PALANGKA RAYA –
Anggota Komisi X DPR RI Nurul
Qomar, dalam kunjungan kerja Komisi X DPR RI dengan Pemerintah Provini Kalteng,
di aula Jayang Tingan, Senin (10/3), menantang
Pemerintah Provinsi Kalteng untuk mendeklarasikan bebas buta aksara atau tidak
bisa membaca di daerah itu.
Hal
itu ia sampaikan, bahwa berdasarkan data yang disampaikan oleh Badan Pusat
Statistik (BPS), bahwa jumlah buta aksara di Indonesia dinilai masih cukup
tinggi dan Provini Kalteng merupakan salah satu dari 10 provinsi yang masih
dinilai tinggi buta aksaranya.
Untuk
itu, deklarasi bebas buta aksara dinilai sangat diperlukan untuk mempercepat
agar daerah ini terbebas dari buta aksara. Bahkan dia berharap agar Kalteng
bebas buta aksara tersebut dapat tercapai sebelum berakhirnya masa kepemimpinan
Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang dan Wakil Gubernur Achmad Diran, ujarnya.
“Untuk
Gubernur dan Wakil Gubernur berserta seluruh jajaran, dampak (dari bebas buta
aksara) itu sangat baik sekali. Baik secara psikologis, maupun secara politis,”
ujarnya.
Karena
dengan tercapainya Kalteng bebas buta aksara, maka pemerintah Kalteng dinilai
berhasil dalam mengembangkan Provinsi ini, terutama dalam mengembangkan sumber
daya manusia (SDM), ujar Politisi Partai Demokrat itu.
Untuk
itu, dia meminta agar Pemerintah Provinsi Kalteng mengecek kebenaran data
jumlah masyarakat yang buta aksara menurut data BPS setempat yang hanya 1 persen
itu, dengan dilakukan pembanding melalui by name, by address, dan by foto,
ujarnya.
Karena
dia menilai bahwa survey yang dilakukan oleh BPS itu hanya melalui sumpling
atau acak, sehingga bisa saja jumlah 1 persen tersebut berbeda dengan kondisi
di lapangan.
Sementara Wakil Gubernur Kalteng Achmad Diran mengataka, berdasarkan dari data BPS
setempat, bahwa data buta aksara di daerah ini cukup kecil yaitu hanya sekitar
1 persen saja, dan beruntung bahwa masyarakat Kalteng masih sedikit, ujarnya.
Sedangkan
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng Damber Liwan pada saat pertemuan
tersebut belum dapat memastikan jumlah buta aksara di daerah itu, dengan alasan
karena sebelumnya tidak ada ditanyakan anggota Komisi X DPR RI. Namun, data
buta akasara tersebut akan dia sampaikan dalam waktu yang segera.
Namun
saat ini Pemprov Kalteng dengan menggandeng Universitas Palangka Raya akan menyusun
berbagai startegi untuk percepatan penuntasan buta aksara di daerah ini, “pada 2015
Kalteng sudah harus bebas. Tentunya ada program-program konkrit yang harus
segera dilakukan,” tegasnya.dkw
