Sengketa Lahan Akibat Pemerintah Kurang Pengawasan

26-09-2011 00:00  

Harian Umum Tabengan,  

PALANGKA RAYA

Talkshow Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang di RRI Palangka Raya, pekan kemarin, menyedot perhatian masyarakat. Sejumlah pertanyaan mengalir untuk mendengar jawaban secara langsung mengenai keberadaan investasi di Kalteng, terutama kelapa sawit.

Masuknya investasi di Kalteng terutama pada bidang perkebunan besar swasta ternyata tidak serta merta menjadikan masyarakat semakin sejahtera dan malahan semakin terjepit. Bahkan, ada sebagian lahan warga yang dirampas oleh perusahaan dan kasus seperti ini terjadi karena pemerintah sendiri dinilai kurang melakukan pengawasan. Kondisi ini menyebabkan sengketa lahan antara masyarakat dan perusahaan sering terjadi di sejumlah kabupaten di Kalteng.

Hal itu disampaikan Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang saat menanggapi pertanyaan warga melalui sambungan telepon dalam acara talkshow dengan tema Masyarakat jual lahan ke perkebunan besar swasta (PBS) untung atau rugi, di Auditorium RRI Palangka Raya, Jumat (23/9) malam. “Kalau saya katakan jika itu terjadi, tentu pemerintahnya yang kurang melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang masuk di wilayahnya,” kata Teras.

Menurut Teras, sudah selayaknya bagi pemerintah untuk melakukan pengawasan, apakah investasi yang masuk tersebut sudah benar-benar membawa maanfat langsung bagi masyrakat, terlebih jika ada yang jsutru sampai mengambil lahan warga, termasuk kebun karet dan rotan warga.  Ia berpandangan, hal ini perlu mendapat advokasi. “Saya merasa prihatin dengan hal ini dan saya siap untuk menjadi pengacara bagi warga yang mengalami itu,” katanya.

Terkait sebagian warga yang justru menjual lahannya kepada perusahaan, Teras juga mengingatkan bahwa semestinya mereka juga memiliki pemahaman dan kesadaran serta kesabaran untuk bisa mengolah lahan miliknya. Masyarakat Kalteng diminta untuk tidak berpikir instan dengan menjual lahan kepada masyarakat demi keuntungan sesaat.

Dalam talkshow yang dihadiri beberapa pimpinan media yang terbit di Kalteng, para kepala SKPD lingkup Pemprov tersebut, pertanyaan yang disampaikan warga melalui telepon dan SMS (pesan pendek) terus mengalir.  Beberapa pertanyaan yang diajukan sebagian besar berkaitan dengan hak-hak masyarakat maupun keuntungan yang bisa diraih atas keberadan PBS di daerahnya. Juga muncul pertanyaan terkait kewajiban PBS dalam plasma yang realisasinya masih minim.

Terkait plasa, sebelumnya Kepala Dinas Perkebunan (Kadisbun) Kalteng Erman P Ranan mengatakan, saat ini terdapat 316 unit PBS dan 164 di antaranya sudah beroperasi. “Sejauh ini, PBS kepedulian PBS baru ditunjukkan oleh beberapa perusahaan, sedangkan sebagian besar lainnya masih rendah yang peduli dengan masyarakat sekitar,” ujar Erman.

Hal ini dapat dilihat dari data Disbun Kalteng. Sampai dengan 31 Desember 2010, realisasi perkebunan plasma di Kalteng baru mencapai 10 persen dari luasan lahan 962 ribu hektare yang tersebar di beberapa kabupaten di provinsi itu.

Karena itu, Pemprov Kalteng menyusun rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Perkebunan dan saat ini masih dalam proses pembahasan di DPRD Kalteng. Salah satu poin penting dalam perda itu, mengenai kelembagaan dan hak adat. Menurut Erman, ini sangat penting demi melindungi hak-hak masyarakat adat di Kalteng yang selama ini kerap terlibat sengketa dengan kalangan perusahaan.dkw

Norwegia Akan Hibahkan Dana 1 Miliar Dolar AS

26-09-2011 00:00

Harian Umum Tabengan,  

PALANGKA RAYA

Pemerintah Norwegia akan menghibahkan dana sebesar 1 miliar dolar AS untuk pelaksanaan program pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan atau "REDD plus" di Indonesia. "Pemerintah Norwegia akan menghibahkan dana sebesar 1 miliar dolar AS untuk pelaksanaan kegiatan delapan sampai sepuluh tahun ke depan," kata Sekretaris Satuan Tugas REDD Plus Agus Purnomo di Palangka Raya, pecan kemarin.

Menurutnya, pemberian dana hibah sebesar 1 miliar dolas AS tersebut disebabkan hingga kini belum ada pasar karbon di dunia. Setelah berjalan delapan sampai sepuluh tahun, diharapkan sudah ada pasar karbon. "Berkaitan dengan kelanjutan REDD+, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono sudah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 25 Tahun 2011 karena Perpres sebelumnya sudah berakhir masa berlakunya," ujarnya.

Diutarakannya, Perpres No. 25 Tahun 2001 dikeluarkan untuk meneruskan program REDD plus yang masih dipandang perlu dan masih ada program yang belum selesai. "Dengan Perpres tersebut, kami sebagai Satgas REDD+ kembali melanjutkan program tersebut dengan melibatkan wakil menteri terkait," kata Staf Ahli Presiden RI Bidang Lingkungan itu.

Dijelaskannya, dipilihnya Kalteng sebagai REDD+ percontohan karena hutan di provinsi ini cukup luas sehingga mampu mengurangi emisi. Selain itu, saat penunjukkan Kalteng tidak ada kegiatan pemilihan kepala daerah (Pilkada).

"Provinsi ini dalam keadaan normal, tidak sedang melakukan Pilkada. Dasar inilah yang menjadi salah satu alasan dipilihnya Kalteng sebagai percontohan REDD plus," tegasnya. Kemudian, sambung dia, kegiatan yang dilakukan dalam REDD+ merupakan upaya memelihara hutan yang ada agar tidak dirusak serta upaya pencegahan kerusakan lingkungan.dkw/ant

Realisasi Plasma Hanya 10,81 Persen

17-12-2011 00:00

Harian Umum Tabengan,  

PALANGKA RAYA

Kewajiban membangun kebun plasma untuk masyarakat sekitar perusahaan belum sepenuhnya direalisasikan. Pemprov Kalteng mencatat, dari luas 950.372 hektare perkebunan kelapa sawit, hanya terbangun kebun plasma 10,81 persen

Meski luas perkebunan di Kalteng mencapai 1 juta hektare dan  merupakan provinsi ke-4 terluas perkebunannya setelah Riau, Sumatera Utara, dan Jambi, namun pembangunan kebun plasma khusunya kelapa sawit hanya 10,81 persen.  Hhhhhhhhh hhhhljd;AQOFDKWEPFK    kljj;pk’v gbhjnnnblkllk-

Sampai saat ini, pembangunan kebun plasma kelapa sawit di Kalteng baru seluas 115.296 hektare (10,81 persen). Padahal, berdasarkan data statistik terakhir, luas perkembangan perkebunan di wilayah itu mencapai 1.60.5746 hektare.

Rinciannya, perkebunan rakyat seluas 643.366 hektare (40 persen) yang didominasi tanaman karet rakyat seluas 419.946 hektare, dan sisanya tanaman kelapa, kopi, lada, dan komoditi lain. Sementara untuk perkebunan skala besar mencapai 962.380 hektare (60 persen) yang didominasi perkebunan kelapa sawit seluas 950.372 hektare (98 persen) dan sekitar 2 persen lainnya perkebunan karet.

Adapun jumlah perusahaan yang mengantongi izin sebanyak 316 unit, namun hanya 164 operasional dan selebihnya belum operasional. “Karena itu, Pemprov dan DPRD tetap memperjuangkan agar masyarakat di daerah ini dapat menjadi peserta dalam perkebunan plasma sebesar 20 persen dari luas izin yang diusahakan para usaha perkebunan tersebut,” kata Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang di Palangka Raya, baru-baru ini.

Sebagai bentuk komitmen, DPRD Kalteng telah mengesahkan Perda tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan, 8 Desember lalu, yang salah satunya mengatur kewajiban pembangunan kebun plasma minimal 20 persen.  Sementara bagi perkebunan yang sudah memiliki Hak Guna Usaha (HGU) sebelum peraturan itu diterbitkan dan sudah seluruhhnya ditanami sawit, Perda tersebut mengatur agar para bupati/walikota mencarikan lahan dan dalam kurun waktu 2 tahun, perusahaan besar swasta (PBS) sudah harus membangun plasma tersebut.

Meski realisasi plasma baru 10,81 persen, namun ada beberapa perusahaan yang sudah mencapai 35 persen  dan ada pula yang masih belum sama sekali. Teras menegaskan bahwa sektor perkebunan di Kalteng mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Ini dapat dilihat sampai akhir 2010 angka pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, dan angka pengangguran di Kalteng.

Pertumbuhan ekonomi yang pada tahun 2010 lalu sebesar 6,5 persen berhasil naik tipis menjadi 6,67 persen pada triwulan III tahun ini. Demikian pula ekspor Kalteng yang naik 24,12 persen dibanding 2010 lalu. Sedangkan angka pengangguran juga menurun. Apabila pada Agustus 2010 sebesar 4,14 persen, pada  Februari 2011 turun menjadi 3,66 persen, dari jumlah penduduk Kalteng 2,2 juta jiwa. Bahkan pada Agustus tahun ini juga kembali turun menjadi 2,55 persen.  Dampak positif lainnya, angka kemiskinan di Kalteng juga turun.  Jika pada 2010 sebesar 6,7 persen, pada Februari 2011 turun menjadi 6,5 persen.dkw

2011, Terjadi Penurunan Produksi Padi

30-12-2011 00:00

Harian Umum Tabengan,  

PALANGKA RAYA

Produksi padi tahun 2011 di Provinsi Kalteng mengalami penurunan dibandingkan yang dihasilkan 2010 lalu. Penurunan terjadi karena hasil produksinya justru dimasukan pada tahun berikutnya.

Berdasarkan angka ramalan (Aram) III, produksi padi di Provinsi Kalteng pada 2011 mencapai 611.245 ton atau 94,55 persen dari target sasaran produksi sebesar 646.597 ton. Hasil produksi itu mengalami penurunan bila dibandingkan dengan hasil produksi padi pada 2010 lalu, sebesar 650.416 ton.

Demikian diungkapkan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kalteng Tute Lelo melalui  Sekretaris Distanak Alpan M Samosir didampingi Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura M Winarto, belum lama ini. Ia  menyatakan, meski tidak mencapai target 100 persen, namun hasil produksi 2011 lebih baik karena didukung dengan cuaca yang memadai.

Menurut dia, penurunan produksi pada tahun ini bukan diakibatkan kurangnya jumlah produksi, melainkan yang seharusnya hasil panen tersebut dihitung pada 2011, hasil produksinya justru dimasukan pada tahun berikutnya. Hal itu disebabkan adanya pergeseran masa tanam yang berdampak pada masa panennya.

“Terjadinya perubahan cuaca belakangan ini, tentu sangat berpengaruh terhadap dunia pertanian terutama pada masa tanam, masa panen, dan tanaman rawan terserang hama dan penyakit,” katanya.

Alpan menyebutkan, hama yang sering menyerang tanaman pada musim penghujan khusunya di Kalteng, di antaranya hama tikus, penggerat pohon, dan hama blas. Sementara pergeseran masa tanam petani selama 1-2 bulan dari waktu yang seharusnya, terjadi akibat perubahan cuaca sehingga secara otomatis berdampak pada masa panennya.

Akibat intensitas curah hujan yang cukup tinggi akhir-akhir ini, ujar dia, telah menjadikan petani enggan menanam jenis tanaman yang rentan tergenang seperti kedelai, jagung, dan palawija karena bisa berdampak pada kelebihan sumber air. Meski demikian, khusus tanaman kedelai, walaupun petani tidak melakukan penanaman di tengah kondisi cuaca ini, namun jumlah produksi pada 2011 ini melebihi dari target sasaran produksi. Sampai dengan Aram III, jumlah produksinya mencapai 3.000 ton atau 119,09 persen dari target produksi sebesar 2.519 ton.

“Untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan menyikapi perubahan cuaca, berbagai kegiatan yang kami lakukan antara lain menggiatkan penyuluhan dan membantu petani dalam pengadaan benih serta pestisida,” ujar Alpan.dkw

 

PENCAPAIAN PRODUK KOMODITI TANAMAN PANGAN

(ARAM III 2011 TERHADAP SASARAN 2011)

 

NO	KOMODITI	SASARAN 2011	ARAM III 2011	PENCAPAIAN
1	Padi	646.497 Ton	611.245 Ton	94,55 Persen
2	Jagung	9.396 Ton	8.643 Ton	91,99 Persen
3	Kedelai	2.519 Ton	3.000 Ton	119,09 Persen
4	Kacang Tanah	1.041 Ton	849 Ton	81,56 Persen
5	Kacang Hijau	170 Ton	118 Ton	69,41 Persen
6	Ubi Kayu	77.125 Ton	63.191 Ton	81,93 Persen
7	Ubi Jalar	9.874 Ton	8.700 Ton	88,11 Persen

Sumber : Badan Pusat Statistik Kalteng

Kalteng Terima 11 Unit Peralatan Bursa Kerja Online

03-01-2012 00:00

Harian Umum Tabengan,  

PALANGKA RAYA

Pemprov Kalteng menerima 11 unit bantuan peralatan bursa kerja online dari Kemenakertrans. Peralatan itu akan ditempatkan di provinsi dan 10 kabupaten lainnya di Kalteng.

Guna menekan angka pengangguran, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalteng akan melakukan berbagai upaya, di antaranya melalui pembinaan, pelatihan, dan memberikan berbagai informasi peluang pekerjaan dengan mengoptimalkan bursa kerja online.

Kepala Disnakertrans Kalteng Sutrisno di ruang kerjanya, Senin (2/1), mengatakan, pada tahun anggaran 2011 lalu, pihaknya menerima bantuan peralatan bursa kerja online dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans). Namun ke-11 unit peralatan bursa kerja online tersebut, baru pada tahapan sosialisasi karena para calon operatornya masih menjalani kursus.

Selain itu, seluruh peralatan baru diterima pihaknya pada minggu keempat Desember 2011 lalu. Bantuan 11 unit tersebut akan ditempatkan di provinsi dan 10 kabupaten lainnya di Kalteng. "Dengan adanya pameran bursa kerja dan juga bursa kerja online diharapkan masyarakat bisa mendapatkan informasi yang benar tentang berbagai lowongan kerja yang tersedia. Sebaliknya bagi perusahaan bisa mendapatkan calon-calon pekerja yang berkualitas dan sesuai dengan fungsi jabatan yang dibutuhkan,” katanya.

Dengan dibukanya bursa kerja secara online mulai tahun 2012, ia yakin mampu memberikan informasi peluang dan penerima kerja kepada para pencari kerja dan mampu menurunkan angka pengangguran. Mengenai angka pengangguran di Kalteng, Sutrisno menyebut mengalami penurunan. Ini terlihat dari angka permintaan kerja sampai dengan November 2011 yang mengalami penurunan menjadi 34.861 orang bila dibandingkan pada 2010 yang mencapai 40.329 orang.

Namun, data tersebut tidak sama dengan data penganguran terbuka seperti yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Perbedaan itu terjadi karena pihaknya berdasar pada pendaftaran kembali para pencari kerja yang ingin memproleh kartu kuning. Dari jumlah pencari kerja tersebut, didominasi lulusan SLTA sebanyak 19.440 orang dan S1 sebanyak 2.671 orang.

Adapun jumlah tenaga kerja pada tahun 2011 yang tercatat di seluruh Disnakertrans kabupaten/kota se-Kalteng, secara kumulatif sebanyak 21.566 orang. Rinciannya,  sebanyak 510 tenaga kerja asing (TKA) dan 21.056 orang merupakan tenaga kerja dari dalam negeri.

Menurut dia, masalah pengangguran salah satunya disebabkan ketidakseimbangan antara ketersediaan lowongan kerja dan kualitas maupun kuantitas tenaga kerja yang dibutuhkan pasar kerja.  Karena itu, bursa kerja online memiliki nilai penting dan strategis untuk mempercepat penempatan tenaga kerja secara praktis, efisien, efektif serta membantu pencari kerja menemukan pekerjaan yang diinginkan.

Ia mengharapkan upaya itu menjadi jawaban bagi pencari dan penerima kerja di tengah kendala yang dihadapi selama ini. Seperti masih tingginya minat masyarakat untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), kecenderungan pilih-pilih pekerjaan yang cocok, dan tidak sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan pencari kerja karena minimnya informasi yang didapatkan para pencari kerja.dkw