Fungsi Pos Cek Poin Belum Optimal

Pengawasan lalu lintas ternak dari luar daerah ke Kalteng memegang peranan penting dalam mencegah penularan flu burung. Fungsi pos cek poin yang ada harus dipotimalkan.

PALANGKA RAYA – Untuk bisa terbebas dari serangan virus avian influenza (AI) atau flu burung, bukanlah perkara mudah. Terlebih, keberadaan pos cek poin yang ada di pintu masuk wilayah Kalteng dinilai masih kurang optimal. Sementara penularan virus jenis ini juga bisa melalui udara.

Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Provinsi Kalteng Candra Rahmawan, baru-baru ini, mengatakan, untuk menanggulangi penularan virus AI yang paling penting dan pokok adalah melakukan pengendalian lalu lintas ternak.

Sementara fungsi pos cek poin yang ada dinilai masih kurang optimal, sehingga perlu ditingkatkan. Petugasnya harus lebih rajin dan dapat merangkul para pihak yang terkait, seperti Dinas Perhubungan dan kepolisian setempat.

Candra mengaku pesimistis Kalteng mampu bebas AI pada 2015 mendatang. Sebab, masih ada kendala utama yakni penanganan lalu lintas ternak di Kalteng yang masih perlu ditingkatkan. Pos cek poin tersebut berada di perbatasan Kalteng-Kalsel di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Barito Timur.

Selain itu, di perbatasan Kalteng dan Kalbar di Kabupaten Sukamara dan Kotawaringin Barat yang dilakukan oleh Pemprov Kalbar.  Sementara untuk di bandara dan pelabuhan laut, pemeriksaan lalu lintas ternak dilakukan oleh petugas dari Balai Karantina.

Candra juga mengakui dalam mengawasi lalu-lintas ternak, masih kesulitan untuk mendeteksi ternak yang dibawa menggunakan tentengan.  Terkadang penumpang kapal yang mebawanya enggan diprikasa dan tidak memiliki surat-surat yang diperlukan untuk membawa ternak. Masih ada oknum masyarakat yang sembunyi-sembunyi membawa ternak dan lepas dari pemeriksaan petugas karantina.

Sedangkan untuk angkutan ternak dalam jumlah banyak, seperti ayam pedaging atau sapi menggunakan truk, dinilai cukup mudah dipantau. Petugas di pos cek poin hanya menanyakan surat keterangan sehat atas ternak tersebut oleh instansi yang berwenang dari daerah asal ternak.dkw

Budpar Kirim Duta Pawai Budaya

PALANGKA RAYA – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Kalteng akan mengikuti berbagai kegiatan promosi budaya dan pariwisata, termasuk mengirimkan duta untuk mengikuti Pawai Budaya Tingkat Nasional, di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, 20 April mendatang.

Pawai itu akan diikuti 50 orang penari dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia  (ISEI) Palangka Raya.  “Untuk mempersiapkannya, para penari tersebut akan diminta datang ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kalteng. Mereka diminta untuk menunjukkan kebolehannya dalam menari,” kata Kepala Disbudpar Provinsi Kalteng Saidina Aliansyah, baru-baru ini.

Penampilan penari itu, menurut Saidina, untuk menjajal kemampuan dan melihat sejauh mana kesiapan mereka. Dengan demikian, apabila ditemukan kekurangan atau terdapat hal yang perlu dibenahi, dapat segera diperbaiki. Saidina menekankan agar penampilan duta asal Kalteng bukan sekadar berpartisipasi, tetapi harus mampu menunjukkan sesuatu yang beda.

“Terlebih lagi, saat mereka berangkat untuk mengikuti kegiatan tingkat nasional tersebut, bukan hanya membawa nama pribadi, tetapi juga membawa nama daerah Provinsi Kalteng. Duta asal Kalteng ini harus bisa tampil beda sehingga menjadi hiburan dan tontonan yang menarik,” kata Saidina, memberi motivasi.

Sementara tarian yang akan dibawakan, antara lain, Tari Bawo dan Tari Mandau. Pada penyelenggaraan Pawai Budaya Tingkat Nasional 2012 lalu, Kalteng berhasil meraih peringkat 8. Untuk itu, pada tahun ini diharapkan paling tidak mampu mempertahankan prestasi sebelumnya.dkw

Baru 84 Perusahaan Clear and Clean

Dari 294 unit perizinan perkebunan kelapa sawit di wilayah Kalteng, belum sepenuhnya dinyatakan clear and clean setelah dilakukan verifikasi. Berdasarkan data Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Kalteng, baru 84 unit perusahaan yang perizinannya clear and clean dengan luasan 900.000 hektare lebih.

PALANGKA RAYA –  Data sampai dengan 31 Desember 2011, jumlah perkebunan besar kelapa sawit di Kalteng yang mencapai 294 unit, dengan pemanfaatan lahan seluas 1.140.281,620 hektare dan pencadangan atau belum dilakukan pembukaan lahan seluas 2.560.497,895 hektare.

“Jumlah pemilik izin perkebunan kelapa sawit di Kalteng ini yang sudah memiliki izin pelepasan kawasan hutan (IPKH) sebanyak 84 unit. Ini yang menurut kita sudah clear and clean, karena sudah memiliki IPKH dan hak guna usaha (HGU),” ujar Kepala Disbun Provinsi Kalteng Rawing Rambang, kepada sejumlah wartawan di Palangka Raya, baru-baru ini.

Selain 84 perusahaan tersebut, lanjut Rawing, masih dalam proses mengurus berbagai perizinan tersebut, karena mereka sudah terlanjur melakukan penanaman sawit di lahannya.  Sesuai Perda Kalteng No.8/2003 tentang RTRWP Kalteng, kawasan penggembangan produksi (KPP) dan kawasan pemukiman dan penggunaan lainnya (KPPL) tidak perlu pelepasan.

Namun berbeda dengan Peraturan Menteri Kehutanan yang justru menyebut kawasan tersebut adalah hutan yang perlu mendapatkan izin pelepasan dari Menteri Kehutanan. Karena itu, untuk memenuhi kebun plasma sebesar 20 persen dari luas izin yang diusahakan, pihak perkebunan terutama di wilayah barat Kalteng masih terkendala lahan dan masih dikoordinasikan dengan pemerintah daerah setempat.

Dicontohkannya di Kabupaten Kotawaringin Barat. Lahan untuk pelaksanaan kebun plsma terbatas, sehingga pihak perkebunan mencari lahan dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat.  Terlebih kalau lahan itu masuk dalam kawasan hutan yang harus ada pelepasan kawasannya. Hingga kini, jumlah kebun plasma se-Kalteng baru sekitar 11 persen atau 120.000 hektare.dkw

Wapres Akan Tinjau Jembatan Tumbang Nusa

PALANGKA RAYA - Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Provinsi Kalteng Leonard S Ampung mengatakan, Wakil Presiden Boediono akan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalteng. Kunjungan yang disertai sejumlah menteri itu direncanakan 19 April atau 20 April mendatang dan meninjau pula jembatan layang di Desa Tumbang Nusa, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau.

“19 atau 20 April, Wakil Presiden beserta beberapa menteri terkait seperti Menko Perekonomian akan meninjau jembatan layang Tumbang Nusa. Mengingat itu salah satu proyek yang didanai dari APBN yang terbesar sekarang dan ini menyangkut urat nadi perekonomian antara Kalteng-Kalsel,” kata Leonard di Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (9/4).

Selain di Palangka Raya, rombongan Wapres direncanakan juga akan berkunjung ke Kabupaten Katingan, Kotawaringin Timur, Seruyan.

Dalam perkembangannya, pengerjaan jembatan Tumbang Nusa akan dipercepat sehingga dapat mencapai tahap penyelesaian (finishing) pada April atau Mei mendatang. Upaya percepatan infrastruktur seperti jembatan, kata Leonard, tidak dapat dilakukan sembarangan, namun harus benar-benar memerhatikan kualitas pekerjaan.

“Percepatan dengan memerhatikan kualitas merupakan standar operasional prosedur kami. Dimulai dari saya selaku kepala dinas untuk kemudian menerapkan SOP tersebut kepada para staf, pengawas teknis, termasuk kepada PPTK dan PPK,” ujarnya.

Percepatan dan ketepatan kualitas infrastruktur harus berjalan beriringan, sehingga apabila nanti ditemukan kerusakan atau kesalahan, maka dapat diperbaiki dan dipertanggungjawabkan lewat masa pemeliharaan, sesuai dengan yang tertera dalam kontrak bersama rekanan Dinas PU. Apalagi, jangka waktu pemeliharaan saat ini terhitung cukup panjang, sehingga kualitas jembatan yang akan dilewati dapat dipertanggungjawabkan sesuai fungsinya.

Leonard menjelaskan pelaksanaan proyek-proyek tahun jamak (multi years) yang telah mencapai tahap akhir. Ada 16 paket pekerjaan proyek tersebut di batas Kabupaten Barito Selatan dan Kapuas tepatnya di daerah Kalahien. Selain itu, wilayah Kotawaringin Barat di Lamandau dan di Kotawaringin Timur arah Bagendang.

Sementara itu, rencana pembangunan jalan trans Kalimantan poros selatan mengejar kondisi mantap sebesar 94 persen yang telah menjadi acuan kinerja dari Kementrian PU. Sedangkan poros tengah mengejar status fungsional dengan awalan untuk menjaga ruang terlebih dahulu.

Artinya,  jalan yang dibuka memiliki lebar yang memadai walaupun belum harus dilapisi aspal, karena proyek pembangunan poros tengah tersebut masih panjang. “Kita berharap jalur tersebut bisa dilewati dalam berbagai kondisi cuaca walaupun masih agregat, termasuk menangani dan meninggikan titik-titik jalan yang sering terkena banjir,” tukasnya. dkw/bwn

Gubernur: Sukseskan Sensus Pertanian 2013

PALANGKA RAYA – Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang mengharapkan agar semua pihak yang bergerak di sektor pertanian dapat mendukung dan menyukseskan pelaksanaan Sensus Pertanian (St) 2013, yang berlangsung 1-31 Maret 2013. Kepala dinas atau bidang yang menangani pertanian dan semua pihak yang terkait, wajib membantu pelaksanaan St dan diharapkan agar melibatkan semua pihak dan petugas yang ada di lapangan.

Harapan itu disampaikan Gubernur dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Wakil Gubernur Kalteng Achmad Diran saat pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian (Musrembangtan) Tingkat Provinsi Kalteng, di Hotel Luwansa, baru-baru ini.  Ke depan, ia berjanji akan mengecek kinerja para kepala dinas yang terkait, mengingat pertanian dalam arti luas ini mencakup kelautan dan perikanan, perkebunan, pertanian dan peternakan, dan kehutanan.

Dengan dilaksanakannya St 2013, lanjut Gubernur, sehingga pada awal Juni 2013 mendatang, pihaknya minimal sudah mendapatkan angka sementara dari luasan lahan pertanian di Kalteng. Data tersebut akan dijadikan sebagai dasar atau acuan dalam melaksanakan dan menentukan berbagai kebijakan atau program ke depan.

Termasuk untuk penyediaan pupuk subsidi, mengingat di beberapa daerah dilakukan perluasan lahan pertanian, namun tidak diimbangi dengan penambahan subsidi pupuk. Untuk itu, ia berharap agar hal tersebut juga dapat menjadi perhatian instansi terkait.

“Saya menyambut baik dengan adanya demo mesin pemotong padi beberapa waktu lalu. Pasalnya, 1 mesin tersebut sebanding dengan kerja sekitar 50 orang,” katanya.

Meski harga mesin tersebut cukup mahal, sekitar Rp25 juta per unit, namun keberadaannya dirasa perlu dalam mendukung pembangunan sektor pertanian di Kalteng. Gubernur berharap agar di daerah sentra pertanian dapat memiliki setidaknya 10 unit mesin pemotong atau perontok padi ini, sehingga kerja petani semakin ringan atau terbantu.

Selain itu, dalam meningkatkan sektor pertanian di Kalteng, tidak kalah petingnya yaitu mengenai keberadaan pengairannya. Gubernur juga berharap agar pemerintah kabupaten/kota dan provinsi dapat membangun pengairan atau irigasi di daerahnya sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Selain beberapa hal tersebut, yang juga perlu mendapatkan perhatian adalah keberadaan pupuk, terutama di daerah-daerah yang ada perluasan lahan pertaniannya, obat-obatan, dan juga gudang pupuk. Untuk penyiapan beberapa hal tersebut, juga bisa minta bantuan kepada pihak ketiga (perusahaan) melalui program corporate social responsibility (CSR) dan APBD. “Ini boleh dilakukan demi ketahanan pangan, karena pangan adalah nomor satu,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, ia menyanyangkan harus didatangkannya beberapa komoditi dari luar daerah, bahkan dari luar negeri. Padahal, komoditi tersebut dapat dikembangkan di Kalteng maupun daerah lainnya di Indonesia. “Saya mengajak semua pihak agar bersama-sama meningkatkan dan menjaga pembangunan sektor pertanian di Kalteng, termasuk menjaga ketersediaan daging sapi yang juga dikembangkan di Kalteng,” ujarnya. dkw