05-10-2012 00:00
Harian Umum Tabengan,
PALANGKA RAYA – Sebanyak 17 provinsi
dari wilayah timur Indonesia membahas penyusunan RKAKL di Kalteng. Gubernur
Teras Narang sadari upaya mencapai produksi perkebunan hadapi sejumlah kendala.
Provinsi Kalteng menjadi tuan rumah pelaksanaan
pertemuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL)
Wilayah Timur Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian
(Kementan) RI 2012.
Kegiatan yang berlangsung pada 3-6 Oktober di Hotel
Aquarius Palangka Raya tersebut, diikuti peserta dari Kementan 16 orang, UPT
Lingkup Direktorat Jendral Perkebunan 4 orang, dan 34 orang dari pemerintah
daerah, yakni Dinas Perkebunan (Disbun) dan SKPD yang membidangi perkebunan
dari 17 provinsi.
Ke-17 provinsi tersebut, Papua, Papua Barat, Maluku
Utara, Maluku, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah,
Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, NTT, NTB, Bali, Kaltim, Kalbar, Kalteng,
dan Kalsel.
“Tujuan kegiatan ini untuk mendapatkan masukan guna
penyempurnaan penyusunan kebijakan pembangunan perkebunan tahun 2013,” kata
Kepala Disbun Kalteng Rawing Rambang dalam laporan tertulisnya yang disampaikan
oleh Sekretaris Disbun Kalteng Retno, saat pembukaan kegiatan tersebut di Hotel
Aquarius, Rabu (3/10) malam.
Selain itu, lanjutnya, untuk menyusun penyesuaian
rencana kerja dalam bentuk RKAKL 2013 pada tiap satuan kerja provinsi/unit
pelaksana teknis lingkup Dirjen Perkebunan Kementan Wilayah Timur. Serta, untuk
menyelaraskan sasaran yang ingin dicapai pada kegiatan tahun 2013 dalam mewujudkan
sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan
perkebunan.
Sementara Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang
dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Asisten III Setdaprov Kalteng
Godlin, menyadari bahwa untuk mencapai produksi perkebunan pada 2013 tidak
mudah. Sebab, masih terdapat beberapa kendala seperti masih minimnya teknologi.
Selain itu, ada beberapa faktor yang tidak menguntungkan, seperti kebakaran dan
banjir.
“Berbagai tantangan lainnya adalah belum selesainya
revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalteng secara menyeluruh,
konflik lahan dan gangguan usaha, rendahnya sumber daya manusia petani, serta
rendahnya akses petani terhadap permodalan,” jelasnya.
Namun demikian, Gubernur mengharapkan agar tetap
semangat mengingat pembangunan perkebunan ini tidak hanya untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat. Tetapi juga untuk menanggulangi kemiskinan dan mengurangi
kesenjangan antarwilayah.
Untuk itu, sambungnya, pembangunan perkebunan
sangat dibutuhkan, terutama di daerah pedalaman yang memerlukan dukungan dari
semua pihak, termasuk Pemerintah Pusat dan sektor swasta. “Untuk mewujudkannya,
diperlukan pemahaman yang sama dari berbagai pihak tersebut,” tambahnya.
Untuk meningkatan visi perkebunan, kata Gubernur,
Provinsi Kalteng memiliki Perda No.5/20011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan
Berkelanjutan. Tujuan perda ini agar masyarakat juga mendapatkan perhatian dan
pelayanan dari pihak perusahaan.
Sekretaris Dirjen Perkebunan Mukti
Sardjono, menyebutkan beberapa hal yang perlu disukseskan pada 2014 mendatang.
Di antaranya swasembada berkelanjutan yang meliputi suprus beras, swasembada
tebu, kedelai, jagung, dan swasembada daging. Selain itu, terwujudnya
diversifikasi pangan dan peningkatan kesejahteraan petanian yang harus
difokuskan pada 2013 mendatang.dkw