Komitmen Bangun Kalteng

SKPD Siap Dukung Geber MLT

13-04-2011 00:00 

Harian Umum Tabengan,  

PALANGKA RAYA

Sejumlah kepala SKPD menyatakan siap mendukung Geber MLT. Program yang semula hanya menanam pohon, diarahkan dengan memanfaatkan peluang lain seperti pertanian dan budidaya ikan di sekitar lokasi.

Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang mempertanyakan dukungan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam menyukseskan pelaksanaan Program Gerakan Bersama Memanfaatkan Lahan Telantar (Geber MLT).

Hal ini diungkapkan Teras dalam Gubernur Hasupa Rakyat (Gubernur Bertemu Rakyat) di Studio Televisi Republik Indonesia (TVRI) Kalteng, Selasa (13/4), dengan tema Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Geber MLT antara lain terkait dengan perkebunan, perikanan, pertanian, peternahan, koperasi, dan kesehatan.      

Kepala Dinas Perkebunan Kalteng Erman P Ranan mengatakan, Geber MLT merupakan terobosan dalam memanfaatkan lahan telantar di sepanjang kiri kanan jalan negara, provinsi, maupun jalan kabupaten. Selain pemerintah, program ini melibatkan unsur masyarakat dan dunia usaha untuk bersama-sama melakukan penanaman dan pemeliharaan.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalteng Darmawan menyatakan siap mendukung PM2L karena di kiri dan kanan jalan memiliki potensi sebagai lokasi memelihara ikan. Sebab, ada cekungan yang bisa dijadikan kolam ikan. Darmawan berjanji siap menyediakan bibit ikan patin, gurami, dan lele dengan menyesaikan kondisi di lapangan.

Senada, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distannak) Kalteng Tute Lelo mengatakan, program ini berhubungan dengan bidang tugasnya, pertanian dan peternakan. Sehingga, ke depan perlu ada koordinasi dengan  Dinas Perkebunan untuk mempersiapkan tanaman yang cocok di daerah tersebut.

Selain Program Geber MLT, Teras mempertanyakan Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L/membangun dan menjaga desa). PM2L terbukti efektif memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah itu dan mampu menjadi salah satu upaya menurunkan angka kemiskinan di Kalteng.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) setempat, angka kemiskinan Kalteng setiap tahun mengalami penurunan. Pada 2008 sebesar 8,71 persen, 2009 menjadi 7,02 persen, dan pada 2010 kembali turun menjadi 6,77 persen. 

PM2L merupakan murni gagasan Teras Narang yang secara resmi telah dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2008 lalu di Palangka Raya. Program ini sebelumnya bernama Program Bedah Desa yang diluncurkan pertama kali di Kabupaten Katingan 2007 lalu.

Kepala Badan Pemberdayaan  Masyarakat Desa Kalteng Selengkat Pardosi mengatakan, guna mendukung program tersebut, pihaknya memberikan bantuan langsung kepada seluruh  kabupaten/kota, masing-masing Rp250 juta.

Dana itu dibagi kepada tiga desa yang ditunjuk menjadi percontohan, sehingga per desa mendapatkan Rp83 juta dan disalurkan langsung ke rekening desa bersangkutan. Bantuan ini digunakan untuk memajukan dunia pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kalteng Sadar Ardi menambahkan, dalam pelaksanaan PM2L didampingi 42 sarjana pendamping yakni sarjana mamangun tuntang maha lewuSarjana ini berasal dari lulusan sejumlah peruruan tinggi di Kalteng sekaligus sebagai sarana menerapkan disiplin ilmu yang diperoleh selama kuliah. (SM2L) dan ditempatkan di lokasi sasaran PM2L yang tersebar di 14 Kab/Kota se-Kalteng.

Dalam acara itu, Teras juga berdialog dengan sejumlah penelpon, di antaranya  dari luar Kalteng. Budi, mahasiswa Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung, Jawa Barat menginginkan adanya beasiswa untuk menunjang pendidikan.

Meski demikian, menurut Budi yang tengah menyelesaikan S2 jurusan Kebijakan Publik, beasiswa yang diinginkan berupa dukungan Pemprov Kalteng dalam melakukan penelitian di lapangan. “Saya harap Budi bisa mengirimkan surat dan menjelaskan tujuan dan alasan penelitian itu. Pemprov siap membantu,” kata Teras.dkw

  

Komitmen Bangun Kalteng

13-04-2011 00:00

Harian Umum Tabengan,  

PALANGKA RAYA

Dalam upaya meningkatkan pembangunan di Kalteng, pengusaha harus memerhatikan lingkungan hidup, sosial budaya, dan ekonomi masyarakat.

Pemprov Kalteng bersama pengusaha di bidang kehutanan, pertambangan, perkebunan, dan pekerjaan umum (PU) berkomitmen untuk terus membangun dan meningkatkan pembangunan di Kalteng.

Acara Temu Gubernur Kalteng dengan para Pengusaha/Investor di Hotel Aguarius, Palangka Raya, Selasa (12/4), menghasilkan tiga kesepakatan yang disusun bersama oleh Pemprov Kalteng. Di antaranya, para pengusaha sektor kehutanan, pertambangan, perkebunan, dan pekerjaan umum serta pemerintah sepakat untuk mengoptimalisasikan sumber-sumber pendapatan daerah dalam rangka program percepatan dan perluasan pembangunan di Kalteng.

Para pengusaha  bersedia memenuhi kewajiban, meningkatkan kontribusi corporate social rensponsibility (CSR) untuk masyarakat dan siap bekerja sama dengan Pemprov Kalteng.

Selain itu, Pemprov Kalteng harus mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi para investor, dengan meminimalisir gangguan dan hambatan usaha yang bisa merugikan para investor, berupaya menyelesaikan rencana tata ruang wilayah provinsi (RTRWP) Kalteng, dan meningkatkan mutu pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kesepakatan ini ditandatangani Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Komda Kalteng Emon Sulaiman mewakili bidang kehutanan, Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kalteng Dwi Dharmawan mewakili bidang Perkebunan, Ketua Asosiasi Tambang Kalteng Soekardono mewakili bidang Pertambangan, dan dari bidang konstruksi diwakili Tahunjung Adji.

Di sela-sela pertemuan, Teras mengatakan, para pengusaha diharapkan dapat memerhatikan lingkungan hidup, sosial budaya, dan ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya. “Ketiga hal ini harus menjadi perhatian para pengusaha,” tegas Teras.

Lebih lanjut Teras mengatakan, jangan sampai Surat Keputusan Gubernur (SK) tentang Tanah Adat, malah menciptakan kondisi tidak kondusif, sehingga pihaknya akan menginventarisasi apa yang telah disampaikan pengusaha. Apabila memang ditemukan masyarakat salah menggunakan SK tersebut dan melakukan pemortalan atau pemerasan terhadap pengusaha, SK akan diidentifikasi, dievaluasi, bahkan kalau perlu akan dicabut.

Untuk menyelesaikan persoalan, asas musyawarah dan mufakat menjadi sangat penting, karena Negara ini adalah Negara hukum. Karena itu, untuk menyelesaikan persoalan juga harus sesuai dengan hukum yang berlaku atau dengan kekeluargaan.

Mengenai RTRWP Kalteng, kata Teras, saat ini ada komitmen dari 14 Bupati/Walikota untuk sepakat tetap melaksanaan Peraturan Daerah Kalteng No.8/2003 tentang Rencana Tata Ruang, sehingga penyelesaian RTRWP Kalteng akan lebih cepat.

Meski Bupati/Walikota sudah berkomitmen dengan membubuhkan tanda tangan, namun harus konsisten untuk melaksanakannya. Dalam kesepakatan tersebut, ada dua Ketua DPRD Kabupaten yang tidak menandatangani, Ketua DPRD Barito Utara dan Barito Selatan. “Kalau sepakat ayo, mari kita berjuang, tapi jangan sampai saya diselip di tikungan,” kata Teras.

Dialihkan ke Pemda

Cecilia Rosiana, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan mengatakan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sejak 2011 sudah dialihkan kepada pemerintah daerah (Pemda), sehingga membentuk hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah sesuai proporsi. Ada daerah penyangga atau yang mendapatkan dana bagi hasil.

Namun dalam prinsip bagi hasil ada bidang-bidang yang dapat menghasilkan pendapatan negara yaitu pajak dan bukan pajak sumber daya alam. Bagi hasil ini tentu ada yang disetorkan kemudian baru dikumpulkan dan dibagikan hasilnya. Diharapkan para pihak dapat menyetorkan kewajibannya secara jelas, sehingga diketahui mana daerah penghasil, penyangga, atau yang mendapatkan dana bagi hasil.

Pendapatan negara juga ada yang bersumber dari alam atau natural dan dana hasil hutan, yang hasilnya cukup besar dan stabil hampir di semua daerah perlu tetap dijaga.

Dikatakan Cecilia, arah kebijakan pada 2011 ini, lebih pada meningkatkan akurasi data berupa penerimaan negara bukan pajak (PNBP), seperti pertambangan, kehutanan, dan perkebunan. Selain itu juga menggunakan dana tersebut lebih transparan dan akuntabel, karena tidak jarang transparansi hanya sebagai slogan.

Dalam dana bagi hasil, bukti setor penerimaan negara oleh pertambangan, kehutanan, dan perkebunan di daerah kepada pemerintah pusat juga dinilai penting, mengingat itu menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan dana bagi hasil bagi daerah-daerah penyangga.

Pemberian dana bagi hasil tersebut, 80 persen akan dikembalikan ke daerah-daerah penghasil yang juga sebagai daerah penyangga, sementara untuk Pemerintah Pusat hanya 20 persen.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kalteng Jaya Saputra Silam mengatakan, peran serta para pelaku usaha di sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan sangat strategis. Untuk itu diperlukan kerja sama yang baik dan kebersamaan antara Pemda dan pelaku usaha.

Menurut Jaya, tujuan pertemuan dengan pengusaha sendiri adalah melakukan sosialisasi Undang Undang No.28/2009 tentang pajak daerah dan restribusi daerah serta sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) No.7/2010, tentang Pajak.

Selain itu, menginformasikan kebijakan Pemda dalam pemberian perizinan kepada para pengusaha yang mempersyaratkan kewajiban pajak dan nonpajak. Antara lain lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), alat berat, dan provisi sumber daya hutan (PSDH).

Pertemuan itu, kata Jaya, juga dimanfaatkan untuk mengimbau kebersamaan para pengusaha sektor kehutanan, perkebunan, pertambangan, dan PU agar memberikan kontribusi wajib, juga dalam bentuk yang tidak mengikat, misalnya sumbangan pihak ketiga.

Dijelaskan, sumbangan pihak ketiga kepada pemda itu, dalam upaya mendukung pendanaan program kegiatan pembangunan di Kalteng, sesuai dengan Perda No.1/2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) meningkat rata-rata 15 persen.

Ketua Kamar Dagang dan Industri Nasional (Kadin) Kalteng Tugiyo Wiraatmojo mengatakan, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah hendaknya tidak merugikan rakyat. Dengan adanya kebijakan pemda, pertumbuhan ekonomi tetap dilakukan. “Begitu juga dengan keberadaan Peraturan Daerah No.8/2003, tentang Tata Ruang Wilayah Kalteng hendaknya diterapkan bukan dicabut," kata Tugiyo.

Menurut Tugiyo, dengan adanya peraturan yang jelas, pengusaha dan rakyat memiliki kepastian hukum untuk berusaha. Begitu juga dengan adanya perusahaan yang beraktivitas di Kalteng, pengusaha bisa menyisihkan keuntungan untuk kegiatan sosial di masyarakat.

Beli BBM di Kalteng

Sementara itu, Andrey L Narang, Ketua DPC Himpunan Wirausaha Nasional Minyak dan Gas (DPC Hiswana Migas) Palangka Raya mendesak Pemprov Kalteng melalui Dinas/Instansi terkait menekan pengusaha perkebunan dan pertambangan, untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) industri pada agen BBM industri di Kalteng.

Menurut Andrey, selama ini perusahaan-perusahaan di Kalteng kebanyakan membeli BBM industri dari daerah Kalsel, karena harganya jauh lebih murah dari Kalteng. Hal ini akibat penerapan tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) di Kalsel hanya 4,5 persen jauh di bawah Kalteng 7,5 persen.

Dikatakan, banyaknya perusahaan pengguna BBM industri membeli dari Kalsel, jelas sangat merugikan daerah, utamanya dalam sektor pemasukan pajak PBBKB sesuai Perda No.7/2010.

Daerah akan kehilangan pemasukan pajak sangat besar. Sebagai gambaran perbedaan dengan tarif pajak Kalsel untuk setiap lima ton BBM industri Rp2,5 juta. Jika dikalikan sekian ratus ton dalam sebulan, berapa besar daerah kehilangan pemasukan dari sektor pajak.

Sebaliknya, lanjut Andrey, potensi pajak tersebut dapat optimal terpungut, apabila perusahaan pemakai BBM industri juga membeli BBM industri melalui agen BBM industri di Kalteng sendiri.

Sementara, akibat banyaknya perusahaan industri yang membeli BBM dari Kalsel, sebagian besar agen BBM industri di bawah naungan Hiswana Migas Palangka Raya mengeluh. “Beberapa waktu terakhir ini, saya hampir setiap hari mendapat keluhan dari agen BBM industri di daerah ini,” kata Andrey.

Permasalahan perusahaan industri yang masih membeli BBM dari Kalsel, juga pernah disampaikan saat sosialisasi pemberlakukan tarif PBBKB oleh Kadispenda Kalteng Jaya Saputra Silam di Luwansa Hotel Palangka Raya, Rabu (6/4).

Untuk itu, Andrey yang didampingi sejumlah pengusaha BBM industri berharap Pemprov Kalteng menindak tegas perusahaan atau industri yang membeli BBM dari Kalsel. Pemprov Kalteng hendaknya dapat membina pengusaha BBM industri dari Kalteng, agar tetap dapat hidup dan berkembang, karena kaitannya dengan kontribusi pajak sangat besar.

Saat ini, di bawah DPC Hiswana Migas Palangka Raya tercatat 10 agen BBM industri dan masing-masing menyalurkan 300 ton BBM setiap bulan. dkw/jsi/ant

Masalah Politik Tetap Dipantau

07-04-2011 00:00 

Harian Umum Tabengan,  

PALANGKA RAYA

Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Kalteng Rigumi mengatakan, pihaknya tetap memantau kebijakan Pemerintah Pusat terhadap hasil Pemilu Kada di Kotawaringin Barat (Kobar), 2010 lalu. Selain itu, memantau persiapan penyelenggaraan Pemilu Kada di Kabupaten Barito Selatan, 4 Mei mendatang.

Menurut Rigumi, masalah Pemilu Kada perlu dicermati perkembangan di lapangan karena berpotensi menimbulkan masalah horizontal sesama pendukung calon kepala daerah. Untuk itu, pihaknya tetap memonitor setiap perkembangan di daerah maupun menyangkut putusan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

Diketahui, Pemilu Kada Kobar dimenangkan pasangan Sugianto Sabran-Eko Sumarno. Namun, dalam gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK), justru pasangan ini didiskualifiksi dan menyatakan pasangan Ujang Iskandar-Bambang Purwanto sebagai pemenang Pemilu Kada. “Ini perlu diawasi jangan sampai timbul gejolak,” kata Rigumi ditemui di kantornya, Rabu (6/4).

Terlepas dari masalah demokrasi tersebut, Rigumi menyatakan secara umum wilayah itu dalam keadaan aman. Selain itu, tidak terjadi masalah menonjol yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat Kalteng.

Meski demikian, masyarakat diharapkan tetap mewaspadai potensi kerawanan di daerahnya, tetap menjaga dan meningkatkan kerukunan antarmasyarakat agar rukun dan damai. Di samping itu, tidak mudah terprovoksi dengan isu menyesatkan, terutama yang berkaitan dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Menurut Rigumi, filosofi huma betang (rumah bentang) sudah melekat di dalam kehidupan bermasyarakat di tanah Dayak ini. Filosofi ini mencerminkan kehidupan beberapa kepala keluarga dari berbagai suku dan agama, namun bisa hidup rukun. “Semangat ini harus tetap dijunjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat, agar tetap damai,” katanya.dkw

Jangan Biarkan Ladang Jadi Kebun Sawit

10-03-2011 00:00 

Harian Umum Tabengan,  

Dewasa ini, tanaman sawit cukup populer dikembangkan masyarakat. Bahkan ada ladang tanaman pangan yang dikonversi menjadi kebun sawit. Anggota Komisi B DPRD Kalteng Punding L H Bangkan, Rabu (9/3), kepada Tabengan menuturkan, meski kelapa sawit menjadi primadona, namun hal jangan sampai justru merugikan.

Menurut Punding, pertanian merupakan kekuatan utama perekonomian, sehingga pemerintah harus benar-benar memerhatikan sektor yang satu ini. Terlebih saat ini banyak teknologi yang dapat digunakan, bahkan padi saja dalam kurun waktu sekitar empat atau lima bulan sudah bisa dipanen.

Komunitas yang lain, seperti sawit, memerlukan waktu yang panjang untuk pengelolaanya. Sementara petani sendiri hingga kini belum sanggup mengembangkan sawit, sehingga Punding berharap agar pemerintah dapat memberikan pemahaman kepada petani, di samping menyiapkan langkah-langkah dalam mengembangkan tanaman padi di daerahnya.

Langkah yang bisa ditempuh, di antaranya mempertahankan lahan pertanian yang sudah ada, menyerap teknologi pertanian yang tepat guna, dan mempersiapkan penyuluh yang andal, sehingga ilmu pertanian yang disampaikan kepada petani dapat diserap dan dipraktekkan.

Di samping itu, lanjut Punding, persedianan pupuk bersubsidi juga harus memadai. Walaupun nantinya pupuk bersupsidi sudah tidak tersedia, tapi minimal persediaan pupuk masih ada, mudah didapatkan, dan harganya dapat terjangkau oleh petani.

Punding juga mengakui, dalam meningkatkan pembangunan pertanian di Kalteng, dana yang dialokasikan masih sangat terbatas. Ke depan, Dinas Pertanian sebagai leading sector pembangunan pertanian tetap akan mendapat perhatian utama dalam pendanaan. Sebab hingga saat ini, bidang pertanian masih menjadi penyokong utama perekonomian di Kalteng. Ini dibuktikan dengan banyaknya warga yang berkecimpungi di bidang ini. dkw

Tingkatkan Kewaspadaan Hindari Rawan Pangan

Harian Umum Tabengan,  

PALANGKA RAYA,

Untuk menghindari terjadinya kerawanan pangan terutama di daerah pelosok yang jauh dari pengawasan pemerintah, semua pihak diminta meningkatkan kewaspadaan dan selalu menjalin koordinasi.

Kepala Badan Ketahan Pangan Kalteng Soetrisno ketika ditemui Tabengan di ruang kerjanya, Senin (21/3), menuturkan, kewaspadaan itu diperlukan agar tidak terjadi kesalahan dalam menerima informasi di lapangan.

Pasalnya, meski hasil analisa menyebutkan enam bulan ke depan ketersediaan pangan dalam keadaan aman, tetapi kalau persediaan yang ada diduga dijual oleh masyarakat, dikhawatirkan bisa memicu terjadinya kerawanan pangan.

Selain meningkatkan kewaspadaan dan koordinasi, untuk menghindari terjadinya kerawanan pangan diperlukan upaya memberdayakan produksi lokal. Pemerintah daerah setempat diharapkan dapat mendorong masyarakat agar berpoduksi sesuai dengan potensi di daerah tersebut.

Karena, saat terjadi kerawanan pangan pada sebuah daerah akan terjadi pula atau mengancam terjadinya kerawanan pangan pada daerah sekitar. Untuk itu, Dewan Ketahan Pangan wajib untuk mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan koordinasi agar dapat segera diambil tindakan antispatif oleh pemerintah daerah setempat.

Lebih lanjut Soetrisno mengatakan, untuk melihat ketersediaan pangan yang ada, selama ini pihaknya melakukan analisis ketersediaan pangan bulanan. Namun berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kalteng, stok di Badan Urusan Logistik (Bulog), sampai enam bulan ke depan ketersediaan pangan secara global masih dalam keadaan aman.dkw

Prioritaskan Energi Baru dan Terbarukan

23-03-2011 00:00 

 

Harian Umum Tabengan,  

PALANGKA RAYA

Rasio elektrisitas atau pemenuhan kebutuhan listrik di Kalteng dinilai paling renah di Indonesia. Rasio elektrisitas listrik di Kalteng baru mencapai 47,4 persen dan masih sangat rendah dibandingkan dengan Kalsel, mencapai 70 persen.  Untuk itu, Dinas Pertambangan dan Energi Kalteng akan bekerja sama dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan memprioritaskan penggunaan energi baru dan terbarukan.

Kepala Bidang Listrik dan Pemanfaatan Energi Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kalteng Tomas Sembiring di Palangka Raya, baru-baru  ini, mengatakan, pihaknya saat ini fokus pada memanfaatkan potensi energi baru dan  terbarukan.

Energi baru dan terbarukan adalah energi yang pada umumnya sumberdaya nonfosil dan jika diperbarui atau dikelola dengan baik, maka sumberdayanya tidak akan habis. Sumber energi yang termasuk dalam energi baru dan terbarukan antara lain energi panas bumi, energi air, energi surya, energi angin, energi biomassa/biogas, dan energi samudra. “Ini yang akan kita galakkan selama 2011-2015 mendatang,” katanya.

Melalui APBD Kalteng, pada 2011 dianggarkan pengadaan 300 unit pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) untuk Kabupaten Barito Selatan dan Gunung Mas, masing-masing satu desa yang masuk Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewe (PM2L/membangun dan menjaga desa).

Sementara menyangkut pembangunan pembangkit listrik tenaga bayu/angin (PLTB) dengan kapasitas 5-10 KW diharapkan dapat teralisasi. Daerah ini sangat menjanjikan untuk dibangun PLTB karena ada tujuh kabupaten yang memiliki pantai. Tujuh kabupaten itu, Sukamara, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Seruyan, Katingan, Pulang Pisau, dan Kapuas.

Untuk pembangunan PLTB ini diangarkan sebesar Rp1 miliar dan sebagai percontohan akan dibangun di daerah Sukamara. Sebab, kecepatan anginnya mencapai tiga sampai lima meter perdetik.

Tomas menambahkan, untuk daerah perbukitan dengan dataran tinggi seperti Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Lamandau akan dikembangkan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH), pembangkit listrik skala kecil yang menggunakan tenaga air.

“Kami mengharapkan Pemkab dan Pemko mendukung rencana tersebut agar rasio elektrisitas yang ditargetkan bisa tercapai. Sebab, saat ini masih ada sekitar 70 ribu rumah tangga yang harus dialiri listrik pada 2011 ini,” katanya.dkw

Instansi Fokus Tangani Inflasi

12-03-2011 00:00 

Harian Umum Tabengan,  

PALANGKA RAYA

Pemerintah daerah melalui instansi terkait hendaknya melakukan langkah-langkah nyata, dalam menekan tingkat inflasi daerah yang semakin tinggi.

Tingginya tingkat inflasi Kalteng  diharapkan agar Dinas dan Instasi terkait lebih fokus menangani masalah inflasi tersebut.

Ketua  Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kalteng Tugiyo Wiratmojo mengatakan, tingkat inflasi di Kalteng sekitar 9,51 persen dan pertumbuhan ekonomi sekitar 6,47 persen.  Tingginya inflasi tersebut dipicu tingginya harga barang-barang disektor konsumsi dan terutama sembilam bahan pokok (Sembako).

Menurut Tugiyo, ini terjadi karena kebutuhan yang harusnya ada di daerah ini seperti  beras, meski daerah ini merupakan lumbung padi, namun justru beras merupakan pemicu inflasi tinggi, karena beras yang ada berasal dari provinsi tetangga.

Ini terjadi karena saat petani mau panen maka para pengijon atau pengumpul dari daerah provinsi tetangga tersebut datang untuk membeli gabah para petani kemudian gabah tersebut dibawa untuk diolah, setelah itu beras  kembali dijual ke Kalteng dengan harga lumayan tinggi.

Dengan kejadian seperti ini tambah Tugiyo lagi, pemerintah daerah terutama instansi terkait dapat fokus mengelola persoalan ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga kedepan tidak akan lagi pengijon-pengijon  baru.

‘’Ini baru pengijon padi, nanti timbul pengijon karet, pengijon sawit sehingga akhirnya masyarakat tidak bisa berkembang” kata Tugiyo lagi.

Selain itu yang perlu dilakukan menurut Tugiyo adalah mengantisipasi agar petani jangan menjual hasil pertaniannya kepada pengijon, namun juga mendorong dan memberdayakan badan usaha milik daerah (BUMD) atau perusahaan daerah untuk mengelola hasil pertanian tersebut.

Langkah lainnya dengan memberikan jaminan kepastian kepada petani tersebut agar gabah dan hasil pertanian dan perkebuanan tersebut dapat dibeli dengan harga yang layak.

Menurut Tugiyo menuturkan kehadiran pengijon semata-mata hukum ekonomi, karena hasil pertanian dan perkebunan ini cukup banyak terdapat di Kalteng dan masih belum terlalu dikelola dengan maksimal.

Namun hal tersebut tidak akan terjadi apabila pemerintah daerah sedini mungkin memberdayakan dan memberikan kepastian kepada para petani bahwa hasil pertaniannya dibayar dengan harga yang layak. dkw

 

Ketika Wakil Ketua MPR RI Disambut Secara Adat

2011-03-07

Harian Umum Tabengan,  

Kedatangan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Ahmad Farhan Hamid dan rombongan untuk menghadiri Cerdas Cermat SMA/MA/SMK Tingkat Provinsi Kalteng di Bandara Tjilik Riwut, Palangka Raya disambut tradisi adat Dayak.

Farhan dan rombongan tiba di bandara terbesar di Kalteng itu pada, Minggu (6/3), dan disambut Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang, Pelaksana Tugas (Plt)  Sekda Siun Jarias, Kepala Dinas Pendidikan Kalteng Guntur Telajan, dan Kapolda Brigjen Pol Damianus Jecki.

Prosesi adat itu diawali dengan mengalungkan manik-manik hasil kerajinan Kalteng, setelah Farhan menuruni tangga pesawat yang membawanya dari Bandara Soekarno-Hatta. Sampai di halaman ruang tunggu VIP Bandara Tjilik Riwut, Farhan disambut tokoh adat dan didoakan agar selama berkunjung di Palangka Raya memperoleh keselamatan dan kesehatan.

Farhan juga diminta untuk menginjak telur ayam kampung yang di taruh di atas batu hingga pecah. Meski sedikit ragu, namun rangkaian adat itu sukses dilakoninya. Setelah itu, ternyata Farhan masih belum bisa langsung masuk ke ruang VIP bandara, karena penari dengan gerakan lemah gemulai membawakan tarian selamat datang, sudah menghadangnya.

Farhan pun terlihat sumringah meski ternyata masih harus memotong kayu pantan yang dibalut dengan batik benang bintik, kain khas kalteng. Sebelum menggulung batik agar bisa memotong pantan, seorang tokoh adat melontarkan sejumlah pertanyaan yang wajib dijawab Farhan.  Pertanyaan itu seputar identitas Farhan, tujuan datang ke daerah ini, dan berapa jumlah rombongan yang menyertainya. Setelah menjawab seluruh pertanyaan, Farhan  baru bisa memotong pantan menggunakan sebilah mandau.

Dengan beberapa kali ayunan, pantan itupun  akhirnya putus. Farhan baru bisa masuk dan diberikan tapung tawar sebagai simbol diterimanya tamu dan rombongan. Setelah prosesi penyambutan secara adat itu selesai, Farhan dan rombongan melanjutkan perjalanan untuk menghadiri cerdas cermat di Gedung Pertemuan Umum Tambun Bunga.

Kepada Tabengan Guntur Telajan menuturkan, lomba cerdas cermat SMA/MA/SMK Tingkat Provinsi Kalteng yang dihadiri Wakil Ketua MPR RI itu tentang empat pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu UUD 1945, NKRI, Pancasila, dan Bhineka Tunggal Ika.

Penyambutan secara adat ini juga bentuk dari inplementasi Bhineka Tunggal Ika, mengingat hal tersebut merupakan adat, tradisi, dan kesenian daerah yang perlu dilestarikan. Selain itu, menunjukkan para pihak yang datang sudah direstui secara adat, sehingga diharapkan berjalan dengan lancar tanpa rintangan.

Menurutnya, kegiatan itu merupakan adat, tradisi, dan kesenian masyarakat Kalteng yang perlu dilestarikan dan dikembangkan melalui pelajar dan sekolah.

“Bahkan acara potong pantan tersebut, ke depan akan diajarkan guru muatan lokal kepada para pelajar agar mereka mengetahui dan melestarikannya. Kurikulum seperti itu sudah dilakukan meski masih belum merata di semua daerah melalui muatan lokal, ekstrakurikuler, dan kegiatan sanggar di sekolah,” kata Guntur.debi kriswanto

Mengkaryakan Para Penyandang Cacat

16-02-2011 00:00

Harian Umum Tabengan,   Di Kalteng, terdapat sekitar 10 ribu lebih warga penyandang cacat. Guna mengkaryakan mereka, Dinas Sosial Provinsi melakukan berbagai cara. Sayangnya, upaya-upaya bantuan dan pembinaan itu terkendala minimnya dana.

Musibah itu terjadi beberapa tahun lalu. Efecus, seorang remaja warga Kota Palangka Raya tak menyangka, acara mancingnya akan membawa petaka. Sebuah batu besar jatuh tak jauh dari lokasinya memancing. Salah satu kakinya telak tertimpa.
Dari lokasi kejadian, pria itupun dievakuasi ke rumah sakit untuk menjalani pengobatan. Meski nyawanya masih bisa diselamatkan, namun salah satu kakinya harus direlakan. Amputasi, menjadi satu-satunya pilihan.
Sejak peristiwa nahas itu, keberadaan tongkat penyanggah badan menjadi benda yang selalu setia menemani kemanapun Efecus pergi.
Setelah berjuang dengan keputusasaan, nasib baik akhirnya menghampiri Efectus. Dinas Sosial Provinsi Kalteng mengirimnya untuk mengikuti pelatihan bagi penyandang cacat di Cibinong, beberapa waktu lalu. Mental dan skill-nya pun diasah selama mengikuti pelatihan itu. Terutama, menyangkut pengetahuan tentang teknologi komputer.
Efecus akhirnya mampu menyelesaikan program itu dan pulang ke Palangka Raya dengan keterampilan khusus, desain grafis. Kini, ia telah bekerja di salah satu perusahaan media massa di Kota Cantik.
Kepada Tabengan, Efecus mengaku menemukan kembali rasa percaya dirinya yang sempat hilang, karena kecacatan fisik setelah mengikuti pelatihan di Cibinong dulu. Diterangkannya, selama sembilan bulan di sana, selain melatih kemampuan pada bidang-bidang tertentu, mereka juga diberikan pelatihan Achievement Motivation Training (AMT). Program itu merupakan cara untuk memotivasi para penyandang cacat untuk mengembalikan rasa kepercayaan diri.
Bahkan Efecus menilai, pelatihan keterampilan sejatinya menjadi nomor dua di sana. Sedangkan yang utama adalah mengembalikan rasa kepercayaan dirinya. Alhasil, setelah pelatihan, rasa kepercayaan dirinya menjadi lebih kuat, meski kadang juga tetap merasa minder saat terjun ke dunia kerja.
Setelah Efecus, Kamis (10/2) lalu, pihak Dinas Sosial Provinsi Kalteng, kembali memberangkatkan empat orang penyandang cacat ke Cibinong untuk mengikuti program pelatihan yang sama.
Mereka yang dikirim berasal dari Kabupaten Kotim dan Kapuas. Keempatnya direncanakan untuk mengikuti pelatihan komputer dan otomotif selama sembilan bulan, ditambah dua bulan magang.
Untuk mengikuti pelatihan tersebut, empat orang penyandang cacat itu harus melalui beberapa tahapan seleksi. Di antaranya, seleksi minat, kemampuan, fisik, dan kesehatan.
Seleksi tersebut dilakukan dengan harapan agar pelatihan yang diberikan tidak sia-sia. Pasalnya, banyak penyandang cacat yang telah dilatih sungguh-sungguh, namun yang bersangkutan justru tidak punya keinginan untuk bangkit.
Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kalteng Master Sinaga, mengatakan, tujuan pemberangkatan ini untuk meningkatkan kemampuan para penyandang cacat, terutama yang masih produktif dan mempunyai keinginan bekerja.
Kepada Tabengan, Sinaga menjelaskan, berdasarkan data yang dimiliki Dinas Sosial, pada 2005-2006 terdapat sekitar 10 ribu penyandang cacat yang ada di Kalteng. Sedangkan data penyandang cacat pada 2011 masih menunggu hasil  pendataan dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Ia juga menuturkan, pihaknya mengalami kesulitan untuk menghimpun data penyandang cacat secara keseluruhan, mengingat sebelumnya pedataan tersebut dilakukan oleh masing-masing Kabupaten/Kota. Sementara, hingga ‘serah terima’ tugas, laporannya masih belum ada.
Pihak Dinas Sosial Provinsi, lanjut Sinaga, hingga kini masih mengacu data sekitar lima tahun yang lalu, sehingga kemungkinan peningkatan jumlah penyandang cacat kemungkinan ada. Apalagi BPS dalam melakukan pendataan langsung ke rumah-rumah.
Penyandang cacat yang ada terdiri atas beberapa golongan cacat. Yakni, cacat tubuh, tunanetra, tunarungu, dan berat karena menderita dua jenis kecacatan atau lebih.
Untuk menangulangi dan memberdayakan penyandang cacat di Kalteng, pihaknya menjalankan beberapa program yaitu pendeteksian dini, pemberian bantuan pengembangan ekonomi produktif, dan pemberian pembinaan dan pelatihan. Selain itu, Dinas Sosial juga memberikan bantuan jaminan hidup, khusnya bagi penyandang cacat eks kusta.
Namun, tambahnya, bantuan pengembangan ekonomi produktif dalam dua tahun terakhir ini tidak dapat diberikan. Hal ini kerena keterbatasan anggaran dana.
Meski demikian, pihaknya tetap ada memberikan bantuan bagi penyandang cacat yang dinilai masih bisa untuk berusaha dan mengembangkan usahanya di bidang-bidang tertentu.
Dengan dilakukannya hal tersebut, pihaknya berharap agar para penyandang cacat ini mampu berusaha dan meningkatkan perekonomian dan penghidupannya sendiri.
Sinaga menuturkan, pada 2011, untuk anggaran khusus bagi penyandang cacat memang cukup minim. Bahkan, dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) bisa dibilang tidak ada. Sementara, dari angaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kalteng sebesar Rp37 juta untuk 20 orang, sehingga masing-masing orang akan mendapatkan Rp1.850.000.
Dana ini kan diserahkan secara langsung kepada yang bersangkutan pada perayaan Hari Penyandang Cacat Nasional yang akan dilaksanakan setiap bulan Desember.
Sementara bantuan jaminan sosial bagi penyandang cacat berat hanya diberikan kepada 30 orang saja. Ke-30 orang tersebut berada di Kobar 14 orang, Barut enam orang, Sukamara lima orang, dan Seruyan lima orang.
Bantuan tersebut diberikan setiap bulan melalui Kantor Pos sebesar Rp300 ribu per bulan. Jumlah penerima bantuan penyandang cacat berat di Kalteng dinilai masih sedikit, sehingga pihaknya berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat agar Kalteng mendapatkan kuota sekitar 300 orang, namun hal tersebut tidak tembus, mengingat kuota Nasional saja cukup minim yaitu sekitar 16.000 saja. debi kriswanto

Mandiri Pangan Terkendala SDM dan Anggaran

2011-02-14 

Harian Umum Tabengan,  

PALANGKA RAYA

Meski dalam pengembangan ketahanan pangan di Kalteng dinilai masih terkendala dukungan sumberdaya manusia (SDM) aparatur dan minimnya anggaran, Badan Ketahanan Pangan Kalteng menyatakan, dalam empat bulan ke depan pangan di wilayah itu dalam keadaan aman, terutama beras.
Kepala Badan Ketahanan Pangan Kalteng Sutrisno, Sabtu (12/2), mengatakan, kerberhasilan program ini bergantung dengan pelaksanaan ketahanan pangan di kabupaten dan kota. Karena, pihaknya hanya mengoordinasikan dan menyinergikan program tersebut agar sesuai dengan program, visi, dan misi Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang.
Menurutnya, dalam meningkatkan ketahanan pangan, minimal ada tiga hal yang menjadi faktor penting, komitmen pemerintah daerah untuk mendukung program ketahanan pangan di daerahnya, dukungan kelembagaannya, dan dukungan fasilitas termasuk anggaran.
Dia menilai pengaggaran bidang ketahanan pangan yang dilakukan pemkab dan pemko masih minim. Namun, beberapa kabupaten telah menganggarkan cukup besar seperti Kabupaten Sukamara, Seruyan, dan Murung Raya. Hanya saja, di daerah itu masih mengalami kendala SDM yang belum memadai.
Lebih jauh dikatakannya, beberapa program yang dilaksanakan dalam mendukung tercapainya ketahanan di antaranya melalui lumbung pangan yang dilakukan pada tahun pertama membangun fasilitas fisik, tahun kedua pembinaan, dan tahun ketiga pengembangan. Di samping itu melalui program Desa Mandiri Pangan. Namun, program ini cukup sulit dalam mewujudkannya mengingat yang dibangun merupakan desa berpenduduk miskin, yang memerlukan dana dan SDM memadai.
Sementara, untuk meningkatkan penerapan dan keberhasilan program yang dilaksanakan, tahun ini pihaknya berjanji akan terus mendorong para pihak seperti lembaga, kantor, dan pemerintahaan di kabupaten dan kota maupun di provinsi agar ada kesepahaman dalam melaksanakan setiap kegiatan program.dkw

Sebagian Besar Budaya Kalteng Belum Dipatenkan

2011-02-08 

Harian Umum Tabengan,   Banyak aset budaya di daerah Kalteng yang belum didaftarkan ke Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manisia (HAM) untuk mendapatkan hak paten.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kalteng Rudiansyah Iden didampingi Bidang Nilai Seni dan Filem Rotena di kantornya, Senin (7/2), kepada wartawan menuturkan, sampai saat ini masih banyak tarian, lagu, motif, ukiran, dan aset kebudayaan Kalteng lainnya yang belum memiliki hak paten.
Rudiansyah mengaku pihaknya sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menumbuhkan kesadaran mengenai hak paten tersebut. Di antaranya, pada 2009 lalu, bekerja sama dengan tim kebudayaan dari Kalimantan Barat menyosialisasikan kepada para pelaku seni agar dapat mendaftarkan karya seninya ke Kanwil Hukum dan HAM. Bahkan sosialisasi tersebut, di lakukan hingga ke wilayah Kabupaten/Kota.
Melalui sosialisasi tersebut, kata Rudiansyah, diharapkan agar para pelaku seni dapat dengan sendirinya mendaftarkan karya seninya. Meski pihaknya menilai bahwa tindak lanjut dari masyarakat dari hasil sosialisasi tersebut belum terlihat dan dilakukan dengan maksimal.
Bahkan, berdasarkan data yang ada di Disbudpar Kalteng, dari jumlah 101 jenis tarian tradisional, 39 lagu daerah, dan 54 jenis karungut di Kalteng ini, masih belum memiliki hak paten.
Kendatipun demikian, pihaknya menduga ada beberapa jenis batik, seperti benang bintik khas Kalteng sudah didaftarkan. Hanya saja, penciptanya belum melapor kepada pihaknya untuk didaftar jenis kebudayaan Kalteng yang sudah mendapat hak paten.
Dalam menjaga kelestarian dan agar tidak dicaplok oleh daerah atau negara lain, ia berharap para pelaku seni dapat mendaftarkan karya seni dan budayanya. Karena Disbudpar hanya bersifat memfasilitasi, sementara untuk mendaftarkan harus dilakukan oleh penciptanya.
Ia menilai, minimnya pelaku seni yang mendaftarkan karya seninya itu, antara lain dikarenakan tidak mengerti prosedur, terkendala administrasi, hingga terkendala data atau sejarah dari kesenian itu sendiri.
Mengingat, di Kalteng ini banyak kesenian yang juga hampir sama dengan daerah lain, di antaranya tarian giring-giring. Mengakibatkan untuk mencari data dan sejarah munculnya tarian tersebut juga cukup susah, apalagi kalau penciptanya sudah meninggal dunia.
Rudiansyah berharap, agar para pelaku seni menghubungi pihaknya jika mengalami kesulitan dalam mendaftarkan karya seninya. Pihaknya siap untuk memfasilitasi pendaftaran sesuai wewenang dan peraturan yang berlaku. debi kriswanto
 

Anggrek dan Kantong Semar Sering Diselundupkan

2011-01-29 

Harian Umum Tabengan,   Kalteng banyak menyimpan potensi pariwisata yang cukup menarik, seperti keunikan jenis flora dan faunanya. Namun cukup disayangkan, sebagian besar kerap kali diselundupkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Mega Harianto, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalteng di sela-sela pameran Pesona Hayati Kalteng di Palangka Raya Mall, Jumat (28/1), menuturkan, yang rentan diselundupkan adalah burung, labi-labi, anggrek, dan kantong semar.
Berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, pada 2010 juga ada penyelundupan burung, anggrek, dan kantong semar dari Kalteng ke beberapa daerah di Indonesia. Hal tersebut terjadi karena kemampuan pihaknya yang terbatas, sedangkan pintu keluarnya cukup banyak.
Sampai saat ini yang sudah berhasil diawasi hanya bandara, sehingga jika penyelundupan tersebut melalui laut, sungai, dan darat, pihaknya cukup kesulitan mengawasi. Karena itu, pihaknya juga masih mencari cara pengamanan terhadap keluar masuknya flora dan fauna dari Kalteng ini.
Selain itu, pihaknya juga mengharapkan agar masyarakat dapat melakukan penangkaran, khususnya jenis flora, sehingga selain untuk menjaga populasinya, pengembangan dari penangkaran tersebut bisa dijual.
Mega mengatakan, untuk menghindari terjadinya penyelundupan flora dan fauna asli Kalteng, pihaknya mengajak seluruh masyarakat dan pihak yang terkait untuk bersama-sama mencintai Kalteng dengan menghargai dan menjaga alam serta potensinya.
Kemudian, membuka dan memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang pesona hayati yang ada dan peluang agribisnisnya. Dengan harapan agar masyarakat dapat mencintai flora dan fauna yang merupakan kekayaan, potensi, dan modal dari masyarakat Kalteng.
Dengan terjaganya alam dan potensinya, tidak menutup kemungkinan Kalteng akan menjadi tempat tujuan wisata, peluang bisnis, tempat penelitian, dan bermanfaat bagi seluruh aspek kehidupan manusia.
Mega berharap melalui Pameran Pesona Hayati Kalteng ini, dapat menggali potensi keanekaragaman hayati yang ada, dan menjadi event pemula untuk terus mengangkat informasi tentang pesona hayati dengan harapan dapat menunjang eksistensi Kalteng dalam menjaga keanekaragaman hayatinya.
Sementara untuk orangutan, khusus 2010, sebagian besar diterima dari masyakarat, sehingga ada yang terjangkit penyakit dan sifat alamiahnya berubah. Karena itu, sebelum dilepasliarkan ke hutan, pihaknya terlebih dahulu melakukan rehabilitasi.
Dari beberapa orangutan tersebut, di antaranya mengidap penyakit kronis, sehingga cukup sulit proses rehabilitasinya dan tidak jarang ada sebagian yang tidak bisa ditangani, akhirnya meninggal.
Dalam upaya mengurangi jumlah kematian orangutan, pihaknya terus menjalin kerja sama dengan instasi terkait untuk terus merehabilitasi orangutan yang telah diserahkan kepada pihaknya sebelum dilepasliarkan.
Selama ini hampir jarang, bahkan tidak ada penyelundupan orangutan ke daerah luar Kalteng. Namun, justru pihaknya banyak menerima orangutan dari masyarakat dan luar daerah.
Kegiatan yang berlangsung, pada 28-30 Januari ini, atas kerja sama Dinas Kehutanan, Unpar, PAI, WWF, Orangutan Foundation, BOS, dan Kalaweit. Sementara yang dipamerkan di antaranya anggrek, dokumentasi orangutan, kalaweit, burung, katak, dan potensi hutan lainnya. dkw

REDD Plus Harus Perhatihan Kekayaan Alam Kalteng

01-04-2011 00:00 

Harian Umum Tabengan,  

PALANGKA RAYA

Kekayaan hayati berupa flora dan fauna perlu mendapat perhatian serius dalam mengimplementasikan program REDD Plus di Kalteng. Hutan lestari ditandai dengan terjaganya keanekaragaman hayati.

Balai  Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) Kalteng mengharapkan implementasi pilot project (proyek percontohan) program Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation Plus (REDD Plus/pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan), memerhatikan keanekaragaman hayati di Kalteng.

Kepala BKSDA Kalteng Mega Hariyanto kepada Tabengan, baru-baru ini, mengingatkan, Kalteng memiliki kekayaan hayati berupa flora dan fauna. Flora di antaranya Kantong semar (Nepenthes sp) dengan persebaran di Taman Nasional Sebangau, Taman Nasional Tanjung Puting, Cagar Alam Pararawen, Taman Wisata Alam Tangkiling, Cagar Alam Sapat Hawung, Suaka Margasatwa Lamandau dan hampir merata di seluruh Kalteng.

Kemudian, Anggrek Hitam (Coelogyne pandurata), Anggrek Tebu (Grammatophyllum speciosum), Pinang Merah Kalimantan (Cystostachys lakka), Anggrek bulan Kalimantan (Paraphalaenopsis laycockii), Anggrek Bulan bintang (Paraphalaenopsis denevei), dan Tengkawang (Shorea spp).

Selain itu, ada kekayaan fauna  Orangutan (Pongo pygmaeus, Bekantan (Nasalis larvatus), Kelasi (Presbytis rubicunda), Owa-owa (Hylobates sp), Beruang Madu (Helarctos malayanus), dan Kucing Dahan (Neofolis nebulosa).

Upaya pelestarian flora dan fauna perlu dilakukan, karena kondisi hutan konservasi yang lestari ditandai dengan terjaganya keanekaragaman hayati, berupa flora dan fauna.

Jika ini berhasil dilakukan, fungsi penyerapan karbon dapat berjalan dengan baik seiring dengan program REDD Plus yang diterapkan Pemerintah Pusat di Kalteng.dkw

2010, 741 Orang Digigit Anjing

Harian Umum Tabengan,  

PALANGKA RAYA

Puskesmas Bukit Hindu mengaku kewalahan menangani warga yang panik dan takut terjangkit rabies, sehingga minta divaksinasi. Padahal, tidak semua kasus gigitan anjing harus divaksinasi.

Sepanjang tahun 2010, Rabies Center di Puskesmas Bukit Hindu, Palangka Raya mencatat  sebanyak 741 orang di wilayahnya mengalami gigitan anjing. Tapi, sejauh ini belum ada yang dinyatakan positif terjangkit penyakit rabies.

Widelina, Pemegang Program Rabies di Rabies Center Puskesmas Bukit Hindu kepada Tabengan, Kamis (13/1), mengungkapkan, sebanyak 10 ekor anjing pada tahun kemarin telah ditetapkan Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) setempat positif mengidap virus rabies. Sedangkan kucing dan kera belum dilakukan pemeriksaan sehingga tidak diketahui datanya.

Dia mengaku kewalahan dalam menangulangi korban gigitan ajing yang datang ke Puskesmas Bukit Hindu yang berlokasi di Jalan Kinibalu. Warga sebagian besar panik dan takut akan tertular penyakit rabies setelah digigit anjing, sehingga minta divaksinasi. Padahal, tidak semua kasus gigitan anjing harus divaksinanasi. Dampaknya, stok vaksin di Puskesmas Bukit Hindu sempat menipis meski sekarang jumlahnya dinilai telah memenuhi kebutuhan, seiring datangnya bantuan dari Dinas Kesehatan setempat.

Jika kondisi ini terus berlanjut, maka vaksin tersebut telah diberikan kepada orang yang tidak seharusnya. “Yang layak divaksinasi adalah orang yang mengalami gejala postif akibat digigit anjing rabies,” katanya. Guna mengantisipasi vaksinasi salah sasaran, ke depan pihaknya akan lebih selektif dalam memenuhi permintaan warga, mengingat vaksin tersebut cukup mahal harganya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Puskesmas Bukit Hindu Rhizall M Hutapea mengharapkan masyarakat yang memelihara hewan berpotensi mengidap penyakit rabies seperti anjing, kucing, dan kera agar aktif memeriksakan ke Distanak untuk disuntik vaksin antirabies. “Jika mengidap penyakit rabies agar secepatnya diserahkan ke Distanak untuk diobservasi,“ katanya.

Selain itu, jika warga digigit hewan dengan gejala rabies namun jauh dari akses rumah sakit maupun puskesmas, langkah awal yang harus dilakukan adalah membersihkan lukanya menggunakan sabun, alkohol, dan lukanya jangan ditutup, sebelum ditangani tenaga medis.

Adapun ciri-ciri anjing yang tertular rabies di antaranya tampak tidak sehat, agresif, keluar air liur berlebihan dan lidah terjulur, serta suka menyendiri dan berada di tempat gelap. Selain itu, ekor ditekuk di antara kedua kaki belakang, menggigit apa saja yang ada di sekitarnya, tidak mau makan dan minum, serta kurang dari 14 hari akan meninggal setelah menggigit warga.dkw