Pemkab/Pemko Diminta Tetapkan Wisata Unggulan

04-2011 00:00

Harian Umum Tabengan,  

Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang minta Pemkab dan Pemko se-Kalteng menetapkan produk wisata unggulan dan melaporkannya ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi. Upaya itu bisa dilakukan dengan mendirikan museum sesuai kemampuan daerah, mengoptimalkan program dan revitalisasi kepariwisataan, dan memberikan dukungan pendanaan yang memadai.

Teras mengatakan hal itu dalam sambutan tertuli yang dibacakan Plt Sekda Kalteng Siun Jarias pada Rapat Koordinasi Revitalisasi Kepariwisataan di Kalteng 2011 di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur, Selasa (26/4). Sejak 2008, sektor kepariwisataan merupakan prioritas pembangunan di Kalteng, di samping infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan lingkungan hidup.

"Mengingat potensi objek pariwisata Kalteng saat ini masih berbasis pada alam, maka jenis pariwisata yang kita kembangkan adalah ekowisata. Namun demikian, bukan berarti objek wisata yang lain diabaikan pengembangannya," kata Teras. 

Menurutnya, objek wisata lainnya juga tetap menjadi perhatian, seperti agrowisata, wisata budaya, wisata kota, wisata kuliner, wisata religi, wisata pedesaan, wisata pendidikan, dan wisata kesehatan. 

"Pendataan tentang keberadaan pariwisata di suatu daerah sangat penting, dalam rangka menyinergikan upaya-upaya tersebut agar data yang disampaikan itu sinkron dengan kegiatan-kegiatan antara kabupaten/kota dengan provinsi," ujarnya. 

Dalam pengembangan kebudayaan dan pariwisata, hal yang perlu mendapat perhatian mengenai masalah kelestarian lingkungan, agar keindahan potensi alam tetap terpelihara dan bisa dikemas. Sehingga, laku dijual baik dalam maupun luar negeri dalam waktu yang tidak terbatas. 

"Kalteng mempunyai anjungan yang merupakan potret Kalteng dan juga sebagai sarana promosi budaya dan kepariwisataan. Saya minta perhatian para Bupati dan Walikota terhadap keberadaan anjungan kita tersebut. Mari kita benahi, tata kembali sesuai dengan peruntukannya," katanya. 

Dijelaskannya, berkaca pada keberhasilan tahun kunjungan wisata tahun 2006 sampai 2010 lalu, semua peangku kepentingan diminta meningkatkan kinerja, sehingga para wisatawan lebih banyak berkunjung ke Kalteng. 

Sebagai gambaran, jumlah kunjungan wisata baik turis mancanegara maupun turis lokal pada tahun 2006 berjumlah 33.280 wisatawan. Terdiri dari 2.038 orang wisatawan mancanegara dan 31.242 orang wisatawan nusantara. 

Kemudian, pada tahun 2010 terjadi peningkatan cukup siginifikan, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara berjumlah 39.060 orang, terdiri dari wisatawan mancanegara 2.650 orang dan wisatawan nusantara 36.410 orang. 

“Selama kurun waktu lima tahun tersebut terdapat peningkatan jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 5.780 orang. Sebagian besar wisatawan berkunjung ke objek wisata Taman Nasional Tanjung Puting di Kabupaten Kotawaringin Barat," katanya.dkw/ant

Aliansi Bumi Prihatin Dampak Investasi

24-04-2011 00:00 

Harian Umum Tabengan, 

PALANGKA RAYA

Aliansi Bumi menilai pertumbuhan investasi di Kalteng telah membawa dampak negatif bagi masyarakat. Masalah sengketa lahan dan sumber daya alam harus segera diselesaikan.

Memperingati Hari Bumi pada 22 April, Aliansi Bumi yang berasal dari gabungan aktivis lingkungan hidup dan organisasi kemahasiswaan menyampaikan rasa prihatin  terhadap keadaan bumi saat ini, khususnya di Kalteng.

Aliansi Bumi menggelar aksi damai dengan menggelar orasi di Halaman Kantor  Gubernur Kalteng, Kamis (21/4). Jurubicara aksi tersebut Afandi F mengatakan, pertumbuhan investasi di Kalteng dinilai telah membawa dampak negatif bagi masyarakat. Dampak itu  di antaranya muncul persoalan seperti sengketa tanah yang dapat memicu konflik sumber daya alam dan masalah sosial.

Afandi mengungkap, selama November-Desember 2010 lalu, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalteng  menerima 30 pengaduan konflik tanah antara masyarakat dan perusahaan. Bahkan,  Plt Sekda Kalteng dalam sebuah seminar mengungkapkan, setidaknya ada 300 laporan masyarakat mengenai konflik tanah masuk ke Pemprov Kalteng. “Ini membuktikan persoalan tersebut cukup serius dan harus segera diproses,” katanya.

Dalam aksi itu, Aliansi Bumi menyampikan sembilan tuntutan. Hentikan dan cabut izin perusahaan yang menimbulkan konflik, stop izin sawit dan tambang yang bermasalah, stop konversi hutan, tegakan hukum di sektor kehutanan, serta lakukan evaluasi implementasi REDD+ di Kalteng.

Tututan lainnya, berikan seluas-luasnya kawasan kelola rakyat, lindungi hak masyarakyat adat, evaluasi izin-izin yang telah dikeluarkan pada sektor kehutanan, dan laksanakan moratorium (jeda tebang) hutan.

Kepala Biro Humas dan Protokol Setdaprov Kalteng Kardinal Tarung saat menerima peserta aksi tersebut menyatakan, pembangunan boleh meningkat namun masyarakat juga harus mengalami peningakatan, baik ekonomi, pendidikan maupun  kesehatan. Menanggapi tuntutan Aliansi Bumi, Kardinal berjanji akan menyampaikan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng, sebagai pengambil keputusan.

Dalam aksi itu, mereka juga mendatangi Kantor Pendukung REDD+ dan diterima anggota Satgas REDD+ Mathius Hosang dan Febrina Natalia. Mereka menjelaskan, fokus program REDD+ selain penurunan emisi dan deforestasi, juga memerhatikan masyarakat adat di sekitar kawasan hutan.

Sebelum provinsi ini ditetapkan sebagai percontohan REDD+, Pemprov Kalteng dinilai sudah berkomitmen menurunkan emisi dan deforestasi. Melalui REDD+, diharapkan pada 2020 mendatang dapat membantu mengurangi emisi menjadi 26 persen.

Aksi Bersama itu dimulai pukul 08.00 WIB. Peserta dari Walhi, SOB, AMAN, BEM Unpar, Unkrip, STIMIK, STAIN, KAMMI, GMKI, Slenkers, dan Salingkate mengadakan longmarch dari Bundaran Besar menuju Bundaran Kecil dan dilanjutkan dengan orasi dan pembagian famlet. Setelah orasi, mereka mendatangi Kantor Gubernur Kalteng untuk menyatakan tuntutan tentang Hari Bumi. Aksi tersebut diakhiri dengan penyerahan famlet kepada pimpinan Kantor Pendukung REDD+ di Kompleks Kantor Gubernur.dkw

 

 

Menata Wisata Kuliner Jembatan Kahayan

Wisata Kuliner di Bawah Jembatan Kahayan

24-04-2011 00:00 

Harian Umum Tabengan, 

Di usia yang sudah mencapai lebih setengah abad, wajah Kota Palangka Raya terus ditata. Upaya itu juga meliputi pengembangan sarana dan prasarana hiburan. Termasuk, rencana merelokasi wisata kuliner di bawah Jembatan Kahayan.

Terencana, aman, nyaman, tertib, indah, dan keterbukaan. Itulah artikulasi dari kata ‘Cantik’ yang dilekatkan dengan Kota Palangka Raya. Upaya ke arah itu pun terus dilakukan dan menjadi suatu keharusan. Sebagai ibukota provinsi, kemajuan Palangka Raya dari berbagai sisi cerminan kemajuan Kalteng secara keseluruhan.

Berbagai program telah dilakukan pemerintah kota. Selain program pengembangan sosial, politik, budaya, sisi hiburan dan pariwisata juga tak luput dari perhatian. Berkembangnya kedua sisi tersebut berkait erat dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sejumlah titik kota yang dianggap berpotensi mendukung kemajuan sisi hiburan dan kepariwisataan pun dikembangkan. Salah satunya, kawasan bawah Jembatan Kahayan.

Sejak beberapa tahun lalu, pemerintah memberikan fasilitas tempat bagi masyarakat untuk menjadikan kawasan itu sebagai lokasi wisata kuliner. Alhasil, di lokasi itu kini terdapat sekitar 16 tenda penjual berbagai jenis makanan.

Susi dan Siti adalah di antara pengusaha yang membuka tenda dagangan di kawasan itu. Sesuai ketentuan, mereka membuka usaha dagangan makanan dari pukul 07.00 WIB-17.00 WIB. Per hari, mereka juga mesti membayar dana kebersihan sebesar Rp5.000. Selain itu, setiap seminggu, diwajibkan membayar uang air bersih, juga Rp5.000.

Menurut Susi, tempat itu setiap hari selalu dipadati warga untuk bersantai, terutama kalangan menengah ke bawah dan para remaja. Sebab, harga makanan yang dijual pedagang di sini relatif terjangkau.

Susi yang menjual soto, nasi goreng, bakso, dan beberapa jajanan ringan lain, mematok harga dagangan Rp7.000-Rp12 ribu per porsi. Di waktu-waktu tertentu, pendapatan kotor mereka dari berjualan makanan bisa mencapai Rp1 juta lebih per hari. Susi pun mengaku, ekonomi keluarganya cukup terbantu dengan membuka usaha di situ.

Kendati demikian, ia tetap memberikan masukan bagi pemerintah agar kawasan itu lebih berkembang di masa mendatang. Menurutnya, untuk memberikan kenyamanan bagi para pengunjung, seharusnya dibuat fasilitas mandi, cuci, dan kakus (MCK) umum.

Sekretaris Satpol PP Palangka Raya Kadar Rismanto mengatakan, lokasi tersebut merupakan cikal bakal dari pengembangan wilayah pariwisata dengan skala yang lebih besar.

Menurut Kadar, ada rencana ke depan para pedagang dipindahkan ke kawasan Pasar Kahayan yang sedang dalam proses penyelesaian. Sedangkan kawasan Jembatan Kahayan akan murni dikembangkan sebagai lokasi kepariwisataan.

“Berjualan di tempat itu (bawah jembatan) sebenarnya tidak dilarang, tapi juga tidak dibenarkan. Sementara mereka dibiarkan, asalkan jangan menggangu lalu lintas,” ujarnya.

Relokasi belum dilakukan, karena saat ini pemerintah lebih fokus membangun daerah lingkar luar dan taman kota dalam rangka meraih adipura. Karena belum ada tempat penampungan, para pedagang dibiarkan saja berjualan sepanjang menjaga kebersihan dan tidak berada di bahu jalan raya.

Kepala Dinas Pasar Palangka Raya Manuel Notanubun mengharapkan, setelah Pasar Kahayan yang baru selesai, semua pedagang dapat tertampung. “Pedagang jangat takut penghasilannya berkurang, di mana pun mereka berada akan tetap dicari pembeli,” ujarnya.

Manuel mendukung keberadaan pedagang, karena bisa membuka peluang usaha dan mengurangi pengangguran di daerah ini. Namun, perlu ditata agar menciptakan Palangka Raya yang indah, bersih, dan rapi. Pedagang yang tidak bisa direlokasi ke Pasar Kahayan, akan dipindahkan ke lokasi Pasar Besar atau Pasar Blauran.

Untuk meningkatkan pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ini, kata Manuel, pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, karena dana untuk pembinaan para UMKM ada di sana. debi kriswanto

 

 

Masyarakat Jangan Resahkan Ulat Bulu

14-04-2011 00:00

Harian Umum Tabengan,  

PALANGKA RAYA

Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kalteng mengimbau masyarakat, khususnya para petani tidak resah dengan wabah hama ulat bulu yang melanda beberapa daerah di Tanah Air.

Kepala Distanak Kalteng Tute Lelo ditemui Tabengan di kantornya, Kamis (14/4), mengatakan, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan kelompok tani di Kalteng harus segera mempersiapkan diri mengantisipasi penyebaran hama ulat bulu, mengingat wabah  ini sudah dialami warga di Banjarmasin, Kalsel.

Tute berharap hama ulat bulu ini tidak masuk ke Kalteng. Kalau pun  masuk, Distanak Kabupaten/Kota maupun kelompok tani harus bisa mendeteksinya sejak dini. Apabila ditemukan segera informasikan ke petugas terdekat, sehingga dapat ditindaklanjuti dan dilakukan penyemprotan.

Langkah pencegahan sejak dini perlu dilakukan, kata Tute, karena untuk membasmi ulat bulu sebenarnya cukup mudah, apalagi stok pestisida di Distanak masih banyak.

Menurut Tute, munculnya hama ulat bulu ini disebabkan perubahan iklim yang sudah tidak menentu dan ekosistem rantai makanan, sehingga predator yang memakan ulat bulu seperti burung menjadi berkurang.

Dengan terputusnya atau mulai rusaknya rantai makanan dan lingkungan aslinya, hama seperti ulat bulu ini mewabah dan menyerang tanaman dan pemukiman warga.

Dengan kondisi seperti itu, tidak menutup kemungkinan ulat bulu tersebut juga akan ada di Kalteng. Karena itu, partisipasi pemerintah daerah dan petani sangat diharapkan dalam mengantisipasi, dengan cara mendeteksi secara dini, agar dapat segera ditanggulangi.

Meskipun demikian Tute memastikan, hingga kini di Kalteng belum ada hama yang mewabah dan menyerang tanaman serta pemukiman masyarakat, seperti ulat bulu.

 

Tidak Berbahaya

Yunus, Kabid Penanggulangan Masalah Kesehatan (PMK) Dinas Kesehatan Kalteng, kemarin, mengimbau agar masyarakat jangan terlalu cemas dengan ulat bulu, karena tidak berbahaya.

Meskipun kulit menjadi merah dan terasa gatal, menurut Yunus, dari sisi kesehatan racun ulat bulu tidak menimbulkan penyakit serius. Cukup dibersihkan dengan sabun atau alkohol, gatal terkena ulat bulu akan berangsur hilang.

Dijelaskan, bulu-bulu yang tumbuh di tubuh ulat bulu adalah senjata untuk melindungi dirinya dari gangguan binatang lain. Bagi manusia yang alergi, memang dapat menimbulkan trauma gatal yang lama dan memerlukan pertolongan medis.

Yunus mengakui, ada banyak jenis ulat bulu dan macam racun serta penyakit yang dapat ditimbulkannya. “Namun, semua efeknya dapat disembuhkan,” katanya.

Serangan hama ulat bulu pertama kali terjadi di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Selain merusak tanaman, juga mengakibatkan sejumlah sekolah meliburkan proses belajar mengajar dalam waktu cukup lama. Kemudian merambah ke sejumlah daerah di Pulau Jawa hingga, Bali, Deli Serdang (Sumut), dan terakhir di Banjarmasin, Kalsel. dkw/dka

Petani Keluhkan Kenaikan Harga Bibit

12-04-2011 00:00

Harian Umum Tabengan,

PALANGKA RAYA

Petani di Palangka Raya mengeluhkan naiknya harga kebutuhan pertanian berupa pupuk, bibit, dan obat-obatan pertanian. Distanak Kalteng memastikan stok pupuk aman dan siap disalurkan sesuai rencana definitif kebutuhan kelompok kabupaten/kota.

Petani di Jalan Mahir Mahar, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya mengeluhkan naiknya harga pupuk, bibit, dan obat-obatan pertanian. Padahal, harga hasil panen kebun tetap bertahan dan cenderung menurun.

Warni Sunandar, Sandi, dan Sarjan, petani yang tergabung dalam Kelompok Tani (Poktan) Sumber Rejeki di Jalan Mahir Mahar ujung ketika dibincangi Tabengan, pekan kemarin, mengatakan cuaca tidak menentu, naiknya harga bibit, pupuk, dan obat-obatan sangat berpengaruh terhadap penghasilan mereka.

Harga bibit timun semula Rp25 ribu per bungkus isi 800 biji, menjadi Rp40 ribu. Demikian pula dengan bibit jagung yang semula Rp45 ribu menjadi Rp55 ribu dan bibit kacang panjang dari Rp60 ribu naik menjadi Rp80 ribu per bungkus.

Tidak hanya itu, harga pupuk bersubsidi pun ikut naik. Semula Rp62 ribu per karung isi 50kg, menjadi Rp87 ribu. “Kenaikan harga kebutuhan petani ini sudah berlangsung sekitar satu tahun terakhir ini,” tutur Warni.

Dia merinci hasil kebun seperti timun dihargai Rp1.500-Rp2.500 per kg, kacang panjang hanya Rp3 ribu per ikat, dan jagung Rp5 ribu-Rp10 ribu per ikatnya. Sebelumnya, harga sayur-mayur itu bisa mencapai dua kali lipat dari harga sekarang. Kenaikan harga barang dan harga jual hasil kebun ini dinilai mereka tidak sebanding dengan biaya perawatan tanam.

Kondisi ini diperparah dengan cuaca tidak menentu, sehingga memengaruhi kualitas, panen tidak maksimal, dan harga turun. “Kalau musim penghujan, boro-boro hasilnya bagus, untuk mupuk saja susah. Meski dipupuk dan disemprot, percuma saja, karena akan larut dan terbuang sia-sia terbawa arus air hujan,” tutur Warni.

Tarmad, Ketua Poktan Harapan Jaya di Desa Kalampangan, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya justru menuturkan sebaliknya. Pupuk subsidi masih lancar dan mudah didapatkan, karena cukup tersedia di kios tempat penjualan resmi di Kalampangan. Misalnya pupuk bersubsidi urea Rp1.200 per kg. Sedangkan pupuk NPK jenis Mutiara tidak bersubsidi Rp9 ribu per kg.

Sedangkan Jarkasih, Ketua Poktan Sumber Makmur di desa itu mengeluhkan tidak adanya subsidi bibit dan obat-obatan. Bahkan bibit untuk cabai Dewata saat ini sudah tidak dijual lagi. Kalaupun ada, harga naik signifikan. Misalnya bibit jagung Bonanza semula dijual Rp60 ribu sampai Rp65 ribu ukuran seperempat kg, menjadi Rp100 ribu-Rp125 ribu.

Selain itu, petani di Kalampangan juga menghadapi praktik tengkulak. Mereka datang membawa hasil panen petani dan baru dibayar setelah terjual di pasar. ”Kami tidak tahu berapa mereka jual hasil panen ke pasar,” katanya. Untuk itu, petani mengusulkan kepada pemerintah agar membuat koperasi tani sehingga terlindungi dari aksi para tengkulak. Namun, usulan ini belum ditanggapi pemerintah.

Sementara Karyawan Toko Budi Berkah di Jalan Jawa, Palangka Raya Adi mengatakan, harga pupuk bersubsidi tidak mengalami kenaikan. Pupuk urea hanya Rp1.535 per kg, sedangkan yang tidak bersubsidi mencapai Rp5 ribu per kg, Persipos Rp2.500 per kg, NPK Mutiara Rp8 ribu per kg, dan KCL Rp2.500 per kg.

Dari beberapa jenis pupuk tersebut, hanya jenis NPK Mutiara yang mengalami kenaikan. Sementara untuk jenis bibit hanya bibit jagung manis yang mengalami kenaikan dari Rp95 ribu menjadi Rp100 ribu per bungkus berisikan 2,50gr.

Naiknya harga tersebut, ujar Adi, dipengaruhi mahalnya biaya pengangkutan dari Banjarmasin, Kalsel menuju Palangka Raya. Ini disebabkan truk pengangkut tidak berani membawa barang dalam kondisi penuh, karena rawan oleng dan terbalik ketika melintas beberapa titik pada ruas jalan yang rusak.

 

Stok Pupuk Aman

Kepala Dinas Petanian dan Peternakan (Distanak) Kalteng Tute Lelo, pekan kemarin,  memastikan stok pupuk di wilayah itu tidak ada masalah dan aman. Meski demikian, Tute tidak mengetahui persis jumlah stok pupuk maupun yang sudah disalurkan ke kabupaten/kota. Karena, jumlah tersebut baru diketahui setelah dilakukan evaluasi pada akhir tahun.

Penyaluran pupuk ke kabupaten/kota di Kalteng, ujar Tute, tergantung usulan dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) kabupaten/kota masing-masing. Menanggapi keluhan petani bahwa harga pupuk bersubsidi dan bibit naik, Tute menuturkan, harga pupuk bersubsidi tidak naik, kalaupun naik, tidak signifikan dan itu tergantung dari RDKK-nya agar bisa dikeluarkan dari gudang.dkw/liu