Pembebasan Lahan Jadi Perhatian Serius

Pemprov Kalteng menyatakan serius dalam menangani pembebasan lahan untuk pembangunan rel kereta api (KA) sepanjang 425km yang membentang dari Puruk Cahu-Bangkuang-Bantanjung.

PALANGKA RAYA – Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Provinsi Kalteng yang juga Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyelenggaraan Perkeretaapian dari Puruk Cahu-Bangkuang-Bantanjung M Hatta, mengingatkan masalah pembebasan lahan sebagai hal yang harus menjadi perharian serius. Hal ini mengingat panjang rel KA tersebut mencapai 425km, dari Kabupaten Murung Raya-Kabupaten Barito Selatan hingga Kabupaten Kapuas.

“Untuk masalah tanah (pembebasan lahan), kita harus waspada dan menjadi perhatian serius agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” ujar Hatta di sela-sela Uji Publik Ranperda Penyelenggaraan Perkeretaapian dari Puruk Cahu-Bangkuang-Bantanjung, di Aula Jayang Tingang, Komplek Kantor Gubernur, Rabu (11/9).

Sementara Asisten II Setdaprov Kalteng Syahrin Daulay yang juga tergabung dalam tim tersebut mengatakan, untuk pengadaan tanah atau pembebasan lahan, pihaknya telah mempertimbangkan dari segi kehutanan maupun pertambangan. Ia mengaku maslah itu sudah siap dilaksanakan, di samping masalah lain yang perlu diperhatikan serius, seperti perizinan.

“Pengadaan tanah atau pembebasan lahan dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten yang dilintasi jalur rel kereta api,” lanjutnya.

Masalah pengadaan tanah juga diingatkan Wakil Gubernur Kalteng Achmad Diran dalam uji publik tersebut. Ia minta status tanah yang digunakan jelas dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Dengan begitu, pembangunan rel KA tidak akan terhambat oleh masalah tanah yang bisa saja muncul di kemudian hari.

Menanggapi rencana pembangunan rel KA tersebut, Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng Sabran Achmad menyambut baik. Menurutnya, rel KA sejalan dengan usulan dalam Rakernas II MADN lalu agar Pulau Kalimantan dijadikan sebagai daerah otonomi khusus. Ini dimaksudkan untuk lebih membangun dan memajukan daerah ini.

Sabran berharap dukungan dari pemerintah pusat dalam membangun, memajukan, dan menyejahterakan masyarakat Kalteng, salah satunya dalam pembangunan rel KA ini. Karena selama ini Pemerintah Pusat terkesan kurang memerhatikan pembangunan di daerah.

Ketua Lembaga Musyawarah Masyarakat Dayak Daerah Kalteng (LMMDDKT) Prof KMA M Usop mengatakan hal serupa. Menurutnya, kebijakan pembangunan selama ini terkesan tidak memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat setempat.

Pasalnya, pembangunan dinilai hanya menggali dan membawa sumber daya alam yang ada, sementara masyarakat sekitranya dibiarkan hidup seadanya. Dengan pembangunan rel KA ini, mereka berharap mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalteng secara umum. Rel KA yang biayanya ditanggung sepenuhnya oleh pihak swasta ini rencananya akan mulai dibangun pada pertengahan 2014 mendatang.dkw

Program Pusat dan Daerah Harus Sinergi

RAKORNIS HUBKOMINFO

PALANGKA RAYA – Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Provinsi Kalteng menggelar Rapat Koordinasi Teknis Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Se-Kalteng 2013 di Aula Ballroom Swiss Bellhotel Danum, Palangka Raya, Rabu (28/8). Pembukaan acara itu dilakukan oleh Wakil Gubernur Kalteng Achmad Diran.

Kepala Dishubkominfo Provinsi Kalteng M Hatta, menerangkan tujuan dilaksanakannya kegiatan itu untuk meningkatkan sinergi program-program bidang perhubungan se-Kalteng.  Pasalnya, bidang ini di kementerian terdiri dari udara, laut, darat, sehingga perlu disinergikan. Melalui Rakornis itu ia berharap berbagai program yang akan dijalankan lebih terpadu.

Selain untuk menyinergikan berbagai program tersebut, lanjut Hatta, juga membahas berbagai isu, seperti penetapan Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya sebagai embarkasi haji di Provinsi Kalteng, masalah terminal, dan usulan dari kabupaten/kota. Terutama berkaitan banyaknya kabupaten/kota yang mengusulkan bandara, jembatan timbang, terminal AKAP, dermaga, dan pelabuhan.

“Rapat koordinasi ini untuk program kegiatan pada 2015 mendatang, sementara untuk program pada tahun 2014, saat ini sudah satuan dua, mengingat untuk program 2014 sudah dibahas pada rakornis tahun yang lalu,” ujarnya.

Di depan ratusan undangan dari 13 kabupaten dan 1 kota se-Kalteng serta pihak dari Kementerian Perhubungan, Hatta mengatakan bahwa kegiatan itu bertujuan pula untuk mengimplementasikan pelayanan sektor perhubungan, komunikasi, dan informatika.

Hal tersebut berkaitan dengan tangggung jawab ke depan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota agar mampu memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat.

Rakornis itu diikuti 125 orang peserta yang merupakan Kepala Dishubkominfo Provinsi dan kabupaten/kota, para Kepala UPT di lingkungan Kementerian Perhubungan maupun Dishubkominfo Provinsi.

Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Achmad Diran mengatakan, tersedianya sarana transportasi jalan, laut, sungai dan udara telah memajukan perekonomian beberapa kabupaten.

Pembangunan dalam memberikan jasa transportasi baik darat, laut, udara, komunikasi, dan informatika sejalan dengan terselenggaranya good governance. Hal itu, kata Gubernur, dapat menciptakan arah yang lebih baik untuk membuka perkembangan pembangunan dibidang transportasi, komunikasi, dan informatika yang berkseinambungan, terencana, dan terarah untuk peningkatan perekonomian.

“Pelayanan di sektor transportasi, komunikasi, dan informatika adalah hal yang sangat utama, karena menyangkut kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat mempercepat proses pengambilan keputusan serta memberikan keleluasaan yang cukup untuk mengelola pelayanan publik dan menyukseskan pembangunan di pusat maupun daerah,” ujarnya.dkw

Gubernur: Perlu Sinergi Hadapi Persaingan Global

PEMBENTUKAN KOMITMEN EKONOMI ASEAN 2015

PALANGKA RAYA – Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang mengingatkan agar potensi yang ada di wilayah itu dikelola dan dimanfaatkan dengan baik dan benar. Dengan demikian, potensi tersebut dapat menjadi suatu kekuatan dan keunggulan dalam menghadapi persaingan global.

Hal itu diingatkan Teras dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Sekdaprov Kalteng Siun Jarias pada pembukaan Sosialisasi Menuju Pembentukan Komitmen Ekonomi ASEAN 2015, di Aula Jayang Tingang, Komplek Kantor Gubernur, Kamis (22/8).

“Pemerintah dan masyarakat Kalteng khususnya dan seluruh Indonesia umumnya, harus mampu membaca dan memahami kondisi yang berkembang serta mengambil langkah strategis terbaik agar mampu bersaing di tatanan global, khususnya dalam komunitas ekonomi ASEAN 2015,” tegas Teras.

Ia berharap sosialisasi itu dimanfaatkan untuk meninjau kembali berbagi kebijakan ekonomi daerah, apakah masih relevan atau tidak dengan arah perkembangan kerjasama ASEAN. Hal itu dimaksudkan agar tercipta arah dan kebijakan serta strategi dalam meningkatkan ekonomi daerah yang benar-benar dapat diimplementasikan dalam meningkatkan daya saing domestik.

“Persaingan global merupakan salah satu diantara pekerjaan rumah, baik oleh pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha. Bahkan Presiden RI dalam pidatonya di hadapan anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menekankan bahwa Indonesia harus menjadi pemenang atau the winner dalam Komunitas ASEAN 2015,” paparnya.

Untuk itu, perlu sinergi antara berbagai pemangku kepentingan dalam melaksanakan kebijakan ekonomi, khususnya dalam meningkatkan daya saing domestik.

Direktur Kerjasama Fungsional ASEAN Kementerian Luar Negeri RI Rosmalawati Chalid, mengatakan, sejalan dengan semakin dekatnya pembentukan komitmen ASEAN yang akan dilaksanakan pada 31 Desember 2015, maka kegiatan sosialisasi juga diintensifkan. Tujuannya, untuk lebih mempersiapakan masyarakat Indonesia dalam menghadapi Komitmen tersebut.

Ia juga menyinggung penegasan Presiden RI bahwa Indonesia harus menjadi pemenang dalam Komunitas ASEAN 2015. Untuk itu, perlu sinergi antara berbagai pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah dalam mempersiapakan masyarakat Indonesia agar mampu bersaing dan mengambil manfaat yang seluas-luasnya dari pembentukan Komitmen ASEAN.dkw

Pembangunan Harus Responsif Gender

PALANGKA RAYA - Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (BP3AKKB) Provinsi Kalteng, menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalteng 2013, di Swiss Bell Hotel Danum, Selasa (27/8).

Kepala BP3AKKB Provinsi Kalteng Endang Kusriatun, saat memberikan sambutan pada pembukaan kegiatan tersebut mengharapkan semua pembangunan, baik kesehatan, pendidikan, ekonomi, ketenagakerjaan maupun pekerjaan umum, tidak hanya dinikmati laki-laki.

Untuk itu, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) perlu memerhatikan bidang-bidang tersebut dalam program kerja pembangunan yang dilaksanakan. SKPD selaku Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender (PUG) agar dalam penyusunan program tersebut mengedepankan responsif gender.

Endang mencontohkan, saat SKPD mengadakan pelatihan diharapkan dapat mengalokasikan sekian persen untuk peserta dari kaum perempuan. Hal demikian, tegas dia, harus dipikirkan secara serius untuk membuktikan bahwa pembangunan di daerah ini responsif gender.

Kendati demikian Endang mengakui bahwa Indeks Pembangunan Gender (IPG) berdasarkan profil gender dan anak 2011, khususnya di Provinsi Kalteng cukup bagus. Baik dari segi harapan hidup, lama sekolah, maupun pengeluaran per kapita. “Bahkan IPG Kalteng menduduki peringkat keempat secara nasional,” katanya.

Pada bagian lain ia mengingatkan agar perlindungan terhadap anak dan perempuan terus ditingkatkan, terlebih kekerasan terhadap perempuan dan anak dinilai cukup tinggi. Untuk itu, ke depan pihaknya akan membuat nomor pengaduaan dan kerahasiaan para pelapor akan terjaga.

Dalam kesempatan itu Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang melalui sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten I Setdaprov Kalteng Muchtar mengatakan, isu kekerasan terhadap perempuan dan anak akan selalu muncul dan menjadi perdebatan banyak pihak.

“Isu yang belum lupa dari ingatan kita adalah bagaimana seorang perempuan mengalami penyiksaan fisik maupun batin ketika bekerja di rumah majikannya, khususnya bagi tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Dan tentu masih banyak lagi kasus-kasus yang menimpa kaum perempuan yang belum terungkap secara keseluruhan,” ujarnya.

Sementara pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, dan perlindungan anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam proses pembangunan manusia Indonesia yang berkualitas. “Karena itu, pengarusutamaan gender merupakan salah satu strategi nasional guna meningkatkan kualitas hidup perempuan laki-laki dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender,” tegasnya.dkw

Formasi CPNS Kalteng Bertambah

* Ada tambahan untuk Gunung Mas dan Seruyan

PALANGKA RAYA - Formasi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2013 di Provinsi Kalteng mengalami penambahan. Selain penerimaan di Pemprov Kalteng dan 6 kabupaten, kini ditambah lagi formasi untuk Kabupaten Seruyan dan Gunung Mas.

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Provinsi Kalteng Agustina D Dewel usai menghadiri pelantikan pejabat eselon II, III, dan IV di Aula Jayang Tingang, Komplek Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (2/9), mengatakan, usulan formasi yang telah disetujui untuk Gunung Mas dan Seruyan.

Kendati demikian, ia mengaku tidak mengetahui secara persis berapa jumlah penambahan formasi CPNS tersebut. Ia hanya mengatakan, penambahan kebanyakan untuk mengisi tenaga guru dan kesehatan. “Kalau untuk kuota penerimaan CPNS di lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalteng yaitu sebanyak 217 formasi,” katanya.

Sedangkan formasi tersebut, ujar Agustina, untuk di lingkungan pemerintah kabupaten kebanyakan untuk tenaga guru dan tenaga kesehatan dan di lingkungan pemerintah provinsi untuk tenaga kesehatan dan teknis.

Mengenai belum dimulai atau dibukanya pendaftaran CPNS 2013, Agustina mengatakan, sampai saat ini masih ada kabupaten yang belum menerima rincian formasinya dari Pemerintah Pusat. Untuk itu, pengumuman rincian formasi atau pendaftaran CPNS tersebut akan diulakukan secara bersama-sama dengan pihak kabupaten.

“Hingga hari ini (kemarin), pihak kabupaten yang belum menerima rincian formasi CPNS tersebut sudah ke Pemerintah Pusat untuk menanyakan rincian formasinya, sehingga mungkin pada 4 September 2013 mendatang akan diumumkan rincian formasi CPNS tersebut,” terangnya.

Ia menambahkan, pendaftaran CPNS untuk di lingkungan Pemprov hingga kini belum menggunakan sistem online, mengingat peralatannya belum memadai.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalteng Siun Jarias, mengatakan, kuota penerimaan CPNS 2013, yaitu Pemprov sebanyak 217 formasi, Kabupaten Katingan 289 formasi, Lamandau 330 formasi, Barito Utara 171 formasi, Pulang Pisau 182 formasi, Kotawaringin Timur 50 formasi, dan Barito Timur sebanyak 50 formasi.

Untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya tindak kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, Pemerintah Pusat dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan terlibat dalam proses tes CPNS di Kalteng pada 2013 ini.

“Peran serta keduanya akan sangat terlihat jauh dibanding tahun-tahun sebelumnya. Keterlibatan kedua pihak tersebut sekaligus mengisyaratkan adanya pengawasan lebih ketat dan pelaksanaan lebih fair pada tahap tes CPNS tersebut,” ujar Siun.dkw