PALANGKA
RAYA – Gubernur
Kalteng Agustin Teras Narang mengatakan, dari 77km jalan menuju dermaga
Pelabuhan Bahaur, Kabupaten Pulang Pisau, sepanjang 25km sama sekali belum
tertangani atau masih jalan tanah. Disayangkan, komunikasi Pemkab Pulpis dan
Pemprov Kalteng kurang terlalu bagus. Sementara kabupaten lain terbuka dalam
mengkomunikasi permasalahannya di lapangan.
“Sementara
ini 11km masih berupa agregat C dan sisanya sudah beraspal. Selain itu, masih
terdapat 5 buah jembatan yang harus segera diperbaiki,” ujar Teras di sela-sela
meninjau jalan ke Pelabuhan Bahaur, kepada sejumlah wartawan, Minggu
(24/3).
Teras menyatakan,
pekerjaan tersebut harus segera diperbaiki, pasalnya di daerah Bahaur hilir,
ada sebuah dermaga dari Dinas Perhubungan yang pembangunannya dibiayai oleh
APBN dan kondisinya sudah siap operasional. Namun pengoperasionalan dermaga
tersebut saat ini menjadi tertunda karena kondisi jalan dan jembatan yang ada
belum memadai.
Mengingat
pekerjaan itu bagian dari Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan
Ekonomi Indonesia (MP3EI), ia meminta Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan Dinas
Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Provinsi Kalteng
mempersiapkan surat yang akan dikirimnya kepada Presiden RI untuk membantu
pembiayaan percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan tersebut.
Lebih lanjut
Teras mengatakan, jika infrastruktur itu belum dibangun dengan baik, maka
dermaga yang ada tidak bisa berfungsi. Dengan demikian, maka akan kehilangan
keuntungan yang diharapkan dari keberadaan dermaga tersebut.
Sementara
potensi yang ada di wilayah tersebut sangat luar biasa, baik dari segi pertanian,
perkebunan, dan perikanan. “Sehingga ini yang akan kita genjot untuk
meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar,” tegasnya.
Dalam
kesempatan itu, Teras juga mengatakan, pengerjaan infrastruktur yang ada
tersebut menjadi terhenti, karena komunikasi antara Pemerintah Kabupaten Pulpis
dan Pemprov Kalteng dinilai kurang terlalu bagus. Karena itu, pihaknya tidak
melihat adanya suatu potensi seperti yang dilakukan oleh kabupaten lainnya.
“Kalau
kabupaten lain terbuka, mereka terbuka untuk menyampaikan kepada provinsi dan
pertemuan juga intens, sehingga persoalan-persoalan di lapangan itu dapat cepat
terselesaikan dengan baik,” katanya.
Sementara
dermaga tersebut sudah ada, sehingga kalau keberadaannya terlalu lama dibiarkan
begitu saja tanpa dioperasikan, uang negara yang dikeluarkan untuk membangun
dermaga itu menjadi menganggur.
Padahal,
dermaga tersebut tujuannya untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi di
Pulpis, khususnya dan Kalteng umumnya, dan paling penting mengurangi angka
kemiskinan dan pengangguran.
Namun, untuk
membangun jalan ke dermaga sepanjang 25km belum tertangani atau status jalan
tanah tersebut diperlukan dana sekitar Rp100 miliar. Sementara untuk jalan
sepanjang 11km masih berupa agregat C tersebut memelukan anggaran sekitar
Rp2-2,5 miliar, sementara untuk 5 buah jembatan tersebut diperlukan anggaran
sekitar Rp125 miliar.
Untuk
membenahi infrastruktur jalan dan jembatan tersebut diperlukan anggaran sekitar
sebesar Rp258 miliar, yang diperoleh dari sharing anggaran antara Pemerintah Pusat
melalui MP3EI dan Pemprov Kalteng serta diharapkan dari APBD Pulpis jika mau
dan sanggup.
Pihaknya
menargetkan jalan dan jembatan tersebut selesai dalam waktu segera, karena
pelabuhan sudah menunggu. Bahkan ada anggaran sebesar Rp12,8 miliar dan Rp1,5
untuk membangun moveable bridge (MB) atau jembatan bergerak pada dermaga
tersebut, terpaksa tertunda dan belum bisa dilaksanakan karena belum
operasionalnya dermaga tersebut. “Banyak anggaran yang tertunda gara-gara ini,”
tegasnya.
Untuk itu
diperlukan terobosan, karena ia tidak ingin masyarakat di Pulpis ini makin
terpuruk dengan kondisi jalan dan jembatan yang belum optimal.
Senada
dengan itu, Kepala DPU Kalteng Leonard S Ampung mengatakan, proses pengerjaan
infrastruktur di wilayah tersebut sudah dilaksanakan pihaknya pada 2012 lalu.
Namun pada 2013 mendatang akan mengusulkan kembali dana dari MP3EI untuk
menyelesaikan pembangunannya.
Kepala
Dishubkominfo Kalteng M Hatta menambahkan, sebenarnya dana untuk penyelesaian
dermaga itu sebesar Rp93 miliar, dan sekarang sudah menyerap hampir Rp35
miliar. Sebesar Rp71 miliar dari APBN dan Rp4,7 dari APBD Kalteng, tetapi pada
2013 ada anggaran Rp12,8 miliar serta pada 2014 ada anggaran Rp12 miliar untuk
melanjutkan penyelesaian dermaga, sehingga total penyerapan anggaran Rp100
miliar lebih.
Bukan hanya
itu, untuk masalah pembangunannya, saat ini dermaga tersebut sudah bisa
dioperasionalkan. “Tapi kita belum berani mengadakan moveable bridge
(MB) jika dermaga belum difungsikan, karena khawatir rusak sebelum digunakan.
Untuk itu, karena 2014 sudah harus selesai baik pembangunan dermaga dan
infrastruktur yang ada, maka pada 2014 itu MB tersebut harus dipasang,”
terangnya.
Hatta
menjelaskan, dermaga Bahaur mampu menampung kapal jenis roro atau fery
penyeberangan, sehingga dengan adanya dermaga tersebut, maka jalur pelayaran
dapat dilakukan dari 2 tempat, yakni dari Pulpis ke Pacitan, Jawa Timur, serta
dari Kumai, Kotawaringin Barat ke Tegal, Jawa Tengah.
Saat meninjau jalan ke dermaga Bahaur, Teras
didampingi oleh Leonard S Ampung, M Hatta, Ketua Komisi A DPRD Kalteng Yohanes
Freddy Ering, Staf Ahli DPRD Kalteng Erman P Ranan, Kepala Biro Humas dan
Protokol Setdaprov Kalteng Teras A Sahay, dan beberapa pejabat terkait lainnya.
dkw
