Kalteng Belum Siap Laksanakan Permen ESDM No1/2013

PALANGKA RAYA – Ketersediaan fasilitas pengisian bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Kalteng dinilai kurang memadai. Terutama bila dibandingkan antara luasnya yang mencapai 1,5 kali Pulau Jawa dan jumlah desa, kelurahan, kecamatan, serta kabupaten/kota.  

Dengan keterbatasan tersebut, apabila PT Pertamina tidak bisa memenuhi fasilitas yang ada, maka Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) No.1/2013 tentang Pengendalian Penggunaan BBM, tidak bisa dilaksanakan secara efektif di Kalteng.

“Kalau mengikuti instruksi yang ada, peraturan ini (Permen ESDM No 1/2013) tidak bisa dijalankan, terutama di daerah pedalaman. Karena Pertamina tidak bisa menyalurkan BBM sampai ke desa dan kecamatan,” ujar Wakil Gubernur Kalteng Achmad Diran, pada Rapat Pengendalian BBM Bersubsidi di Kalteng, di di Aula Eka Hapakat, Kompleks Kantor Gubernur, Kamis (14/2).

Rapat yang dipimpin Diran tersebut dihadiri pihak-pihak terkait. Selain Sekretaris Derah Provinsi Kalteng Siun Jarias, hadir Ketua DPRD Kalteng R Atu Narang, Kapolda Kalteng Brigjen Polisi Bachtiar Hasanudin Tambunan, Danrem 102/Pjg Kol Irwan, Wakil Kejaksaan Tinggi Kalteng Anthony Soediarto, Kadisbun Kalteng, pengurus SPBU, serta para pihak yang terkait.

Saat ini, sebut Diran, jumlah SPBU di Kalteng 39 unit, agen premium, minyak, dan solar (APMS) 36 unit, Solar Packet Dealer Nelayan (SPDN) 4 unit, dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBB) sebanyak 4 unit.  

“Masih ada beberapa daerah yang tidak memiliki SPBU, sehingga menjadi masalah dan menimbulkan praktik pelangsir. Di sisi lain, kalau tidak ada pelangsir, darimana masyarakat di daerah pedalaman itu mendapatkan BBM,” ujar Diran.

Sekretaris Derah Provinsi Kalteng Siun Jarias menimpali pernyataan Diran dengan mempertanyakan siapa yang legal untuk mendistribusian BBM ke daerah, mengingat keterbatasan SPBU di provinsi tersebut. Sebab di sisi lain, PT Pertamina sendiri tidak mampu menyalurkan BBM sampai ke daerah pedalaman.

“Dengan adanya penyalur BBM yang legal, maka diharapkan penindakan dapat lebih mudah dan maksimal. Karena, selain yang legal ini, yang lainnya tidak diperbolehkan untuk menyalurkan BBM,” katanya.

Ketua DPRD Kalteng R Atu Narang mengatakan, SPBU dijanjikan berdiri di setiap kabupaten, namun kenyataannya sampai saat ini masih ada kabupaten yang belum memilikinya. Menurut Atu, hal ini terjadi karena keterbatasan dana dari swasta untuk mendirikan SPBU tersebut.

Untuk membangun 1 SPBU diperkirakan memerlukan dana Rp4-5 miliar. Sehingga kalau kuotanya di bawah 20 ton per hari, maka pemilik SPBU tersebut akan rugi.

Karena itu, ia berpandangan bahwa Peraturan Menteri ESDM No.1/2013 hanya bisa dilakukan di Pulau Jawa, mengingat di wilayah  Kalteng terbatas infrastrukturnya.

Sementara Kapolda Kalteng Brigjen Polisi Bachtiar Hasanudin Tambunan mengatakan, sulitnya penanganan persoalan BBM, karena dalam penegakannya masih ada pengecualian-pengecualaian. Kondisi ini menjadikan petugas di lapangan cukup kesuliatan.  

Untuk itu, menurut dia, harus disiapkan rencana tindak lanjut secara terpadu dan melibatkan instansi terkait. Selain itu, perlu pendataan semua kendaraan secara valid dengan kategori mobil kebun, tambang, dan hasil hutan.

Dari hasil pendataan tersebut, ditindaklanjuti dengan rencana penempatan stiker dan pertamina perlu persiapkan SPBU yang melayani BBM nonsubsidi. Juga ditetapkan sistem pengawasan terhadap alat angkutan yang dipergunakan untuk kebun, tambang, angkutan hasil hutan, dan transportasi laut.

Wakil Kejaksaan Tinggi Kalteng Anthony Soediarto mengatakan, jumlah kasus mengenai BBM ini memang juga cukup banyak. Namun yang tertangkap kasus kecil dan yang besarnya belum terungkap.

“Karena itu, kalau yang kecil ini dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ini sangat berat dan dinilai tidak memenuhi rasa keadilan. Karena mereka melakukan itu hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ujarnya.dkw

Sulit Dipantau, SPBU Mini Batal Didirikan

PALANGKA RAYA – Harapan masyarakat di Provinsi Kalteng untuk mendapatkan BBM melalui SPBU mini, tidak terealisasi. Dengan alasan sulit dipantau, Pemerintah Pusat membatalkan rencana tersebut.

Wacana Pemerintah Pusat untuk menyederhadakan pendiran stasiun pengisian bahan bakar minyak umum (SPBU) dalam bentuk SPBU mini, batal dilaksanakan. Padahal, wacana itu bertujuan mempermudah masyarakat terutama di daerah pedalaman untuk membeli BBM.

Salah satu kendala yang menyebabkan batalnya pendirian SPBU mini di Kalteng tersebut, terungkap dalam Rapat Pengendalian BBM Bersubsidi di Kalteng, di Aula Eka Hapakat, Kompleks Kantor Gubernur, Kamis (14/2). Kendala itu, antara lain, sulitnya pemantauan pendistribusian BBM untuk SPBU mini tersebut.

“Untuk pendistribusian ke agen premium, minyak, dan solar (APMS) saja, pihak Pertamina mengaku kesulitan dalam memantaunnya,” ujar Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Provinsi Kalteng Yulian Taruna, pada rapat tersebut.

Yulian menuturkan, setelah diadakan rapat untuk pendirian SPBU mini di Kalteng, beberapa waktu lalu, pihaknya diminta oleh Gubernur Agustin Teras Narang untuk melakukan pemetaan lokasi pendirian SPBU mini tersebut.  Pemetaan telah selesai dilakukan dan dikirim ke pusat.

Namun, lanjut Yulian, ternyata SPBU mini tersebut belum bisa direalisasikan mengingat keputusannya diatur oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas). Sementara pihak mereka, menilai bahwa penyaluran BBM terakhir hanya sampai APMS.

“Dalam pemantauan dan pengawasan pendistribusian BBM ke APMS saja pihak BPH Migas mengaku kesulitan, sehingga sampai saat ini SPBU mini tidak bisa didirkan,” ujar Yulian.

Salah seorang pengusaha BBM dan pemilik SPBU di Kalteng, R Atu Narang yang hadir pada rapat pengendalian BBM bersubsidi tersebut menilai, tidak bisa didirikannya SPBU mini di Kalteng karena harga jual BBM di perkotaan dan pedalaman itu sama.

Hal ini pula yang menjadikan pendirian SPBU mini di daerah dinilai tidak memberikan keuntungan bagi kalangan pengusaha. Selain itu, untuk biaya angkut BBM ke daerah pedalaman tidak mudah dan ditanggung oleh pihak Pertamina.

Menurutnya, batalnya pendiriaan SPBU mini tersebut juga disebabkan pihak SPBU tidak mempunyai anggaran untuk pengangkutan ke pedalaman. Di sisi lain, untuk pendirian SPBU itu memerlukan anggaran yang tidak sedikit.dkw

Kalteng Usulkan 1.159 Formasi CPNS

PALANGKA RAYA – Meski pusat telah mencabut moratorium penerimaan CPNS, informasi secara tertulis belum diterima Pemprov Kalteng. Untuk penerimaan tahun ini, diusulkan 1.159 formasi yang telah diusulkan 2012 lalu.

Pemprov Kalteng menyatakan belum menerima surat resmi tentang pencabutan moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) oleh Pemerintah Pusat pada 31 Desember 2012 lalu. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kalteng Agustina D Dewel mengaku belum menerima undangan rapat membahas keputusan tersebut.

“Sampai saat ini kami belum ada menerima surat resmi dari Pemerintah Pusat berkaitan dengan pencabutan moratorium atau penghentian sementara penerimaan CPNS tersebut. Biasanya, BKPP seluruh Indonesia dipanggil ke pusat untuk membicarakan hal tersebut. Namun, sampai saat ini belum ada,” kata Agustina didampingi Kepala Seksi Formasi dan Seleksi BKPP Kalteng Yobi Sandra di ruang kerjanya, Selasa (22/1).

Agustina menambahkan, pihaknya sudah menyampaikan usulan formasi penerimaan CPNS 2013 pada Juni 2012 yang lalu, yang disesuaikan dengan tata cara penghitungan analisa jabatan dan analisa beban kerja. Usulan itu sebanyak 1.159 formasi dari 90 SKPD, UPTD, Balai, dan Kantor Penghubung di lingkungan Pemprov Kalteng.

Formasi yang diusulkan di antaranya tenaga akuntansi, tenaga teknis, tenaga kesehatan, dan beberapa formasi lainnya. Sementara untuk tenaga guru, Pemprov tidak mengusulkan dan itu dilakukan oleh kabupaten/kota. “Penerimaan CPNS ini menyesuaikan dengan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan melihat kemampuan keuangan kabupaten/kota masing-masing dalam menggaji pegawainya,” terang Agustina.

Hal itu dimaksudkan agar tidak terjadi beban gaji pegawai melampaui 50 persen dari keuangan daerah. Kondisi ini pernah terjadi di Kalteng dimana ada beberapa kabupaten yang gaji pegawainya sudah melebihi 50 persen. Beban itu diharapkan akan berkurang seiring banyaknya pegawai yang pensiun, mutasi, dan adanya moratorium penerimaan CPNS oleh Pemerintah Pusat.

Diberitakan Tabengan, kemarin, pencabutan moratorium yang telah berlangsung selama 16 bulan itu dilakukan oleh Wakil Presiden RI Boediono selaku Ketua Dewan Pengarah Tim Reformasi Birokrasi Nasional. Meski telah berakhir, Boediono menegaskan beberapa rambu yang diterapkan selama moratorium akan terus dilanjutkan, yaitu zero growth policy.

Ke depan, perekrutan PNS tetap diperketat dan hanya bisa dilakukan dengan 3 syarat. Pertama, perekrutan harus terlebih dahulu memiliki peta jabatan serta rencana kebutuhan pegawai untuk lima tahun ke depan yang didukung oleh analisis jabatan dan analisis beban kerja, memiliki rencana dan melaksanakan redistribusi pegawai serta memiliki pola rekrutmen CPNS yang terbuka, fair, bersih, efisien, dan akuntabel.

Kedua, perekrutan hanya dilakukan oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang anggaran belanja pegawainya di bawah 50 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan ketiga, perekrutan hanya dilakukan setelah mendapat izin dari Komite Pengarah Reformasi Birokrasi yang diketuai Wakil Presiden.dkw

Disbudpar Gandeng BPOM Optimalkan Pergelaran Seni dan Budaya

Sejumlah Penari asal Kalteng Membawakat tarian Mandau pada kegiatan Gelar Produk Unggulan, di Mega Mall Batam Center, Batam, Kepulawan Riau, Desember 2012

PALANGKA RAYA – Dalam rangka melestarikan, memperkenalkan, dan mempromosikan berbagai kearifan lokal, seperti musik, lagu, dan tarian tradisional Kalteng, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi mengoptimalkan penyelenggaraan pergelaran seni dan budaya. 

“Pergelaran seni dan budaya tersebut akan dilaksanakan 1 bulan sekali, yaitu hari Sabtu pada minggu ke-3, di Betang Mandala Wisata atau Betang Eka Tingang Ngenderang, di Jalan DI Panjaitan, Palangka Raya,” ujar Kepala Disbudpar Provinsi Kalteng Saidina Aliansyah kepada Tabengan, baru-bari ini.

Untuk pergelaran seni dan budaya pada Februari ini, lanjut dia, akan memanfaatkan kegiatan Rapat Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Tingkat Nasional, yang dilaksanakan di Palangka Raya, 25-28 Februari mendatang. Harapannya, semakin banyak penonton yang hadir terutama peserta Rapat BPOM yang berasal dari seluruh penjuru provinsi di Indonesia tersebut.

“Untuk menyukseskannya, Kepala BPOM Kalteng sudah berkoordinasi dengan Disbudpar Kalteng berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pergelaran seni dan budaya tersebut. Rapat BPOM ini diikuti 33 provinsi di Indonesia dengan peserta sekitar 250 orang dan dari 250 orang peserta tersebut, 5 orang di antaranya merupakan pejabat eselon I,” terangnya.

Saidina lebih lanjut mengatakan, kegiatan pergelaran seni dan budaya itu dilaksanakan dalam rangka melestarikan, memperkenalkan, dan mempromosikan berbagai kearifan lokal, seperti musik, lagu, dan tarian tradisional asal Kalteng. Pihaknya berharap melalui kegiatan itu, berbagai potensi budaya dan pariwisata Kalteng semakin dikenal oleh masyarakat luas.

Pada pelaksanaan bulan ini, pihaknya sudah merancang acara itu dengan memperkenalkan kepada peserta rapat Badan POM mengenai keanekaragaman objek wisata di Kalteng. Di antaranya, wisata susur Sungai Kahayan dan berbagai objek wisata yang lainnya. Sementara tim kesenian yang akan tampil berasal dari Kabupaten Katingan dan Barito Seatan. “Ini sesuai dengan harapan Gubernur Kalteng agar yang tampil pada pergelaran seni dan budaya tidak monoton dari sanggar dan daerah yang sama,” katanya.

Pihaknya berjanji akan melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Bagi sanggar atau daerah yang menampilkan kesenian dan kebudayaan pada pergelaran seni dan budaya dengan baik, akan diberikan apresiasi oleh Gubernur Kalteng. “Di sisi lain, mereka yang tampil tersebut adalah yang mau promosi ke luar negeri, sehingga harus mampu unjuk kebolehan pada pergelaran seni dan budaya tersebut,” katanya.

“Hal itu berkaitan dengan komitmen kami agar dalam mengirim tim kesenian keluar negeri tidak asal-asalan atau sekadar berpartisipasi. Tetapi, kualitas mereka juga bisa dipertanggungjawabkan sehingga dalam promosi kebudayaan dan pariwisata di Kalteng tidak dilakukan sepotong-sepotong,” imbuhnya.dkw

Pelaksanaan Berbudaya K3 Tidak Mudah

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalteng Sutrisno Pada Semina K3 2013

PALANGKA RAYA – Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) telah mencanangkan Indonesia Berbudaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 2015 mendatang. Untuk mencapai itu, maka perusahaan diwajibkan menerapkan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3).

Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalteng Sutrisno, untuk mencapai target tersebut tidak mudah. “Sebab, yang namanya budaya adalah ketika seseorang melakukan aktivitas tersebut dalam kehidupannya sehari-hari dan tidak harus diperintah atau disuruh lagi,” kata Sutrisno, saat menyampaikan sambutan dan arahannya pada pembukaan Seminar K3 di Hotel Batu Suli, Palangka Raya, Selasa (5/6).

Seminar yang berlangsung sehari tersebut diikuti sekitar 50 orang peserta. Dengan rincian, dari Kota Palangka Raya, Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Kotawaringin Barat masing-masing 10 orang. Selebihnya, dari Kabupaten Katingan, Gunung Mas, Seruyan, Kapuas, Barito Timur, Barito Selatan, Barito Utara, Murung Raya, Lamandau, Pulang Pisau, dan Sukamara, masing-masing sebanyak 3 orang.

Lebih lanjut Sutrisno mengatakan, salah satu upaya untuk mencapai budaya K3 tersebut dilakukan dengan mewajibakan perusahaan menerapkan manajemen K3. Pada sisi lain, Kemenakertrans terus berupaya melakukan penyempurnaan berbagai regulasi dan petujuk lainnya.

Selain itu, memberikan penghargaan terhadap perusahaan yang berprestasi dengan indikasi zero accident (nol kecelakaan atau nihil) dan gangguan kesehatan di lingkungan kerja. Kendati demikian, menurut dia, untuk mencapai Indonesia Berbudaya K3 tersebut memerlukan dukungan dari semua pihak.  Untuk itu, ia mengajak semua pihak agar secara bersama-sama berkomitmen berbudaya K3.

Sementara untuk mewujudkan K3 tersebut, Disnakertrans Provinsi Kalteng akan mendorong semua pihak,  baik pekerja maupun pengguna tenaga kerja agar memahami perundang-undangan yang ada. “Sejak perusahaan tersebut mulai merekrut tenaga kerja, seharusnya mereka sudah melaksanakan K3 melalui manajemen SMK3,” katanya.

“Namun, untuk melakukannya tidak mudah. Terlebih lagi, tenaga pengawas tenaga kerja yang ada di Kalteng sangat terbatas sekali. Sehingga dengan sumber daya dan kemampuan yang ada, pihaknya akan terus melakukan pembinaan, baik kepada perusahaan maupun mendorong pemerintah kabupaten/kota agar meningkatkan sosialisasi K3,” paparnya.

Saat ini, dari 2.000 perusahaan di Kalteng terdapat 200 perusahaan besar yang sudah melaksanakan SMK3. Ia menyatakan optimistis semua perusahaan akan menerapkannya. 

Sementara Kepala Seksi Pengawasan Kesehatan Kerja Kemenakertrans Sudi Astong, mengatakan, K3 merupakan kebijakan nasional yang sudah cukup lama digaungkan oleh Pemerintah Pusat. Terlebih, dalam UU No.1/1970 tentang Keselamatan Kerja mengamanatkan, setiap perusahaan harus melaksanakan norma keselamatan dan kesehatan kerja melalui manajemen K3.

Diungkapkan Sudi, kecelakaan kerja di tingkat pusat yang diklaim ke Jamsostek sebagian besar merupakan kecelakaan lalulintas. Namun hal itu, masih dapat di-cover karena dalam UU No.3/1992 tentang Jamsostek, kecelakaan dalam perjalanan dapat diklaim. Dengan demikian, K3 tersebut tidak hanya diterapkan di tempat kerja, namun juga di perjalanan agar dapat mengendara secara safety riding.  

Panitia penyelenggara seminar K3 Amir Husen, mengatakan, kegiatan itu dilaksanakan agar perusahaan, pekerja, dan penyedia tenaga kerja dapat memahami perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, menjadi bagian dari upaya untuk  menekan kecelakaan kerja dan menekan penyakit akibat kerja, agar tercipta susana kerja yang aman dan tercapainya zero accident .dkw

Wings Air Bangun Sekolah Penerbangan

PALANGKA RAYA – Kesempatan bagi masyarakat di Provinsi Kalteng untuk menjadi penerbang kini terbuka lebar, karena salah satu maskapai nasional menyatakan minatnya membangun sekolah penerbang di daerah tersebut. Maskapai penerbangan tersebut adalah Lion Air melalui anak perusahaannya Wings Air yang akan mendirikan Wings Flying School (WFS) di sekitar Bandara Tjilik Riwut, Palangka Raya.

Kabar baik tersebut diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Provinsi Kalteng Kalteng M Hatta, di Palangka Raya, baru-baru ini. Ia menyebutkan, pihak Wings Air berminat menfirikan WFS di Palangka Raya karena daerahnya yang datar dan di Provinsi Kalteng memiliki beberapa bandara perintis yang bisa digunakan sebagai serana pendukung.

“Dengan pertimbangan tersebut, sehingga apabila Bandara Tjilik Riwut padat, masih bisa berlatih dengan menggunakan bandara lainnya di Kalteng ini. Selain itu, rencana ini tidak lepas pula karena adanya dukungan dari Gubernur Kalteng,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan, keberadaan WFS di Palangka Raya akan menjadi WFS kedua bagi Wings Air, setelah pada 2010 lalu mendirikannya di Cirebon, Jawa Barat. Sementara untuk menjajaki rencana tersebut,  pihak WFS sudah beberapa kali datang ke Palangka Raya melihat lokasinya. Bahkan, baru-baru ini,  sudah ditandatangani nota kesepahaman (MoU/Memorandum of Understanding) tentang penyewaan lokasi WFS dan mendirikan hanggar sebagai tempat pelatihan dengan pihak Bandara Tjilik Riwut, Desember 2012 lalu. 

Sekolah penerbangan ini, ujar Hatta, akan segera beroperasi dengan didahului pembangunan hanggar di Bandara Tjilik Riwut sekitar 4 bulan. Dengan demikian, diperkirakan pada awal tahun ajaran baru nanti, pendaftaran sudah mulai dibuka. Rencananya, instruktur WFS adalah para pilot senior di Maskapai Lion Air.

“Ke depan, Wings Flying School Palangka Raya juga akan mengadakan pendidikan bagi calon pramugari atau Flying Attendant. Untuk tahap pertama, peserta didik Wings Flying School Palangka Raya kemungkinan besar akan didatangkan dari Cirebon,” katanya.

Sedangkan untuk tahun depan, diperkirakan sudah bisa menerima taruna dari Provinsi Kalteng. Bagi yang berminat, ia mempersilakan mencari informasi di website Wings Air. Hatta mengingatkan, para calon peserta didik agar mempersiapkan diri dari sekarang, seperti kesehatan jasmani dan rohani serta kemampuan bahasa Inggris. Sebab, salah satu syarat menjadi peserta didik harus memiliki  Test Of English as a Foreign Language (TOEFL/test bahasa Inggris sebagai bahasa asing) minimal 600 point.

Sekolah penerbang WFS akan dilengkapi dengan 2 pesawat latih dan berbagai fasilitas pendidikan penerbangan lainnya.  Setelah lulus, siswa berpeluang untuk bekerja di perusahaan Lion Air yang rencana jangka panjangnya akan mendatangkan 178 unit pesawat Boeng 737-900ER untuk tahap pertama. “Rencana tersebut tentu saja membutuhkan banyak pilot untuk menerbangkan pesawatnya,” imbuh Hatta. dkw

Diduga Ada Orang Kuat di Belakang Pelangsir

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalteng Yulian Taruna

PALANGKA RAYA - Distamben Provinsi Kalteng menduga ada oknum ‘kuat’ di belakang pelangsir BBM bersubsidi di wilayah itu. Distamben surati BPH Migas dan berkoordinasi dengan Hiswana Migas.

Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Provinsi menyatakan tidak akan bertindak gegabah dalam mengatasi berbagai kendala pada sektor bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Provinsi Kalteng. Sebab, masih adanya ulah pelangsir selama ini diduga mereka tidak bertindak sendiri-sendiri dan ada orang ‘kuat’ di belakangnya.

“Pelangsir ini hanya corong atau di permukaannya saja. Sedangka di belakangnya adalah orang-orang kuat atau yang berpengaruh,” ungkap Kepala Distamben Provinsi Kalteng Yulian Taruna, kepada sejumlah wartawan, saat ditemui di ruang kerjannya, Jumat (8/2).

Yulian mengaku kesulitan menertibkan ulah pelangsir karena apabila mereka merasa terganggu, pihaknya belum memiliki dukungan yang memadai mengenai pengawasan BBM bersubsidi ini. Untuk itu, sambung Yulian, pihaknya menyurati Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk meminta petunjuk berkaitan dengan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengawas Pendistribusian BBM Bersubsidi di Kalteng.

Selain itu, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas). Koordinasi itu terkait dengan apa yang bisa mereka lakukan untuk pengawasan pendistribusian BBM bersubsidi di Kalteng, sebelum keluar petunjuk teknis pembentukan satgas tersebut.

Dengan begitu, ketika pihaknya menindak oknum masyarakat yang melangsir,  maka ada dasar dan dukungannya. Namun karena petunjuk teknis tersebut belum mereka miliki, menjadikan pihaknya tidak bisa berbuat banyak terhadap dugaan penyalahgunaan BBM bersusidi yang terjadi di Kalteng. 

“Tidak terkecuali terhadap dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi di Organda Kotawaringin Timur yang mendapatkan bantuan BBM untuk angkutan umum. Di lapangan, truk-truk yang mendapatkan BBM dari Organda tersebut mengangkut pupuk dan peralatan lainnya milik perusahaan, padahal seharusnya angkutan itu menggunakan BBM industri,” beber Yulian.

Dengan kondisi tersebut, Yulian berharap apabila masyarakat memiliki informasi terkait dugaan penyelewengan BBM bersubsidi, bisa melaporankan ke Distamben Provinsi untuk diteruskan ke Pertamina. Hal itu, kata Yulian, mengingat pendistribusian BBM tersebut sebagian besar dilakukan oleh Pertamina.

“Kalau berbicara standar, seharusnya yang melakukan pelanggaran itu ditangkap. Akan tetapi, sekarang siapa yang menangkapnya, apakah pihak kepolisian atau satgas tersebut,” ujarnya.

Lebih jauh Yulian mengatakan, setiap peraturan baru harus menunggu juknis atau aturan turunannya yang memerlukan waktu lama. Tidak terkecuali dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI No.1/20013 tentang Pengendalian Penggunaan BBM, sehingga hal itu menjadi kesulitan bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan aturan tersebut.dkw

Bupati Harus Selesaikan Masalah Warga

Wakil Gubernur Kalteng Achmad Diran

PALANGKA RAYA – Pemprov Kalteng belum memutuskan apakah permasalahan sengketa lahan yang terjadi antara masyarakat Desa Hanau dan Danau Seluluk, Kabupaten Seruyan dengan perusahaan perkebunan PT Musirawas dan PT Sumber Pandan Wangi (anak perusahaan PT Musiwaras Group), akan diambil alih Pemprov.

Pemprov Kalteng masih memberikan tenggat waktu selama 2 pekan sejak masalah itu diungkapkan masyarakat 2 desa itu kepada Wakil Gubernur Achmad Diran di ruang kerjanya, Jumat (1/2) lalu. Diran menegaskan bahwa Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang telah meminta dirinya untuk memerintahkan Bupati Seruyan Darwan Ali segera menyelesaikan masalah tersebut.

Demikian disampaikan Diran di sela-sela menghadiri puncak peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Tingkat Provinsi Kalteng di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalteng, Kamis (7/2). “Masalah ini harus diselesaikan oleh Bupati Seruyan melalui perundingan yang melibatkan masyarakat dan perusahaan,” katanya.

Masih berkaitan dengan maraknya sengketa lahan antara masyarakat dan perusahaan terutama perkebunan kelapa sawit, Diran mengaku telah diminta Gubernur untuk menandatangani surat edaran kepada bupati/walikota se-Kalteng. Surat itu, kata dia, antara lain, meminta kepada bupati/walikota segera menyelesaikan masalah sengketa lahan di daerahnya, paling lambat selama 2 pekan.

Menurut mantan Bupati Barito Selatan ini, pada dasarnya wilayah di Indonesia sudah terbagi habis dan memiliki pemimpin masing-masing. Pemerintah Pusat ada Presiden, provinsi ada gubernur, di kabupaten/kota ada bupati/walikota, hingga kecamatan dan desa.

Karena itu, apabila ada masalah antara masyarakat dan perusahaan, ia minta agar persoalan tersebut diselesaikan di tingkat kabupaten. “Harus diselesaikan dulu di kabupaten, karena merekalah (bupati) yang memberi izin di daeranya,” tegas Diran.

Apabila masalah yang dihadapi tidak mampu diselesaikan di kabupaten/kota, maka bisa saja diambil alih oleh Pemprov. Namun begitu, bupati/walikota harus membuat surat pernyataan tidak sanggup menangani masalah di daerahnya dan melimpahkan kepada Pemprov Kalteng. Selanjutnya, Pemprov akan membentuk tim untuk menyelesaikan persoalan itu. Tim tersebut melibatkan pihak kepolisian, TNI, dan berbagai instansi terkait lainnya.

“Kalau ada bupati menyatakan tidak mampu menyelesaikan persoalan itu, maka kualitasnya sebagai seorang bupati patut dipertannyakan dan sanksi sosial dari masyarakatnya,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, persoalan warga dengan perusahaan sawit di Seruyan sudah berlangsung cukup lama, lebih dari 10 tahun namun belum selesai. Namun yang menjadi persoalan, ketika masyarakat memohon bantuan kepada Pemkab Seruyan dan DPRD setempat, seolah tidak mempedulikan sehingga persoalan itu berlarut.

Kegalauan warga itu dilatari persoalan antara masyarakat setempat dan pihak perusahaan sawit yang dinilai belum membangun kebun plasma 20 persen dan menjalankan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk masyarakat sekitar perusahaan.dkw

Hindari Klaim Budaya oleh Negara Lain

Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) yang juga sebagai Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang sedang mengamati hasil rekaman iklan PekanBudaya Dayak 2013

PALANGKA RAYA – Empat provinsi di Kalimantan siap mengikuti Pekan Budaya Dayak 2013 di Jakarta, April mendatang. Selain melestarikan dan mempromosikan budaya, juga untuk mencegah klaim budaya Dayak oleh negara lain.

Masyarakat Dayak di Pulau Kalimantan akan menunjukkan eksistensinya di mata masyarakat nasional dan internasional. Mereka akan mengikuti event nasional bertajuk Pekan Budaya Dayak 2013 di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta, 27-30 April nanti. Pekan Budaya itu rencananya akan dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Beberapa pertunjukan yang akan ditampilkan adalah pagelaran seni dan budaya Dayak, pameran potensi dan produk inovatif Kalimantan, Dayak Art Carnaval 2013, Dayak Innovation Award 2013, serta Dayak Night and Fun. Pertujukan itu dilaksanakan dalam rangka melestarikan, memperkenalkan, dan mempromosikan budaya Dayak kepada masyarakat luas.

“Kegiatan ini dilaksanakan untuk melestarikan budaya yang ada di Pulau Kalimantan agar jangan sampai budaya kita diambil oleh negara lain, diklaim bahwa itu budaya dia,” tegas Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) Agustin Teras Narang, di sela-sela syuting iklan Pekan Budaya Dayak 2013 di Istana Isen Mulang, Kompleks Rumah Jabatan Gubernur, Senin (11/2).

Dalam kegiatan tersebut, selain menampilkan tari-tarian, juga mempromosikan sumber daya alam yang ada serta pawai budaya dari Monas menuju Istora Gelora Bung Karno, sepanjang 3km. Acara itu diperkirakan bakal berlangsung meriah, karena pihaknya juga mengundang semua kalangan, termasuk Pemerintah Pusat.

“Kami berharap kegiatan ini dihadiri oleh Presiden RI. Kalau Presiden nanti bisa hadir, ini menjadi suatu kehormatan bagi masyarakat Dayak yang ada di seluruh Indonesia,” ujar Teras yang juga Gubernur Kalteng ini.

Ia berharap melalui kegiatan Pekan Budaya Dayak 2013, masyarakat luas semakin mengenal lebih jauh mengenai kebudayaan Suku Dayak yang merupakan penduduk asli Pulau Kalimantan. Selain itu, terjalin interaksi positif antara masyarakat Dayak dan budaya-budaya lain di Tanah Air maupun mancanegara.

Sementara Sekretaris Panitia Pekan Budaya Dayak 2013 Yusferdinal Zubir, menambahkan, kegiatan itu akan dihibur artis lokal dan ibukota. Pawai budaya dari Monas menuju Istora Gelora Bung Karno diharapkan dapat memecahkan Rekor Museum Rekor Indonesia (Muri), karena belum pernah dilakukan oleh masyarakat Dayak.

“Untuk menyukseskan penyelenggaraan Pekan Budaya Dayak 2013,  diperkirakan akan menghabiskan dana sekitar Rp6 miliar. Dana tersebut bersumber dari 4 provinsi di Kalimantan, sponsor, dan sumber-sumber lainnya yang tidak mengikat,” katanya.dkw

Distamben Terus Dorong Permbangunan Smelter

PALANGKA RAYA – Dengan dilarangnya ekspor mineral mentah, maka Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalteng mendorong pihak perusahaan pertambangan di daerah ini untuk membangun smelter atau pabrik pengolahan dan pemurnian bahan tambang di daerah ini.

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Provinsi Kalteng Syahril Tarigan, saat ditemui usai pelantikan pejabat struktural eselon II, III, dan IV dilingkungan Pemprov Kalteng, di aula Jayang Tingan, baru-baru ini mengatakan, pembangunan smelter ini akan di dorong terus, terutama untuk yang biji besi dan bauksit.

Mengingat untuk tambang biji besi dan bauksit di daerah ini sama sekali belum ada yang memiliki smelter, sementara untuk yang lainya, terutama yang kontrak karya sudah ada dua perusahaan yaitu Indo Muro Kencana (IMK) dan Kasongan Bumi Kencana.

Selain itu, zirkon juga ada beberapa yang sudah memiliki smelter. “Untuk zirgon saya tidak tahu pasti (jumlahnya), nanti saya komprmasi dengan Pemerintah Kota dulu, karena yang ada ini Kota. Untuk yang kotrak karya, yang jelas dua, Kasongan Bumi Kencana dan Indo Muro Kencana,” ujarnya.

Namun pembangunan smelter ini akan di dorong terus, karena selain untuk meningkatkan nilai tambah terhadap hasil tambang tersebut, namun juga akan membuka lapangan kerja baru.

Untuk itu, dengan adanya larangan ekspor mineral mentah oleh pemerintah saat ini, agar perusahaan tambeng tersebut menjual hasil tambangnya di dalam negeri, sambil mereka membangun smelternya.

Sebelumnya Syahril mengatakan, yang dilarang itu hanya ekspor keluar Negeri saja, sementara untuk pasar dalam Negeri tidak ada masalah. Untuk itu, langkah yang bisa diambil adalah memaksimalkan pasar dalam Negeri, karena sudah diberikan waktu selama 5 tahun untuk membangun smelter.

“Kita juga mendorong supaya perusahaan-perusahaan membangun smelter di sini. Kan akan menyerap tenaga kerja juga,” ujarnya.

Sementara saat disinggung apakah perusahaan dalam Negeri atau negara mampu menyerap hasil tambang yang ada, Syahril mengatakan, “kita belum melihat apakah selama ini tidak mampu atau tidak mau?, Namun saya kira mampulah, namun mungkin karena masih diberikan kesempatan (ekspor) makanya tidak mau,” ungkapnya.

Namun karena ini sudah menjadi amanat UU, maka kedepan tidak bisa langi mengekspor mineral mentah.

Bahkan izin-izin ekspor dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sudah mulai disesuaikan “jadi izin ekspor (mineral mentah) tersebut dibatasi hingga 11 Januari 2014,” lanjutnya.dkw

Sepanjang 2013 Terdapat 52 Kasus

PALANGKA RAYA – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalteng Hardy Rampay, saat ditemui di ruang kerjanya, belum lama ini, kepada wartawan mengatakan, kasus perselisihan hubungan Industrial seperti PHK, unjuk rasa, mogok, dan perselisihan massal hampir tidak ada terjadi di Kalteng.

Kendati demikian, sepanjang 2013 terdapat 52 kasus yang masuk ke Provinsi dan semuanya hanya perselisihan perseorangan saja. “Jadi kesimpulannya, prospek tenaga kerja yang berkerja di Kalteng 2014 pasti dalam kondisi yang kondusip, aman, harmonis, serta investasi dalam bentuk pendirian perusahaan harus terus meningkat/bertambah, begitu juga tenaga kerja,” tegasnya.

Kendati demikian, pihaknya tentu harus selalu waspada dan selalu jeli untuk melihat hal-hal yang berkenaan dengan perkembangan perusahaan yang ada di Kalteng ini, baik perusahaan yang bergerak disektor perkebunan, pertambangan, dan yang lainnya.

Mengingat beberapa sektor tersebutlah yang sangat besar menyerap tenaga kerja ini, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terhadap para tenaga kerja yang ada, maka pihaknya akan selalu melakukan evaluasi, melihat, atau memonitoring terhadap hal-hal yang terjadi.

Karena dengan cepat mengetahui berbagai kondisi yang terjadi, maka akan segera juga dicarikan solusinnya, atau bagi tenaga kerja yang di PHK atau dirumahkan agar mereka dapat memperoleh haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ujarnya.

Namun saat ini Kalteng masih kekurangan pengawas tenaga kerja, mengingat yang ada saat ini baru sekitar delapang orang saja, sementara idealnya Kalteng ini memerlukan sekitar 31 orang pengawas tenaga kerja.

Sehingga masih cukup banyak kabupaten di daerah ini yang belum memiliki pengawas tenaga kerja, seperti Kabupaten Gunung Mas, Katingan, Seruyan, Lamandau, Pulang Pisau, dan untuk di daerah aliran sungai (DAS) Barito semuanya belum memiliki tenaga pengawas tenaga kerja, ujarnya.

Sementara keberadaan tenaga pengawas tenaga kerja ini sangat diperlukan, karena di beberapa daerah tersebut juga cukup banyak terjadi perselisihan tenaga kerja dengan perusahaan. Namun, karena di daerah tersebut tidak memiliki tenaga pengawas, maka persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan di Kabupaten.

“Karena ada sebagian kabupaten yang tidak memiliki kantor dan tenaga mediasinya di sana, sehingga persoaalan tersebut dioper ke Provini Kalteng,” ujarnya.

Untuk itu pada 2014 ini pihaknya akan mengirimi peserta baik dari provini maupun kabupaten/kota untuk mengikuti pelatihan pengawas tenaga kerja yang dilaksanakan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans). Karena idealnya di Kalteng ini memiliki sekitar 31 tenaga pengawas tenaga kerja.

“Nah itu juga yang harus kita lakukan pada 2014 ini, agar kabupaten yang belum memiliki tenaga pemantau tenaga kerja ini kedepan akan memiliki tenaga pegawas tenaga kerja dan memiliki kantor mediasi,” ujarnya.

Hal ini dinilai penting, karena untuk menyelesaikan perselisihan tenaga kerja ini harus dilakukan oleh orang-orang yang memang menguasai, untuk itu mereka harus mengikuti beberapa pendidikan atau pelatihan, ungkap Hardy.dkw