Peran Pertanian Cukup Signifikan

2012-03-30

Harian Umum Tabengan,

PALANGKA RAYA

Pemprov Kalteng mendorong jajarannya agar peran sektor pertanian yang mampu memberi dukungtan terhadap pertumbuhan perekonomian dapat dipertahankan.

Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang, mengatakan, peran sektor pertanian terhadap pertumbuhan perekonomian Kalteng, cukup signifikan terutama dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Dimana pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV tahun 2011 mencapai 6,74 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 6,55 persen.

Demikian pula dengan sumbangan sektor pertanian sebesar 3,26 persen pada 2011. Angka ini  lebih tinggi dibandingkan pada 2010 sebesar 2,85 persen. Sedangkan, sumbangan produk domestik regional bruto (PDRB) sektor pertanian, pada semester IV 2011 sebesar Rp1.389,28 miliar.

“Sektor pertanian merupakan inti dari sektor primer dengan bobot terbesar dalam bobot perekonomian Kalteng, yaitu sebesar 27,60 persen dan memberi kontribusi sebesar 0,81 persen terhadap laju pertumbuhan ekonomi Kalteng pada semester IV 2011,” ungkap Teras melalui sambuatan tertulis yang dibacakan Wakil Gubernur Achmad Diran saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian (Musrembangtan) Tingkat Provinsi Kalteng 2012, di Hotel Luwansa, palangka Raya, Kamis (29/3).

Untuk mempertahankan dan meningkatkannya, Pemprov Kalteng mendorong dan mendukung program kerja pemerintah daerah khususnya satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pertanian agar mampu mencapai target yang ditetapkan, seperti pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan. Di antaranya, target surplus beras 10 juta ton pada 2014, peningkatan diversifikasi pangan, peningkatan nilai tambah, daya saing, dan ekspor, serta peningkatan kesejahteraan petani.

Meski dinilai berperan, namun sektor pertanian dihadapkan pada 5 permasalahan pokok yang bisa memengaruhi pembangunan sektor pertanian dalam arti luas. Karena itu, harus mendapat perhatian semua pihak, terutama instansi yang terkait.

Kelima kendala itu, terbatasnya infratruktur pengairan yang bertujuan untuk mendukung ketahanan pangan, optimalisasi lahan pertanian, dan pengembangan industri hilir. Kemudian,  pengembangan tata niaga komoditas serta pengelolaan pertanian, perkebunan, dan peternakan yang belum dilakukan secara profesional.

Selain kendala pertanian, beberapa isu juga disinggung Teras di depan 100 orang peserta kegiatan, dari Bappeda provinsi dan kabupaten/kota, Dinas Pertanian provinsi dan kabupaten/kota, kelembagaan penyuluhan pertanian, ketahanan pangan, penelitian dan pengembangan, serta instansi terkait lainnya.

Seperti alih fungsi lahan pertanian menjadi nonpertanian pangan yang menjadi isu nasional. Karena itu, semua pihak diharapkan dapat berkomitmen dalam mematuhi UU No.41/2009 dan Peraturan Pemerintah No 1/2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Selain itu, menyangkut ketahanan pangan yang perlu dijaga dan kembangkan, sehingga perlu disosialisasikan melalui kegiatan lumbung pangan masyarakat dan deversifikasi pangan masyarakat.

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kalteng Tute Lelo dalam laporannya mengatakan, sasaran kegiatan adalah tersusunnya dokumen usulan perencanaan pembangunan pertanian 2013 mendatang dan rencana kegiatan yang terpadu dan terkoordinasi antara provinsi, kabupaten/kota, dan pusat. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari, 29-30 Maret 2012. Hadir pula salah satu narasumbernya dari Biro Perencanaan Setjen Kementerian Pertanian RI Suwandi.dkw

Taman Nasional Sebangau Terbakar

27-09-2012 00:00

Harian Umum Tabengan,

PALANGKA RAYA- Kabut asap yang kembali menebal di Kota Palangka Raya dalam beberapa hari terakhir diduga kuat berasal dari kebakaran lahan gambut di kawasan Taman Nasional Sebangau (TNS). Kebakaran seluas kurang lebih 100 hektare tersebut telah terjadi selama 3 hari lalu secara berturut-turut dan berangsur berkurang setelah dilakukan pemadaman selama 2 hari 2 malam.

Komandan Posko Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan, Lahan dan Pekarangan Provinsi Kalteng Mugeni, Rabu (26/9), mengatakan, untuk memadamkan kebakaran pada lahan gambut TNS tersebut pihaknya menerjunkan 1 regu dari Manggala Agni Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalteng. “Pemadaman di sana (TNS) juga dibantu kelompok masyarakat setempat dan sekarang sudah berangsur padam,” katanya.

Mugeni yang juga Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalteng yakin apabila kabut asap tebal di Kota Palangka Raya ini merupakan asap kiriman dari kebakaran di TNS. Kondisi ini juga diperparah dengan adanya kebakaran lahan seluas 16 hektare di Jalan Tjilik Riwut Km36, Kecamatan Bukit Batu. “Asap masih tebal. Diperkirakan besok (hari ini) masih sama,” tambah Mugeni.

Kabut asap yang melanda Palangka Raya tersebut kembali mengganggu aktivitas penerbangan melalui Bandara Tjilik Riwut. Kemarin, pesawat Garuda Indonesia dari Jakarta yang seharusnya mendarat pukul 07.40 WIB, mengalami keterlambatan. Kepala Bandara Tjilik Riwut Norman Dani, tadi malam, mengatakan, pesawat Garuda baru bisa mendarat sekitar pukul 12.00 WIB.

Norman memastikan penerbangan kemarin hanya ada 1 pesawat yang mengalami penundaan, yakni Garuda Indonesia. Penyebabnya, ketebalan kabut asap memperpendek jarak pandang hingga 600 meter dan baru memenuhi standar pendaratan pada pukul 12.00 WIB sekitar 2.000 meter.

“Kalau untuk besok (hari ini) saya tidak tahu, apakah akan mengganggu penerbangan atau tidak. Ini faktor alam,” imbuhnya.

Surati BNPB

Mugeni juga menjelaskan jadwal pelaksanaan operasi hujan buatan menggunakan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) akan berakhir pada 9 Oktober mendatang. Ia berharap operasi itu dapat diperpanjang agar tidak terjadi gangguan asap saat pelaksanaan peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) di Palangka Raya, 18 Oktober, yang rencananya dihadiri oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. 

“Surat permohonannya sudah diteken oleh Wakil Gubernur Achmad Diran dan besok (hari ini) akan dikirim ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pertimbangan lainnya, meski pada pertengahan Oktober sudah turun hujan, namun belum merata di semua daerah,” katanya.  

Disebutkannya, pada 1-25 September jumlah hotspot (titik panas) di Palangka Raya paling tinggi 8 titik per hari, sehingga dapat dipastikan kabut asap ini merupakan kiriman dari daerah lainnya. Berdasar data, jumlah hotspot cenderung menurun. Pada 23 September sempat mencapai 163 titik, menurun menjadi 97 titik pada 24 September dan turun lagi jadi 19 titik pada 25 September.

Sementara jumlah hotspot sepanjang 1-25 September di 13 kabupaten dan 1 kota se-Kalteng mencapai 1.672. Tertinggi di Kabupaten Pulang Pisau 221 titik, disusul Katingan 209 titik, Kotawaringin Timur 189 titik, Gunung Mas 177 titik, Seruyan 171 titik, Kapuas 158, Lamandau 116 titik, Murung Raya 88 titik, dan Barito Selatan 81 titik. Kabupaten Sukamara 71 titik, Kotawaringin Barat 68, Barito Timur 47 titik, Barito Utara 45 titik, dan Kota Palangka Raya sebanyak 31 titik.

“Kalau kondisi udara berdasarkan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) ada peningkatan dari yang semula normal ke posisi sedang. Meskipun belum melampaui angka 100, masih berkisar 90,” terang Mugeni, seraya menambahkan hingga kini tim terus berupaya menyisir wilayah kota untuk memadamkan titik-titik api.

Mugeni juga menyampaikan pada Kamis (27/9), hari ini, pihaknya akan melaksanakan gladi lapangan di Bumi Perkemahan Tuah Pahoe, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya. Kegiatan itu sebagai tindak lanjut penyusunan rencana kontinjensi pengendalian bencana kebakaran hutan, lahan, dan pekarangan untuk wilayah Palangka Raya.

Produksi Perkebunan Kalteng Hadapi Kendala

05-10-2012 00:00

Harian Umum Tabengan,

PALANGKA RAYA – Sebanyak 17 provinsi dari wilayah timur Indonesia membahas penyusunan RKAKL di Kalteng. Gubernur Teras Narang sadari upaya mencapai produksi perkebunan hadapi sejumlah kendala.

Provinsi Kalteng menjadi tuan rumah pelaksanaan pertemuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) Wilayah Timur Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) RI 2012.

Kegiatan yang berlangsung pada 3-6 Oktober di Hotel Aquarius Palangka Raya tersebut, diikuti peserta dari Kementan 16 orang, UPT Lingkup Direktorat Jendral Perkebunan 4 orang, dan 34 orang dari pemerintah daerah, yakni Dinas Perkebunan (Disbun) dan SKPD yang membidangi perkebunan dari 17 provinsi.

Ke-17 provinsi tersebut, Papua, Papua Barat, Maluku Utara, Maluku, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, NTT, NTB, Bali, Kaltim, Kalbar, Kalteng, dan Kalsel.

“Tujuan kegiatan ini untuk mendapatkan masukan guna penyempurnaan penyusunan kebijakan pembangunan perkebunan tahun 2013,” kata Kepala Disbun Kalteng Rawing Rambang dalam laporan tertulisnya yang disampaikan oleh Sekretaris Disbun Kalteng Retno, saat pembukaan kegiatan tersebut di Hotel Aquarius, Rabu (3/10) malam.

Selain itu, lanjutnya, untuk menyusun penyesuaian rencana kerja dalam bentuk RKAKL 2013 pada tiap satuan kerja provinsi/unit pelaksana teknis lingkup Dirjen Perkebunan Kementan Wilayah Timur. Serta, untuk menyelaraskan sasaran yang ingin dicapai pada kegiatan tahun 2013 dalam mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan perkebunan.

Sementara Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Asisten III Setdaprov Kalteng Godlin, menyadari bahwa untuk mencapai produksi perkebunan pada 2013 tidak mudah. Sebab, masih terdapat beberapa kendala seperti masih minimnya teknologi. Selain itu, ada beberapa faktor yang tidak menguntungkan, seperti kebakaran dan banjir.

“Berbagai tantangan lainnya adalah belum selesainya revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalteng secara menyeluruh, konflik lahan dan gangguan usaha, rendahnya sumber daya manusia petani, serta rendahnya akses petani terhadap permodalan,” jelasnya.

Namun demikian, Gubernur mengharapkan agar tetap semangat mengingat pembangunan perkebunan ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tetapi juga untuk menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan antarwilayah.

Untuk itu, sambungnya, pembangunan perkebunan sangat dibutuhkan, terutama di daerah pedalaman yang memerlukan dukungan dari semua pihak, termasuk Pemerintah Pusat dan sektor swasta. “Untuk mewujudkannya, diperlukan pemahaman yang sama dari berbagai pihak tersebut,” tambahnya.

Untuk meningkatan visi perkebunan, kata Gubernur, Provinsi Kalteng memiliki Perda No.5/20011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan. Tujuan perda ini agar masyarakat juga mendapatkan perhatian dan pelayanan dari pihak perusahaan.

 Sekretaris Dirjen Perkebunan  Mukti Sardjono, menyebutkan beberapa hal yang perlu disukseskan pada 2014 mendatang. Di antaranya swasembada berkelanjutan yang meliputi suprus beras, swasembada tebu, kedelai, jagung, dan swasembada daging.  Selain itu, terwujudnya diversifikasi pangan dan peningkatan kesejahteraan petanian yang harus difokuskan pada 2013 mendatang.dkw

Pengiririman Ikan Capai 3.000 Kali Setahun

2012-09-29

Harian Umum Tabengan,  

PALANGKA RAYA – Setiap tahun tercatat sebanyak 3.000 kali dilakukan pengiriman antarpulau hasil perikanan dari Kalteng. Ini menunjukkan potensi luar biasa yang harus dioptimalkan pemanfaatannya.

Provinsi Kalteng memiliki potensi dan spesies ikan yang melimpah dan tercatat sebagai daerah ketiga di dunia yang terbanyak jumlah dan spesiesnya. Namun sayangnya selama ini angka ekspornya masih nol, meski produksi perikanan yang diantarpulaukan mencapai 3.000 kali pengiriman setiap tahunnya.

Demikian diungkapkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kalteng Darmawan, di Palangka Raya, baru-baru ini.  Berdasarkan hasil penelitian dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), jumlah spesies ikan di Kalteng mencapai 300 lebih. Dari jumlah spesies ikan tersebut, 100 spesies di antaranya memiliki nilai ekonomi tinggi, 90 spesies ikan hias, dan selebihnya jenis ikan-ikan biasa.

“Dengan jumlah spesies tersebut, menjadikan Kalteng sebagai daerah ketiga di dunia yang terbanyak jumlah dan spesies ikannya. Ini sangat luar biasa dan harus bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin,” katanya.

Menurut Darmawan, jumlah pengiriman tersebut belum termasuk yang dijual nelayan di tengah laut kepada pengumpul dengan harga murah. “Padahal seharusnya hasil tangkapan nelayan itu dijual di Kalteng. Apalagi dengan semakin banyaknya usaha perkebunan dan pertambangan di Kalteng juga menjadikan kebutuhan ikan semakin meningkat,” katanya.

Darmawan menambahkan, kekayaan potensi perikanan tersebut dinilai belum terawasi secara optimal karena jumlahnya mengalami pengurangan. Hal tersebut di antaranya dipengaruhi penangkapan ikan dengan cara yang dilarang, seperti menggunakan setrum dan racun. 

Kondisi ini menjadikan beberapa spesies, seperti ikan arwana semakin berkurang disebabkan adanya penangkapan ikan dengan cara yang dilarang tersebut.  Karena itu, perlu kejasama dengan semua pihak untuk menjaga potensi ikan tersebut.

“Namun demikiam semua tergantung bagaimana menjaganya, terutama pada saat musim kemarau yang rentan terjadi penangkapan ikan dengan cara yang dilarang,” ujarnya. Sementara untuk menjaga jumlah ikan yang ada, selain memberikan berbagi bantuan, DKP Kalteng juga melakukan penaburan bibit ikan atau restocking dan mengembangkan berbagai program perikanan tangkap maupun budidaya.dkw

Pembakar Lahan TWA Tangkiling Ditangkap

28-09-2012 00:00

Harian Umum Tabengan,  

PALANGKA RAYA - Peringatan bagi pelaku pembakar lahan agar segera menghentikan aktivitasnya yang berpotensi menyebabkan kabut asap tebal. Seorang pelaku berhasil ditangkap dan menjalani proses hukum.

Seorang oknum warga yang terbukti melakukan pembakaran lahan di kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Bukit Tanggkiling di Kecamatan Bukit Batu, Palangka Raya, berhasil ditangkap dan diproses secara hukum yang berlaku. Penangkapan dan pemeriksaan oknum warga tersebut dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) Dinas Kehutanan Kalteng.

Demikian diungkapkan Kepala Daerah Operasi (Daops) I Manggala Agni Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalteng Gunawan Budi, kepada Tabengan di Palangka Raya, Kamis (27/9).  “2 hari lalu terjadi kebakaran di Taman Wisata Bukit Tangkiling yang dilakukan oleh 1 orang oknum warga dan yang bersangkutan sudah diproses,” kata Budi tanpa menyebut identitas oknum warga tersebut.

Dijelaskannya, oknum warga itu terbukti membakar kawasan TWA Bukit Tangkiling sekitar 16 hektare.  Pelaku ditangkap beserta barang bukti dan saksi di lokasi peristiwa. Pihaknya berharap penangkapan oknum warga tersebut mampu memberikan efek jera, sehingga ke depan tidak ada lagi pembakaran lahan terutama di kawasan lindung. Sebab selain melanggar hukum, pembakaran lahan dapat menyebabkan kabut asap yang mengganggu aktivitas dan kesehatan warga lainnya.

Kebakaran TN Sebangau

Selain di TWA Bukit Tangkiling, kebakaran pada kawasan lindung juga terjadi di Taman Nasional (TN) Sebangau. Budi menjelaskan, kebakaran yang terjadi di kawasan TN Sebangau, beberapa waktu lalu, telah berhasil dipadamkan. Peristiwa berawal dari kebakaran yang terjadi di luar kawasan hutan lindung yang merembet hingga masuk kawasan lindung TN Sebangau.

 Berdasarkan data, hutan lindung di TN Sebangau yang terbakar sekitar 15 hektare. Sedangkan kebakaran di luar kawasan lindung sekitar 30 hektare. “Tapi data  lengkap mengenai luasan yang terbakar belum ada. Meski api sudah bisa dipastikan padam total, namun masih mengeluarkan asap tebal karena kebakaran terjadi pada lahan gambut,” katanya.dkw