Teras: SDM Petani Harus Ditingkatkan

Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang secara resmi membuka Pekan Daerah (Peda) X Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Tingkat Provinsi Kalteng di Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas (Gumas), Senin (24/6).

GUNUNG MAS – Kegiatan itu akan dilaksanakan selama 7 hari, 24-30 Juni, dengan melibatkan ratusan peserta dari 13 kabupaten dan 1 kota se-Kalteng. Dari Kabupaten Murung Raya sebanyak 36 orang, Barito Utara 50 orang, Barito Timur sebanyak 50 orang, dan Barito Selatan 69 orang.

Kemudian, dari Kabupaten Kapuas 76 orang, Pulang Pisau 83 orang, Katingan 16 orang, Kotawaringin Timur 70 orang, Seruyan 28 orang, Kotawaringin Barat 72 orang, Lamandau 36 orang, Sukamara 80 orang, Gunung Mas 125 orang, dan Kota Palangka Raya 45 orang. Total peserta 836 orang.

Teras Narang mengatakan, KTNA merupakan kelompok petani nelayan andalan yang tidak bisa bekerja sendiri. Karena itu, mereka perlu dibantu pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sehingga ada sinergitas dan harmonisasi untuk mencapai kedaulatan pangan.

Namun yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan sumber daya manusia (SDM) para petani dan nelayan. Sebab, berdasar kondisi di lapangan, 67 persen petani tamatan SD sehingga harus ada upaya meningkatkan SDM mereka. Ini bisa dilakukan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai tukar petani di Kalteng berada di bawah 100 atau sekitar 98. Menurut Teras, angka itu menunjukkan tingkat kesejahteraan petani belun seperti yang diharapakan. Sehingga perlu kerja keras lagi dan diharapkan dengan potensi SDA dan SDM yang memadai maka nilai tukar petani akan meningkat.

Bupati Gunung Mas Hambit Bintih dalam sambutannya mengatakan, kegiatan itu penting untuk bertukar pemikiran dan pengalaman.

KTNA, kata Bupati, merupakan organissi independen yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pertanian, memajuan pertanian, menyejahterakan petani, meningkatkan penghasilan petanian, serta terjalinya kemitraan, meningkatkan ketarampilan, pengetahuan, dan meningkatkan wirausaha.

Sementara Ketua KTNA Nasional Winarno Tohir, mengatakan, KTNA sebagai wakil petani nelayan dan hutan diharapkan untuk mencarikan solusi persoalan atau masalah yang ada.

Ia berharap agar Peda KTNA dipersiapkan untuk mencetak kontingen yang baik dan mampu menjadi juara umum pada Penas KTNA yang akan datang. Berdasarkan data BPS 2011-2013, tenaga kerja di sektor pertanian cukup besar, sekitar 29 persen.

”Melalui KTNA ini diharapkan dapat bahu-membahu melaksanakan sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan. Dengan demikian, kendala dapat diatasi untuk mencapai swasembada pangan,” katanya.dkw

Kalteng Perlukan Kapal Perpustakaan

PALANGKA RAYA – Tidak sedikit mayarakat Kalteng yang bermukin di daerah aliran sungai dan belum semua daerah tersebut bisa ditempuh dengan jalan darat. Untuk meningkatkan minat baca masyarakat, maka dirasa perlu adanya perpustakaan terapung atau kapal perpustakaan.

“Seyokyanya di Kalteng ini ada perpustaakaan trapung atau kapal perpustakaan, karena di Kalteng ini belum semua bisa terjangkau dengan jalan darat,” ungkap Kepala Badan Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi Rudiansyah Iden, kepada wartawan saat ditemui di ruang kerjanya, baru-baru ini.

Sebelumnya, ujar Rudiansyah, pihaknya sudah mengusulkan hal tersebut ke Perpustakaan Nasional (Perpusnas), namun saat ini masih dipertimbangkan, karena untuk pengadaan kapal ini dinilai lebih mahal ketimbang mobil. Selain itu, untuk pengoprasionalnya juga memerlukan penanganan yang serius.

Namun, keberadaan kapal perpustakaan ini dinilai sangat perlu, sehingga pihaknya juga pernah mengimbau agar kabupaten/kota dapat membuat perahu atau kapal perpustakaan, tetapi hal tersebut masih belum direalisasikan.

Sehingga, untuk menjangkau masyarakat yang berada di daerah pinggiran sungai dan belum bisa ditempuh dengan jalan darat tersebut yaitu melalui perpustakaan desa, ujar Rudiansyah.

Dalam kesempatan itu ia juga menyampaikan, untuk mobil perpustakaan keliling, hampir semua kabupaten/kota sudah memilikinya, kecuali Kabupaten Lamandau dan Sukamara. Mengingat pemerintah setempat baru 2013 ini membuat kantor perpustakaan, arsip, dan dokumentasi.

Ujar Rudiansyah, sebelumnya pihaknya sudah mengusulkan agar ke dua kabupaten tersebut mendapatkan bantuan mobil perpustakaan keliling ke Perpusnas, namun tidak direspon karena kedua kabupaten tersebut tidak memiliki lembaga perpustakaan, arsip, dan dokumentasi.

Namun sekarang mereka sudah memiliki lembaganya, sehingga diharapkan pada tahun ini mereka mendapatkan bantuan tersebut. Karena, keberadaan mobil perpustakaan keliling tersebut diharapkan dapat melayani masyarakat yang jauh dari perpustakaan yang ada.

Sehingga ia juga mengimbau kepada semua kepala kantor perustakaan di provinsi ini, selain untuk menjangkau kantong-kantong masyarakat namun diharapkan agar mobil perpustakaan keliling tersebut juga dapat meramaikan berbagai kegiatan pada minggu pagi didaerahnya masing-masing.

Dicontohkanya, di Palangka Raya, pihaknya sejak Aprir 2012 yang lalu setiap minggu pagi mengoprasikan mobil perpustakaan keliling tersebut di daerah bundaran besar Palangka Raya, sehingga selain berolahraga, namun masyarakat juga bisa membaca ditempat itu.

Ini dalam upaya meningkatkan minat baca, dan pihaknya menilai bahwa antusias dari masyarakat cukup baik.

Diungkapkan Rudiansyah, meski keberadaan mobil perpustakaan keliling tersebut ada yang sudah tua dan masih terkendala dengan medan/jalan, sehingga tidak semua daerah yang bisa dijangkaunya.dkw

Optimlakan PKB, Pemprov Hapus Sanksi Administrasi

PALANGKA RAYA – Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, khusunya dari pajak kendaraan bermotor (PKB), maka Pemerintah Provinsi Kalteng memberikan keringan kepada wajib pajak berupa pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa denda dan bunga atas PKB tersebut.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalteng, Jaya Saputra Silam, di Palangka Raya, Senin (17/6) mengatakan, dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah khusunya dari PKB, maka perlu dilakukan upaya untuk meminimalisir tunggakan PKB.

Untuk meminimalkan tunggakan pajak tersebut, maka diperlukan kebijakan yang memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi asmistarasi, yaitu berupa denda dan bunga atas PKB terhadap wajib pajak yang menunggak pembayarannya, ujarnya.

Kebijakan tersebut kemudian dituangkan didalam Peraturan Gubernur (Pergub) No 50/2013 tentang penghapusan sanksi administrasi bagi kendaraan bermotor yang terdaftar di Kalteng.

Namun penghapusan sanksi administrasi tersebut hanya berlaku bagi kendaan roda dua dan roda empat yang menunggak pembayaran pajaknya lebih dari satu tahun ke atas dengan formula; dibebaskan/dihapuskan 100 persen berupa denda administrasi 25 persen dari pokok pajak ditambah bunga dua persen setiap bulan (maksimal 24 bulan.)

Hal tersebut dimulai dari 1 Juli 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 mendatang, lanjutnya.

Dengan adanya kebijakan ini, maka pihaknya berharap agar masyarakat dan pihak pembiayaan dapat memanfaatkanya dengan semaksimal mungin. Karena pihaknya menilai, dengan jarangnya dilakukan razia khusunya didaerah plosok, sehingga potensi tunggakan terhadap PKB tersebut cukup besar.

Disisi lain, kendaraan yang ditarik oleh pihak pembiayaan, meski kendaraan tersebut awalnya terdaftar dan menjadi potensi pajak, namun setelah ditari, maka PKB nya tidak distor atau dibayar oleh pihak pembiayaan. Sementara potensi tunggakanya juga dinilai cukup besar.

Sehingga dengan adanya kebijakan tersebut, diharapkan agar para wajib pajak tersebut dapat membayar pajak pokonya, dan hal tersebut dinilai tidak merugikan daerah “daripada mereka tidak bayar, mendingan kita pungutan pokoknya,” ungkapnya.

Meski Jaya mengungkapkan, bahwa kebijakan tersebut belum tentu diberlakukan lagi pada tahun-tahun berikutnya, untuk itu ia mengharapkan agar masyarakat dan para wajib pajak dapat memanfaatkannya dengan baik. Mengingat kebijakan tersebut berlaku di seluruh Kalteng dan bisa dibayar melalui Samsat online dan Keliling.

Sehingga, hal tersebut diharapkan dapat mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) khusunya dari PKB, ujarnya.dkw

Pemprov Kalteng akan Bangun Betang di Belgia

PALANGKA RAYA – Dalam rangka mempromosikan budaya Dayak dan potensi daerah, serta sebagai upaya melestarikan nilai filosofis dan nilai historis Betang atau rumah khas Dayak kepada masyarakat internasional, maka pada 2013 ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng akan membangun Betang di Belgia.

Kepala Biro Humas dan Protokol Sekdaprov Kalteng Benius, dalam siaran persnya, Kamis (20/6) mengatakan, Pemprov Kalteng melalui surat keputusan (SK) Gubernur Kalteng Nomor : 188.44/270/2013 telah membentuk tim pelaksana pembangunan Betang di Belgia 2013.

Diungkapkannya, pembangunan Betang di Belgia tersebut dalam rangka untuk mempromosikan budaya Dayak dan potensi daerah, serta sebagai upaya melestarikan nilai filosofis dan nilai historis Betang kepada masyarakat internasional. Juga sekaligus sebagai respon terhadap niat baik seorang warga negara Belgia Erick Dumb yang berkeinginan membangun Betang di lokasi wisata miliknya di Belgia.

Lanjutnya, tim pembangunan Betang di Belgia tersebut dikoordinir oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng Guntur Taladjan, dan saat ini sudah melakukan berbagai upaya yang berkaitan dengan penyiapan bahan baku, perijinan dan disain bangunan Betang dengan melibatkan Dinas PU, Dinas Kehutanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta pemerhati budaya Dayak. 

Pembangunan betang di Belgia itu dijadwalkan rencananya rampung dan diresmikan oleh Gubernur Kalteng pada 2014 mendatang, ujarnya.

Namun, yang perlu dicermati disini adalah bukan sekadar membangun betang semata, melainkan ketertarikkan dan kepedulian seorang warga negara asing untuk turutserta melestarikan bangunan betang secara fisik dengan biaya sendiri dan disisi lain juga berdampak positif terhadap upaya pelestarian nilai filosofis maupun nilai hishoris yang melekat pada Betang itu sendiri.

Nilai filosofis yang tersirat dalam Betang adalah suatu kearifan lokal dalam membangun daerah dan masyarakat yang selalu memperhatikan toleransi. Toleransi itu mencerminkan sikap saling menghargai dan menghormati aktivitas yang dilakukan oleh orang lain.

Toleransi masyarakat Dayak dalam budaya betang juga tercermin dalam pengakuan dan penerimaan terhadap perbedaan kepercayaan pada suatu keluarga (antara anak dengan orang tua, kakak, dan adik atau terhadap mereka yang berada disekitarnya) bahkan dalam upacara ritual keagamaan yang berbeda sekalipun bukan menjadi halangan bagi masyarakat Dayak melalui budaya Betang berinteraksi dan bersosialisasi dengan baik dalam suasana yang rukun dan damai atau ruhui rahayu.

Begitu pula dengan nilai historis pada bangunan Betang antara lain menyiratkan makna sebagai tempat tinggal dan berlindung dari gangguan keamanan, yang dalam pembangunannya sudah pasti dilakukan secara gotong royong sebagai perwujudan  budaya leluhur Suku Dayak pada berbagai hal termasuk dalam mendirikan bangunan betang.

Lanjutnya, pembangunan Betang di Belgia tersebut, seharusnya mampu menjadi pemicu dan pemacu semangat seluruh komponen masyarakat termasuk pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menjaga dan memelihara Betang yang ada dan tersebar diseluruh wilayah Kalteng termasuk di lokasi Pameran Temanggung Tilung Palangka Raya, ujarnya.dkw

Sebanyak 1.600 KK Mendapat Bantuan KUBE

PALANGKA RAYA – Pada 2013 ini sebanyak 1.600 kepala keluarga (KK) yang diberdayakan melalui bantuan kelompok usaha bersama (KUBE), baik melalui kegiatan penanggulangan kemiskinan perkotaan, mapun kegiatan penanggulangan kemiskinan pedesaan.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalteng Hardy Rampay, saat ditemui di ruang kerjannya, belum lama ini mengatakan, pemberdayaan masyarakat miskin melalui bantuan kelompok usaha bersama (KUBE), baik melalui kegiatan penanggulangan kemiskinan perkotaan dan pedesaan terus dilakukan.

Kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan anggota KUBE dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, meningkatkan kemampuan anggota KUBE dalam mencegah dan mengatasi masalah yang dialami baik dalam keluarga maupun lingkungan sosial.

Serta meningkatkan kemampuan anggota KUBE dalam melaksanakan peranan sosial. Sedangak kriteria penerima bantuan KUBE tersebut antaralain, kepala keluarga farkirmiskin berusia 55 tahun dan sudah berkeluarga/pernah berkeluarga, penghasilan yang diperoleh tidak mencukupi kebutuhan pokok hidup sehari-hari.

Diungkapkanya, kegiatan penanggulangan kemiskinan perkotaan 2013 dilakukan di 2 kabupaten, di 2 kecamatan, 6 kelurahan, 400 KK, dan 40 KUBE. Sementara penanggulangan kemiskinan pedesaan 2013 dilaksanakan di 4 Kabupaten, 4 kecamatan, 26 desa, 1.200 KK, dan 120 KUBE.

Lanjutnya, sementara penyebaran lokasi dan sasaran kegiatan penanggulangan kemiskinan perkotaan 2013 dilakukan di 2 kabupaten yaitu di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kapuas, sementara untuk penanggulangan kemiskinan pedesaan dilaksanakan di 4 kabupaten.

Untuk penanggulangan kemiskinan perkotaan di Kabupaten Kotawaringin Barat dilaksanakan di Kecamatan Arut Selatan  di Kelurahan Sidorejo, Raja, Mandawau, dan Baru dengan masing-masing sebanyak 50 kepala keluarga (KK) atau 5 KUBE dengan sumber dana berasal dari APBN.

Sementara untuk di Kabupaten Kapuas dilaksanakan di kecamatan Selat, yaitu di kelurahan Selat Tengah dan Selat Dalam dengan masing-masing sebanyak 100 KK atau 2 KUBE dengan sumber dana berasal dari APBN.

Sedangkan penyebaran lokasi dan sasaran kegiatan penanggulangan kemiskinan pedesaan 2013 dilaksanakan di 4 Kabupaten yaitu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Barito Selatan, Sukamara, dan Barito Timur.

Untuk di Kotawaringin Timur kegiatan penanggulangan kemiskinan pedesaan tersebut dilaksanakan di Kecamatan Mantaya Hulu yaitu di desa Panda Duren, kawan Batu, Pahirangan, Baampah, Santilik, Santiung, Tanjung Jariangau, Bawan, Tanjung Bantur, dan Pematang dengan jumlah sebanyak 450 KK atau 45 KUBE, dengan sumber dana berasal dari APBN.

Sementara untuk di Barito Selatan kegiatan penanggulangan kemiskinan pedesaan tersebut dilaksanakan di kecamatan Karau Kuala, yaitu di desa Muara Arai, Malitin, Teluk Sampudau, Bintang Kurung, Tampijak, dan Talio, dengan jumlah 300 KK atau 30 KUB dengan sumber dana berasal dari APBN.

Sedangkan di Kabupaten Sukamara dilaksanakan di Kecamatan Pamatang Kacubung yaitu di desa Semantun, Ajang, Nibung Terjun, Natai Kondang, dan Laman Baru dengan jumlah 250 KK atau 25 KUBE dengan sumber dana berasal dari APBN.

Untuk di Kabupaten Barito Timur dilaksanakan di kecamatan Karusen Janang yaitu di desa Ipu Mea, Dayu, Wuran, Kandris, dan Lagan dengan jumlah 200 KK atau 20 KUBE dengan sumber dana berasal dari APBN, ujarnya.dkw