Pemprov Lakukan Monitoring Proyek Hibah KOICA

Berfoto Bersama antara Tim Assistensi Project Managerial Organization (POM) dengan tim monitoring proyek kerjasama dari pemerintah Korea Selatan dan Korea International Cooperation Agency (KOICA) Indonesia, di aula Distanak Kalteng, Selasa (4/6).

Pemprov Kalteng  melalui Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) dan beberapa instansi terkait lainnya atau Tim Assistensi Project Managerial Organization (POM), melakukan pertemuan dengan tim monitoring proyek kerjasama dari pemerintah Korea Selatan dan Korea International Cooperation Agency (KOICA) Indonesia.

PALANGKA RAYA – Kepala Distanak Provinsi Kalteng Tute Lelo pada pertemuan yang berlangsung di aula kantornya, Selasa (4/6), mengatakan, sebagai penerima manfaat dari proyek secara langsung, berupa barang dan jasa, Provinsi Kalteng terbantu dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat petani, khususnya di lokasi pilot project (percontohan).

Proyek kerjasama Pemerintah Korea dan Pemerintah Indonesia ini sudah berjalan selama 2,5 tahun dan pada akhir 2013 atau awal 2014 mendatang project ini kemungkinan akan berakhir. Proyek ini dilaksanakan di Desa Kenamit Jaya, Kabupaten Pulang Pisau dan Desa Sei Pitung, Kabupaten Kapuas.

Selama proyek berjalan, beberapa kegiatan pokok yang sudah dilakukan di lapangan, khususnya di desa Kenamit Jaya, antara lain, dibangun balai desa, gudang alat, dan mesin pertanian desa, serta jembatan konektor. Selain itu, diberikan bantuan bibit ternak sapi, ayam, kambing, dan mesin pertanian serta demplot/percontohan usahatani palawija, seperti jagung dan ubi kayu, sesuai permintaan dan keinginan petani.

Sementara untuk di Desa Sie Pitung, sudah dibangun kantor desa, balai desa, gudang desa, dan jembatan konektor. Juga diberikan bantuan bibit ternak sapi, ayam, kambing, dan alat mesin pertanian, serta demplot usahatani palawija. Selain itu, dilakukan peningkatan kompetensi petani melalui pelatihan di Korea Selatan selama 2 pekan dan kegiatan ini dilaksanakan 2 angkatan. Serta, bantuan berupa jasa yang diberikan dengan pendampingan dan pembinaan langsung dari tenaga ahli yang didatangkan dari Korea Selatan sesuai bidang tugas dan waktu penungasan yang diberikan.

Termasuk bantuan kendaraan roda 4 dan roda 2 operasional proyek, di Provinsi serta Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau. Semua barang dan jasa yang telah diberikan, ujar Tute, pada saat proyek berakhir akan diserahkan Pemerintah Korea/KOICA kepada Kementerian Pertanian dan Pemprov Kalteng Cq Distanak Provinsi Kalteng.

Kendati demikian, Tute tetap berharap bahwa proyek kerjasama ini dapat dilanjutkan di desa dan kabupaten lainnya di provinsi ini. Karena, hasil pokok yang diharapkan dengan adanya proyek kerjasama ini akan terjadinya perubahan pola pikir dari petani di lokasi pilot project tersebut.

Sementara Resident Repsentative KOICA Indoneis Offices Kim Byung-gwan, mengatakan, pihaknya sudah meninjau lokasi pilot project tersebut dan ia menilai pelaksanaanya cukup berhasil. Bahkan kabar baik tersebut menyebar ke desa sekitarnya, sehingga banyak masyarakat yang menginginkan agar daerahnya juga dilakukan hal yang serupa.

Proyek ini, lanjut dia, merupakan yang pertama kalinya di Kalteng. Namun diharapkan dapat menjadi percotohan bagi Kalteng maupun daerah lainnya di Indonesia. Hal serupa juga disampaikan oleh Prof Kim Kyung Ryang dari Won National University dan Prof Suh Chong Hyuk dari Han Kayung National University.dkw 

9 Ancaman Bencana di Kalteng

Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Keuangan Berlin Sawal, pada pembukaan Rapat Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Aparat dalam Pengurangan Risiko Bencana di Daerah Tahun Anggaran 2013, di Swiss-Belhotel Danum, Palangka Raya, Selasa (4/6).

PALANGKA RAYA – Dalam dokumen perencanaan penanggulangan bencana Provinsi Kalteng 2012-2016, terdapat 9 jenis ancaman yang berpotensi menimbulkan bencana di wilayah itu. Kesembilan jenis ancaman tersebut, kebakaran hutan dan lahan, banjir,  tanah longsor, angin puting beliung, kekeringan, gagal teknologi, wabah penyakit, kebakaran pemukiman, serta konflik sosial.

Dengan berbagai ancaman tersebut, pemantauan kondisi alam dan aktivitas potensi bencana pada daerah yang memiliki risiko tinggi, perlu dilakukan secara terus-menerus. Untuk itu, menuntut kesadaran, kesiapsiagaan, dan bersinergi gerak dan langkah dari seluruh pemangku kepentingan dalam penangulangan bencana agar dilakukan dengan cepat, tepat, dan terpadu.

Demikian dipaparkan Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang melalui sambutan tertulis yang dibacakan oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Keuangan Berlin Sawal, pada pembukaan Rapat Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Aparat dalam Pengurangan Risiko Bencana di Daerah Tahun Anggaran 2013, di Swiss-Belhotel Danum, Palangka Raya, Selasa (4/6).

Gubernur menekankan pihak terkait agar dapat meminimalisasi kerusakan, kerugian, dan dampak yang ditimbulkan. Karena, sesunguhnya bencana tersebut dapat dikurangi dampak risikonya, dengan melakukan berbagai tindakan pengurangan risiko bencana. Untuk itu, dalam penanggulangan bencana difokuskan pada pra-bencana, seperti upaya pengurangan risiko, dengan melakukan pencegahan, membangun kesiapsiagaan masyarakat, dan ini harus dilakukan secara terkoordinasi dan terencana sehingga terbagun kesamaan langkah dalam melakukan penangulangan bencana.

Sekretaris Dirjen Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Mohammad Roem mengatakan, Indonesia dengan letak geografisnya dinilai memiliki kerentanan terhadap bencana yang cukup tinggi, sehingga perlu disikapi dengan upaya pengurangan resiko bencana.  Beberapa tahun terakhir, ujarnya, paradigma penanggulangan bencana mengalami pergeseran, dari penanganan kedaruratan menjadi pengurangan risiko bencana.

Hal tersebut, antara lain, dilakukan melalui pemetaan risiko bencana dan perencanaan untuk penanganan bencana. “Karena itu, diharapkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah untuk bisa melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian terhadap kabupaten/kota agar mereka membuat perencanaan penangulangan risiko bencana didalam rencana pembanunannya,” katanya.

Kepala pelaksana BPBD Provinsi Kalteng Mugeni, menjelaskan kegiatan tersebut untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan aparatur pengurangan resiko bencana dalam rangka optimalisasi penanganan bencana. Sementara tujuannya adalah memperiapkan dan melatih peserta agar tanggap dan terampil serta peduli pada pencegahan maupun penangulangan bencana, memberikan pemahaman tentang kebijakan pemerintahan dalam penangulangan bencana, dan memberikan pemahaman pengarusutamaan pengurangan resiko bencana (PRB) dalam sistem perencanaan pembangunan. Kegiatan itu dilaksanakan, 3-5 Juni, yang diikuti 75 orang peserta dari BPBD kabupaten/kota dan instansi terkait.dkw

30 Persen Benih Ikan Didatangkan dari Luar Kalteng

PALANGKA RAYA – Balai Benih Ikan yang ada dinilai masih belum mampu memenuhi permintaan benih ikan yang ada. Balai benih hanya mampu menyediakan sekitar 60-70 persen saja, sehingga 30 persennya masih didatangkan dari luar Kalteng, seperti dari pulau Jawa dan Provinsi Kalimantan Selatan.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalteng Darmawan kepada Tabengan diruang kerjanya, baru-baru ini, mengatakan, permintaan masyarakat akan benih ikan dinilai cukup banyak dan beragam, sehingga pihaknya masih belum bisa mencukupi permintaan tersebut.

Untuk memenuhi kebutuhan benih ikan tersebut, sehingga ada benih ikan yang masih harus didatangkan dari luar, “Namun tidak semuanya dari luar. 60-70 persen berasal dari balai benih yang ada dan 30 persen masih dari luar, seperti dari pulau Jawa dan Kalsel,” ujar Darmawan.

Adapun jenis benih ikan yang dikembangkan didaerah ini antaralain lele, nila, patin, dan gurami. Beberapa jenis ikan ini yang cukup banyak diminta masyarakat, sehingga jenis ikan tersebut yang disiapkan.

Sebelumnya, Darmawan mengatakan, Provinsi Kalteng memiliki 4 balai benih ikan dan beberapa kabupaten juga memiliki balai benih, namun balai benih khususnya yang ada di kabupaten dinilai masih belum maksimal, mengingat fasilitas yang ada kurang memadai.

Kendati demikian, katanya, melalui dana alokasi khusus (DAK) beberapa kabupaten tersebut melakukan berbagai pembenahan terhadap balai benih yang ada di daerahnya masing-masing. “Sehingga, seiring melakukan pembenihan, mereka juga melengkapi peralatan yang ada, ujarnya.

Dengan belum maksimalnya balai benih yang ada, sehingga ada benih ikan yang harus didatangkan dari luar, namun tidak keseluruhan, mengingat balai benih yang ada, dibalik keterbatasannya masih tetap oprasional.

“Namun disadari berbagai kekurangan tersebut harus dibenahi, pasalnya, permintaan bibit ikan dari masyarakat dinilai sangat luar biasa,” ungkapnya.dkw