PALANGKA
RAYA - Badan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga
Berencana (BP3AKKB) Provinsi Kalteng, menggelar Rapat Koordinasi Daerah
(Rakorda) Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi
Kalteng 2013, di Swiss Bell Hotel Danum, Selasa (27/8).
Kepala
BP3AKKB Provinsi Kalteng Endang Kusriatun, saat memberikan sambutan pada
pembukaan kegiatan tersebut mengharapkan semua pembangunan, baik kesehatan,
pendidikan, ekonomi, ketenagakerjaan maupun pekerjaan umum, tidak hanya
dinikmati laki-laki.
Untuk itu,
satuan kerja perangkat daerah (SKPD) perlu memerhatikan bidang-bidang tersebut
dalam program kerja pembangunan yang dilaksanakan. SKPD selaku Kelompok Kerja
(Pokja) Pengarusutamaan Gender (PUG) agar dalam penyusunan program tersebut
mengedepankan responsif gender.
Endang
mencontohkan, saat SKPD mengadakan pelatihan diharapkan dapat mengalokasikan
sekian persen untuk peserta dari kaum perempuan. Hal demikian, tegas dia, harus
dipikirkan secara serius untuk membuktikan bahwa pembangunan di daerah ini
responsif gender.
Kendati
demikian Endang mengakui bahwa Indeks Pembangunan Gender (IPG) berdasarkan
profil gender dan anak 2011, khususnya di Provinsi Kalteng cukup bagus. Baik
dari segi harapan hidup, lama sekolah, maupun pengeluaran per kapita. “Bahkan
IPG Kalteng menduduki peringkat keempat secara nasional,” katanya.
Pada bagian
lain ia mengingatkan agar perlindungan terhadap anak dan perempuan terus
ditingkatkan, terlebih kekerasan terhadap perempuan dan anak dinilai cukup
tinggi. Untuk itu, ke depan pihaknya akan membuat nomor pengaduaan dan
kerahasiaan para pelapor akan terjaga.
Dalam
kesempatan itu Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang melalui sambutan
tertulisnya yang dibacakan Asisten I Setdaprov Kalteng Muchtar mengatakan, isu
kekerasan terhadap perempuan dan anak akan selalu muncul dan menjadi perdebatan
banyak pihak.
“Isu yang
belum lupa dari ingatan kita adalah bagaimana seorang perempuan mengalami
penyiksaan fisik maupun batin ketika bekerja di rumah majikannya, khususnya
bagi tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Dan tentu masih banyak lagi
kasus-kasus yang menimpa kaum perempuan yang belum terungkap secara
keseluruhan,” ujarnya.
Sementara
pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, dan perlindungan anak merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam proses
pembangunan manusia Indonesia yang berkualitas. “Karena itu, pengarusutamaan
gender merupakan salah satu strategi nasional guna meningkatkan kualitas hidup
perempuan laki-laki dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender,”
tegasnya.dkw
