Guntur Talajan: 5 Kabupaten Masukan Proposal PKH 2014
PALANGKA
RAYA – Guna
mendukung Program Keluarga Harapan (PKH), Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi
Kalteng menggelar Rapat Koordinasi PKH, di Hotel Luwansa, Palangka Raya, Kamis
(26/9). Rapat itu sekaligus dalam rangka persiapan pelaksanaan PKH dan
penetapan lokasi baru di Provinsi Kalteng.
Dalam
pembukaan Rakor PKH, Kepala Dinsos Provinsi Kalteng Guntur Talajan, mengatakan,
PKH merupakan program pusat dengan memberikan bantuan tunai bersyarat.
Harapannya, dapat mempercepat pengentasan kemiskinan melalui peningkatan taraf
hidup kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat miskin.
Di depan puluhan
peserta dari instansi terkait kabupaten dan kota se-Kalteng pada rakor yang
berlangsung 25-27 September tersebut, Guntur menyampaikan bahwa usulan
program PKH dari kabupaten dan kota untuk 2014 yang telah masuk ke Dinsos
Provinsi sebanyak 5 proposal. Yakni dari Kabupaten Barito Selatan, Pulang
Pisau, Kotawaringin Barat, Gunung Mas, dan Barito Timur.
Untuk itu,
ia berharap agar komitmen kesiapan dari kabupaten dan kota yang dihasilkan pada
kegiatan itu menjadi salah satu bahan pertimbangan Kementerian Sosial RI untuk
menyetujui semua proposal tersebut.
Sementara
Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Siun Jarias dalam sambutan tertulisnya yang
dibacakan Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum dan HAM Kristanto, mengatakan, PKH
merupakan program percepatan pengentasan kemiskinan dan pengembangan Sistem
Jaminan Sosial melalui pemberian bantuan tunai bersyarat kepada rumah tangga
sangat miskin.
Bantuan
tersebut dilakukan dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia
Indonesia, khususnya di Provinsi Kalteng. Hingga kini, pelaksanaan PKH di
Kalteng ini baru dilaksanakan di Kabupaten Kapuas dan Kota Palangka Raya
sehingga masih ada 12 kabupaten lainnya yang belum melaksanakan program ini.
“Sehingga
diharapkan dukungan pemerintah daerah untuk segera mengajukan kesediaan
melaksanakan PKH tersebut, agar pada 2014 mendatang, seluruh kabupaten dan kota
di Kalteng sudah mulai terlaksana,” katanya.
Gubernur berharap para pengambil keputusan maupun
pelaksana di kabupaten dan kota tidak saja bersinergi dengan aparat pemerintah
terdekat. Tetapi juga diharapkan dapat bersinergi dengan masyarakat yang
menjadi sasaran program di lokasi masing-masing sehingga permasalahan di
lapangan dapat diminimalisasi.dkw
