Memprihatinkan, Museum Balanga akan Dibenahi

PALANGKA RAYA – Beberapa gedung dan bangunan di lingkungan UPT Museum Belanga dinilai masih memprihatinkan. Sehingga, Pemerintah Kalteng melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provini Kalteng akan membenahi tempat tersebut, agar museum tersebut menjadi salah satu destinasi wisata di dalam kota.

            Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalteng Yuel Tanggara, saat ditemui aula Jayang Tingang, komplek Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (30/1), kepada wartawan mengatakan, UPT Musemu Belanga akan terus dibenahi, terutama sarana parasaran, fisik bangun, dan lingkungannya.

            Ini harus dilakukan, mengingat Museum Belanga ini sebagai tempat untuk menyimpan peradaban mayarakat Kalteng. Dan pada 2011-2012 yang lalu, pihaknya mendapatkan dukungan dana untuk revitalisasi salah satu gedung pameran dilingkungan UPT Museum Belanga.

            Sehingga, keberadaan benda pusaka atau koleksi di museum tersebut, khusunya untuk di gedung pameran 1 sudah terawan dengan baik. Namun koleksi yang ada tersebut untuk sementara ini tidak dapat di pamerkan semuanya, karena terbatas dengan kondisi sarana dan parasarana bangunan yang masih memprihatinkan.

            Namun sesuai dengan peritah Gubernur, ujar Yuel, tempat tersebut segera di benahi. Sehingga, pihaknya akan berusaha agar gedung pameran yang ke-2 dapat dibenahi agar dapat dimanfaatkan dan diharapkan agar tahun ini pembenahan tersebut sudah dapat selesai.   

            Karena, sesuai harapan Gubernur Kalteng, maka UPT Musemu Belanga ini akan dibenahi terus, sehingga diharapkan museum tersebut dapat menjadi salah satu destinasi wisata yang berada di dalam Kota Palangka Raya, ujarnya.

            Untuk mewujudkan itu, maka pihaknya juga menjalin kerja sama dengan instansi terkait, antaralain dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dalam upaya membangun Museum Belanga tersebut.

            Dan baru-baru ini pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalteng dan pada 2014 ini, pihaknya mendapatkan dukungan dari Dinas tersebut melalui kegiatan revitalisasi kawasan budaya dengan perbaikan jalan lingkungan termasuk drainasenya dan juga pintu masuk atau gapura.

            Selain itu, pihaknya dari Dinas Kebudayaan dan pariwisata juga akan menganggarkan untuk pembangunan kantor UPT Musemu Belanga tersebut, karena kantor yang ada saat ini dinilai sangat memperihatinkan.

            Sedangkan untuk menjaga keamanan barang koleksi di Musemu Belanga tersebut, khusunya untuk langkah preventif sementara, ujar Yuel, maka pihaknya telah menempatkan beberapa petugas keamanan di tempat itu, yang memang rutin dan tinggal di sekitar itu, ujarnya.dkw

Penambang Liar Masih Marak Terjadi

PALANGKA RAYA – Meski penertipan terhadap penambangan liar di daerah ini sudah sering dilakukan, namun aktifitas penambangan liar (Peti) dinilai masih cukup marak terjadi di beberapa daerah dan aliran sungai (DAS) di daerah ini. 

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Provinsi Kalteng Syahril Tarigan, saat ditemui di lingkungan kantor DPRD, baru-baru ini, kepada wartawan mengatakan, beberapa DAS yang terdapat penambang liar antaralain, sungai Rungan, Kahayan, Katingan, dan sungai Barito.

Selain di sungai, ujar Syahril, penambangan liar juga dilakukan di darat dan hal tersebut terjadi di beberapa daerah seperti di daerah Kabupaten Gunung Mas dan Pulang Piasu.

Untuk itu dalam berbagai kegiatan dan kesempatan pihaknya selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan intansi terkait untuk melakukan penertipan terhadap para pelaku penambang liar di daerahnya masing-masing.

            Sementara dari Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Provinsi Kalteng pada tahun ini akan melakukan kampanye-kampanye anti penambangan liar “kita dari segi itunya (kampanye), sementara untuk eksenya adalah kabupaten/kota,” ungkapnya.

            Sebelumnya Syahril mengatakan, untuk menekan aktifitas penambang liar ini antaralain dilakukan dengan penetapan wilayah pertambangan rakyat (WPR) dan saat ini sudah semua daerah mengusulkan WPR.

Meski memang ada beberapa yang masih bermasalah, antaralain di daerah Kotawaringin Timur (Kotim) mengingat mereka mengusulkan WPR di Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Untuk itu ia menyarankan agar WUP nya diusulkan untuk dirubah menjadi WPR, karena dalam menetapkan WPR, WUP, dan Wilayah Pencadangan Nasional (WPN), tidak boleh terjadi tumpang tindih.

“Selain itu, rata-rata WPR yang diusulkan kabupaten/kota tersebut masuk dalam kawasan hutan, sehingga harus meminta izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) dari Menhut,” terangnya.

Sementara Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang menegaskan WPR di Kalteng hingga saat ini masih terkendala IPPKH dari Menteri Kehutanan (Menhut).

“WPR ini menjadi suatu problem tersendiri, saya sudah membuat kebijakan untuk di Pujon dan Timpah, samun sampai sekarang belum ada izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan. Padahal itu hanya sekitar 75 Ha lahan yang akan ditambang oleh masyarakat,” ungkapnya.

Sehingga dalam menentukan WPR masih terkendala dengan masalah izin pinjam pakai dari Pemerintah Pusat dan itulah menjadi PR, mudah-mudahan pemerintahan yang akan datang memikirkan hal-hal yang kecil seperti itu.

“Ini hal kecil, tetapi dampaknya bagi masyarakat luar biasa. Kemarin saya dapat laporan bahwa rute kapal susur sungai di sungai Rungan, bahwa penambang liar hampir menutupi sungai itu, ini yang saya sedih,” ungkapnya.

Untuk itu ia meminta kepada Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Provinsi Kalteng untuk segera memperingatkan Pemerintah Kota Palangka Raya untuk menindak tegas penambang liar tersebut dan mencari solusinya agar jangan sampai merusakan dan menggangu lingkungan, ujarnya.dkw

Baru 62 Persen Masyarakat Kalteng yang Nikmati Listrik

PALANGKA RAYA – Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Provinsi Kalteng Syahril Tarigan, saat ditemui di lingkungan kantor BAPPEDA Kalteng, baru-baru ini, kepada wartawan mengatakan, sampai saat ini baru sekitar 62 persen masyarakat Kalteng yang menikmati listri.

Sehingga masih ada sekitar 38 persen yang sampai saat ini masih belum menikmati listrik dan yang terbesar terdapat di daerah barat Kalteng, seperti Kabupaten Lamandau dan sekitarnnya. Sementara untuk bagian timur, sebagian besar sudah berlistrik, ujarnya.

Sementara untuk memacu pembangunan sektor kelistrikan di daerah ini, ujar Syahril, antaralain memalui program Kalteng tarang atau Kalteng terang yang nanti akan di launching oleh Pemerintah Provini Kalteng.

Diungkapkannya, pembangunan sektor kelistrikan di daerah ini terus dipacu dan saat ini sudah dibangun transmisi dari Palangka Raya-Katingan-Kotawaringin Timur-Kotawaringi Barat, karena dari Banjar Masin-Palangka Raya sudah terhubung.

Selain itu, juga dibangun transmisi dari Kabupaten Barito Utara-Barito Selatan-Gunung Mas-Murung Raya “jadi kalau dari transmisi sudah terhubung semua. Namun pembangunan kelistrikan ini dilakukan secara berkesinambungan, dari pembanguan pembangkit, transmisi, dan distribusi,” ujarnya.

Sementara untuk pembangunan pembangkit listrik, saat ini sedang dibangun beberapa pembangkit, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kabupaten Pulang Pisau dengan kapasitas 2x60 mw dan juga Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) di Bangkanai Kabupaten Barito Utara dengan kapasitas 2x30 mw.

Sehingga kalau kedua pembangkit listrik ini sudah selesai, maka Kalteng akan mendapatkan tambahan daya sekitar 260 mw dan itu akan dialirkan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) kedaerah-daerah yang masih kekurangan listrik.

Sehingga tidak kalah pentingnya adalah permbangunan jaringan sitem distribusi atau jaringan tegangan menengah (JTM) sampai ke Kecamatan dan Desa. Sementara pembangunan JTM ini biasanya mengikuti jalan, karena kalau tidak mengikuti jalan, maka biaya perawatannya akan sangat besar, ujarnya.

Sebelumnya Syahril mengatakan, selain pembangunan pembangkit di Pulang Pisau dan Barito utara, Pemerintah juga akan membangun PLTU di Samit dengan kapasitas 2x25 MW, pembangunan PLTU di Kabupaten Katingan dengan kapasitas 2x100 Mw “sekarang masih dalam proses lelang,” ujarnya.

Sehingga, kalau semua pembangunan pembangkil listrik tersebut sudah selesai, maka semua kebutuhan kelistrikan di Kalteng ini dinilai sudah mampu terpenuhi semuannya.

“Hanya saja, yang menjadi persoalannya adalah distribusinya, karena kalau dari transmisi untuk saluran udara tegangan tinggi (SUTT) nya sedang dibangun. Namun untuk JTM untuk menjangkau seluruh kabupaten, kecamatan, dan ke desa-desa masih perlu kerja keras,” ungkapnya.dkw

Masyarakaat Diimbau Jangan Menjual Lahannya

PALANGKA RAYA – Pemerintah Provini Kalteng telah dan akan melakukan berbagai upaya untuk terus meningkatkan sektor perkebunan di daerah ini dan masyarakat diimbau agar tetap terus berkebun dan jangan sampai menjual lahannya.

Kepala Dinas Perkebunan Provini Kalteng Rawing Rambang saat ditemui di ruang kerjanya, belum lama ini kepada wartawan mengatakan, “khusunya masyarakat jangan menjual lahan, berkebun saja. Lahanya, kalau perlu untuk kemitraan atau plasma saja, jangan dijual, kerna itu masa depan kita,” tegasnya.

Kalau perlu bantuan bibit dan obat-obatan, masyarakat diminta untuk berkoordinasi dengan Dinas Perkebunan setempat atau ke Dinas Perkebunan Provinsi “kita siap membantu mencari solusi. Jadi Himbauan kita, agar masyarakat jangan menjual lahannya,” lanjut Rawing.

Karena pada 2014 ini, program prioritas Dinas Perkebunan Provinsi Kalteng adalah melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan dan dicanangkan oleh Gubernur, antaralain Program Gerakan Bersama Memanfaatkan Lahan Tidur (Geber-MLT), Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L), dan Kalteng Besuh atau Kalteng kenyang.

Sementara untuk mendukung program Kalteng besuh atau Kalteng kenyang maka pihaknya sudah memprogramkan untuk melakukan pendampingan terhadap petani dan menyiapkan sarana prasarana untuk membuat minyak kelapa dan pembuatan gula aren.

Sementara program pendapingan tersebut untuk sementara hanya dilakukan di tiga kabupaten saja yaitu di Kabupaten Pulang Pisau, Kapuas, dan Kotawaringin Timur, ujarnya.

Dengan demikian, maka diharapkan agar kebutuhan minyak goreng di Kalteng ini kedepan dapat dipenuhi dari daerah sendiri yaitu dari minyak kelapa yang dioleh oleh para petani kelapa yang ada di daerah ini, ujarnya.

Sementara untuk program Geber-MLT akan diarahkan pada lahan-lahan yang belum dimanfaatkan dan pada 2014 ini akan dilaksanakan di lahan seluas 500 Ha yang tersebar di kabupaten/kota, dengan memberikan bibit karet, pupuk, dan obat-obatan, ujarnya.

“Tahun ini kita akan lebih fokus dibandingkan pada 2013. Kalau 2013 kita bantu bibit, sakarang bibit kita kurangi sedikit, namun bantuan pupuk dan obat-obatan akan lebih ditingkatkan,” tegasnya.

Dengan bantuan tersebut, maka diharapkan agar tingkat produktivitasnya akan lebih tinggi. Karena dengan berbagai upaya yang sudah dilakukan, maka tingkat produktivitas perkebunan di daerah ini, khusunya perkebunan karet pada 2013 yang lalu dinilai mengalami peningkatan.

Namun produktivitas tersebut diharapkan dapat terus ditingkatkan lagi, sehingga dari 550 kg per Ha, bisa menjadi 600-700 kg per Ha. “2014 ini kita harus lebih lagi, karena kita juga sudah memberikan pupuk dan obat-obatan,” tegasnya.

Sementara upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas tersebut, selain memberiakan bibit, pupuk, obat-obatan, dan sarana pengolahan, namun pihaknya juga melakukan pendampingan dengan memberikan pelatihan-pelatihan terhadap petani, ujarnya.dkw

Angka Penganguaran di Kalteng Terendah se Indonesia

PALANGKA RAYA – Pengangguran terbuka di Kalteng mencapai sekitar 21.077 orang, namun angka penganguran tersebut merupakan yang terendah di seluruh Indonesia. Karena, berdasarkan data statistik 2013, bahwa sampai Mei 2013 angka penganguaran di Kalteng hanya sebesar 1,82 persen.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalteng Hardy Rampay, saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (10/1), kepada wartawan mengatakan, kalau berdasarkan UU No 7/1981 tentang wajib lapor ketenaga kerjaan, maka jumlah tenaga kerja terus meningkat dan bertambah setiap tahunnya.

Tidak hanya jumlah tenaga kerja saja, namun juga perusahaan yang baru juga terus bertambah. Karena, sampai 2013 saja pertambahan perusahaan sekitar sebanyak 210 perusahaan dan tenaga kerja sekitar 2.853, ujarnya.     

Sementara kondisi umum ketenaga kerjaan di Kalteng, ujar Hardy, untuk penduduk usia kerja yaitu sebanyak 1.593.229 orang, sedangkan angkatan kerja ada sebanyak 1.000.157 orang, sedangkan penduduk yang sudah berkerja yaitu sebanyak 1.136.066 orang.

Sehingga kalau jumlah angkatan kerja tersebut dikurang dengan jumlah penduduk yang sudah berkerja, maka ada sekitar 21.077 orang yang pengangguran terbuka atau yang sama sekali tidak memperoleh pekerjaan.

Kendati demikian, bahwa angka penganguran di Kalteng tersebut merupakan angka penganguran yang terendah di seluruh Indonesia. “Itu berdasarkan data statistik 2013 ini, bahwa angka penganguaran di Kalteng sampai Mei 2013 yaitu sebesar 1,82 persen,” ujarnya.

Namun, pada beberapa bulan terakhir ini tidak menutup kemungkinan angka penganguran di daerah ini ada kenaikan seiring dengan adanya kelulusan sekolah dan  kuliah. Sehingga kalau hal-hal seperti ini tidak daiantisipasi dan dikoordinasi dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan jumlah angka penganguran itu akan bertambah, lanjutnya.

Dalam kesempatan itu Hardy juga menyampaikan bahwa kasus perselisihan hubungan industrial seperti PHK, unjuk rasa, dan perselisihan yang bersipat massal di daerah ini hampir tidak ada terjadi, buktinya pada 2013, hanya 52 kasus dan semuanya hanya perselisiaan persorangan saja, ungkapnya.

“Jadi kesimpulannya bahwa prosepek tenaga kerja di Kalteng pada 2014 pasti dalam kondisi yang kondusif, aman, harmonis, dan berinvestasi dalam bentuk perusahaan baru terus meningkat, begitujuga dengan tenaga kerjannya,” tegas Hardy.

Kendati demikian, pihaknya tentu harus selalu waspada dan selalu jeli untuk melihat hal-hal yang berkenaan dengan perkembangan perusahaan yang ada di Kalteng ini, baik perusahaan yang bergerak disektor perkebunan, pertambangan, dan yang lainnya.

Mengingat beberapa sektor tersebutlah yang sangat besar menyerap tenaga kerja ini, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terhadap para tenaga kerja yang ada, maka pihaknya akan selalu melakukan evaluasi, melihat, atau memonitoring terhadap hal-hal yang terjadi.

Karena dengan cepat mengetahui berbagai kondisi yang terjadi, maka akan segera juga dicarikan solusinnya, atau bagi tenaga kerja yang di PHK atau dirumahkan agar mereka dapat memperoleh haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ujarnya.dkw