Ikan Keramba Mulai Mati

25-06-2011 00:00

Harian Umum Tabengan,  

PALANGKA RAYA

Surutnya debit air sungai di sejumlah wilayah Kalteng mulai berdampak terhadap usaha para petani keramba, sebagian ikan yang dipelihara mulai mati.

Memasuki musim kemarau dan tidak ada turun hujan dalam beberapa pekan terakhir ini, menyebabkan sungai, kali, dan danau mulai mengering. Tak terkecuali Sungai Kahayan yang melintasi Kota Palangka Raya, keadaannya sudah semakin surut jika dibandingkan sebelumnya.

Kondisi ini berdampak negatif terhadap masyarakat, terutama para petani keramba yang menggantungkan hidupnya di Sungai Kahayan. Karena debit air sungai yang surut membuat suhu air panas dan lebih keruh, sehingga sebagian ikan yang dipelihara di dalam keramba mulai mati.

Yusuf dan Udin, petani keramba di Jalan Wisata II, Kelurahan Pahandut Seberang saat ditemui Tabengan, Jumat (24/6), mengungkapkan, cukup banyak ikan yang masih kecil mati, termasuk ikan emas dan nila yang sudah besar. Sebab, meskipun ukurannya cukup besar, namun kedua jenis ikan tersebut kurang tahan dengan keadaan seperti itu.

Lebih lanjut mereka mengatakan, untuk ikan-ikan yang masih kecil (bibit ikan) dalam sehari yang mati mencapai 50-100 ekor, sehingga membuat mereka mengalami kerugian, meskipun tidak terlalu besar. Sebab, kalau bibit ikan tersebut dijual harganya sekitar Rp350 per ekor.

Bahkan beberapa tahun lalu, di saat musim kemarau seperti saat ini, sebanyak lima ribu bibit ikan yang mereka datangkan dari Pulau Jawa, hanya bisa hidup sekitar 400 ekor. Penyebab matinya ikan, selain karena air mulai panas dan pekat, juga diduga akibat ada oknum warga yang meracun udang dan ikan, serta menyetrum di Daerah Aliran Sungai Kahayan dan Rungan.

Menurut Yusuf dan Udin, oknum warga melakukan aktivitas meracun udang dan menyetrum ikan pada malam hari. Termasuk di sekitar bawah Jembatan Kahayan.

Mereka berharap pemerintah dan aparat kepolisian menertibkan dan bertindak tegas terhadap pelaku penyetruman dan meracun tersebut. Mengingat selain berdampak terhadap matinya ikan dan udang, baik kecil maupun besar, juga memengaruhi kualitas air.

Untuk menghindari ikan tidak mati, kata Yusuf, para petani terpaksa mendorong kerambanya ke tengah sungai, agar mendapat pasokan air yang cukup dan tidak terlalu panas. Selain itu, tidak memberikan makanan terlalu banyak.

Lebih lanjut dikatakan Yusuf, sejauh ini permintaan ikan dari masyarakat cukup banyak dan harganya masih relatif normal.

Khawatir Herpes

Kondisi serupa juga terjadi di Kota Kasongan, Kabupaten Katingan. Surutnya debit air Sungai Katingan membuat khawatir para petani, karena memengaruhi budidaya ikan keramba.

Menurut Hilmi, petani keramba di Kasongan Seberang, kondisi pasang surut bisa menyebabkan penyakit herpes pada ikan, sebab kejadian serupa sering dialami para petani sejak 2006 lalu. Bahkan hingga sekarang belum ada obatnya.

Penyakit herpes pada ikan biasanya muncul saat air mengalami pasang surut. Ketika air dalam kematian ikan berkurang, tapi saat surut jumlahnya meningkat karena air sungai kotor, tempat yang baik bagi perkembangan virus herpes.

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Katingan Uhing mengatakan, untuk pencegahan awal, petani bisa  membungkus garam dengan kain, kemudian melarutkannya ke dalam keramba. Cara ini bertujuan agar lumpur maupun kotoran air di insang ikan berkurang. Ikan mas biasanya tidak bisa bernapas jika insangnya penuh dengan lumpur.

Harga Masih Stabil

Sementara itu, harga ikan air tawar di pasaran masih relatif stabil, demikian juga pasokan maupun permintaan konsumen. Jenis ikan yang paling diminati masyarakat, di antaranya nila, baung, dan patin.

Ijay, penjual ikan air tawar di Pasar Besar Palangka Raya, kemarin, mengatakan, saat ini pasokan lancar dan stok juga cukup banyak, sehingga harga ikan masih normal. Untuk ikan mas dijual Rp22 ribu/kg, nila Rp22 ribu/kg, gabus Rp25 ribu/kg, sedangkan lais, tapah, dan baung Rp20 ribu/kg.

Dikatakan Ijay, harga ikan akan melonjak pada saat pasokan berkurang dan hal ini biasanya terjadi mendekati Hari Raya Lebaran, karena para petani ikan lebih banyak beristirahat di rumah.

Berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, kata Ijay, pada saat seperti itu akan terjadi lonjakan permintaan, sehingga harga ikan pun mahal. Misalnya, ikan gabus dari harga normal Rp20-25 ribu/kg menjadi Rp35 ribu/kg, sementara ikan baung dari Rp20 ribu/kg bisa mencapai Rp40 ribu/kg. dkw/c-sus/liu

Dibawah Kolong Langit: Perhatian Untuk Kesehatan Minim

Dibawah Kolong Langit: Perhatian Untuk Kesehatan Minim

Perhatian Untuk Kesehatan Minim

23-06-2011 00:00

Harian Umum Tabengan,  

PALANGKA RAYA

Perhatian terhadap fasilitas kesehatan hampir di seluruh Indonesia belum memadai. Ini terlihat dari jumlah tempat tidur di rumah sakit sampai Puskesmas belum mencapai satu persen jumlah penduduk Indonesia.

Ketua Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning dalam sambutan Rapat Koordinasi Kesehatan se-Kalteng di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur, Rabu (22/6), mengatakan, dari 237 juta jiwa penduduk Indonesia, hanya terdapat sekitar 161 ribu buah tempat tidur di seluruh rumah sakit sampai puskesmas.

Dari jumlah itu tempat tidur khusus kelas III hanya sekitar 45 ribu, sangat jauh apabila dibandingkan dengan peserta Jamkesmas yang mencapai 76,4 juta jiwa. Sementara pemerintah telah mengucurkan dana dalam jumlah yang cukup besar untuk program kesehatan bagi masyarakat tidak mampu. “Jamkesmas diberikan dengan APBN untuk 76,4 juta jiwa, tapi tempat tidurnya hanya 45 ribu. Yang dianggarkan menggunakan APBD sebanyak sekian miliar untuk rakyat kita, kemana anggaran itu,” katanya.

Berdasarkan data yang diperoleh Komisi IX, khusus untuk Kalteng jumlah tempat tidur hanya sekitar 842 unit untuk sekitar dua juta jiwa rakyat Kalteng. Ini tidak sebanding antara jumlah penduduk dan tempat tidur di rumas sakit, khususnya untuk pasien kelas III.

Persoalan seperti ini dapat mengakibatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit tidak maksimal. “Makanya, tren sudah banyak orang datang ke pengobatan alternatif atau dukun karena lebih cepat dilayani dan mengaksesnya ketimbang ke dokter atau rumah sakit,” kata Ribka.

Pembangunan rumah sakit saat ini cenderung hanya mengejar pendapatan, ini terlihat di mana Kelas VIP atau Paviliun lebih banyak dibanding ruangan pasien Kelas III, sehingga jatah masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama pun sangat minim.

Menurut Ribka, secara logika APBD atau APBN uang rakyat, jadi harus untuk rakyat, tapi justru RSUD di mana-mana mabuk, ada Paviliun sehingga kapasitas Kelas III yang dikurangi. “Alasannya selalu subsidi silang, padahal bukan begitu konsep subsidi silang dan sekarang sudah diamanatkan dalam UU Rumah Sakit bahwa RSUD tidak dijadikan sumber PAD. Kalau memang ada aturan yang berbenturan, ayo kita revisi,” ujarnya.

Ia mengaku banyak menerima proposal untuk pembangunan rumah sakit, tapi tidak langsung disetujui karena sebagian besar proposal hanya sedikit yang membangun ruangan Kelas III, sekitar 60 persen.

Pihaknya berharap Kalteng dapat membangun rumah sakit tanpa kelas atau khusus untuk Kelas III. Pembangunan rumah sakit Kelas III dimaksudkan supaya tidak ada diskriminasi pelayanan. Selain itu, rumah sakit Kelas B pun dapat lebih konsen untuk penyakit-penyakit kelas berat, jadi semacam filter.

Sementara Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang mengatakan, masalah kesehatan tidak boleh berhenti, karena tidak bisa hanya dilihat dari satu sisi, harus dari semua sudut, karena ini merupakan hal penting bagi bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini sejalan dengan tekad Pemprov Kalteng untuk menciptakan agar rakyatnya sehat, Kalteng Barigas.

Lebih lanjut Teras mengatakan, rakor seperti ini sebagai momentum mengevaluasi, inventarisasi, dan mengidentifikasi berbagai persoalan kesehatan secara utuh dan transparan di Kalteng.

Melalui inventarisasi, evaluasi, dan identifikasi terhadap persoalan yang sudah lalu, diharapkan ke depan dapat lebih mudah untuk melakukan sinkronisasi, langkah-langkah atau program agar masalah kesehatan ini dapat terlaksana dengan maksimal.

Teras juga mengungkapkan hasil riset kesehatan dasar tahun 2007 dan 2010 di Kalteng, masih terdapat hasil yang tidak memuaskan bahwa angka pertolongan persalinan masih di bawah nasional. "Hasil riset pemerintah pusat yang belum memuaskan itu di antaranya adalah, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan dan pemberian kapsul vitamin A yang kesemuanya masih rendah dan berada di bawah angka rata-rata nasional," kata Teras.

Menurutnya, contoh lain yang memprihatinkan dari hasil riset Pemerintah Pusat menunjukkan, persentase perokok di Kalteng merupakan tertinggi di Indonesia dan jauh di atas rata-rata nasional.

Selama ini, kata Teras, dirinya telah memprioritaskan dan berupaya mendorong pembangunan kesehatan di Kalteng. “Saya juga yakin kita semua, baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota, terutama para tenaga kesehatan telah bekerja dengan baik melayani seluruh lapisan masyarakat di Bumi Tambun Bungai," ujarnya.

Secara kuantitas beberapa indikator telah menunjukkan kecenderungan yang baik. Contohnya dengan bertambahnya jumlah Puskesmas menjadi 178 unit pada 2010 dari sebelumnya hanya 139 unit pada 2005. "Namun saya berkali-kali mendapat laporan, bahkan melihat dan merasakan sendiri betapa belum maksimalnya pembangunan kesehatan di sebagian sektor," katanya.

Mengenai keluhan tentang kekurangan obat dan vaksin, masih adanya wabah atau kejadian luar biasa, minimnya tenaga kesehatan antara pedalaman dan perkotaan, belum totalnya jaminan sosial, menjadi  beberapa contoh permasalahan dan tantangan yang secara nyata ada di hadapan.

Terkait cikal bakal tercetusnya Kalteng Barigas merupakan gagasan yang visioner, terangkat dari realita tentang kondisi kesehatan masyarakat dan perlu segera diimplementasikan secara aplikatif agar terasa manfaatnya bagi semua lapisan masyarakat.

"Dalam perjalanannya, saya menyadari Kalteng Barigas penuh tantangan. Saya menyimpulkan Kalteng Barigas tidak mungkin terlaksana tanpa dukungan semua pihak, mulai dari pemerintah pusat dan semua pemerintah kabupaten/kota se-Kalteng," katanya.dkw/ant

Izin PBS Akan Dicabut

23-06-2011 00:00

Harian Umum Tabengan,  

PALANGKA RAYA

Gubernur Kalteng memberikan peringatan keras dan akan mencabut izin PBS bidang perkebunan, jika terbukti melakukan pembakaran lahan.

Menjelang musim kemarau saat ini, perkebunan besar swasta (BPS) kelapa sawit diingatkan secara keras untuk tidak melakukan pembakaran, agar menghindari terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang tidak terkendalai.

Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang usai Rapat Koordinasi Kesehatan se-Kalteng di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur, Rabu (22/6),  mengatakan, hal ini tidak diimbau lagi, namun untuk perkebunan akan lebih tegas, sehingga kalau ada yang ketahuan melakukan pembakaran, izinnya bakal dicabut.

Selain itu, untuk menghindari terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalteng, Pemprov akan berkoordinasi dengan Dinas dan Badan terkait penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Bahkan saat ini Dinas Perkebunan se-Kalteng melakukan rapat koordinasi mengenai pencegahan kebakaran lahan dan kebun, begitu juga dengan posko-posko pengendalian kebakaran sudah aktif semua.

Teras memerintahkan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH), Kepala Balai, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah membuat surat untuk minta bantuan hujan buatan, sebagai salah satu upaya antisipasi menghindari terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Karena dengan musim kemarau yang belum terlalu kering ini, awan komulus masih ada, sehingga dinilai mudah untuk dilakukan hujan buatan. Hal tersebut diharapkan dapat didukung oleh Pemerintah Pusat terkait keinginan dan target yang mau dilakukan.

Teras juga berharap hujan buatan tersebut dapat dilakukan di seluruh Kalteng, terutama di daerah-daerah yang dinilai rawan, seperti Kabupaten Pulang Pisau (Pulpis), Kotawaringin Timur (Kotim), dan Kotawaringin Barat (Kobar) yang saat ini sudah terdapat beberapa titik api.

Untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalteng, ada beberapa langkah yang akan dilakukan di antaranya hujan buatan, meminta bantuan pesawat atau helikopter untuk membuat bom air, dan tindakan-tindakan lainnya.

Namun yang lebih perlu untuk dilakukan saat ini, posko-posko yang ada harus diaktifkan kembali untuk memadamkan kebakaran secara konvensional. Sementara di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan Peraturan Gubernur, agar dapat dilaksanakan secara maksimal.

Kendati demikian,  Teras mengaku tidak ingat persis jumlah anggaran untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan 2011 ini, karena dana tersebut terdapat di beberapa instansi dan dinas terkait, sehingga kalau semuanya dikumpulkan akan cukup besar. Tetapi untuk membuat hujan buatan dan menyewa pesawat, anggaran tersebut tidak memadai.

Terpisah, Kepala Dinas Perkebunan Kalteng Erman P Ranan juga mengingatkan PBS agar dalam membersihkan lahannya tidak dengan cara membakar. “Jangan berpikir memadamkan yang sudah terbakar,” katanya.

Ia mengharapkan PBS swasta tersebut mengantisipasi agar jangan sampai terjadi kebakaran. Karena apabila terjadi kebakaran, perkebunan tersebut juga yang rugi. “PBS memang dilarang melakukan pembakaran dan bisa dikenakan sanksi secara hukum,” katanya.

 

Tertinggi se-Kalteng

Berdasarkan data Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) Kotim dari Januari hingga kemarin, terdapat sebanyak 48 titik hotspot (titik panas) yang tersebar di wilayah Kabupaten Kotim. Titik hotspot yang kian bertambah tersebut  menempatkan Kotim sebagai peringkat pertama untuk jumlah hotspot se-Kalteng.

Berdasarkan pantauan pada Mei, tercatat 27 hotspot, kemudian Juni sekitar 21 titik, apabila ditotal dari Januari hingga mendekati akhir Juni, terdapat 48 hotspot yang  tersebar di Kotim. “Jumlah ini sangat tinggi apabila dibandingkan dengan data pada 2010 lalu yang hanya terdapat sebanyak lima titik,” kata Kepala BKSDA Kotim Ian Septiawan kepada Tabengan, di Sampit, kemarin.

Diterangkan Ian, hotspot paling mendominasi di wilayah Kecamatan Parenggean, Mentaya Hulu dan perkotaan, Baamang, sementara Ketapang masih dinyatakan aman.

Kebakaran yang terjadi tersebut disebabkan oleh musim kemarau yang saat ini sedang melanda kabupaten Kotim dan perilaku masyarakat yang seenaknya membakar lahan.

Dalam hal antisipasi, pihaknya terus melakukan pemantauan secara aktif terhadap lokasi-lokasi yang berpotensi terjadi kebakaran lahan. Kendati demikian, ia mengakui BKSDA Kotim sendiri sifatnya hanya bisa melakukan pemantauan, sedangkan untuk aksi di lapangan merupakan ranah dari Pemerintah Daerah.

Pihaknya juga telah meningkatkan kewaspadaan terhadap wilayah-wilayah rawan di Kotim seperti dengan  melakukan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan. “Tim Manggala Agni Regu 003 mengaku siap mem-back up Pemkab Kotim untuk mengatasi kebakaran lahan yang terjadi,” ujarnya.

Terpisah, Wakil Bupati Kotim HM Taufik Mukrie meminta masyarakat Kotim mewaspadai kebakaran lahan sedini mungkin untuk menghindari dampak yang ditimbulkan dari bencana kebakaran hutan, lahan, dan pekarangan yang sering terjadi di musim kemarau.

Dampak dari kebakaran lahan tersebut akan membawa banyak kerugian, sehingga perlu meningkatkan kewaspadaan, seperti dengan membatasi pembukaan lahan pertanian dan perkebunan. “Sebaiknya warga melakukan pembakaran lahan terkendali yang tidak menimbulkan potensi terjadinya kebakaran lahan,” kata Taufik kepada Tabengan via telepon seluler, kemarin.

 

Berkurang

Sementara di Kuala Kapuas, BLH Kapuas menyatakan titik panas di daerah itu terjadi penurunan jumlah karena partisipasi masyarakat terhadap bahaya kebakaran lahan meningkat.

"Meskipun terjadi penurunan jumlah titik panas, namun masyarakat diminta tetap waspada terhadap bahaya kebakaran lahan," kata Kepala BLH Kapuas Andarias Lempang melalui Staf Bagian Penanggulangan Bencana, Mardhinata D Bulit, kemarin.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Kehutanan hasil pencitraan satelit National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) 18 yang diperoleh dari ASEAN Specialised Meteorological Centre (ASMC) sampai 19 Juni 2011, titik panas di daerah itu mencapai 31 titik.

Ia mengatakan dari rincian titik panas dari Januari 2011 hingga 19 Juni 2011, Januari sebanyak empat titik panas, Februari enam titik panas. Kemudian, Maret, sebanyak 14 titik panas, April dan Mei masing-masing tiga titik, dan hingga 19 Juni satu titik.

Mardhinata mengatakan ada beberapa koordinat titik panas yang tidak masuk dalam administrasi Kapuas, tetapi masuk ke wilayah Kabupaten Pulpis, Gunung Mas, dan Barito Selatan.

Titik panas yang masuk dalam batas wilayah Kapuas sebanyak delapan titik, sebenarnya masuk ke Pulpis tiga titik, Gumas satu titik panas, dan empat titik di Barsel.

Sedangkan wilayah kecamatan yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan, di antaranya Mantangai, Dadahup, dan Kapuas Murung.

Bupati Kapuas HM Mawardi MM telah meminta seluruh camat mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan, lahan dan pekarangan menindaklanjuti surat edaran Gubernur Kalteng No.660/1059/III/BLH/2010 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan tahun 2010 dan 2011.

Selain itu, Mawardi juga meminta warga mewaspadai kebakaran lahan sedini mungkin guna menghindari dampak ditimbulkan dari bencana yang kerap terjadi pada musim kemarau. dkw/c-mye/ant

Tanpa Plasma, Rekomendasi IPKH Ditolak

27-04-2011 00:00

Harian Umum Tabengan,  

PALANGKA RAYA

Meski mengantongi izin dari Bupati/Walikota, Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang tidak akan memberi rekomendasi IPKH bagi PBS yang tidak terapkan plasma.

Wakil Gubernur Kalteng Achmad Diran menegaskan, pihaknya  tidak akan memberi rekomendasi Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH) bagi perusahaan besar swasta (PBS) perkebunan kelapa sawit yang tidak menerapkan plasma sebesar 20 persen dari luas izin perkebunan.

Diran mengatakan hal itu setelah acara penandatanganan Perjanjian Kredit Investasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Pola Linkage antara PT Bank Mandiri (Persero) dan enam koperasi mitra binaan PT Katingan Indah Utama (Makin Group) di Hotel Aquarius, Palangka Raya, (26/4). “Saya tegaskan, meski ada izin Bupati/Walikota, Pemprov Kalteng  akan tolak permintaan rekomendasi itu jika tidak memerhatikan masyarakat sekitar perusahaan,” tegas Diran.

Kewajiban PBS menyiapakan 20 persen dari luas izin untuk perkebunan plasma termuat dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No.26 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Menurut mantan Bupati Barito Selatan ini, Pemprov Kalteng perlu mempertegas Permentan tersebut dengan peraturan daerah yang akan diajukan ke DPRD Kalteng.

Raperda tentang Perkebunan ini merupakan revisi dari Perda Kalteng No.13 Tahun 2003 tentang Pengusahaan Perkebunan. Revisi Raperda ini sangat penting dilakukan demi mengikuti ketentuan-ketentuan yang baru dalam Undang-undang (UU) 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Selain itu, memenuhi kewajiban yang belum terakomodir dalam perda tersebut, seperti plasma bagi perusahaan.

 

Serahkan Kredit Koperasi

Dalam acara itu, enam koperasi di bidang perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mendapatkan kredit dari Bank Mandiri sebesar Rp170 miliar. Keenam Koperasi itu, Tunas Harapan, Santana Bersatu, Sinar bahagia, Kabau Indah, Mentaya Raya, dan Koperasi Anugerah Baampah. 

Chief Operating Officer Makin Group Sonny Tjandrahusada mengatakan, selain berkerja sama dengan enam koperasi itu, pihaknya juga melibatkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, untuk menyukseskan perjanjian kredit. 

Menurut Sonny, dana Rp170 miliar dari Bank Mandiri itu akan digunakan untuk membiayai pembangunan 5,893ha kebun kelapa sawit dengan jumlah anggota 2.557 orang. “Namun, sebelum berkerja sama dengan Bank Mandiri, pembiayaan pembangunan tersebut ditalangi anak perusahaan Makin Grup,” katanya. 

Hingga saat ini, PT Katingan Indah Utama yang masuk dalam Makin Grup, berkerja sama dengan 11 koperasi di Kabupaten Kotim dan sudah membangun sedikitnya 7.700ha kebun kelapa sawit milik koperasi mitra. Luas kebun sawit 5,893ha dibiayai Bank Mandiri, sedangkan sisanya sekitar 1.807ha masih dalam proses pembiayaan. 

Pengembangan koperasi mitra itu dilakukan untuk mewujudkan usaha kemitraan melalui pembangunan dan pengelolaan kebun kelapa sawit milik masyarakat, dengan berlandaskan asas kebersamaan dan kesetaraan. 

Untuk membantu menunjang perekonomian masyarakat di sekitar kebun kelapa sawit, Makin Grup sudah membangun perkebunan kelapa sawit di Kalteng seluas 60.000ha. Sekitar 33 persen atau 19.800ha adalah milik 32 koperasi mitra Makin Grup. “Langkah itu untuk mewujudkan kontribusi pembangunan di Provinsi Kalteng, terutama untuk meningkatkan perekonomian masyarakat kita," katanya. 

Dalam sambutannya, Diran menambahkan, bantuan tersebut sudah sesuai dengan apa yang diharapkan pemerintah provinsi. Sebab, dari sekian banyak perusahaan yang ada di Kalteng masih sedikit yang membantu masyarakat. 

"Masih ditemukan perusahaan yang tidak membantu masyarakat sekitar. Terutama yang belum menyediakan lahan plasma sebesar 20 persen dari luas kebun kelapa sawit yang ada," katanya. 

Wakil Bupati Kotim Taufik Mukrie menyatakan bangga karena Makin Group serius menjembatani kesulitan koperasi untuk memiliki modal sehingga dapat terus belangsung membangun kebun plasma yang mereka kelola. Taufik menyebut, dari 52 perusahaan kelapa sawit yang operasional di Kotim, hanya Makin Group, PT Hutan Sawit Lestari, dan PT Bumi Tama menerapkan perkebunan plasma.dkw

Pancasila Mulai Ditinggalkan

04-06-2011 00:00

Harian Umum Tabengan,  

PALANGKA RAYA

Keberadaan Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia mulai ditinggalkan. Sebagian warga Indonesia bahkan tidak lagi ingat isi lima sila itu. Hal itu disampaikan Danrem 102/Panju Panjung Kolonel Inf Sukoso Maksum usai pembukaan TMMD ke-86 wilayah Korem 102/Panju Panjung yang dipusatkan di Kelurahan Pahandut Seberang, Kecamatan Pahandut, Palangka Raya, Rabu (1/6).

Danrem menjelaskan, Pancasila ditinggalkan warga Indonesia pasca repormasi pada 1998. “Dulu ada pelajaran tentang pendidikan pengamalan Pancasila (P4). Pelajaran itu menjadi sarana atau alat bagi para pelajar dan masyarakat memahami makna Pancasila. Saat ini pendidikan mengenai Pancasila memang masih ada, namun mulai berkurang,” katanya.

Ia berharap kepada instansi yang berkewenangan untuk memberikan pemahaman tentang makna dan arti pasal demi pasal yang terkandung di dalam Pancasila. Khususnya di lembaga pendidikan, baik sekolah formal maupun nonformal, hendaknya secara optimal memberikan pendidikan mengenai Pancasila, sebab sangat penting dalam menjaga mental dan jiwa masyarakat untuk menjaga kesatuan NKRI.

Danrem mengaku materi tentang Pancasila tidak bisa diberikan sekaligus dan langsung tuntas, sebab ada tingkatan yang harus dipahami secara bertahap dan utuh. Rendahnya pemahaman tentang nilai Pancasila dapat mengancam terjadinya disintegrasi bangsa. Karena itu, meningkatkan kembali wawasan tentang Pancasila menjadi penting dalam membentuk mental dan karakter bangsa. Saat ini ancaman keamanan di Kalteng memang masih cukup minim, tapi patut diwaspadai.

“Kewaspadaan tersebut tidak hanya dilakukan oleh TNI dan POLRI, namun juga harus diikuti seluruh masyarakat. Sebab untuk menjaga ketertiban dan keamanan ini diperlukan sebuah kerja sama yang baik atar semua pihak,” katanya.  dkw

Juratul Menunggu Kepedulian

Kadis Kesehatan Kota Palangka Raya saat Mengunjungi tempat kediaman Juratul Sita

04-06-2011 00:00

Harian Umum Tabengan,  

Jari kaki Juratul, bocah warga Pahandut Seberang, membesar. Tumor, begitu analisis medis sementara. Keterbatasan ekonomi membuat keluarganya tak mampu berbuat apa-apa. Kini, Jamkesmas dan kepedulian Dinkes Kota menjadi harapan satu-satunya.

Sudah 3,5 tahun bocah itu terlahir ke dunia. Selama itu pula, Juratul Sita, demikian ia diberi nama, menderita kelainan fisik di salah satu bagian tubuhnya.

Tiga jari di kaki sebelah kiri putra Nesiane dan Ahmad tersebut terus membesar seiring waktu. Kini, bentuk tiga jari kaki Juratul itu hampir mendekati ukuran telur ayam kampung. Bahkan, dua jari yang lain nyaris tak tampak lagi rupanya. Selain pada jari, telapak kaki depan Juratul juga memperlihatkan pembesaran.

Sang ibu, Nesiane, saat bertandang ke Kantor Redaksi Tabengan, Rabu (1/6) tadi, menuturkan, kelainan fisik yang dialami putranya sudah tampak sejak si bocah dilahirkan.

Sebagai keluarga yang kemampuan ekonominya pas-pasan, Nesiane dan Ahmad pun mengabaikan proses pemeriksaan medis maupun pengobatan anaknya.

Selain itu, keluarga yang tinggal di barak nomor 38b, Jalan Pantai Cemara Lebat, Kelurahan Pahandut Seberang, Palangka Raya ini juga beranggapan kelainan itu di awal-awal tak terlalu berpengaruh terhadap kesehatan dan proses tumbuh kembang buah hati mereka.

Namun, anggapan itu keliru. Semakin hari, benjolan pada jari kaki kiri Juratul semakin besar. Apalagi Juratul juga sering mengeluhkan sakit pada areal tumbuhnya benjolan itu.

Nasiane dan Ahmad lantas berinisiatif memeriksakan kondisi Juratul ke pihak medis. Saat usianya empat bulan, Juratul dibawa ke Rumah Sakit Ulin di Banjarmasin, Kalsel. Sayang, dokter yang khusus menangani kelainan fisik demikian saat itu tidak berada di tempat.

Pemeriksaan pun gagal dilakukan. Juratul lantas dibawa pulang ke Palangka Raya karena tak mungkin dirawat inap di rumah sakit tersebut. Sebab, informasi dari petugas rumah sakit di sana, biaya pengobatan diperkirakan mencapai Rp70 juta.

Ahmad, ayahnya yang berstatus pekerja serabutan tak sanggup menanggung biaya sebesar itu. Untuk makan sekeluarga dengan empat orang anak saja pendapatannya tak bisa dikatakan cukup.

Di Palangka Raya, upaya agar Juratul tetap mendapatkan perawatan medis pun dilakukan Nasiane dan Ahmad. Mereka berharap, ada dermawan atau pemerintah yang mau mengulurkan tangannya agar kelainan fisik sang anak bisa diobati.

Sebagai warga pra-sejahtera, orangtua Juratul sebenarnya memegang Kartu Jamkesmas. Kartu ini seharusnya bisa memberikan kelonggaran bagi Juratul untuk mendapat kemudahan dan keringanan biaya pengobatan.

Kepala Dinas Kesehatan Palangka Raya Sudarmini saat mengunjungi kediaman Juratul mengakui hal itu. Ia mengatakan, pihaknya akan berusaha memperjuangkan agar kelainan fisik yang diderita Juratul segera diobati. “Mengingat secara fisik benjolan tersebut sudah membesar dan yang bersangkutan sudah sering mengeluh sakit, ini harus kita antisipasi,” tutur Sudarmini, baru-baru ini.

Sudarmini menambahkan, dengan Jamkesmas yang dipegang keluarga Juratul, proses pengobatan pasti akan mendapat kemudahan. Namun, lanjutnya, perlu dilakukan tata laksana oleh pihak rumah sakit yang mempunyai peralatan yang lengkap untuk menangani penyakit khusus seperti yang dialami Juratul ini.

Menurut Sudarmini, karena persyaratannya sudah lengkap, maka pihaknya akan mendukung secara administrasi. Seandainya tidak lengkap, maka pihaknya akan membantu melengkapinya.

“Prosedurnya dari Puskesmas, kemudian memberikan rujukan ke Rumah Sakit Doris Silvanus untuk diperiksa. Kalau harus operasi di rumah sakit luar, maka diperlukan rujukan dari rumah sakit setempat,” ungkapnya.

Dijelaskannya pula, dengan adanya Jamkesmas, disertai kartu keluarga, besar harapan tata laksana dan pengobatan Juratul bisa dibiayai oleh pemerintah.

Lebih lanjut Sudarmini menuturkan, benjolan pada tiga jari kaki sebelah kiri Juratul Sita tersebut dikategorikan dalam penyakit tumor. Pemicunya, saat kehamilan, kondisi sang ibu dan janin kurang kontrol, sehingga tidak pendapatkan vaksin antibodi atau lainnya.

Dalam istilah medis, penyakit ini dikategorikan sebagai kelainan jaringan, sehingga tidak menular. Selain itu, penyakit yang diderita Juratul dinilai masih minim.

Terkait anggapan keterlambatan penanganan dari Dinkes Palangka Raya, Sudarmini menilai karena yang bersangkutan (keluarga Juratul) jarang memeriksakan kesehatan anaknya ke Puskesmas, sehingga tidak bisa mendeteksinya secara dini.

Untuk itu, Sudarmini berharap berkaca dari kasus ini,  masyarakat diimbau untuk aktif memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan yang telah dibantuk bagi kepentingan masyarakat. Ia juga meminta, kader-kader kesehatan yang dibentuk di masyarakat agar lebih aktif untuk memberikan informasi secara berjenjang, sampai ke Dinas atau pihak yang berwenang. debi kriswanto

Sembuh dan Berprestasi Bersama Olahraga

Prof Rusli Lutan

31-05-2011 00:00

Harian Umum Tabengan,  

Oleh: Debi Kriswanto

Selain memunculkan atlet-atlet dengan prestasi nasional, Kalteng juga melahirkan para pembina olahraga berkualitas. Salah satunya Prof Rusli Lutan, Guru Besar di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung.

Rusli Lutan merupakan putra asli Dayak Kalteng. Semasa kecil,  ia dan keluara tinggal di sebuah desa kecil yaitu Pulau Telo, Kuala Kapuas, Kabupaten Kapuas.

Kala itu, desa tersebut masih dikelilingi hutan belantara yang rindang den menyejukan. Sehari-harinya, Rusli kecil hidup sederhana bersama keluarganya. Kesederhanaan itulah yang membuat mereka jauh dari fasilitas kesehatan.

Rusli kecil tidak pernah mendapatkan suntikan vaksin untuk menjaga kekebalan tubuh. Akibatnya, ia mudah terserang berbagai penyakit. Malaria dan asma adalah penyakit yang lama diidapnya.

Di kala tak terganggu sakit, Rusli merupakan anak yang aktif. Ia gemar bermain dan berolahraga tradisional. Hobinya berolahraga semakin kuat ketiaka ia menerima pelajaran pendidikan jasmani yang diajarkan oleh gurunya, terutama saat duduk di kelas empat sekolah rakyat (SR).

Kecintaannya terhadap olahraga semakin meningkat seiring bertambahnya usia. Ia lantas menggeluti cabang olahraga lompat tinggi, karena terinspirasi kiprah dari atlet Amereika Serikat Biil Miller. Bill ketika itu sengaja mendemontrasikannya aksi lompat tingginya di Kuala Kapuas dalam rangka mempromosikan olahraga atletik ke seluruh Indonesia.

Dengan gemar berolahraga, ditambah mengkonsumsi ramuan herbal tradisional, kondisi fisik Rusli semakin membaik. Penyakitnya berangsur-angsur sembuh.

Rusli juga pandai mengatur waktu. Meski memiliki segudang aktivitas latihan, ia tidak melupakan tugasnya untuk belajar. Jenjang demi jenjang pendidikan pun terus ia tempuh. Pada 1998, ia sudah meraih gelar doktor dengan yudisium cum laude bidang pendidikan luar sekolah, di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Bandung. Ia juga dikukuhkan sebagai guru Besar di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung.

Meski perstasi Rusli saat bertanding tidak terlalu menonjol, namun, sebagai akademisi di bidang olaraga, karya, ide, dan gagasanya untuk memajukan dunia olahraga Indonesia selalu mendapatkan sambutan hangat dari para pemerhati dan pelaku olahraga.

Ia merupakan salah satu dari sarjana olahraga Indonesia yang memperkenalkan untuk pertama kalinya kosep olahraga dan pembangunan berkelanjutan, olahraga dan lingkungan hidup, serta olahraga dan ekonomu untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa.

Karena pemikiran, konsep, dan gagasanya, ia dipercaya menduduki jabatan strategis di bidang keolahragaan. Di antaranya, sebagai dekan FPOK (1994-2000), direktur pemberdayaan Iptek olahraga Direktorat Olahraga Pelajar dan Mahasiswa, Sekretaris Direktorat Direktorat Jenderal Olahraga di Mendiknas (2003-2004).

Kemampuannya memanajemen dan mengorganisir berbagai organisasi keolaharagaan membuat putra Dayak dari pedalaman Kalteng tersebut pernah melangkang buana ke berapa negara, guna belajar dan memperkenalkan olahraga. Selain itu, ia juga mengikuti berbagai pertemuan olahraga di Asia, Asean, dan juga Internasional.

BIODATA:

Nama: Prof Rusli Lutan

TTL: Pulau Telo Kapuas, 5 Juli 1945

Istri      : Hj Rokayah

Anak:

1. Lina Wiyarsih

2. Maya Sari

3. Susan

4. Fajar Eka Saputra

Prestasi:

1. Pembina olahraga terbaik Jawa Barat 2000

2. Dosen Teladan IKIP 1986

Pekerjaan dan Organisasi :

1. Guru Besar di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung

2. Membina Persina Jabar, PBSI, Persib Bandung

3. Ketua Litbang KONI Jawa Barat

4. Ketua II bidang pembinaan KONI Jawa Barat

5. Sekretaris PBSI Jawa Barat

6. Presiden Himpunan Mahasiswa Asia untuk Pendidikan Jasmani dan Olahraga.

Sekretaris Direktorat Jendral Olahraga Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Pengembangan Pariwisata Masih Terkendala Jalan

31-05-2011 00:00

Harian Umum Tabengan,  

PALANGKA RAYA

Potensi pariswisata di Kalteng dinilai tidak kalah dengan daerah lain. Hanya saja, jaraknya masih sulit dijangkau karena minimnya fasilitas infrastruktur dan transportasi. Ini yang menyebabkan pariwisata lambat berkembang.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kalteng Rudiansyah Iden, Senin (30/5), mengatakan, untuk mengembangkan pariwisata perlu ada sinergitas program dengan dinas lain, seperti Dinas Perkerjaan Umum.

Misalnya, untuk peningkatan jalan yang selama ini banyak alami kerusakan, sehingga wisatawan menjadi enggan mendatangi lokasi wisata. Disbudpar, kata Rudiansyah, juga aktif melakukan rapat koordinasi setiap dua tahun sekali untuk menentukan wilayah tujuan wisata di wilayah E, yakni Kalimantan.

Rapat koordinasi itu bertujuan menentukan objek wisata unggulan di masing-masing provinsi, kemudian dikirim ke Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata untuk dijadikan tujuan pariwisata Nasional. Selain pariwisata alam, aset budaya yang ada juga dapat menarik wisatawan. Karena itu, diharapkan agar aset budaya dijaga dengan baik.

Benda-benda peninggalan yang menjadi ikon sejarah atau budaya Kalteng jangan sampai keluar dari Kalteng. Hal ini dirasa penting sebagai bentuk penghargaan masyarakat terhadap leluhur dan budaya Kalteng.

Pemprov Kalteng juga akan rutin menggelar Festival Budaya Isen Mulang 2010 (FBIM) dan dijadikan sebagai kegiatan tahunan dalam rangka mempromosikan dan mempertahankan kebudayaan dan olahraga tradisional yang merupakan aset kebudayaan Kalteng.

Di sisi lain, pemerintah dari empat provinsi di Kalimantan juga telah berkomitmen untuk mempertahankan budaya yang ada agar tetap eksis dan terus maju melalui Festival Borneo.  dkw

Mura dan Kalbar Raih Juara

26-05-2011 00:00

Harian Umum Tabengan,  

PALANGKA RAYA

Festival Budaya Isen Mulang (FBIM) dan Festival Borneo yang gelar 19-23 Mei 2011 dan melombakan 17 kegiatan, resmi ditutup, Selasa (24/5) malam. Kabupaten Murung Raya (Mura) berhasil menyabet juara umum FBIM, sementara Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) menjadi juara Festival Borneo.

Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wakil Gubernur Achmad Diran mengatakan, FBIM dan Festival Borneo merupakan sarana untuk mengembangkan dan melestarikan seni dan budaya, sehingga tidak terdegradasi oleh budaya asing.

Karena seni dan budaya merupakan aset yang harus diberdayakan dan dilestarikan, mengingat Kalimantan, khususnya Kalteng begitu kaya dengan kreasi seni yang dapat ditampilkan pada event nasional dan internasional. Dengan harapan agar masyarakat luas dapat mengetahui budaya Kalteng, sehingga menarik wisatawan berkunjung ke Kalteng.

Lebih lanjut Teras mengatakan, kepada kontingen, baik FBIM maupun Festival Borneo yang belum berhasil menjadi juara agar jangan berkecil hati dan terus berlatih. Sedangkan bagi yang berhasil meraih juara agar dapat mempertahankan, bahkan ditingkatkan lagi dengan mengikuti berbagai event nasional.

Bupati Mura Willy M Yoseph sangat bersyukur karena daerahnya berhasil merebut juara umum, yang sebelumnya juga pernah diraih selama tiga tahun berturut-turut.

Menurut Willy, gelar juara ini merupakan tanggung jawab pihaknya kembali untuk mempertahankan, kemudian membina atlet maupun putra-putri pariwisata Kalteng ke event-event nasional dan tingkat provinsi.

Ia juga menyatakan konsisten untuk mewujudkan pariwisata Kalteng sebagai wilayah tujuan domestik maupun dunia agar Kalteng lebih dikenal. Willy menilai seni dan budaya yang sangat khas ini merupakan kebanggaan dan diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Rudiansyah Iden, Ketua Panitia FBIM 2011, dalam laporannya menyampaikan, pada malam penutupan di Lapangan Sanaman Mantikei, FBIM 2011 berjalan aman dan lancar, berkat dukungan semua pihak, baik panitia, masyarakat, maupun satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Terlebih para Pemerintah Daerah untuk menyukseskan FBIM dengan mengirimkan utusannya, meski karena sesuatu dan lain hal Kabupaten Katingan tidak bisa ikut berpartisipasi.

Jumlah peserta FBIM 2011 mencapai sekitar 1.500 orang dari beberapa daerah. Bahkan ada beberapa warga negara asing yang turut menyaksikan pelaksanaan FBIM tersebut, di antaranya dari Cina dan lainnya.

Kunjungan masyarakat terhadap pelaksanaan FBIM 2011 dinilai mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Ke depan diharapkan agar jumlah masyarakat yang berkunjung lebih banyak, mengingat akses jalan khususnya dari daerah Barito dan Murung Raya sudah terbuka dan lancar.

Juga dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi masyarakat. Karena pada FBIM berlangsung, khususnya pedagang di lokasi pameran mendapat pemasukan yang lumayan, sehingga mereka berharap agar event bisa dilaksanakan selama satu bulan penuh.

 

Rudiansyah yang juga Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kalteng, mengatakan, dari event-event yang dilaksanakan dalam FBIM ini, dari tahun-ke tahun hampir sama, walaupun ada beberapa penampilan yang diubah.

Ke depan pihaknya berharap ada tambahan event tertentu, seperti karungut untuk anak-anak. Bertujuan agar anak-anak dapat menyadari bahwa karungut tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan masyarakat lokalnya, sehingga budaya menjadi pijakan bagi masyarakat Kalteng.

Dalam Festival Borneo 2011 yang melombakan tarian pedalaman dan tarian pesisir, Kalbar berhasil memperoleh juara I, disusul Kalteng JuaraII, dan Kalsel juara III.

Lebih jauh dikatakan Rudiansyah, Festival Borneo merupakan agenda dua tahunan yang dilaksanakan bersamaan dengan rapat kosultasi tujuan wisata wilayah E (Kalimantan). Karena itu, ke depan diharapkan yang dilombakan tidak hanya tarian, namun juga olahraga tradisional yang ada kesamaan di empat provinsi di Kalimantan.

Rapat konsultasi tujuan wisata wilayah E ini menghasilkan beberapa tempat wisata yang akan diusulkan ke Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata agar dapat dimasukkan dalam tujuan wisata Nasional.

Tujuan wisata tersebut di antaranya Kaltim, Kepulauan Berawan, Kalsel, Loksado dan Pasar Terapung, Kalteng, Taman Nasional Tanjung Puting, Taman Nasional Sebagau, dan Wisata Alam Tangkiling, sementara Kalbar, Taman Nasional Danau Sentarum dan Sungai Kapuas di tengah Kota Pontianak.

Untuk melestarikan kebudayaan Kalimantan dan meningkatkan kunjungan wisata, ke depan akan dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) antar-Gubernur se-Kalimantan untuk melakukan revitalisasi objek wisata. Bertujuan untuk menanamkan kecintaan masyarakat terhadap kebudayaan dan olahraga tradisional agar tidak terkikis oleh era globalisasi. dkw

Jaga Kelestarian Anggrek Kalteng

Upaya pelestarian aggrek Kalteng

10-05-2011 00:00

Harian Umum Tabengan,  

Sebagai kawasan hutan, Kalteng sangat terkenal sumber daya alam kayu dan nonkayu. Salah satunya anggrek. Bunganya merekah berwarna-warni dan harum baunya.

Keindahan, keanekaragaman, dan keunikan jenis anggrek endemik Kalteng membuat kesan keindahan tersendiri yang sangat menawan dipandang mata, sehingga mampu memperkenalkan Kalteng ke daerah lainnya, bahkan luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, kini keberadaan anggrek-anggrek tersebut sudah mulai berkurang. Penyebabnya mulai dari perambahan hutan, pengembangan kawasan perkebunan, pertambangan, hingga hak penguasaan hutan.

Penyebab lainnya, seringnya pengambilan tumbuhan anggrek hutan secara besar-besaran oleh masyarakat karena nilai jualnya yang tinggi.

Beberapa jenis anggrek unggulan Kalteng yang sering diburu itu antara lain, anggrek ekor tikus, anggrek hitam, dan anggrek tebu. Ketiganya memang memiliki karakter yang unik, terutama pada bunga yang indah, cerah, dan harum.

Semakin menyusutnya keberadaan anggrek-anggrek tersebut mengundang keprihatinan dari jajaran Dewan Pimpinan Daerah Perhimpunan Angrek Indonesia (DPD PAI) Kalteng. Sebagai organisasi pecinta anggrek, DPD PAI Kalteng periode 2010-2015 di bawah pimpinan Moenartining Teras Narang dan Nani Winarni Achmad Diran berkomitmen untuk mendukung Kalteng sebagai Provinsi Hijau, dan Palangka Raya Kota Anggrek.

Sejumlah program aksi untk melestarikan anggrek khas Kalteng pun dijalankan DPD PAI Kalteng. Di antaranya, melakukan eksplorasi, perlindungan, dan pelestarian anggrek khususnya spesies Kalteng serta melakukan penguatan kapasitas masyarakat penganggrekan.

Upaya-upaya itu diharapkan mampu mengembangkan khasanah tanaman anggrek untuk tujuan ekonomi dengan tetap melestarikan keberadaannya. Hal itu dipandang perlu segera dilakukan mengingat tingginya pengrusakan lingkungan dan hutan, yang makin mengancam keberadaan anggrek Kalteng.

Ketua Pelaksana Harian PAI Kalteng Titik Sundari mengatakan, untuk mendukung Kalteng sebagai Provinsi Hijau dan Palangka Raya sebagai Kota Anggrek, seperti arahan Gubernur, maka PAI Kalteng membuka demplot koleksi anggrek.

Demplot tersebut dibuka di kawasan hutan seluas satu hektar berada di Kompleks Kantor Gubernur, persis di belakang Kantor Humas Setda Kalteng atau di seberang SMAN-3 Palangka Raya. Tujuannya, eksplorasi dan pelestarian spesies seluruh anggrek Kalteng yang mencapai sekitar 250 spesies, sekaligus tempat kunjungan wisata anggrek dan sarana pendidikan.

Sejak diresmikan Gubernur pada 4 Mei lalu, kini, sudah 50 jenis spesies tumbuh di sana. Anggrek diambil dari beberapa daerah seperti Kabupaten Kapuas, Barito Timur, Barito Selatan, Pulang Pisau, dan beberapa kabupaten lainnya.

Bibit anggrek sebagian besar diambil dari alam, tapi ada juga yang dibeli dari warga. Harganya relatif murah, Rp200 ribu-Rp300 ribu per karung, belum dikemas.

Untuk meningkatkan pembudidayaan dan melengkapi semua spesies anggrek yang ada, pada 2011 ini PAI memprioritaskan upaya konsolidasi organisasi, dan berusaha membentuk DPC PAI di 14 kabupaten/kota dengan cara bekerja sama dengan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) di Kabupaten/Kota.

Menurut Titik, tidak hanya warga Indonesia yang mengagumi anggrek Kalteng, tapi juga negara lain. Bahkan, Malaysia sudah berkoordinasi dengan PAI Kalteng untuk membeli koleksi anggrek yang ada. Namun, karena takut aset alam asli Indonesia itu diakui negara lain, koleksi anggrek itupun urung dijual.

Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang setelah peresmian Sekretariat PAI dan Demplot koleksi anggrek menyebut, banyaknya spesies anggrek di Kalteng menjadi modal besar untuk menunjang kemajuan daerah dari berbagai sisi. Karena itu, tambahnya, kekayaan sumber daya alam berupa anggrek ini perlu dilestarikan.

Gubernur berharap, lokasi budidaya bukan hanya menjadi objek wisata, tapi juga dimanfaatkan para pelajar untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terkait pengenalan berbagai jenis anggrek. debi kriswanto