Rabu, 14 November 2012

Produksi Perkebunan Kalteng Hadapi Kendala

05-10-2012 00:00
Harian Umum Tabengan,
PALANGKA RAYA – Sebanyak 17 provinsi dari wilayah timur Indonesia membahas penyusunan RKAKL di Kalteng. Gubernur Teras Narang sadari upaya mencapai produksi perkebunan hadapi sejumlah kendala.
Provinsi Kalteng menjadi tuan rumah pelaksanaan pertemuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) Wilayah Timur Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) RI 2012.
Kegiatan yang berlangsung pada 3-6 Oktober di Hotel Aquarius Palangka Raya tersebut, diikuti peserta dari Kementan 16 orang, UPT Lingkup Direktorat Jendral Perkebunan 4 orang, dan 34 orang dari pemerintah daerah, yakni Dinas Perkebunan (Disbun) dan SKPD yang membidangi perkebunan dari 17 provinsi.
Ke-17 provinsi tersebut, Papua, Papua Barat, Maluku Utara, Maluku, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, NTT, NTB, Bali, Kaltim, Kalbar, Kalteng, dan Kalsel.
“Tujuan kegiatan ini untuk mendapatkan masukan guna penyempurnaan penyusunan kebijakan pembangunan perkebunan tahun 2013,” kata Kepala Disbun Kalteng Rawing Rambang dalam laporan tertulisnya yang disampaikan oleh Sekretaris Disbun Kalteng Retno, saat pembukaan kegiatan tersebut di Hotel Aquarius, Rabu (3/10) malam.
Selain itu, lanjutnya, untuk menyusun penyesuaian rencana kerja dalam bentuk RKAKL 2013 pada tiap satuan kerja provinsi/unit pelaksana teknis lingkup Dirjen Perkebunan Kementan Wilayah Timur. Serta, untuk menyelaraskan sasaran yang ingin dicapai pada kegiatan tahun 2013 dalam mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan perkebunan.
Sementara Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Asisten III Setdaprov Kalteng Godlin, menyadari bahwa untuk mencapai produksi perkebunan pada 2013 tidak mudah. Sebab, masih terdapat beberapa kendala seperti masih minimnya teknologi. Selain itu, ada beberapa faktor yang tidak menguntungkan, seperti kebakaran dan banjir.
“Berbagai tantangan lainnya adalah belum selesainya revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalteng secara menyeluruh, konflik lahan dan gangguan usaha, rendahnya sumber daya manusia petani, serta rendahnya akses petani terhadap permodalan,” jelasnya.
Namun demikian, Gubernur mengharapkan agar tetap semangat mengingat pembangunan perkebunan ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tetapi juga untuk menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan antarwilayah.
Untuk itu, sambungnya, pembangunan perkebunan sangat dibutuhkan, terutama di daerah pedalaman yang memerlukan dukungan dari semua pihak, termasuk Pemerintah Pusat dan sektor swasta. “Untuk mewujudkannya, diperlukan pemahaman yang sama dari berbagai pihak tersebut,” tambahnya.
Untuk meningkatan visi perkebunan, kata Gubernur, Provinsi Kalteng memiliki Perda No.5/20011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan. Tujuan perda ini agar masyarakat juga mendapatkan perhatian dan pelayanan dari pihak perusahaan.
 Sekretaris Dirjen Perkebunan  Mukti Sardjono, menyebutkan beberapa hal yang perlu disukseskan pada 2014 mendatang. Di antaranya swasembada berkelanjutan yang meliputi suprus beras, swasembada tebu, kedelai, jagung, dan swasembada daging.  Selain itu, terwujudnya diversifikasi pangan dan peningkatan kesejahteraan petanian yang harus difokuskan pada 2013 mendatang.dkw