Kalteng Stop Suplai Itik Dari Kalsel

PALANGKA RAYA – Menyusul adanya informasi indikasi serangan virus afian influenza (AI) atau flu burung pada unggas jenis itik di beberapa daerah, termasuk di Kalimantan Selatan (Kalsel) akhir-akhir ini, maka untuk sementara waktu Pemerintah Kalteng menyetop total masuknya itik dari daerah itu.

            Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provini Kalteng Tute Lelo, saat ditemui di lingkungan kantor Gubernur Kalteng, Kamis (13/3), kepada wartawan mengatakan, “untuk itik sekarang kita stop, tidak boleh dulu masuk ke Kalteng. Karena di daerah Banjar Masin dan Kalimantan Timur sudah ada indikasi serangan flu burung, jadi kita stop dulu” ujarnya.

            Kendati demikian, masuknya itik dari beberapa daerah lainnya juga akan diantisipasi. Sehingga kalau pengiriman unggas tersebut tidak disertai dengan surat kesehatan hewan dari pejabat berwenang dari daerah asalnya, maka ungas tersebut tidak boleh diterima dan dilarang masuk ke Kalteng.

            Bahkan ia meminta kepada pihak karantina dan petugas cek poin hewan yang berada di daerah perbatasan untuk menyetop masuknya itik dari luar daerah. Larangan masuknya itik dari luar daerah tersebut sudah di berlakukan hampir satu minggu ini, ujarnya.

            Sehingga, untuk itik khusunya dari Kalimantan Selatan di stop dulu, kecuali ada yang berani menyatakan bebas dari flu burung. Namun dia menilai bahwa petugas dari daerah tersebut juga tidak mungkin menyatakan bahwa itik tersebut bebas dari flu burung.    

             Sehingga kalau dokter hewanya berani mengeluarkan data atau surat kesehatan hewan, maka sama saja bunuh diri. Untuk itu, saat ini Kalteng menyetop total masuknya itik dari luar daerah khusunya Kalimantan Selatan.

            Lanjut Tute, larangan masuknya ternak itik dari luar daerah tersebut berlaku sampai waktu yang belum ditentukan, sambil melihat perkembangan indikasi serangan flu burung di daerah tersebut.

            Untuk mencegak masuknya itik dari luar daerah, khusunya dari Kalimantan Selatan, maka Dinas Pertanian dan Peternakan Provini Kalteng sudah menginstruksikan untuk mengaktifkan kembali pos cek poin hewan di daerah Kabupaten Kapuas yang beberapa waktu lalu tidak berfungsi.

            “Kita sudah membuat surat untuk mereka (petugas terkait di Kabupaten Kapuas) untuk mengaktifkan itu (pos cek poin hewan),” tegasnya.

             Sementara kepada peternak unggas di Kalteng, khsusunya peternak itik, apabila ada kebiasaan yang tidak seperti biasannya atau ada unggasnya yang matian agar segera melapor ke Dinas. “Karena kita juga sudah mempunyai rekasi cepat untuk menanggulangi flu burung,” ujarnya.

            Namun sampai saat ini pihaknya dari belum ada menerima laporan dari peternak mengenai kematian ternak unggas di daerah ini, tutup Tute.dkw       

             

Tingkatkan Produksi, Disbun Bantu Bibit dan Saprodi

PALANGKA RAYA – Untuk meningkatkan produksi dan produktivitas perkebunan di daerah ini, maka pelaksanaan program gerakan bersama memanfaatkan lahan terlantar (Geber-MLT) 2014 ini, Dinas Perkebunan Kalteng tidak hanya memberikan bibit saja, namun juga sarana produksi (Saprodi) seperti pupuk dan obat-obatan.

            Kepala Dinas Perkebunan Provini Kalteng Rawing Rambang, saat ditemui di ruang kerjanya baru-baru ini, kepada wartawan mengatakan, untuk program Geber-MLT, pada tahun pertama dan ke dua akan dibantu bibit, pupuk, obat-obatan, dan Saprodi, “karena kita ingin tingkatkan produksi,” tuturnya.

            Bahkan untuk pelaksanaan program Geber-MLT 2014 ini, petugas sudah kelapangan untuk melihat calon petani calon lahan (CPCL) yang diusulkan, untuk mengetahui apakah lahan tersebut cocok atau tidak untuk perkebunan karet.

Kalau lahan tersebut dinilai cocok dan memenuhi syarat yang ditentukan, maka bantuan tersebut baru disalurkan.

Hal ini dinilai penting, karena sebelumnya ada lahan yang diusulkan namun dinilai tidak cocok untuk tanaman karet. Sampai saat ini memang ada lahan yang dibatalkan, namun jumlahnya tidak banyak dan umumnya berada di daerah pesisir dan berpasir, sehingga tidak cocok untuk tanaman karet, ujarnya.

Lanjut Rawing, bantuan untuk program Geber-MLT kedepan memang tidak terlalu luas, karena pihanya dari Dinas Perkebunan Kalteng ingin meningkatkan produktivitasnya bukan luasannya.

Bahkan untuk mensukseskan program tersebut, pada musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang) mendatang pihaknya akan berkoordinasi dengan kabupaten/kota agar mereka juga dapat melakukan hal yang serupa.

Pelaksanaan program Geber-MLT sampai saat ini pada umumnya berjalan dengan baik. Bahkan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas perkebunan di daerah ini, pihaknya juga melakukan pendampingan terhadap petani di beberapa daerah, ujarnya.

Terpisah, Kepala Bidang Budidaya Dinas Perkebunan Kalteng Evangelis mengatakan, pelaksanaan program Geber-MLT pada 2014 ini seluas 150 Ha yang tersebar di beberapa Kabupaten yaitu Kabupaten Katingan, Seruyan, dan Kotawaringin Barat masing-masing seluas 50 Ha.

Beberapa daerah yang mendapatkan program Geber-MLT tersebut akan mendapatkan bantuan bibit karet, pupuk, obat-obatan, dan juga bantuan untuk pengol lahan. Bantuan bibit karet untuk pelaksanaan program Geber-MLT ini akan disalurkan pada Maret 2014 ini.

Sementara pelaksanaan program Geber-MLT ini dinilai cukup baik, namun ada juga bibit yang mati dan bibit yang tidak ditanam, “tapi jumlahnya sekarang sudah sangat sedikit,” ujarnya.

Sehingga bagi petani yang tidak mau menanam atau lokasinya yang terendam air tersebut kedepan tidak akan dibantu lagi karena akan percuma. “Bantuan di tahun pertama tidak dilaksanakan, maka tahun berikutnya tidak dibantu lagi,” tegasnya.dkw

Kotim Terbanyak Konflik Lahan Perkebunannya

De Indonesia, Kalteng Tertinggi Konflik Lahan Perkebunannya

PALANGKA RAYA – Konflik lahan perkebunan di Kalteng dinilai yang tertinggi di Indonesia yaitu sekitar 136 an kasus. Jumlah tersebut jauh diatas konflik lahan perkebunan yang terjadi di Provini Riau yang hanya sekitar 66 kasus, meski daerah tersebut perkebunanya jauh lebih luas dibandikan Kalteng.

            Kepala Dinas Perkebunan Provini Kalteng Rawing Rambang, usai membuka sosialisasi pembinaan usaha perkebunan 2015, di Swiss-belhotel Danum, baru-baru ini, kepada sejumlah wartawan mengatakan, kasus konflik lahan di sektor perkebunan di Kalteng tertinggi di Indonesia, berada diatas Riau yaitu sebanyak 136 kasus.

            Dari jumlah tersebut, ujar Rawing, yang terbanyak konflik lahan antara perusahaan dengan perusahaan, maupun perusahaan dengan masyarakat “itu yang paling banyak,” ujarnya.

            Namun konflik lahan tersebut kebanyakan berada pada kabupaten/kota dan Kabupaten Kotawaringin Timur dinilai yang paling banyak dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Kalteng. Sementara untuk yang lintas kabupaten/kota hampir tidak ada terjadi konflik, ujar Rawing, meski dia tida merinci konflik lahan perkebunan di masing-masing kabupaten/kota tersebut.

            Tetapi dengan barbagai upaya dan usaha yang telah dilakukan baik oleh Pemerintah Provini maupun pemerintah kabupaten/kota, maka jumlah konflik lahan perkebunan di daerah ini terus menurun.

            Karena, untuk menanggulangi terjadinya konflik lahan perkebunan tersebut, saat ini pihaknya memiliki tim gangguan usaha perkebunan yang bertugas untuk memfasilitasi penyelesaian konflik tersebut.

Sehingga kalau pihak kabupaten menyatakan diri sudah tidak sanggup, maka akan ditangani oleh provinsi. Kendati demikian, pihaknya juga sering berkoordinasi dan turun kelapangan bersama pemerintahan kabupaten/kota, ujarnya.

Sementara langkah yang harus dilakukan Dinas Perkebunan untuk memanimalisir jumlah konflik lahan perkebunan tersebut adalah segera menangani konflik tersebut dan diharapkan agar kabupaten/kota dapat melakukan hal yang serupa.

Terlepas dari konflik lahan yang ada, namun dengan luasnya perkebunan di daerah ini berkontribusi terhadap pembangunan, perekonomian, dan menyerap tenaga kerja di daerah ini “suka tida suka itu harus kita akui,” ujar Rawing.

Sehingga yang harus dilakukan, pemerintah dan semua lapisan masyarakat yaitu mengawal kegiatan perkebunan, anatalain mengawasi pembangunan kebun untuk masyarakatnnya, “harus komit, agar mesyarakat merasa dibina. Kita harus terus mendorong pembangunan kemitraan ini,” tegasnya.dkw

Kalteng Ditantang Deklarasikan Bebas Buta Aksara

PALANGKA RAYA – Anggota Komisi X DPR RI Nurul Qomar, dalam kunjungan kerja Komisi X DPR RI dengan Pemerintah Provini Kalteng, di aula Jayang Tingan, Senin (10/3), menantang Pemerintah Provinsi Kalteng untuk mendeklarasikan bebas buta aksara atau tidak bisa membaca di daerah itu.

            Hal itu ia sampaikan, bahwa berdasarkan data yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), bahwa jumlah buta aksara di Indonesia dinilai masih cukup tinggi dan Provini Kalteng merupakan salah satu dari 10 provinsi yang masih dinilai tinggi buta aksaranya.

            Untuk itu, deklarasi bebas buta aksara dinilai sangat diperlukan untuk mempercepat agar daerah ini terbebas dari buta aksara. Bahkan dia berharap agar Kalteng bebas buta aksara tersebut dapat tercapai sebelum berakhirnya masa kepemimpinan Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang dan Wakil Gubernur Achmad Diran, ujarnya.

            “Untuk Gubernur dan Wakil Gubernur berserta seluruh jajaran, dampak (dari bebas buta aksara) itu sangat baik sekali. Baik secara psikologis, maupun secara politis,” ujarnya.

            Karena dengan tercapainya Kalteng bebas buta aksara, maka pemerintah Kalteng dinilai berhasil dalam mengembangkan Provinsi ini, terutama dalam mengembangkan sumber daya manusia (SDM), ujar Politisi Partai Demokrat itu. 

            Untuk itu, dia meminta agar Pemerintah Provinsi Kalteng mengecek kebenaran data jumlah masyarakat yang buta aksara menurut data BPS setempat yang hanya 1 persen itu, dengan dilakukan pembanding melalui by name, by address, dan by foto, ujarnya.

Karena dia menilai bahwa survey yang dilakukan oleh BPS itu hanya melalui sumpling atau acak, sehingga bisa saja jumlah 1 persen tersebut berbeda dengan kondisi di lapangan.

         Sementara Wakil Gubernur Kalteng Achmad Diran mengataka, berdasarkan dari data BPS setempat, bahwa data buta aksara di daerah ini cukup kecil yaitu hanya sekitar 1 persen saja, dan beruntung bahwa masyarakat Kalteng masih sedikit, ujarnya.

            Sedangkan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng Damber Liwan pada saat pertemuan tersebut belum dapat memastikan jumlah buta aksara di daerah itu, dengan alasan karena sebelumnya tidak ada ditanyakan anggota Komisi X DPR RI. Namun, data buta akasara tersebut akan dia sampaikan dalam waktu yang segera.

            Namun saat ini Pemprov Kalteng dengan menggandeng Universitas Palangka Raya akan menyusun berbagai startegi untuk percepatan penuntasan buta aksara di daerah ini, “pada 2015 Kalteng sudah harus bebas. Tentunya ada program-program konkrit yang harus segera dilakukan,” tegasnya.dkw

Gubernur Sedih, Padi Kalteng Lari Keprovinsi Lain

PALANGKA RAYA – Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang, dalam sambutannya pada pembukaan seminar menuju Kalteng Besuh berbasis komoditas unggulan Provinsi Kalteng, di Swiss-belhotel Danum, baru-baru ini mengaku sedih, bahwa produksi padi di daerah ini lari ke provini lain.

            Setiap tahun produksi padi di daerah ini selalu surplus, namun hasilnya dibawa ke provinsi lain, selanjutnya di produksi, di kemas dan menggunakan nama produk dari daerah tersebut, kemudian kembali di jual ke Kalteng dengan harga yang lebih mahal, ujarnya.

            Peroalan ini dinilai sudah berlangsung cukup lama, namun sampai saat ini dinilai belum mampu di tanggulangi. Sehingga dengan seminar menuju Kalteng Besuh berbasis komoditas unggulan Provinsi Kalteng tersebut diharapkan dapat menunjukan produk unggulan, sehingga dapat menjadi sebagai pedoman dalam melaksnakan kebijakan.

            Untuk itu dia berharap agar seminar menuju Kalteng Besuh berbasis komoditas unggulan Provinsi Kalteng ini menjadi pedoman, kompas, dan tintik terang untuk menuju terang yang lebih baik lagi.

Sehingga dia meminta agar BAPPEDA dan Dewan Riset Daerah untuk matangkan konsep itu agar menuju Kalteng besuh atau Kalteng kenyang, ujarnya.

            Lanjut Teras, Indonesia adalah negara agraris, negara maritim, dan Indonesia pernah swasembada pangan dan diakui oleh negara lain. Namun karena pengelolaanya dinilai tidak maksimal dan masih berpikir sektoral, sehingga alami kemunduran.

            Sementara yang menjadi tantanganya di Kalteng antaralain masih belum rampunya Rencana Tata Ruang Wilayah Provini (RTRWP). Dengan berbagai kendala yang ada, sehingga beberapa daerah lumbung padi di daerah ini memang masih surplus, namun jumlahnya alami penurunan dari sebelumnya. 

            Selain itu, dengan masih belum rampungnya RTRWP di daerah ini, maka banyak lahan itu yang diberikan untuk perkebunan dan pertambangan. Disisi lain keberadaan lahan pertanian sangat diperlukan.

Sehingga dia tidak ingin melihat lahan pertanian di daerah ini berkurang, “kalau itu samapai terjadi, maka saya akan menghentikan izin perkebunan besar. Karena itu (pemberian lahan untuk perkebunan dan pertambangan secara besar-besaran) akan mematikan dan tidak akan terjadi daulat pangan dan mandiri pangan,” tegasnya.

            Sebelumnya Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provini Kalteng Tute Lelo mengatakan, beberapa tahun terakhir produksi padi di daerah ini selalu surplus, namun diduga banyak yang lari ke provini tetangga dan berasnya kembali jual ke Kalteng. Untuk itu dia berharap dukungan dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan Perusahaan Daerah (Prusda).

            “Mohon dukungan dari kabupaten/kota untuk menyikapai ini dan saya berharap Prusdanya jalan untuk menampung padi dari petani-petani itu, kemudian digiling dan diproduksi di kabupaten/kota itu sendiri,” ujarnya.

            Pihaknya juga sudah meminta Bulog untuk menampung beras-beras petani yang ada di Kalteng ini dan saat ini sudah banyak yang ditampung. Namun karena surplus sekitar 169.000 ton lebih, sehingga belum semuanya bisa tertampung semua. “Sehingga ini yang kita minta dukungan dari kabupaten/kota, terutama dari Perusahaan Daerahnya untuk menyikapi ini” ujarnya.dkw