plasma di wilayah Kalteng.

“Apabila ada masyarakat yang mengetahui praktik jual beli kebun plasma, silakan melaporkan kepada Dinas Perkebunan Kalteng, dengan melengkapi bukti-bukti yang memadai,” imbuhnya.dkw

Angkutan TBS Diimbau Patuhi MST

PALANGKA RAYA - Dinas Perkebunan (Disbun) Kalteng mengimbau agar beban kendaraan pengangkut tandan buah segar (TBS) tidak melebihi muatan sumbu terberat (MST) 8 ton dan tidak beroperasi pada jam sibuk masyarakat. Imbauan itu disampaikan Kepala Disbun Kalteng Rawing Rambang, menyikapi cukup banyak truk pengangkut TBS dari arah Kabupaten Pulang Pisau menuju Kabupaten Kotawaringin Timur dan sekitarnya pada akhir-akhir ini.

“Kapasitas tonase jalan yang ada di Kalteng sangat terbatas yaitu maksimal 8 ton. Sehingga ada ketentuan, mereka tidak boleh melewati jalan-jalan umum itu pada saat jam-jam masyarakat sedang sibuk beraktivitas dan berlalu-lalang. Sebaiknya melakukan pengangkutan di atas pukul 00.00 WIB dinihari,” kata Rawing usai menghadiri Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kalteng, Kamis (3/1).

“Selain itu, agar angkutan perusahaan sawit tidak merusak jalan umum, perusahaan diharapkan membangun jalan sendiri,” tambahnya. Namun saat disinggung mengenai berapa jumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di daerah Kabupaten Pualang Pisau, Rawing mengaku tidak ingat jumlahnya secara pasti.

Perusahaan sawit di Pulang Pisau, ujar Rawing, memang semakin berkembang dan mereka belum memiliki pabrik. Karena itu, hasil panennya biasa dibawa ke industri pengolahan sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur. Untuk itu, agar aktivitas pengangkutan TBS itu tidak merusak jalan dan mengganggu lalu lintas, perusahaan diharapkan memerhatikan hal itu.

Berdasarkan data Tabengan, perusahaan berskala besar di Provinsi Kalteng didominasi perkebunan kelapa sawit yang sekarang seluas lebih satu juta hektar (98 persen) dari seluruh areal perkebunan di daerah tersebut. Sementara untuk lahan dijadikan perkebunan karet, kopi, kelapa, lada, dan komoditi lainnya, hanya berkisar 2 persen.

Kalteng merupakan urutan keempat provinsi terluas perkebunannya setelah Riau, Sumatera Utara, dan Jambi. Luas perkebunannya hampir mencapai 1 juta hekatre dan sekarang diprediksi sudah di urutan ketiga perkebunan terluas di Indonesia. Sekarang sudah ada 316 investor, namun yang sudah oprasional baru 164 unit, lainnya belum oprasional.dkw 

Maret, Jembatan Layang Tumbang Nusa Rampung

PALANGKA RAYA - Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kalteng memperkirakan pembangunan perpanjangan jembatan layang Tumbang Nusa di Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau akan rampung pada Maret mendatang. Jembatan itu tersambung dengan  jembatan serupa sepanjang 7,1km yang telah diresmikan pada 2006 silam.

Dengan selesainya jembatan layang sepanjang 3km tersebut, persoalan banjir yang terjadi di daerah Tumbang Nusa akibat luapan Sungai Kahayan, diharapkan dapat teratasi.  “Sejauh ini tidak ada masalah dengan banjir di sana (Tumbang Nusa) yang disebabkan faktor alam,” kata Kepala DPU Kalteng Leonard S Ampung, usai mengikuti upacara Hasupa Hasundau dalam rangka mendengarkan pidato awal tahun Gubernur Kalteng di halaman Kantor Gubernur, Rabu (2/1).

Leonard mengakui, meski kondisi jalan di daerah Tumbang Nusa masih dapat dilalui pengendara dari arah Palangka Raya ke Banjarmasin maupun sebaliknya, namun masyarakat diharapkan tetap berhati-hati. Sebab, terdapat 1 titik genangan air yang cukup dalam akibat sering dilalui kendaraan sehingga kontur tanahnya mengalami penurunan. “Kondisi jalan ini masih diperbaiki agar tetap fungsional,” ujarnya.

Ia menambahkan, meski jalan di Desa Tumbang Nusa itu belum beraspal atau masih agregat, namun saat terjadi hujan akhir-akhir ini dinilai tidak masalah. Jalan yang bermasalah hanya di sekitar jembatan layang Tumbang Nusa. Kondisi serupa juga terjadi di Desa Pararapak, Kalahien, Kabupaten Barito Selatan yang merupakan langganan banjir setiap musim penghujan tiba. Karena itu, pihak DPU Kalteng berupaya agar jalan-jalan tersebut dapat fungsional secara optimal. 

Menanggapi rusaknya jalan di daerah Tumbang Nusa, Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang minta perhatian Pemkab Pulang Pisau dan pihak terkait lainnya. Apabila dilihat dari kondisi yang ada, menurut Teras, jalan tersebut sebenarnya sudah diratakan namun kembali mengalami penurunan dan dilakukan penimbunan lagi. Kondisi ini diperparah dengan keberadaan bangunan di kiri dan kanan jalan yang dapat mempersempit badan jalan.

“Ini menjadi tugas bersama untuk menjelaskan kepada masayarakat yang ada di situ agar aktivitas mereka jangan sampai menghambat perjalanan masyarakat yang mau melintasi jalan tersebut. Kasihan rakyat, masa disuruh berjalan dan harus mengeluarkan duit untuk menyeberangi genangan air,” ujarnya.

Banjir di Tumbang Nusa mendapat perhatian orang nomor satu di Kalteng ini. Belum lama ini, ia melakukan peninjauan langsung untuk melihat dan merasakan sendiri kondisi di lapangan.  Untuk itu, Teras minta agar jalan tersebut diratakan dengan alat berat agar pengendara dan masyarakat lainnya tidak terganggu.dkw

Pemerintah Dinilai Tidak Adil

BBM Bersubsidi di Pedalaman 4 Kali Lipat

Subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang dialokasikan pemerintah hingga kini belum merata dinikmati oleh seluruh masyarakat. Salah satunya di Provinsi Kalteng, dimana harga BBM di pedalaman berkisar 3 hingga 4 kali lipat dibanding harga normal yang ditetapkan pemerintah.

PALANGKA RAYA –  Seperti BBM jenis premium yang dijual di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Rp4.500 per liter, di pedalaman Kalteng bisa mencapai berlipat.  Kondisi ini telah berlangsung lama akibat tidak meratanya distribusi BBM bersubsidi tersebut.

“Mengenai bahan bakar minyak, kita sudah sama-sama mengerti kalau di pedalaman Kalteng harganya berkisar Rp15.000-Rp20.000. Ini merupakan suatu fakta, dan kita berharap agar jangan sampai BBM bersubsidi hanya dinikmati oleh daerah tertentu, terutama yang infrastrukturnya baik dan tidak memerhatikan daerah pedalaman yang sulit dijangkau,” beber Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang.

Hal itu disampaikannya kepada wartawan usai memimpin upacara Hasupa Hasundau dalam rangka mendengarkan pidato awal tahun Gubernur Kalteng di halaman Kantor Gubernur, Rabu (2/1). Dalam upacara itu, dihadiri ribuan PNS di lingkungan Pemprov Kalteng dan instansi vertikal lainnya.

Teras mencontohkan seperti yang terjadi di Puruk Cahu, Kabupaten Murung Raya. Harga per liter BBM jenis premium bisa mencapai Rp15.000-Rp20.000 dan itu sudah berlangsung lama. Karena itu, Teras hanya menginginkan satu hal kepada Pemerintah Pusat, yakni keadilan. Dan masalah itu menjadi tugas PT Pertamina untuk mendistribusikannya secara merata hingga daerah pedalaman.

Disebutkannya, hingga kini pemerintah belum mampu mewujudkan janjinya. Seperti yang disampaikan Menteri BUMN Dahlan Iskan yang akan mendirikan SPBU sederhana atau SPBU mini di Kalteng, namun sampai saat ini belum terealisasi. Kondisi BBM yang terbatas di wilayah Kalteng di sampng tingginya harga di pedalaman, terpaksa pemilik kelotok (perahu motor) mencampurnya dengan minyak tanah. “Ini menyebabkan jumlah minyak tanah akan berkurang dan harganya juga ikut naik,” katanya.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini tidak memungkiri banyak menerima informasi dugaan BBM bersubsidi dialihkan ke perusahaan besar. Namun begitu, informasi ini masih perlu dicek dan dibuktikan kebenarannya mengingat pihak perusahaan juga memiliki jatah BBM nonsubsidi untuk operasionalnya.

“Kalau hanya 50 sampai 100 ton saja sih belum berarti apa-apa bagi perusahaan, sehingga mereka lebih memilih untuk membeli yang pasti saja yaitu BBM industri. Karena waktu, suplai, dan harganya jelas. Sekarang yang terjadi kadang isunya suka dialih-alihkan,” lanjutnya.   

Sementara Wakil Gubernur Kalteng Achmad Diran menambahkan, pihaknya menyatakan tidak setuju dengan rencana pemerintah menaikan harga BBM dan menghapus subsidinya. Diran menghendaki agar kenaikan itu dilakukan pada tahun mendatang. “Tidak benar kalau semua gubernur menyetujui penghapusan subsidi BBM tersebut,” ujarnya.dkw

   

Kalteng Punya Sekolah Penerbangan

Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang sedang meletakan batu pertama pembangunan Angkasa Aviation Academy di lingkungan Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya

PALANGKA RAYA – Kesempatan masyarakat di Provinsi Kalteng menjadi penerbang, kini terbuka lebar. Setelah sukses membangun sekolah penerbangan di Cirebon, Lion Air dan Wings Air juga mendirikannya di Palangka Raya.

Perusahaan penerbangan nasional, Lion Air dan Wings Air sudah positif mendirikan sekolah penerbangan, bernama Angkasa Aviation Academy atau sebelumnya lebih dikenal dengan nama Wings Flying School. Sekolah tersebut dibangun di sekitar Bandara Tjilik Riwut, Palangka Raya.

Untuk mewujudkan keseriusannya, Jumat (15/2), dilakukan peletakan batu pertama oleh Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang yang menandai pembangunan Angkasa Aviation Academy tersebut. Selain Gubernur, peletakan batu pertama juga dilakukan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI Herry Bakti S Gumay.

Acara tersebut dihadiri pula Kepala Humas Lion Air  Edward Sirait, Kapolda Kalteng Brigjen (Pol) Bactiar Hasanuddin Tambunan, Kepala Dishubkominfo Kalteng M Hatta, Kepala Bandara Tjilik Riwut Nirman Dani, Walikota Palangka Raya Riban Satia, serta sejumlah pihak terkait lainnya.

Dalam sambutannya, Teras Narang menyatakan tingginya perkembangan angkutan udara di provinsi itu, terjadi seiring meningkatnya perekonomian masyarakat.  Bahkan, Badan Pusat Statistik (BPS) Kalteng mencatat, peningkatan status kelas menengah pada masyarakat cukup tinggi.

Kondisi demikian, kata Teras, menjadikan aktivitas di bandara di Kalteng juga mengalami peningkatan, sekitar 650.000 sampai 700.000 penumpang per tahunnya. Terlebih, apabila proses pengaspalan jalan yang menghubungkan Palangka Raya dengan 4 kabupaten di wilayah Barito selesai dikerjakan, Teras optimistis peningkatan itu akan semakin tinggi.

Masyarakat di wilayah Daerah Aliran Sungai Barito tentu saja akan lebih memilih melakukan perjalanan ke Jakarta maupun Surabaya melalui Bandara Tjilik Riwut, ketimbang Bandara Syamsudin Noor di Banjarbaru, Kalsel.

Di Kalteng, sebut Teras, selain Bandara Tjilik Riwut, juga ada 2 bandara lainnya yang bisa didarati pesawat jenis Boeing 737-500. Yakni, Bandara H Assan di Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur  dan Bandara Iskandar di Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat.

Teras menuturkan, saat perwakilan Lion Air menemuinya, beberapa waktu lalu, untuk menyampaikan rencana pembangunan Angkasa Aviation Academy di Kalteng, dirinya langsung menyatakan kesiapannya. Menurut Teras, rencana itu sangat membantu, khususnya bagi para generasi muda di Kalteng yang berkeinginan menjadi pilot.

Kepala Humas Lion Air  Edward Sirait melalui pers rilisnya menerangkan, pertumbuhan industri angkutan udara nasional dari tahun ke tahun mencapai rata-rata sekitar 15 persen. Kondisi demikian, membuat pelaku industri penerbangan terus mengembangkan usahaanya, seperti penambahan armada pesawat dan yang lainnya.

Lion Air dan Wings Air terus menambah kapasitas dengan mendatangkan pesawat. Sehingga kebutuhan tenaga penerbang  juga terus meningkat. Untuk itu, Lion Air dan Wings Air telah mendirikan sekolah penerbangan pada 2010 lalu di Bandara Cakra Buana Cirebon, Jawa Barat dengan nama Wings Flying School.

Namun, karena keterbatasan untuk area latihan terbang, maka manajemen Lion Air dan Wings Air memutuskan untuk mengembangkan dan membangun lokasi pelatihan tambahan di Bandara Tjilik Riwut, Palangka Raya.

Dalam rangka lebih memfokuskan pengelolaannya, pihaknya juga mengganti nama sekolah penerbangan tersebut dari Wings Flying School menjadi Angkasa Aviation Academy. Ke depan, sekolah ini tidak hanya untuk sekolah penerbangan, juga untuk tenaga kerja lainnya di bidang penerbangan. Direncanakan, sekolah penerbangan ini pada 2013 akan mengoperasikan 30 pesawat latih jenis Cessna.

Rencananya, sekolah ini pada tahun depan akan menggunakan 40 pesawat latih dan mempunyai 250 siswa. Peletakan batu pertama yang dilakukan oleh Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang, kemarin, menandai pembangunan hanggar pesawat, ruang kelas, mess siswa, dan perkantorannya.dkw