Kalteng akan Miliki Desa Adat

PALANGKA RAYA – Untuk melestarikan adat istiadat yang juga sebagai kekayaan bangsa tersebut, maka Pemerintah Pusat mendukung untuk pembentukan Desa Adat. Sehingga kabupaten/kota di daerah ini diminta untuk mengusulkan minimal satu desa per kabupaten/kota, untuk dijadikan sebagai Desa Adat.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Siun Jarias usai pembukaan Rapat Kerja Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, di betang Eka Tingang Nganderang, Kamis (20/3), kepada sejumlah wartawan mengatakan, kabupaten/kota diminta untuk mengusulkan nama-nama desa untuk dijadikan sebagai desa adat.

Bahkan diharapkan, masing-masing kabupaten/kota dapat mengusulkan tiga nama desa. Namun kalau tidak bias tiga, minimal dapat mengusulkan satu desa kepada Pemerintah Provinsi, untuk diseleksi dan di diverifikasi “kalau memenuhi syarat akan kitat tetapkan dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur,” tuturnya.

Kalau kabupaten/kota tidak bias semuanya mengusulkan, maka minimal ada tujuh desa yang akan ditetapkan melalui SK Gubernur, “itu perintah dari Pak Gubernur pada kami, untuk menyeleksi minimal kita memperoleh tujuh desa adat yang akan kita tetapkan segera,” tegasnya.

Sementara yang menjadi salah satu syarat suatu desa tersebut dapat ditetapkan sebagai desa adat antaralain, harus memiliki peninggalan rumah adat, yaitu Betang dan masih kental adat istiadatnya. Karena, desa adat tersebut akan dijadikan sebagai desa representasi dari adat istiadat dan seni budaya masyarakat di daerah itu.

Sehingga desa adat ini akan sangat berbeda dengan desa pada umumnya, karena dikelola secara khusus untuk keperluan melestarikan adat, seni, dan budaya masyarakat di daerah itu. “Itu kita dorong dan kita kembangkan, agar orang tidak harus jauh untuk melihat representasi adat, seni, dan budaya di daerah ini, karena mereka tinggal datang saja ke desa adat tersebut,” tuturnya.   

            Diungkapkan Siun, desa adat ini merupakan salah satu dukungan dari Pemerintah Puast terhadap pembangunan sektor pariwisata dan sektor kebudayaan. Karena pemerintah berharap, agar adat istiadat dan seni budaya yang merupakan kekayaan Bangsa tersebut tetap lestari dan tidak tergerus oleh kemajuan zaman.

            Sehingga keberadaan desa adat tersebut, nanti akan didukung oleh Pemerintah Daerah, Provinsi, dan juga Pemerintah Pusat, ujarnya.

            Sementara Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provini Kalteng Yuel Tanggara mengatakan, keberadaan desa adat ini dinilai sangat baik dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini, keutuhan, kerukunan, dan kesosialan masyarakat yang ada.

Sehingga hal ini dinilai sangat penting, terlebih beberapa desa di kabupate/kota di daerah ini dinilai sangat cocok untuk dijadikan sebagai desa adat, karena masih cukup kental dengan adat istiadatnya. Sehingga ini perlu terus dijaga, agar tetap lestari dan tidak tergerus oleh kemajuan zaman.

Lanjut Yuel, sementara maksud dari Rapat Kerja Bidang Kebudayaan dan Pariwisata ini adalah untuk menyamakan persepsi dan pemahaman mengenai program prioritas dibidang kebudayaan dan pariwisata di daerah ini.

Sedangkan tujuannya antaralain adalah untuk terciptanya kesamaan persempsi pembangunan kebudayaan dan pariwisata, meningkatkan koordinasi dengan Dinas Kebuadayaan dan Pariwisata  Provinsi Kalteng dengan kabupaten/kota, dan menyamakan persepsi pembangunan kebudayaan dan pariwisata.

Kegiatan tersebut dilaksankaan selama dua hari yaitu 20-21 Maret 2014 dan diikuti oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provini Kalteng dan kabupaten/kota, UPT Museum Balangga, UPT Taman Budaya, dan UPT Anjungan Taman Mini Indonesia Indah, ujarnya.dkw

Kalteng Perjuangkan DBH Pajak Ekspor CPO dan PKO

PALANGKA RAYA – Kalteng merupakan salah satu penghasil crude palm oil (CPO) dan palm kernel oil (PKO) terbesar di Indonesia. Sehingga, untuk itu Pemerintah Provini Kalteng memperjuangkan untuk mendapatkan dana bagi hasil (DBH) dari pajak ekspor CPO dan PKO tersebut.

            Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Provinsi Kalteng Jaya Saputra Silam, saat ditemui usai pembukaan temu Gubernur dengan pengusaha/investor sektor perkebunan dan kehutanan, di Swiss-belhotel Danum, baru-baru ini mengatakan, Pemerintah Kalteng saat ini memperjuangkan untuk mendapatkan DBH dari pajak ekspor CPO dan PKO.

            Berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah Kalteng, bahkan Gubernur Kalteng juga pernah menjadi pembicara Nasional dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh DPD RI mengenai hal tersebut.

            Diunkapkan Jaya, Pemerintah Kalteng juga mengusulkan agar adanya perubahan pada UU No 33/2004 tengan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, agar didalam UU tersebut juga mengatur mengenai DBH pajak ekspor CPO dan PKO tersebut.

            Namun usulan tersebut, saat ini masih dilakukan pembahasan-pembahasan oleh Pemerintah Pusat. “Yang kita inginkan itu bukan dari hasil CPO dan PKO, namun dari pajak ekspor atas CPO dan PKO. Itu yang kita mau untuk dibagi hasilkan,” ujarnya.

            Sebelumnya Jaya juga mengatakan, berdasarkan data 2012 yang lalu, Kalteng menjadi penghasil terbesar CPO dan PKO nomor tiga di Indonesia, sementara di daerah Barito dan Gunung Mas belum menghasilkan “kalau sudah menghasilkan, mungkin Kalteng ini bias menjadi nomor urut satu,” ujarnya.

Sehingga sangat rugi kalau tidak ada bagi hasilnya untuk daerah, sementara truck untuk pengangkut CPO, PKO dan tandan buah segar (TBS) tersebut besar-besar, sehingga dinilai dapat merusak jalan. Disisi lain, kendaraan-kendaraan tersebut menggunakan plat luar, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai objek pajak.

“Ini yang merusak infrastruktur kita, sementara yang kita dapatkan dari itu tidak ada selain dari pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pajak penghasilan (PPh),” tegasnya.

            Sementara Wakil Gubernur Kalteng Achmad Diran mengatakan, daerah ini memiliki sekitar 1,1 juta perkebunan kelapa sawit yang sudah produksi dan ada pajak ekspor CPO dan PKO, sehingga diharapkan agar sebagian dari pajak ekspor tersebut dapat dikembalikan ke daerah atau dibagihasilkan.

DBH dari pajak ekspor CPO dan PKO ini sangat dibutuhkan untuk membiayai pemerintahaan dan pelaksanaan pembangunan daerah ini, tuturnya.

Disisi lain dalam penentuan alokasi umum (DAU), ujar Diran, penduduk Kalteng memang kurang bila dibandingkan dengan penduduk di pulau Jawa, namun wilayah Kalteng sangat luas dan terluas ke dua di Indonesia setelah Papua. Sehingga untuk membangun daerah ini tentu memerlukan biaya yang besar.

Sehingga dia berharap agar dana perimbangan untuk daerah ini juga dapat disesuaikan dengan dana perimbangan terhadap Pemerintahan Daerah di pulau Jawa dan Papua, ujarnya.dkw

Kalteng Stop Suplai Itik Dari Kalsel

PALANGKA RAYA – Menyusul adanya informasi indikasi serangan virus afian influenza (AI) atau flu burung pada unggas jenis itik di beberapa daerah, termasuk di Kalimantan Selatan (Kalsel) akhir-akhir ini, maka untuk sementara waktu Pemerintah Kalteng menyetop total masuknya itik dari daerah itu.

            Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provini Kalteng Tute Lelo, saat ditemui di lingkungan kantor Gubernur Kalteng, Kamis (13/3), kepada wartawan mengatakan, “untuk itik sekarang kita stop, tidak boleh dulu masuk ke Kalteng. Karena di daerah Banjar Masin dan Kalimantan Timur sudah ada indikasi serangan flu burung, jadi kita stop dulu” ujarnya.

            Kendati demikian, masuknya itik dari beberapa daerah lainnya juga akan diantisipasi. Sehingga kalau pengiriman unggas tersebut tidak disertai dengan surat kesehatan hewan dari pejabat berwenang dari daerah asalnya, maka ungas tersebut tidak boleh diterima dan dilarang masuk ke Kalteng.

            Bahkan ia meminta kepada pihak karantina dan petugas cek poin hewan yang berada di daerah perbatasan untuk menyetop masuknya itik dari luar daerah. Larangan masuknya itik dari luar daerah tersebut sudah di berlakukan hampir satu minggu ini, ujarnya.

            Sehingga, untuk itik khusunya dari Kalimantan Selatan di stop dulu, kecuali ada yang berani menyatakan bebas dari flu burung. Namun dia menilai bahwa petugas dari daerah tersebut juga tidak mungkin menyatakan bahwa itik tersebut bebas dari flu burung.    

             Sehingga kalau dokter hewanya berani mengeluarkan data atau surat kesehatan hewan, maka sama saja bunuh diri. Untuk itu, saat ini Kalteng menyetop total masuknya itik dari luar daerah khusunya Kalimantan Selatan.

            Lanjut Tute, larangan masuknya ternak itik dari luar daerah tersebut berlaku sampai waktu yang belum ditentukan, sambil melihat perkembangan indikasi serangan flu burung di daerah tersebut.

            Untuk mencegak masuknya itik dari luar daerah, khusunya dari Kalimantan Selatan, maka Dinas Pertanian dan Peternakan Provini Kalteng sudah menginstruksikan untuk mengaktifkan kembali pos cek poin hewan di daerah Kabupaten Kapuas yang beberapa waktu lalu tidak berfungsi.

            “Kita sudah membuat surat untuk mereka (petugas terkait di Kabupaten Kapuas) untuk mengaktifkan itu (pos cek poin hewan),” tegasnya.

             Sementara kepada peternak unggas di Kalteng, khsusunya peternak itik, apabila ada kebiasaan yang tidak seperti biasannya atau ada unggasnya yang matian agar segera melapor ke Dinas. “Karena kita juga sudah mempunyai rekasi cepat untuk menanggulangi flu burung,” ujarnya.

            Namun sampai saat ini pihaknya dari belum ada menerima laporan dari peternak mengenai kematian ternak unggas di daerah ini, tutup Tute.dkw       

             

Tingkatkan Produksi, Disbun Bantu Bibit dan Saprodi

PALANGKA RAYA – Untuk meningkatkan produksi dan produktivitas perkebunan di daerah ini, maka pelaksanaan program gerakan bersama memanfaatkan lahan terlantar (Geber-MLT) 2014 ini, Dinas Perkebunan Kalteng tidak hanya memberikan bibit saja, namun juga sarana produksi (Saprodi) seperti pupuk dan obat-obatan.

            Kepala Dinas Perkebunan Provini Kalteng Rawing Rambang, saat ditemui di ruang kerjanya baru-baru ini, kepada wartawan mengatakan, untuk program Geber-MLT, pada tahun pertama dan ke dua akan dibantu bibit, pupuk, obat-obatan, dan Saprodi, “karena kita ingin tingkatkan produksi,” tuturnya.

            Bahkan untuk pelaksanaan program Geber-MLT 2014 ini, petugas sudah kelapangan untuk melihat calon petani calon lahan (CPCL) yang diusulkan, untuk mengetahui apakah lahan tersebut cocok atau tidak untuk perkebunan karet.

Kalau lahan tersebut dinilai cocok dan memenuhi syarat yang ditentukan, maka bantuan tersebut baru disalurkan.

Hal ini dinilai penting, karena sebelumnya ada lahan yang diusulkan namun dinilai tidak cocok untuk tanaman karet. Sampai saat ini memang ada lahan yang dibatalkan, namun jumlahnya tidak banyak dan umumnya berada di daerah pesisir dan berpasir, sehingga tidak cocok untuk tanaman karet, ujarnya.

Lanjut Rawing, bantuan untuk program Geber-MLT kedepan memang tidak terlalu luas, karena pihanya dari Dinas Perkebunan Kalteng ingin meningkatkan produktivitasnya bukan luasannya.

Bahkan untuk mensukseskan program tersebut, pada musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang) mendatang pihaknya akan berkoordinasi dengan kabupaten/kota agar mereka juga dapat melakukan hal yang serupa.

Pelaksanaan program Geber-MLT sampai saat ini pada umumnya berjalan dengan baik. Bahkan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas perkebunan di daerah ini, pihaknya juga melakukan pendampingan terhadap petani di beberapa daerah, ujarnya.

Terpisah, Kepala Bidang Budidaya Dinas Perkebunan Kalteng Evangelis mengatakan, pelaksanaan program Geber-MLT pada 2014 ini seluas 150 Ha yang tersebar di beberapa Kabupaten yaitu Kabupaten Katingan, Seruyan, dan Kotawaringin Barat masing-masing seluas 50 Ha.

Beberapa daerah yang mendapatkan program Geber-MLT tersebut akan mendapatkan bantuan bibit karet, pupuk, obat-obatan, dan juga bantuan untuk pengol lahan. Bantuan bibit karet untuk pelaksanaan program Geber-MLT ini akan disalurkan pada Maret 2014 ini.

Sementara pelaksanaan program Geber-MLT ini dinilai cukup baik, namun ada juga bibit yang mati dan bibit yang tidak ditanam, “tapi jumlahnya sekarang sudah sangat sedikit,” ujarnya.

Sehingga bagi petani yang tidak mau menanam atau lokasinya yang terendam air tersebut kedepan tidak akan dibantu lagi karena akan percuma. “Bantuan di tahun pertama tidak dilaksanakan, maka tahun berikutnya tidak dibantu lagi,” tegasnya.dkw