Asrama Haji Perlu Penyempurnaan

Verivikasi lapangan atas rencana penetapan Bandara Tijilik Riwut sebagai embarkasi haji antara dan simulasi standar oprasional prosedur (SOP), di asrama haji Al Mabrur Palangka Raya, Selasa (11/6).

EMBARKASI HAJI ANTARA

Pemprov Kalteng harus bergerak cepat untuk mewujudkan tekadnya menjadikan Palangka Raya sebagai embarkasi haji antara. Berdasar kunjungan pihak Kementerian Agama RI dan Tim Terpadu dari Pusat, Selasa (11/6), masih perlu dilakukan pembenahan pada sejumlah fasilitas di Asrama Haji Al-Mabrur di Jalan George Obos, Palangka Raya.

PALANGKA RAYA – Kondisi tersebut terungkap saat Sekretaris Dirjen Penyelenggaran Haji dan Umroh (PHU) Kementerian Agama RI Chepi Supriatna dan tim terpadu melakukan verifikasi lapangan atas rencana penetapan Bandara Tijilik Riwut, Palangka Raya sebagai embarkasi haji antara dan simulasi standar operasional prosedur (SOP), di asrama haji Al Mabrur, kemarin.

Dalam verifikasi itu, Chepi bersama Tim Terpadu dari Pemerintah Pusat meninjau beberapa fasilitas di asrama haji tersebut. Di antaranya gudang barang, asrama jemaah, dapur, dan kamar mandi. ”Fasilitas di asrama haji ini masih perlu dilakukan penyempurnaan,” kata Chepi di sela-sela verifikasi.

Namun demikian, ia menyatakan optimistis Provinsi Kalteng mampu memperbaiki kekurangan tersebut, dengan dukungan dari DPRD setempat. “Memang tidak ada yang sempurna, sehingga ada beberapa hal yang perlu dilengkapi, karena bersifat sebagai penunjang. Namun yang paling pokok adalah kapasitas gedung, tempat tidur, kesiapan pihak imigrasi, bea cukai, dan kesehatan,” tegasnya.

Chepi menilai kapasitas asrama haji sudah memenuhi standar, karena melebihi 400 orang, sedangkan yang dibutuhkan minimal menampung 325 orang.  Diingatkannya, fasilitas dalam asrama haji harus ditingkatkan, seperti 1 tempat tidur untuk 1 orang jemaah.

Sementara dari pihak terkait, seperti imigrasi siap membantu proses dan telah membentuk tim untuk memperlancar proses keberangkatan calon jemaah haji. Demikian pula dengan instansi kesehatan dan bea cukai siap membantu proses keberangkatan jemaah dari Palangka Raya ke Banjarmasin, Kalsel.

”Ini penting, karena inti dari embarkasi haji antara adalah seluruh proses Custom, Imigration, and Quarantine (CIQ) atau kasiapan orang, barang, dan dokumen dilaksanakan di asrama haji Palangka Raya,” katanya.  Sehingga, tidak seperti sebelumnya dimana seluruh proses itu dilakukan di embarkasi.

Dengan begitu, kata Chepi, mulai dari stempel imigrasi, bea cukai, dan kesehatan sudah diakui secara internasional, sehingga saat tiba di Banjarmasin, hanya memindah jemaah dan barang saja ke pesawat untuk segera diterbangkan ke Jeddah, Arab Saudi.

Saat disinggung mengenai surat keputusan penetapan Bandara Tijilik Riwut sebagai embarkasi haji antara, Chepi mengatakan bahwa kedatangan pihaknya ke Palangka Raya untuk meyakinkan dan melihat kondisi di lapangan. Hasilnya akan dilaporkan kepada Menteri Agama.

Wakil Ketua DPRD Kalteng Arief Budiatmo mengatakan, pihaknya mendukung tekad Pemprov Kalteng. Dana untuk proses embarkasi haji antara sudah disiapkan, sekitar Rp6 milliar, sesuai usulan Pemprov Kalteng. Dana itu akan digunakan untuk membenahi sarana dan prasarana. Selain anggaran tersebut, ada pengembangan lagi di APBD perubahan, sekitar Rp2 milliar.dkw

Hanya 30 Persen Miliki Perpustakaan Desa

Rudiansyah Iden

Hingga kini belum seluruh desa dan kelurahan di Provinsi Kalteng memiliki perpustakaan. Hingga kini, baru 30 persen desa dan kelurahan yang memiliki perpustakaan desa. Memerlukan waktu sekitar 10 tahun lagi agar semua desa dan kelurahan di Kalteng memiliki perpustakaan desa.

PALANGKA RAYA –  Kepala Badan Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi Provinsi Kalteng Rudiansyah Iden, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (12/6), mengatakan, pada tahun anggaran 2013 Kalteng akan mendapatkan bantuan buku dan beberapa peralatan lainnya untuk 50 buah perpustakaan.

Untuk tahun ini, bantuan untuk 50 unit perpustakaan desa menyediakan 1.000 buah buku atau sebanyak 500 judul, satu set meja dan kursi, dua buah rak buku, satu buah mesin tik untuk masing-masing perpustakaan dan tengah dalam proses pengadaan.

Dengan adanya bantuan itu, sehingga sampai akhir tahun ini 477 desa dan kelurahan dari 1.500 desa dan keluarahan se-Kalteng akan memiliki perpustakaan desa. “Jadi, baru sepertiga atau sekitar 30 persen yang dibantu dan ini membutuhkan waktu sekitar 10 tahun agar seluruh desa dan kelurahan di Kalteng memiliki perpustakaan desa,” katanya.

Rudiansyah berharap agar pemerintah daerah kabupaten dan kota se-Kalteng melakukan hal serupa, dengan memberikan bantuan untuk membangun perpustakaan desa.

Ia menyebutkan, desa-desa yang akan menerima bantuan perpustakaan di antaranya adalah desa yang masuk dalam Program Mamangun tuntang Mahaga Lewu (PM2L/program membangun dan menjaga desa. Selain itu, untuk daerah yang layak diberikan bantuan perpustakaan desa.

Setiap kabupaten dan kota tidak sama jumlah desa dan kelurahan yang menerima bantuan. Sebab, akan disesuaikan dengan potensi di daerahnya masing-masing dan diharapkan perpustakaan desa tersebut ditempatkan di dekat pemukiman dan sekolah agar mudah dijangkau.

Program perpustakaan desa ini sudah berjalan sejak 2009 yang lalu dan sampai dengan tahun ini, jumlah desa dan kelurahan yang telah dan akan mendapatkan bantuan sebanyak 477 desa dan kelurahan. “Berdasar monitoring yang kami lakukan di lapangan, antusiasme masyarakat terhadap keberadaan perpustakaan desa sangat baik,” katanya.

Meski demikian, ia mengakui masih ada beberapa kendala di lapangan. Di antaranya, daerah perpustakaan desa kurang mendapatkan perhatian dari aparat setempat, buku yang dipinjam masyarakat tidak dikembalikan, dan pengelola perpustakaan yang sudah dibina berganti sehingga pengelolaan perpustakaan tidak berjalan optimal.dkw

Teras: Larangan Ekspor Rotan Harus Beri Manfaat

Penandatanganan MoU antara PT Citra Borneo Lestari dan Perusahaan daerah Katingan Jaya Mandiri, yang turut ditandatangani oleh Bupati Katingan dan Gubernur Kalteng yang disaksikan oleh Menteri Perindustrian MS Hidayat, di lingkungan Istana Isen Mulang (12/6/2013).

PENANDATANGANAN MOU

PALANGKA RAYA – PT Citra Borneo Lestari dan Perusahaan Daerah Kabupaten Katingan, Jaya Mandiri menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) tentang perjanjian bisnis pengembangan industri rotan Pemerintah RI, melalui Kementrian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian.

Penandatanganan dilakukan di Aula Pertemuan Umum di Kompleks Istana Isen Mulang, Rumah Jabatan Gubernur Kalteng, Rabu (12/6). Penandatangan MoU dilakukan oleh Halim Rusli selaku Komisaris Umum atau yang mewakili PT Citra Borneo Lestari dengan Sonny A Pribadi selaku Direktur Umum Perusda Katingan Jaya Mandiri.

Perjanjian bisnis tersebut turut ditandatangani oleh Bupati Katingan Duwel Rawing dan Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang yang disaksikan Menteri Perindustrian RI MS Hidayat dan berbagai pihak terkait lainnya.

Dalam kelembagaan perjanjian bisnis, PT Citra Borneo Lestari dan Perusahaan Daerah Katingan Jaya Mandiri sepakat membentuk badan usaha bersama berbentuk perseroan terbatas dengan nama PT Citra Katingan Sejahtera yang bergerak di sektor rotan.

Sedangkan ruang lingkup bidang usaha dalam perjanjian bisnis tersebut, antara lain, produksi dan suplai bahan baku rotan dalam bentuk setengah jadi serta produksi furnitur rotan dalam bentuk setengah jadi dan jadi, baik untuk memenuhi kebutuhan perusahaan induk maupun pesanan dari pihak lain.

Koordinasi dan kerja sama produksi furnitur rotan dalam bentuk setengah jadi dilakukan bersama mitra lokal, baik koperasi, kelompok, IKM maupun perorangan di kabupaten Katingan. Selain itu, dalam bentuk pengembangan label atau merek untuk dijual di dalam negeri dan pengembangan pasar retail dalam negeri yang bisa pula melibatkan pihak ketiga.

Dalam sambutannya, Gubernur Teras Narang, mengatakan, kebijakan mengenai larangan ekspor rotan dari Pemerintah Pusat dinilai sudah tepat dan masyarakat harus memperoleh manfaatan dari kebijakan tersebut.

Untuk itu, menurut Teras, yang perlu dilakukan adalah bagaimana masyarakat Kalteng dapat memperoleh pemanfaatan mengingat daerahnya menjadi salah satu penghasil rotan terbesar di Indonesia.

Teras menilai penandatangan MoU antara PT Citra Borneo Lestari dan Perusahaan Daerah Kabupaten Katingan Jaya Mandiri itu merupakan momentum dalam rangka meningkatkan komoditi rotan di Kalteng.

Dalam kesempatan tersebut Teras mengungkapkan, angka pertumbuhan perekonomian di Kalteng cukup baik, bahkan tertinggi untuk di regional Kalimantan, yaitu 6,69  persen. Namun begitu, pihaknya akan terus berupaya menjaga angka inflasi, angka kemiskinan, dan angka pengangguran agar tetap rendah. Untuk itulah ia tertarik dengan kerja sama ini.

Sementara itu, Menteri Perindustrian RI MS Hidayat mengatakan, kebijakan pengembangan industri rotan bukan saja melindungi, namun juga mempertahankan produk hasil hutan rotan. Karena Indonesia merupakan negara penghasil rotan terbesar di dunia yang diperkirakan 85 persen bahan baku rotan di seluruh dunia berasal dari hutan Indonesia.

“Sehingga dengan kebijakan tersebut, rotan yang ada dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan di Indonesia,” katanya.

Dikataka Hidayat,  dulu rotan ini dibolehkan untuk diekspor sebagai bahan baku, dan banyak negara yang membelinya karena ini merupakan produk favorit di sejumlah negara, terutama China dan Jerman.

Kondisi demikian, menjadikan industri rotan berkembang pesat di negara tersebut, karena keahlian, kepadaian dan profesionalisme mereka dapat membuat rotan menjadi produk akhir yang yang sangat modern, sehingga diminati oleh masyarakat maju hampir di seluruh dunia. Bahkan, produk tersebut juga dijual ke Indonesia sebagai produk akhir.

“Jadi, kita yang menjadi pembelinya dengan harga meningkat puluhan kali lipat,” tegasnya. Untuk itu, kebijakan larangan ekspor ini harus diambil, meski ada pro dan kontra. Hidayat yakin, berbagai persoalan tersebut akan dapat diatasi. dkw