Hutan Kalteng Hadapi Acaman Serius

PALANGKA RAYA – UNODC mencatat hutan Kalteng sedang menghadapi ancaman serius dengan adanya penggunaan kawasan hutan tanpa izin, di bidang perkebunan dan pertambangan.

Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Urusan Narkotika dan Kejahatan (United Nations Office on Drugs and Crime/UNODC) mencatat, Provinsi Kalteng merupakan salah satu provinsi dengan liputan hutan terluas di Indonesia setelah Papua dan Kalimantan Timur, Luasannya sekitar 10,3 juta hektare.

Selain memiliki hutan yang luas, Kalteng juga memiliki lahan gambut dengan luasan mencapai 3,01 juta hektare. Hutan dan lahan gambut provinsi tersebut memiliki berbagai keunikan keanekaragaman hayati dan endemisitasnya yang tinggi.

“Namun demikian, seperti provinsi lainnya di Indonesia, hutan di Provinsi Kalteng sudah banyak terdegradasi dan sedang menghadapi ancaman serius deforestasi yang diakibatkan konversi hutan, pertambangan, perkebunan secara ilegal, dan illegal logging (perambahan hutan),” ungkap National Project Coordinator UNODC Marius Gunawan, di sela-sela acara Pelatihan Penegakan Hukum Untuk Polisi Kehutanan (Polhut) Se-Kalteng di Hotel Aquarius, Palangka Raya, baru-baru ini.

Dia menyebutkan, berdasar data yang dirilis oleh Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan Satgas Anti Mafia Hukum pada Februari 2011 lalu, ditemukan dari 352 perusahaan perkebunan dengan total luasan 4,6 juta hektare, hanya 67 perusahaan yang beroperasi secara legal. Luasan konsesinya sekitar 800 ribu hektare berdasarkan izin yang diberikan oleh Kemenhut.

Sementara di sektor pertambangan, dari 615 perusahaan tambang dengan total luasan 3,7 hektare, hanya 9 perusahaan dengan luasan konsesi 30 ribu hektare yang memiliki izin untuk mengonversi hutan. “Ancaman degradasi dan deforestasi di Provinsi Kalteng semakin rumit dengan tidak sinkronnya acuan dasar hukum pemberian izin yang digunakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi,” tambahnya.

Untuk itu, UNODC melalui program pemberantasan illegal logging dan kaitannya dengan korupsi di sektor kehutanan akan fokus pada bidang penguatan penegakan hukum. Terhadap potensi kejahatan kehutanan di Kalteng, katanya UNODC tidak akan masuk pada suatu kejahatan yang biasa-biasa saja. “UNODC akan masuk pada kejahatan yang luar biasa,” ujarnya.

Menurut Marius, apabila dihitung kerugian dari kejahatan kehutanan di Kalteng, tidak hanya kayu. Termasuk di dalamnya ada penyeludupan satwa liar berkaitan dengan perizinan ilegal yang nilainya juga besar. Kerena itu, ketika UNODC masuk ke Kalteng dan berbicara dengan para pihak terkait seperti dinas kehutanan dan kepolisian, mereka sangat terbuka dan menerima dengan baik.

Sementara kejahatan kehutanan yang sering terjadi di Kalteng sendiri, di antaranya illegal logging dan penyeludupan satwa liar. “Illegal logging yang pasti, karena berdasarkan laporan dari Kapolda Kalteng sampai dengan November 2012 saja sudah sekian ratus yang ditangkap untuk kasus-kasus kejahatan kehutanan. Jumlah ini belum termasuk penyeludupan satwa liar, seperti burung dan trenggiling,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif UNODC Yury Fedotov dalam kunjungannya ke Kalteng telah bertemu dengan Gubernur Agustin Teras Narang, Minggu (9/12) lalu. Fedotov menjelaskan pihaknya telah membahas dan bertemu dengan para pemangku kepentingan dalam skala luas.

Di antaranya membahas mengenai ancaman keamanan terhadap manusia, termasuk obat-obatan terlarang, kejahatan terorganisisasi antarnegara, anti-korupsi, kejahatan lingkungan maupun perdagangan kayu ilegal dan satwa liar yang dilindungi,  perdagangan manusia serta penyelundupan pendatang.

UNODC mendesak para pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan bahwa kejahatan lingkungan dan kehutanan adalah bentuk serius kejahatan terorganisasi yang diduga melibatkan sistem peradilan pidana.dkw

Pekan Budaya Dayak, Pemprov Rangkul Pengusaha

PALANGKA RAYA – Gubernur Teras Narang dan jajaran Pemprov Kalteng menggelar malam ramah tamah di Istana Isen Mulang dengan para pengusaha yang beroperasi di wilayah itu. Sedikitnya 5 pengusaha menyatakan siap membantu menyukseskan Pekan Budaya Dayak 2013 d Jakarta.

Untuk menyukseskan keikutsertaan Provinsi Kalteng dalam Pekan Budaya Dayak 2013 di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta, 27-30 April mendatang, Pemprov menggandeng kalangan pengusaha di provinsi tersebut.

Demikian yang disampaikan Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang yang juga Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), pada acara ramah tamah dengan para pengusaha di Kalteng, di Istana Isen Mulang, Kompleks Rumah Jabatan Gubernur, Rabu (27/2) malam.

Malam ramah tamah tersebut, selain dihadiri oleh jajaran Pemprov Kalteng, juga unsur forum komunikasi pimpinan daerah (FKPD), serta para pengusaha yang beroperasi di Provinsi Kalteng.

Teras mengatakan, Pekan Budaya Dayak 2013 diselenggarakan oleh MADN guna mempromosilkan budaya masayarakat Dayak di Pulau Kalimantan.  Pekan Budaya Dayak rencananya akan dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Beberapa pertunjukan yang akan ditampilkan adalah pergelaran seni dan budaya Dayak, pameran potensi dan produk inovatif Kalimantan, Dayak Art Carnaval 2013, Dayak Innovation Award 2013, serta Dayak Night and Fun. Selain itu digelar seminar tentang budaya dan pemberian penghargaan kepada para pihak yang dinilai berjasa salam mengembangkan budaya Dayak.

Pendanaan event skala nasional yang bakal menyedot wisatawan domestik maupun mancanegara tersebut berasal dari sharing 4 Pemprov di Kalimantan. Karena besarnya dana yang diperlukan untuk mendatangkan para tokoh dan masyarakat Dayak dari Pulau Kalimantan tersebut, MADN akan melibatkan pihak swasta untuk mendukungnya.

Teras mengharapkan dana yang digunakan bukan berasal dari APBD, karena masih banyak program pembangunan yang harus diselesaikan di masing-masing Pemprov di Kalimantan.

Karena itu, diharapkan dukungan dari sektor dunia usaha yang beroperasi di Kalimantan. Semangat huma betang, diharapkan menjadi bagian dari kebersamaan pemerintah daerah dan pengusaha yang sudah menjadi bagian rumah panjang di Kalimantan.

Mengenai dipilihnya Jakarta sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan, lanjut Teras, agar netral sehingga tidak menjadi rebutan 4 provinsi di Kalimantan. Selain itu, karena event itu baru pertama kali diselenggarakan dalam rangka memperkenalkan dan mempromosikan budaya Dayak.

Teras juga berharap, masyarakat luas semakin mengenal lebih jauh mengenai kebudayaan Suku Dayak yang merupakan penduduk asli Pulau Kalimantan. Juga terjalin interaksi positif antara masyarakat Dayak dan budaya-budaya lain di Tanah Air maupun mancanegara.

Sementara dalam acara malam ramah tamah tersebut, sedikitnya ada 5 perusahaan yang beroperasi di Provinsi Kalteng menyatakan kesiapannya untuk membantu dan terlibat dalam kegiatan Pekan Budaya Dayak tersebut. Dari hitung-hitungan sementara, kontribusi perusahaan tersebut diperkirakan mencapai Rp700 juta.dkw

4 Pemda Terima Penghargaan Dari Gubernur

BPMDP Provinsi Kalteng menggelar Rakor dan Evaluasi Perencanaan Penanaman Modal Daerah Se-Kalteng. Pada pembukaan rakor, kemarin, diserahkan pula penghargaan kepada 4 pemda dan sejumlah perusahaan.

PALANGKA RAYA – Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang memberikan penghargaan kepada 4 pemerintah daerah (Pemda) yang dinilai telah berusaha dan bekerja keras melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk meningkatkan investasi di daerahnya. Keempat pemda itu adalah Pemkab Kapuas, Lamandau, Kotawaringin Timur, dan Kota Palangka Raya.

Penghargaan itu diberikan oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Henky yang mewakili Gubernur Kalteng, pada pembukaan acara Rapat Koordinasi (Rakor) dan Evaluasi Perencanaan Penanaman Modal Daerah Se-Kalteng. Pembukaan rapat itu dilaksanakan di Aula Batimur, Hotel Dandang Tingang, Palangka Raya oleh, Jumat (22/3).

Selain 4 pemda, penghargaan juga diberikan kepada PT Graha Inti Jaya, PT Karya Makmur Abadi, dan PT Mitra Mendawai Sejati, sebagai perusahaan PMA dan PMDN sektor perkebunan kelapa sawit serta industri minyak kasar (minyak makan) dari bahan nabati di Kalteng. Perusahaan itu juga dininilai aktif menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) per triwulan.

                Sementara terkait dengan rakor yang diselenggarakan Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan (BPMDP) Provinsi Kalteng tersebut, panitia kegiatan itu Yob Dehen, melaporkan, peserta kegiatan itu berasal dari lingkungan BPMDP Provinsi Kalteng sebanyak 17 otang, para pejabat dari instansi terkait di lingkup Pemprov 8 orang, dan pejabat BPMD 28 orang.

Rapat tersebut, lanjut Yob Dehen, untuk menyamakan persepsi dan menyinergikan program dan kegiatan di bidang penanaman modal yang telah dilakukan kabupaten/kota se-Kalteng pada 2012 lalu.  

Gubernur Teras Narang melalui sambutan tertulis yang dibacakan oleh Henky, menilai rapat itu sebagai kegiatan strategis dalam rangka membangun koordinasi perencanaan dan evaluasi kegiatan penanaman modal. Terutama agar terjalin sinergitas, harmonisasi, dan sinkronisasi program antara Pemprov dan kabupaten/kota.

“Baik dari segi perencanaan maupun dari segi evaluasi kegiatan investasi yang sudah dan sedang dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Gubernur pada Rakor yang mengangkat topik strategi pencapaian target investasi di Provinsi Kalteng tahun 2014 itu.

Menurutnya, perencanaan dan evaluasi penanaman modal tidak terlepas dari potensi dan peluang investasi yang dimiliki masing-masing kebupaten/kota. Karena itu, instansi penanaman modal provinsi dan kabupaten/kota diminta membuat peta potensi dan peluang investasi serta produk ungulan masing-masing.

Selain itu, membuat database perusahaan penanam modal asing dan dalam negeri (PMA/PMDN) dan bidang usaha per sektor di tiap kabupaten/kota se-Kalteng. Serta, rencana umum penanaman modal (RUPM) untuk memudahkan dalam memberikan informasi tentang penanaman modal bagi para calon investor yang berminat menanamkan modal di wilayah Kalteng.dkw

Dermaga Bahaur Terancam Mubazir

PALANGKA RAYA – Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang mengatakan, dari 77km jalan menuju dermaga Pelabuhan Bahaur, Kabupaten Pulang Pisau, sepanjang 25km sama sekali belum tertangani atau masih jalan tanah. Disayangkan, komunikasi Pemkab Pulpis dan Pemprov Kalteng kurang terlalu bagus. Sementara kabupaten lain terbuka dalam mengkomunikasi permasalahannya di lapangan.

“Sementara ini 11km masih berupa agregat C dan sisanya sudah beraspal. Selain itu, masih terdapat 5 buah jembatan yang harus segera diperbaiki,” ujar Teras di sela-sela meninjau jalan ke Pelabuhan Bahaur, kepada sejumlah wartawan,  Minggu (24/3).

Teras menyatakan, pekerjaan tersebut harus segera diperbaiki, pasalnya di daerah Bahaur hilir, ada sebuah dermaga dari Dinas Perhubungan yang pembangunannya dibiayai oleh APBN dan kondisinya sudah siap operasional. Namun pengoperasionalan dermaga tersebut saat ini menjadi tertunda karena kondisi jalan dan jembatan yang ada belum memadai.

Mengingat pekerjaan itu bagian dari Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), ia meminta Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Provinsi Kalteng mempersiapkan surat yang akan dikirimnya kepada Presiden RI untuk membantu pembiayaan percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan tersebut.

Lebih lanjut Teras mengatakan, jika infrastruktur itu belum dibangun dengan baik, maka dermaga yang ada tidak bisa berfungsi. Dengan demikian, maka akan kehilangan keuntungan yang diharapkan dari keberadaan dermaga tersebut.

Sementara potensi yang ada di wilayah tersebut sangat luar biasa, baik dari segi pertanian, perkebunan, dan perikanan. “Sehingga ini yang akan kita genjot untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Teras juga mengatakan, pengerjaan infrastruktur yang ada tersebut menjadi terhenti, karena komunikasi antara Pemerintah Kabupaten Pulpis dan Pemprov Kalteng dinilai kurang terlalu bagus. Karena itu, pihaknya tidak melihat adanya suatu potensi seperti yang dilakukan oleh kabupaten lainnya.

“Kalau kabupaten lain terbuka, mereka terbuka untuk menyampaikan kepada provinsi dan pertemuan juga intens, sehingga persoalan-persoalan di lapangan itu dapat cepat terselesaikan dengan baik,” katanya.

Sementara dermaga tersebut sudah ada, sehingga kalau keberadaannya terlalu lama dibiarkan begitu saja tanpa dioperasikan, uang negara yang dikeluarkan untuk membangun dermaga itu menjadi menganggur.

Padahal, dermaga tersebut tujuannya untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi di Pulpis, khususnya dan Kalteng umumnya, dan paling penting mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.

Namun, untuk membangun jalan ke dermaga sepanjang 25km belum tertangani atau status jalan tanah tersebut diperlukan dana sekitar Rp100 miliar. Sementara untuk jalan sepanjang 11km masih berupa agregat C tersebut memelukan anggaran sekitar Rp2-2,5 miliar, sementara untuk 5 buah jembatan tersebut diperlukan anggaran sekitar Rp125 miliar.

Untuk membenahi infrastruktur jalan dan jembatan tersebut diperlukan anggaran sekitar sebesar Rp258 miliar, yang diperoleh dari sharing anggaran antara Pemerintah Pusat melalui MP3EI dan Pemprov Kalteng serta diharapkan dari APBD Pulpis jika mau dan sanggup.

Pihaknya menargetkan jalan dan jembatan tersebut selesai dalam waktu segera, karena pelabuhan sudah menunggu. Bahkan ada anggaran sebesar Rp12,8 miliar dan Rp1,5 untuk membangun moveable bridge (MB) atau jembatan bergerak pada dermaga tersebut, terpaksa tertunda dan belum bisa dilaksanakan karena belum operasionalnya dermaga tersebut. “Banyak anggaran yang tertunda gara-gara ini,” tegasnya.

Untuk itu diperlukan terobosan, karena ia tidak ingin masyarakat di Pulpis ini makin terpuruk dengan kondisi jalan dan jembatan yang belum optimal.

Senada dengan itu, Kepala DPU Kalteng Leonard S Ampung mengatakan, proses pengerjaan infrastruktur di wilayah tersebut sudah dilaksanakan pihaknya pada 2012 lalu. Namun pada 2013 mendatang akan mengusulkan kembali dana dari MP3EI untuk menyelesaikan pembangunannya.

Kepala Dishubkominfo Kalteng M Hatta menambahkan, sebenarnya dana untuk penyelesaian dermaga itu sebesar Rp93 miliar, dan sekarang sudah menyerap hampir Rp35 miliar. Sebesar Rp71 miliar dari APBN dan Rp4,7 dari APBD Kalteng, tetapi pada 2013 ada anggaran Rp12,8 miliar serta pada 2014 ada anggaran Rp12 miliar untuk melanjutkan penyelesaian dermaga, sehingga total penyerapan anggaran Rp100 miliar lebih.

Bukan hanya itu, untuk masalah pembangunannya, saat ini dermaga tersebut sudah bisa dioperasionalkan. “Tapi kita belum berani mengadakan moveable bridge (MB) jika dermaga belum difungsikan, karena khawatir rusak sebelum digunakan. Untuk itu, karena 2014 sudah harus selesai baik pembangunan dermaga dan infrastruktur yang ada, maka pada 2014 itu MB tersebut harus dipasang,” terangnya.

Hatta menjelaskan, dermaga Bahaur mampu menampung kapal jenis roro atau fery penyeberangan, sehingga dengan adanya dermaga tersebut, maka jalur pelayaran dapat dilakukan dari 2 tempat, yakni dari Pulpis ke Pacitan, Jawa Timur, serta dari Kumai, Kotawaringin Barat ke Tegal, Jawa Tengah.

Saat meninjau jalan ke dermaga Bahaur, Teras didampingi oleh Leonard S Ampung, M Hatta, Ketua Komisi A DPRD Kalteng Yohanes Freddy Ering, Staf Ahli DPRD Kalteng Erman P Ranan, Kepala Biro Humas dan Protokol Setdaprov Kalteng Teras A Sahay, dan beberapa pejabat terkait lainnya. dkw

Potensi Wisata Belum Dikelola Optimal

Berbagai jenis anggrek asal Kalteng juga di pamerkan pada Peringatan Hari Perkebunan ke 54 tingkat Nasional, di Palangka Raya, Kalteng, Sabtu (10/12/2011)

PALANGKA RAYA – Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang mengakui potensi seni dan budaya di wilayahnya belum terkelola dan dimanfaatkan secara optimal. Hal itu menjadi tantangan, karena pariwisata merupakan komoditi yang harus dijual, setelah dilakuka inventarisasi dan identifikasi potensi-potensi mana saja yang layak.

Demikian dinyatakan Teras saat menyampaikan sambutan pada pembukaan Rapat Kerja Daerah Kebudayaan dan Pariwisata (Rakerda Budpar) 2013, di Gedung Eka Tingang Nganderang atau Mandala Wisata, Palangka Raya, Selasa (26/2).  “Untuk membangun dan menjual sektor kepariwisataan ini bukan hanya menjadi tugas pemerintah dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, namun tugas bersama,” ujarnya.

Saat ini, angka kunjungan wisatawan nasional maupun mancanegara ke Provinsi Kalteng semakin meningkat. Kondisi demikiian, kata Teras, menjadi tantangan agar peluang tersebut dapat dimanfaatkan. Harus bisa menjadikan wisatawan bukan hanya melihat dan pulang, namun harus ada yang melekat, dikenal, diinformasikan, dan dijual kepada mereka.

Teras menegaskan tugas itu harus diemban bersama-sama  dengan cara keroyokan dan gotong royong. Semangat itu yang diharapkan Teras melalui kegiatan Rakorbudpar yang diikuti instansi yang membidangi budpar se-Kalteng.

Ia juga menginginkan saat menjual potensi pariwisata dibarengi dengan tindakan masyarakat yang santun, menjadi tuan rumah yang baik, aman dan nyaman. “Semua ini merupakan satu-kesatuan,” tambahnya. Kabupaten/kota diajak untuk bersama-sama melaksanakan keinginan tersebut, dimulai dari kata, santun, ramah, bersih, aman, dan nyaman.

Dicontohkannya, Singapura pada 1970 silam tidak mempunyai potensi yang begitu bagus untuk dijual. Namun mereka mampu bangkit karena memulainya dengan kata senyum, pelayanan cepat, penduduknya ramah, sehingga tamu yang datang merasa nyaman dan betah. “Dan itu harus bisa kita lakukan di Kalteng, dengan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja iklas,” tegasnya.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Kalteng Saidina Aliansyah, melaporkan kegiatan itu bertujuan untuk mengevaluasi program-program kerja yang ada selama ini. Selain itu, meningkatkan sinergi antara kegiatan Pemprov dan kabupaten/kota, serta menggali nilai-nilai kreativitas dari berbagai daerah, agar mampu membuka lapangan kerja.

Melalui Rakerda Budpar juga diharapkan adanya masukan informasi kegiatan dan program prioritas yang akan dilakukan oleh kabupaten/kota, provinsi dan pusat. Sehingga pertemuan itu menghasilkan program prioritas yang berkualitas, bersinergi, dan efisien.

Kegiatan itu diikuti 80 orang peserta dari unsur Disbudpar Provinsi dan kabupaten/kota se-Kalteng, pemerhati pariwisata, mitra pelaku usaha pariwisata, dan beberapa instansi terkait lainnya. dan beberapa istansi terkait. Seperti Dinas Pekerjaan Umum, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dishubkominfo, serta pejabat dari Kementerian Pariwisata dan Ekonimi Kreatif. Rapat itu dilaksanakan selama 2 hari, 25-26 Februari, di Gedung Mandala Wisata.dkw