Dishubkominfo Gelar Pemilihan Penguji Kendaraan Bermotor

* Hatta: Keselamatan LLAJ Jadi Prioritas

PALANGKA RAYA – Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Provinsi Kalteng menggelar kegiatan Pemilihan Penguji Kendaraan Bermotor Teladan Tingkat Provinsi Kalteng 2013, di Hotel Luwansa, Palangka Raya, Kamis (5/9).

Ketua Panitia yang juga Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Dishubkominfo Provinsi Kalteng Lodewik dalam laporannya mengatakan, kegiatan itu rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Pemilihan Penguji Teladan Tingkat Provinsi Kalteng mencakup 4 kategori penguji, yakni penguji tingkat pemula, penguji tingkat pelaksana, penguji tingkat pelaksana lanjutnan, dan penguji penyelia.

Peserta pemilihan Penguji Teladan Tingkat Provinsi Kalteng ini berasal dari kabupaten/kota dan untuk tahun ini kabupaten yang mengirimkan wakilnya mengikuti kegiatan itu sebanyak 20 orang dari 10 kabupaten/kota.

“Bagi para pemenang untuk masing-masing kategori, berhak menjadi wakil Kalteng mengikuti Pemilihan Penguji Teladan Tingkat Nasional, 11-14 September mendatang, di Jakarta,” katanya.

Kepala Dishubkominfo Provinsi Kalteng M Hatta dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Kepala Bidang Sungai, Danau, dan Penyeberangan (SDP) Dishubkominfo Provinsi Sehel, menyadari pelaksanaan pelayanan jasa tranportasi banyak menghadapi kendala, baik dari segi sarana maupun prasarana. Semisal, banyak armada angkutan umum yang beroperasi telah berusia tua, sehingga secara teknis tidak layak dan berisiko terjadinya kecelakaan.

“Terlepas dari permasalahan tersebut, hendaknya pelayanan publik dan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) tetap menjadi prioritas tugas-tugas transportasi darat,” kata Hatta.

Bahkan, dengan terbitnya UU No.22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diharapkan dapat menjadi titik tolak untuk memacu pelayanan kepada masyarakat yang semakin baik. Sehingga, perlu adanya komitmen untuk merealisasikan hal tersebut.

Dijelaskannya, tujuan pemilihan penguji kendaraan bermotor ini, antara lain, untuk mengetahui kemampuan dan pengetahuan penguji kendaraan bermotor yang akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Mendorong para penguji kendaraan bermotor meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam melaksanakan tugas sebagai penguji kendaraan bermotor. Juga untuk memberikan motivasi kepada penguji kendaraan bermotor agar sadar akan kompetensi dan menjunjung tinggi etika profesi dalam menjalankan tugas melayani masyarakat.

“Dengan berlakuknya UU No.22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diamanatkan bahwa pengujian berkala kendaraan bermotor merupakan pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor dan ada pula pengesahan hasil uji,” tegasnya.

Dengan telah diberlakukanya jabatan fungsional penguji kendaraan bermotor, maka kedepan penguji harus berkerja secara mandiri dan profesional sesuai dengan kompetensinya dan harus menjunjung tinggi etika profesi sebagai penguji kendaraan bermotor. “Sementara kompetensi merupakan kecakapan yang diperoleh dari pendidikan dan latihan,” tambahnya.

Sehingga berdasarkan kecakapan penguji tersebut disertifikasi dan diberikan kewenangan oleh negara yang harus dipertanggungjawabkan, karena menyangkut keselamatan, kelestarian lingkungan hidup, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepala Bidang Transportasi Jalan Dishubkominfo Provinsi Kalteng Mikelson Damek, menambahkan, melalui kegiatan ini menjadi pemacu para peserta untuk dapat lebih meningkatkan kemampuan dan kompetensi para penguji kendaraan bermotor, khususnya di Provinsi Kalteng.dkw

BPBD Provinsi Salurkan Bantuan Banjir Kotim

Untuk membantu meringankan beban warga yang menjadi korban bencana banjir di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Pemprov Kalteng melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi menyalurkan sejumlah bantuan.

PALANGKA RAYA – Bantuan untuk warga korban banjir di Kabupaten Kotim mulai dikirim dari Kota Palangka Raya, Senin (9/9). Tim dari BPBD Provinsi Kalteng bergerak ke Sampit, Kabupaten Kotim membawa sejumlah bantuan berupa kebutuhan sandang dan pangan.

Kepala Badan BPBD Provinsi Kalteng Mugeni, kepada sejumlah wartawan, di lingkungan Kantor Gubernur Kalteng, kemarin, mengharapkan bantuan itu meringankan beban para korban. Meski demikian, ia mengaku tidak tahu persis jumlah bantuan yang di antaranya berupa mi instan, minyak goreng, susu, dan teh tersebut.

Bantuan itu akan disalurkan melalui BPBD Kabupaten Kotim dan selanjutnya diberikan kepada para korban di lokasi banjir di Kecamatan Antang Kalang, Telaga Antang, dan Bukit Santuai. “Untuk menjangkau lokasi banjir memang cukup sulit, mengingat beberapa ruas jalan menuju lokasi tersebut tergenang banjir. Sementara kalau melalui jalur air, arus sungai sangat deras,” terangnya.

Hingga kini, kata Mugeni, belum ada permitaan bantuan personel untuk membantu evakuasi korban banjir. Pihak BPBD Provinsi menyatakan siap membantu meski dipandang dari luasnya wilayah banjir, kemungkinan jumlah personel dan peralatan yang ada tidak akan memadai.

Sementara dari laporan yang diterima pihaknya, banjir di Kecamatan Antang Kalang, Telaga Antang, dan Bukit Santuai tidak sampai menelan korban jiwa. Namun begitu, akibat banjir menjadikan ratusan warga terpaksa mengungsi ke tempat keluarga terdekat atau ke daerah yang lebih tinggi untuk menghindari genangan air yang mencapai 2 meter.

Berdasarkan data BPBD Provinsi Kalteng yang diterima Senin (9/9), pukul 11.00 WIB, ratusan rumah warga di Kecamatan Antang Kalang, Telaga Antang, dan Bukit Santuai, terendam banjir. Masing-masing Desa Tumbang Tilap sebanyak 34 kepala keluarga (KK), Desa Tumbang Kaminting 36 KK, Desa Tanah Haluan 42 KK, Desa Tumbang Panyahuan 82 KK, dan Desa Tumbang Sapia 23 KK.

Kemudian di Desa Tumbang Getas 36 KK, Desa Tewei Hara 54 KK, Desa Tumbang Payang 76 KK, Desa Tumbang Kania 14 KK, Desa Tumbang  Batu 33 KK, Desa Tumbang Torung 44 KK, Desa Lunuk Bagantung 26 KK, Desa Tumbang Tawan 19 KK, Desa Tumbang Saluang 19 KK.

Di Desa Tumbang Sangai 253 KK, Desa Rantau Katang 160 KK, dan Desa Tumbang Mangkup 50 KK, Desa Buntut Nusa 20 KK, Desa Tumbang Gagu 35 KK, Desa Tumbang Hejan 62 KK, Desa Tumbang Ramei 18 KK, Desa Sungai Puring 73 KK, Desa Kuluk Telawang 76 Kk, Desa Tumbang Manya 75 KK, Desa Sungai Hanya 70 KK, Desa Tumbang Sepayang 98 KK, dan Desa Tumbang Kalang sebanyak 207 KK.dkw

Petani Kalteng Butuh Pasar yang Memadai

Tidak stabilnya ketersediaan beberapa komoditi pertanian di Kalteng, selain terkendala dengan iklim yang tidak bisa diprediksi, juga disebabkan tidak tersedianya pasar memadai untuk menampung hasil panen petani.

PALANGKA RAYA – Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Provinsi Kalteng Tute Lelo, mengatakan, pada prinsipnya kalau pasar dari komoditi tersebut bagus dan harganya tidak merugikan petani, maka petani pasti mau mengembangkannya.

“Sekarang yang menjadi permasalahan adalah dari segi pasarnya yang mau menampung dan membeli hasil panen petani,” ujar Tute saat ditemui wartawan di ruang kerjannya, Rabu (4/9).

Menurut Tute, kondisi di Indonesia berbeda dengan negara luar, seperti Vietnam yang sarana dan prasarana produksi, menampung dan menjual hasil pertanian dilakukan oleh pemerintah. “Petani di luar negeri  mendapat kepastian untung 30 persen dan itu pasti, tidak mau tahu harganya naik atau turun,” ujarnya.

Dengan seperti itu, maka petani semangat mengembangkan berbagai komoditi karena pasti ada pembeli dan tidak perlu memikirkan pemasarannya. Mereka hanya menanam dan memeliharanya. “Coba kalau Indonesia seperti itu, petani pasti bersemangat,” lanjutnya.

Karena tidak ada kejelasan pasar, petani di Indonesia menjadi malas untuk mengembangkan beberapa komoditi sehingga pada saat-saat tertentu bisa mengalami kekurangan pasokan. Seperti bawang, kedelai, daging, dan beberapa komoditi lainnya yang terpaksa harus didatangkan dari luar negeri.

Hal itu juga terjadi di Kalteng. Tute menyebutkan ketersediaan lahan potensial untuk dikembangkan di Kalteng. Bahkan, pada 2010 lalu, panen kedelai di wilayah itu mengalami over produksi, namun karena tidak ada yang membelinya, menjadikan petani enggan untuk mengembangkannya dalam jumlah besar.

Untuk itu, Distanak Provinsi dan kabupaten/kota cukup sulit memprogramkan pengembangan tanaman kedelai tersebut dalam jumlah besar. Di sisi lain, kekurangan kedelai ini hanya terjadi pada saat tertentu. “Kami harapkan ada dukungan dari pihak pengusaha agar dapat merangkul para petani yang ada dengan menampung dan membeli hasil pertanian mereka,” katanya.

Tute juga mengatakan, jumlah produksi kedelai di Kalteng sekitar 2.783 ton per tahun dan produksi tersebut dinilai masih kurang, sehingga sebagian harus didatangkan dari luar daerah. Setiap tahun, pihaknya memprogramkan  pembudidayaan kedelai agar mampu memenuhi kebutuhan lokal.dkw

2014, Pemprov Bantu 20 Orang Tenaga Kebersihan

Untuk mengoptimalkan pengelolaan Terminal Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) WA Gara, Palangka Raya, pada 2014 mendatang Pemprov Kalteng akan membantu menyediakan tenaga kebersihan. Sebanyak 20 orang akan ditempatkan di terminal terbesar di Kalteng itu, untuk menjaga kebersihan di terminal tersebut.

PALANGKA RAYA  – Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Provinsi Kalteng M Hatta, baru-baru ini, mengatakan, penyediaan tenaga kebersihan itu sesuai dengan permintaan Walikota Palangka Raya melalui suratnya. Surat itu menyatakan Pemko telah mewajibkan perusahaan bus menurunkan dan menaikan penumpangnya di terminal tersebut.

Seiring dengan pemberlakuan ketentuan itu, sambil dilakukan berbagai pembenahan terhadap terminal, tahun depan Pemprov membantu dari segi kebersihannya. “Akan kita bantu dengan mengusulkan seperti (petugas kebersihan) yang di bandara,” ujarnya.

Hatta menyebut pihaknya sudah berkoordinasi dengan Walikota Palangka Raya, sehingga penempatan tenaga kebersihan itu akan dibagi sesuai dengan daerah mana yang ditangani. Dengan demikian, keberadaan terminal dapat terkelola dengan baik sehingga penumpang maupun pengunjung  merasa nyaman.

Ia mengatakan, penyediaan tenaga kebersihan itu juga sesuai dengan keinginan Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang, mengingat kebersihan di terminal yang belum terkelola. Sampah-sampah masih berserakan sehinga mengganggu kenyamanan dan keindahan. “Petugas kebersihan nantinya akan dibagi 10 orang bertugas pada pagi hari dan 10 orang lainnya sore,” ujarnya.dkw

Kontribusi Perusahaan Dipertanyakan

PALANGKA RAYA – Kontribusi perusahaan untuk membantu penanganan ruas jalan Sampit-Bagendang di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), dinilai belum jelas dan patut dipertanyakan. Padahal sebelumnya Pemprov Kalteng, Pemkab Kotawaringin Timur (Kotim), Pemkab Seruyan, dan pihak perusahaan sepakat melakukan penanganan ruas jalan tersebut.

Meski pemerintah telah melakukan penanganan jalan sesuai dengan butir kesepakatan yang ditandatangani sebelumnya, namun kontribusi perusahaan masih nihil. “Boleh saya katakan, kontribusi pihak perusahaan belum jelas,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Provinsi Kalteng Leonard S Ampung, kepada wartawan di ruang kerjannya, Selasa (2/9).

Kendati demikian Leonard tidak menyebut pihak perusahaan tersebut ingkar janji, namun sampai saat ini mereka belum berkontribusi terhadap penanganan ruas jalan Sampit-Bagendang tersebut. Karena, sesuai dengan jadwal, seharusnya pengerjaan jalan tersebut sudah berjalan pada September ini.

Sementara untuk penanganan ruas jalan Sampit-Bagendang, khususnya yang menggunakan dana APBD Provinsi Kalteng, beberapa waktu lalu sudah dilakukan persiapan hingga November nanti. Leonard memastikan persiapan di lapangan termasuk dananya tidak ada masalah.

Demikian pula yang berasal dari APBD Kabupaten Kotim dan Seruyan juga sudah siap dan saat ini dalam proses lelang. “Kalau dari pemerintah prosesnya sudah jalan, tinggal pihak ketiga (perusahaan). Mungkin karena masalah koordinasi dan komunikasi yang perlu dipertajam lagi,” tegasnya.

Dari sejumlah perusahaan pengguna ruas jalan Sampit-Bagendang, beberapa di antaranya ada yang belum menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding-MoU), penanganan ruas jalan tersebut. “Data perusahaan tersebut masuk ke PT Pelindo dan Biro Ekonomi, sehingga kami belum mendapatkan nama-nama perusahaannya,” ujar Leonard.

Namun begitu, lanjutnya, pihak perusahaan itu sudah dipanggil oleh pemerintah daerah setempat dan tengah dilakukan koordinasi dengan pimpinan tertinggi mereka. Ia menyayangkan apabila perusahaan tidak berkontribusi, sedangkan angkutan produksinya menjadi salah satu penyebab rusaknya jalan Sampit-Bagendang.

Diberitakan sebelumnya, segmen jalan Sampit-Bagendang merupakan bagian dari ruas jalan Sampit-Samuda dengan panjang 35,42km dengan status jalan provinsi dan fungsinya sebagai jalan kolektor. Ruas ini sangat penting dan strategis karena menghubungkan wilayah perkebunan yang umumnya kelapa sawit dengan outlet di Pelabuhan CPO Bagendang.

Untuk penanganannya, Pemprov Kalteng mengalokasikan dalam APBD Provinsi tahun anggaran 2013, 2014, dan 2015. Sedangkan Kabupaten Kotim dan Pemkab Seruyan sudah ada kesepakatan dianggarkan dalam APBD Perubahan 2013, APBD 2014, dan APBD 2015. Sementara untuk jangka waktu pendanaan pihak keempat (perusahaan) disepakati selama 2 tahun anggaran, yakni 2013-2014.dkw

KESEPAKATAN PENANGANAN JALAN SAMPIT-BEGENDANG

1. Pemprov Kalteng membangun rigid pavement sepanjang 2,9km, aspal 3,4km dan bangunan struktur bawah dengan biaya Rp41,5 miliar lebih.
2. Pemkab Kotim membangun jalan dengan rigid pavement dan aspal sepanjang 1,002km dengan biaya Rp8,3 miliar lebih.
3. Pemkab Seruyan membangun rigid pavement dan aspal sepanjang 544m dengan anggaran Rp4,1 miliar lebih.
4. Pengusaha yang tergabung dalam konsorsium, dipimpin PT Pelindo III membangun rigid pavement sepanjang 3,931km dengan biaya Rp29,1 miliar.