Tingkatkan Produksi, Disbun Bantu Bibit dan Saprodi

PALANGKA RAYA – Untuk meningkatkan produksi dan produktivitas perkebunan di daerah ini, maka pelaksanaan program gerakan bersama memanfaatkan lahan terlantar (Geber-MLT) 2014 ini, Dinas Perkebunan Kalteng tidak hanya memberikan bibit saja, namun juga sarana produksi (Saprodi) seperti pupuk dan obat-obatan.

            Kepala Dinas Perkebunan Provini Kalteng Rawing Rambang, saat ditemui di ruang kerjanya baru-baru ini, kepada wartawan mengatakan, untuk program Geber-MLT, pada tahun pertama dan ke dua akan dibantu bibit, pupuk, obat-obatan, dan Saprodi, “karena kita ingin tingkatkan produksi,” tuturnya.

            Bahkan untuk pelaksanaan program Geber-MLT 2014 ini, petugas sudah kelapangan untuk melihat calon petani calon lahan (CPCL) yang diusulkan, untuk mengetahui apakah lahan tersebut cocok atau tidak untuk perkebunan karet.

Kalau lahan tersebut dinilai cocok dan memenuhi syarat yang ditentukan, maka bantuan tersebut baru disalurkan.

Hal ini dinilai penting, karena sebelumnya ada lahan yang diusulkan namun dinilai tidak cocok untuk tanaman karet. Sampai saat ini memang ada lahan yang dibatalkan, namun jumlahnya tidak banyak dan umumnya berada di daerah pesisir dan berpasir, sehingga tidak cocok untuk tanaman karet, ujarnya.

Lanjut Rawing, bantuan untuk program Geber-MLT kedepan memang tidak terlalu luas, karena pihanya dari Dinas Perkebunan Kalteng ingin meningkatkan produktivitasnya bukan luasannya.

Bahkan untuk mensukseskan program tersebut, pada musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang) mendatang pihaknya akan berkoordinasi dengan kabupaten/kota agar mereka juga dapat melakukan hal yang serupa.

Pelaksanaan program Geber-MLT sampai saat ini pada umumnya berjalan dengan baik. Bahkan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas perkebunan di daerah ini, pihaknya juga melakukan pendampingan terhadap petani di beberapa daerah, ujarnya.

Terpisah, Kepala Bidang Budidaya Dinas Perkebunan Kalteng Evangelis mengatakan, pelaksanaan program Geber-MLT pada 2014 ini seluas 150 Ha yang tersebar di beberapa Kabupaten yaitu Kabupaten Katingan, Seruyan, dan Kotawaringin Barat masing-masing seluas 50 Ha.

Beberapa daerah yang mendapatkan program Geber-MLT tersebut akan mendapatkan bantuan bibit karet, pupuk, obat-obatan, dan juga bantuan untuk pengol lahan. Bantuan bibit karet untuk pelaksanaan program Geber-MLT ini akan disalurkan pada Maret 2014 ini.

Sementara pelaksanaan program Geber-MLT ini dinilai cukup baik, namun ada juga bibit yang mati dan bibit yang tidak ditanam, “tapi jumlahnya sekarang sudah sangat sedikit,” ujarnya.

Sehingga bagi petani yang tidak mau menanam atau lokasinya yang terendam air tersebut kedepan tidak akan dibantu lagi karena akan percuma. “Bantuan di tahun pertama tidak dilaksanakan, maka tahun berikutnya tidak dibantu lagi,” tegasnya.dkw

Kotim Terbanyak Konflik Lahan Perkebunannya

De Indonesia, Kalteng Tertinggi Konflik Lahan Perkebunannya

PALANGKA RAYA – Konflik lahan perkebunan di Kalteng dinilai yang tertinggi di Indonesia yaitu sekitar 136 an kasus. Jumlah tersebut jauh diatas konflik lahan perkebunan yang terjadi di Provini Riau yang hanya sekitar 66 kasus, meski daerah tersebut perkebunanya jauh lebih luas dibandikan Kalteng.

            Kepala Dinas Perkebunan Provini Kalteng Rawing Rambang, usai membuka sosialisasi pembinaan usaha perkebunan 2015, di Swiss-belhotel Danum, baru-baru ini, kepada sejumlah wartawan mengatakan, kasus konflik lahan di sektor perkebunan di Kalteng tertinggi di Indonesia, berada diatas Riau yaitu sebanyak 136 kasus.

            Dari jumlah tersebut, ujar Rawing, yang terbanyak konflik lahan antara perusahaan dengan perusahaan, maupun perusahaan dengan masyarakat “itu yang paling banyak,” ujarnya.

            Namun konflik lahan tersebut kebanyakan berada pada kabupaten/kota dan Kabupaten Kotawaringin Timur dinilai yang paling banyak dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Kalteng. Sementara untuk yang lintas kabupaten/kota hampir tidak ada terjadi konflik, ujar Rawing, meski dia tida merinci konflik lahan perkebunan di masing-masing kabupaten/kota tersebut.

            Tetapi dengan barbagai upaya dan usaha yang telah dilakukan baik oleh Pemerintah Provini maupun pemerintah kabupaten/kota, maka jumlah konflik lahan perkebunan di daerah ini terus menurun.

            Karena, untuk menanggulangi terjadinya konflik lahan perkebunan tersebut, saat ini pihaknya memiliki tim gangguan usaha perkebunan yang bertugas untuk memfasilitasi penyelesaian konflik tersebut.

Sehingga kalau pihak kabupaten menyatakan diri sudah tidak sanggup, maka akan ditangani oleh provinsi. Kendati demikian, pihaknya juga sering berkoordinasi dan turun kelapangan bersama pemerintahan kabupaten/kota, ujarnya.

Sementara langkah yang harus dilakukan Dinas Perkebunan untuk memanimalisir jumlah konflik lahan perkebunan tersebut adalah segera menangani konflik tersebut dan diharapkan agar kabupaten/kota dapat melakukan hal yang serupa.

Terlepas dari konflik lahan yang ada, namun dengan luasnya perkebunan di daerah ini berkontribusi terhadap pembangunan, perekonomian, dan menyerap tenaga kerja di daerah ini “suka tida suka itu harus kita akui,” ujar Rawing.

Sehingga yang harus dilakukan, pemerintah dan semua lapisan masyarakat yaitu mengawal kegiatan perkebunan, anatalain mengawasi pembangunan kebun untuk masyarakatnnya, “harus komit, agar mesyarakat merasa dibina. Kita harus terus mendorong pembangunan kemitraan ini,” tegasnya.dkw

Kalteng Ditantang Deklarasikan Bebas Buta Aksara

PALANGKA RAYA – Anggota Komisi X DPR RI Nurul Qomar, dalam kunjungan kerja Komisi X DPR RI dengan Pemerintah Provini Kalteng, di aula Jayang Tingan, Senin (10/3), menantang Pemerintah Provinsi Kalteng untuk mendeklarasikan bebas buta aksara atau tidak bisa membaca di daerah itu.

            Hal itu ia sampaikan, bahwa berdasarkan data yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), bahwa jumlah buta aksara di Indonesia dinilai masih cukup tinggi dan Provini Kalteng merupakan salah satu dari 10 provinsi yang masih dinilai tinggi buta aksaranya.

            Untuk itu, deklarasi bebas buta aksara dinilai sangat diperlukan untuk mempercepat agar daerah ini terbebas dari buta aksara. Bahkan dia berharap agar Kalteng bebas buta aksara tersebut dapat tercapai sebelum berakhirnya masa kepemimpinan Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang dan Wakil Gubernur Achmad Diran, ujarnya.

            “Untuk Gubernur dan Wakil Gubernur berserta seluruh jajaran, dampak (dari bebas buta aksara) itu sangat baik sekali. Baik secara psikologis, maupun secara politis,” ujarnya.

            Karena dengan tercapainya Kalteng bebas buta aksara, maka pemerintah Kalteng dinilai berhasil dalam mengembangkan Provinsi ini, terutama dalam mengembangkan sumber daya manusia (SDM), ujar Politisi Partai Demokrat itu. 

            Untuk itu, dia meminta agar Pemerintah Provinsi Kalteng mengecek kebenaran data jumlah masyarakat yang buta aksara menurut data BPS setempat yang hanya 1 persen itu, dengan dilakukan pembanding melalui by name, by address, dan by foto, ujarnya.

Karena dia menilai bahwa survey yang dilakukan oleh BPS itu hanya melalui sumpling atau acak, sehingga bisa saja jumlah 1 persen tersebut berbeda dengan kondisi di lapangan.

         Sementara Wakil Gubernur Kalteng Achmad Diran mengataka, berdasarkan dari data BPS setempat, bahwa data buta aksara di daerah ini cukup kecil yaitu hanya sekitar 1 persen saja, dan beruntung bahwa masyarakat Kalteng masih sedikit, ujarnya.

            Sedangkan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng Damber Liwan pada saat pertemuan tersebut belum dapat memastikan jumlah buta aksara di daerah itu, dengan alasan karena sebelumnya tidak ada ditanyakan anggota Komisi X DPR RI. Namun, data buta akasara tersebut akan dia sampaikan dalam waktu yang segera.

            Namun saat ini Pemprov Kalteng dengan menggandeng Universitas Palangka Raya akan menyusun berbagai startegi untuk percepatan penuntasan buta aksara di daerah ini, “pada 2015 Kalteng sudah harus bebas. Tentunya ada program-program konkrit yang harus segera dilakukan,” tegasnya.dkw

Gubernur Sedih, Padi Kalteng Lari Keprovinsi Lain

PALANGKA RAYA – Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang, dalam sambutannya pada pembukaan seminar menuju Kalteng Besuh berbasis komoditas unggulan Provinsi Kalteng, di Swiss-belhotel Danum, baru-baru ini mengaku sedih, bahwa produksi padi di daerah ini lari ke provini lain.

            Setiap tahun produksi padi di daerah ini selalu surplus, namun hasilnya dibawa ke provinsi lain, selanjutnya di produksi, di kemas dan menggunakan nama produk dari daerah tersebut, kemudian kembali di jual ke Kalteng dengan harga yang lebih mahal, ujarnya.

            Peroalan ini dinilai sudah berlangsung cukup lama, namun sampai saat ini dinilai belum mampu di tanggulangi. Sehingga dengan seminar menuju Kalteng Besuh berbasis komoditas unggulan Provinsi Kalteng tersebut diharapkan dapat menunjukan produk unggulan, sehingga dapat menjadi sebagai pedoman dalam melaksnakan kebijakan.

            Untuk itu dia berharap agar seminar menuju Kalteng Besuh berbasis komoditas unggulan Provinsi Kalteng ini menjadi pedoman, kompas, dan tintik terang untuk menuju terang yang lebih baik lagi.

Sehingga dia meminta agar BAPPEDA dan Dewan Riset Daerah untuk matangkan konsep itu agar menuju Kalteng besuh atau Kalteng kenyang, ujarnya.

            Lanjut Teras, Indonesia adalah negara agraris, negara maritim, dan Indonesia pernah swasembada pangan dan diakui oleh negara lain. Namun karena pengelolaanya dinilai tidak maksimal dan masih berpikir sektoral, sehingga alami kemunduran.

            Sementara yang menjadi tantanganya di Kalteng antaralain masih belum rampunya Rencana Tata Ruang Wilayah Provini (RTRWP). Dengan berbagai kendala yang ada, sehingga beberapa daerah lumbung padi di daerah ini memang masih surplus, namun jumlahnya alami penurunan dari sebelumnya. 

            Selain itu, dengan masih belum rampungnya RTRWP di daerah ini, maka banyak lahan itu yang diberikan untuk perkebunan dan pertambangan. Disisi lain keberadaan lahan pertanian sangat diperlukan.

Sehingga dia tidak ingin melihat lahan pertanian di daerah ini berkurang, “kalau itu samapai terjadi, maka saya akan menghentikan izin perkebunan besar. Karena itu (pemberian lahan untuk perkebunan dan pertambangan secara besar-besaran) akan mematikan dan tidak akan terjadi daulat pangan dan mandiri pangan,” tegasnya.

            Sebelumnya Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provini Kalteng Tute Lelo mengatakan, beberapa tahun terakhir produksi padi di daerah ini selalu surplus, namun diduga banyak yang lari ke provini tetangga dan berasnya kembali jual ke Kalteng. Untuk itu dia berharap dukungan dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan Perusahaan Daerah (Prusda).

            “Mohon dukungan dari kabupaten/kota untuk menyikapai ini dan saya berharap Prusdanya jalan untuk menampung padi dari petani-petani itu, kemudian digiling dan diproduksi di kabupaten/kota itu sendiri,” ujarnya.

            Pihaknya juga sudah meminta Bulog untuk menampung beras-beras petani yang ada di Kalteng ini dan saat ini sudah banyak yang ditampung. Namun karena surplus sekitar 169.000 ton lebih, sehingga belum semuanya bisa tertampung semua. “Sehingga ini yang kita minta dukungan dari kabupaten/kota, terutama dari Perusahaan Daerahnya untuk menyikapi ini” ujarnya.dkw

Peti Sangat Mengganggu Wisata Susur Sungai

PALANGKA RAYA – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provini Kalteng menilai keberadaan pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang beroprasi di sunagi Ruangan dan sekitarnya sangat mengganggu wisata susur sungai. Karena selain merusak lingkungan, namun sungai juga menjadi dangkal.

            Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalteng Yuel Tanggara, saat ditemui di ruang kerjanya, baru-baru ini, kepada wartawan mengatakan, keberadaan PETI ini sangat mengganggu, karena mereka berkerja tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.

            Sehingga penambangan tersebut bisa berakibat pada terjadinya kerusakan lingkungan, yang berdampak pada rusaknya pemandangan di sekitar sungai yang menjadi rute perjalanan kapal susur sungai tersebut.  

            Selain itu, sungai di sekitar penambangan tersebut menjadi dangkal, sehingga sulit untuk dilewati oleh kapal susur sungai. Untuk itu, keberadaan penambang liar ini dinilai sangat menggangu wisata susur sungai.

            Ditambah lagi dengan kondisi cuaca yang jarang hujan saat ini, sehingga permukaan air sungai Kahayan dan Rungan menjadi dangkal. Bahkan pihaknya belum ini mendapatkan laporan dari pihak pengelola kapal susur sungai, bahwa akhir-akhir ini pihaknya tidak bisa berlayar karena sungainya dalam keadaan dangkal, ujar Yuel.

            Namun ia berharap agar wisata susur sungai ini tidak terganngu oleh keadaan alam. Karena, dengan jarangnya hujan akhir-akhir ini, sehingga sungai yang menjadi rute kapal susur sungai tersebut menjadi dangkal, sehingga keberangkatan kapal susur sungai ini menjadi terganggu.

            Lanjut Yuel, wisata susur sungai ini cukup diminati, bahkan setiap sore dan malam hari banyak masyarakat yang berkunjung ke dermaga kapal susur sungai tersebut untuk sekedar bersantai atau melihat-lihat pemadangan maupun ingin naik kalal susur sungai tersebut.

Namun karena sungai dalam keadaan dangkal, maka kapal tersebut tidak bisa berlayar.

Selain dari Pemerintah Provinsi, ujar Yuel, pihaknya juga berharap dukungan dari Pemerintah Kota agar bisa secara bersama-sama menata dan mengembangkan kawasan di sekitar dermaga kapal susur sungai tersebut, agar tempat itu menjadi salah satu tujuan rekreasi dan pariwisata di daerah ini.

            Melihat cukup besarnya peminat wisata susur sungai tersebu, sehingga Pemerintah Kalteng berencana untuk terus mengembangkan wisata tersebut bersinergi dengan para instansi terkait, terutama dengan Pemerintah Daerah yang mempunyai potensinya wisata alam.      

            Sementara saat ini kapal susur suangai tersebut dikelola oleh pihak ketiga, namun kedepan pihaknya berharap agar lebih baik lagi pelayannaya dan pihaknya sudah melihat sarana prasaran penunjangnya, ujarnya.dkw