Ketersediaan Pangan Jadi Perhatian Serius

Padi ladang milik masyarakat di daerah, Desa Sepoyu, Kecanatan Delang, Kabupaten Lamandau, Kalteng

PALANGKA RAYA – Bertambahnya jumlah penduduk Indonesia yang dibarengi konversi lahan dan menyebabkan ketersediaan pangan nasional terutama beras, menjadi perhatian serius pemerintah. Konversi lahan pertanian menjadi nonpertanian seperti untuk kawasan industri, permukiman, dan fasilitas publik di beberapa sentra pertanian padi, menyebabkan luas panen semakin menurun.“Jika hal ini tidak diimbangi dengan peluasan sawah, maka dikhawatirkan penyediaan pangan akan terganggu,” kata Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Kadistanak) Kalteng Tute Lelo, belum lama ini.Menurut Tute, pangan merupakan komoditi strategis untuk ketahanan dan kedaulatan bangsa. Karena, jika kecukupan pangan di suatu bangsa terancam, maka ketahanan pangannya juga terancam dan kedaulatan pangan pelan-pelan melemah. Untuk itu, perlu strategi untuk peningkatan produksi pangan melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi.Disebutkannya, konsentrasi utama pemerintah saat ini dalam bidang ketahanan pangan adalah mengupayakan peningkatan produksi beras sebesar 10 juta ton hingga akhir 2014.  Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan produksi tersebut, antara lain, melalui perluasan sawah yang diharapkan dapat berdampak pada peningkatan produksi beras.“Ketersediaan lahan di luar Pulau Jawa masih cukup luas, namun jika dilihat dari status lahannya masih banyak kelompok hutan, seperti hutan lindung, hutan produksi, dan hutan produksi konversi (HPK). Untuk itu, Kementerian Kehutanan akan melepas beberapa hutan yang bersatus sebagai HPK untuk dijadikan sebagai lahan pertanian tanaman pangan khususnya sawah. Kami menyambut baik rencana tersebut,” beber Tute.dkw

Copyright © 2012 Harian Umum Tabengan

Semua Daerah Di Kalteng Rawan Banjir

PALANGKA RAYA - Kalteng belum bebas sepenuhnya dari bencana. Masyarakat dan pemerintah perlu waspada dan menyiapkan upaya antisipasi dini.

Masyarakat di seluruh Provinsi Kalteng sebaiknya waspada dengan potensi banjir yang mangancam daerahnya. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalteng, setidaknya terdapat 70 kecamatan dan 250 desa lebih di provinsi tersebut yang sering mengalami banjir.

“Tidak ada satupun kabupaten/kota di Kalteng yang bebas dari ancaman banjir. Semuanya memiliki kecamatan-kecamatan dan desa-desa yang rutin mengalami banjir,” ungkap Kepala BPBD Kalteng Mugeni, kepada Tabengan, baru-baru ini.

Mugeni menyebutkan,  apabila dilihat dari upaya penanggulangan perisstiwa banjir yang dilakukan selama ini, ada beberapa daerah yang menjadi langganan dan rawan bencana banjir. Meliputi, Kabupaten Kapuas, Barito Selatan, Murung Raya, Katingan, dan Kotawaringin Timur. “Sedangkan yang relatif aman hanya Kabupaten Kotawaringin Barat  dan Sukamara,” lanjutnya.

Dengan kondisi dan data seperti itu, ia berharap kepada para camat dan bupati/walikota se-Kalteng agar dapat mewaspadai ancaman banjir di wilayahnya. Termasuk memetakan daerah yang rawan bencana, terutama banjir sehingga dapat dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan sejak dini.

“Kami dari BPBD Kalteng memang sudah memiliki petanya, namun akan lebih valid lagi kalau kabupaten/kota juga memiliki peta daerahnya masing-masing yang disesuaikan dengan perkembangan dan kondisi di lapangan,” katanya.

Mugeni berharap kabupaten/kota yang sudah terbentuk BPBD agar memprogramkan upaya mitigasi pengurangan risiko bencana. Hal ini penting dilakukan guna menekan kerugian yang lebih besar akibat terjadinya bencana di suatu daerah. Selain itu, juga membuat sistem peringatan dini dan selalu memerhatikan perkembangan cuaca ekstrem berdasarkan prakiraan dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) setempat.

“Pemerintah daerah dan masyarakat diharapkan secara bersama-sama dapat mengantisipasi terjadinya bencana melalui kesiapsiagaan dan mitigasi. Misalnya, kalau ada parit yang tersumbat harus dibersihkan, kalau sunganinya mendangkal atau kotor segera dilakukan normalisasi, dan berbagai kegiatan lainnya,” kata Mugeni seraya menambahkan pentingnya upaya pencegahan bencana.

BPBD Kalteng, ujar Mugeni, siap bergerak dan memberikan bantuan apabila ada kabupaten/kota tidak mampu menanganinya dan menyatakan darurat bencana. Apabila bencana itu semakin meluas, BPBD Kalteng selanjutnya minta bantuan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Apabila sewaktu-waktu memerlukan bantuan dari BPBD Provinsi, kami siap mengirimkan personel dan peralatan penanggulangan bencana. Beberapa relawan kami juga sudah menyatakan kesiapannya dan tetap siaga,” imbuhnya.dkw      

Kualitas Karet Kalteng Kalah Bersaing

PALANGKA RAYA – Kepala Dinas Perkebunan (Kadisbun) Kalteng Rawing Rambang, mengakatan, produktivitas karet di provinsi itu cukup rendah apabila dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Penyebabnya, lahan di Kalteng sebagian besar bergambut dan berair, serta pola pemeliharaan kebun dan hasilnya yang kurang optimal.

Untuk mengatasi masalah itu, menurut Rawing, diperlukan peningkatan pengetahuan masyarakat dan dukungan teknologi yang memadai. “Tidak hanya produktivitas, dari segi kualitasnya karet Kalteng juga masih cukup rendah. Sehingga berpengaruh terhadap nilai ekspor karet Indonesia yang cukup rendah bila dibandingkan dengan beberapa negara penghasil karet, lainnya seperti Thailand dan Malaysia,” katanya, belum lama ini.

Rawing menambahkan, hasil produksi karet Indonesia tidak hanya kalah dari segi produktivitas dan kualitas, juga secara teknologi. Sebab, dalam proses pembudidayaan tanaman karet dinilai masih kurang fokus. Dukungan anggaran dan teknologi juga masih belum optimal.   “Untuk menghadapi berbagai kendala tersebut, kita perlu kerja keras dan ke depan kita ingin fokus pada masalah bibit. Oleh karena itu, diharapkan agar pemerintah kabupaten/kota dapat memiliki kebun bibit,” ujarnya.

Ditekankannya, perlu ketersediaan bibit yang berkualitas mengingat lahan perkebunan karet di Kalteng masih luas dan potensial untuk dikembangkan. Rawing menyatakan optimistis apabila pengelolaan kebun karet dapat dioptimalkan dengan menggunakan bibit unggul, hasilnya akan mengalami peningkatan.

Selain berbagai persoalan tersebut, lanjutnya, harga karet yang kerap turun dan naik juga memengaruhi semangat petani. Tidak sedikit di antara petani yang ada ingin mengalihfungsikan lahan karetnya menjadi kebun kelapa sawit. Mengingat perkebunan kelapa sawit memerlukan dana yang besar, pihaknya menyarankan agar petani tetap membudidayakan tanaman karet.dkw

Pemda Diminta Siapkan Lahan Peternakan

PALANGKA RAYA – Pemkab/pemko di Kalteng diharapkan segera menyiapkan lahan pengembangan tanaman pangan dan pengembangan peternakan, untuk menjami ketersediaan pangan yang cukup dan berkelanjutan.

Untuk memenuhi kebutuhan daging dan meningkatkan pembudidayaan ternak di wilayah Kalteng, diperlukan penyediaan lahan yang memadai. Namun sayangnya, selama ini Pemprov Kalteng mengalami kendala dalam menyediakan lahan untuk pembudidayaan ternak. Karena itu, pemerintah kabupaten/kota diharapkan dapat menyediakan lahan peternakan di daerahnya masing-masing.

“Penyediaan lahan ini sejalan dengan surat keputusan Gubernur Kalteng No.188.44/407/2012 tentang penetapan pencadangan lahan untuk pengembangan budidaya tanaman pangan dan peternakan di Provinsi Kalteng,” kata Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kalteng Tute Lelo kepada Tabengan, pekan kemarin.

Tute membeberkan pertimbangan keluarkanya surat keputusan Gubernur tersebut, guna menjamin ketersediaan pangan yang cukup dan berkelanjutan. Sehingga diputuskan menetapkan pencadangan lahan untuk pengembangan budidaya tanaman pangan dan peternakan di Provinsi Kalteng. Dimana lahan yang dicadangkan untuk pengembangan kedua sektor itu merupakan lahan yang secara teknis memenuhi syarat untuk lokasi budidaya.

“Bupati/walikota diharapkan segera menetapkan pencadangan lahan untuk pengembangan budidaya tanaman pangan dan peternakan. Tujuannya untuk memberikan perlindungan, pemberdayaan pertani skala luas, petani kecil berlahan sejenis, serta kepastian usaha tanaman pangan dan peternakan dalam mendukung kebutuhan pangan,” beber Tute.

Berdasar data Distanak Kalteng menunjukkan tingginya permintaan daging. Seperti kebutuhan daging sapi untuk di wilayah Kota Palangka Raya saja mencapai 5.000 ekor per tahun, sedangkan se-Kalteng sekitar 12.000 ekor per tahun. Daerah dengan permintaan daging cukup tinggi adalah Kabupaten Kotim, Kobar, dan Kota Palangka Raya. Sementara daerah pengembangan ternak ada di Kabupaten Pulang Pisau, Kapuas, Kobar, Katingan, dan Seruyan.

Namun begitu, produksi ternak dari beberapa daerah tersebut dinilai belum mampu menutupi kebutuhan daging di Kalteng. Untuk memenuhi kekurangannya,  selama ini terpaksa mendatangkan dari luar daerah seperti Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bali, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan.

Sebelumnya, Suparni dan Fadliansah dari  Aosiasi Pengusaha Pemotong Ternak Sapi (APPTS) Kota Palangka Raya berharap agar pemerintah dapat mendatangkan investor untuk mengembangkan ternak. Menurut mereka, apabila harapan itu terwujud maka pihaknya tidak akan lagi mendatangkan sapi dari luar daerah. Dengan seperti itu, harga daging di pasaran dapat stabil.dkw

PU Komitmen Tingkatkan Kualitas dan Pelayanan Infrastruktur

Pembangunan salah satu jembatan di jalan trans Kalimantan

HARI BAKTI PU KE-67

PALANGKA RAYA –  Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kalteng menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pekerjaan Umum Ke-67 di halaman kantornya, Jalan S Parman Palangka Raya, Senin (3/12).  Upacara yang dipimpin Wakil Gubernur Kalteng Achmad Diran itu, selain dihadiri unsur FKPD, tampak pula ratusan peserta dari jajaran DPU Kalteng, pasukan kuning, pelajar dan Duta Sanitasi.

Menteri PU Djoko Kirmanto melalui sambutan tertulis yang dibacakan Wagub mengajak seluruh jajaran pejabat dan pegawai PU untuk menjadikan momentum 3 Desember sebagai pemacu semangat dan pengabdian dalam melanjutkan tahapan pembangunan.  Pasalnya, saat ini telah memasuki tahun ketiga dari Program Pembangunan Jangka Menengah kedua 2010-2014 serta melanjutkan agenda reformasi birokrasi di lingkungan pemerintahan yang sudah tidak bisa ditunda lagi.

Disebutkan Menteri PU, sesuai dengan Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014, Kementerian PU telah menyusun Road Map Reformasi Birokrasi pada tahun 2011 dengan tahun pertama pelaksanaannya pada tahun 2012. Hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim/Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN), dokumen usulan mendapat nilai 100 persen dan Road Map mendapat nilai 96 persen, sehingga masuk pada  level 3 dengan besaran tunjangan kinerja sekitar 55 persen dari Kementerian Keuangan.

Dengan pencapaian nilai tersebut, maka kesiapan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian PU telah diajukan kepada Menteri Keuangan, untuk selanjutnya akan diproses dalam rapat Komite Pengarahan Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN). Selanjutnya Kementerian PU telah juga menetapkan Peningkatan Pelayanan Publik sebagai prioritas utama.

Disadari bahwa Pembangunan Manusia Indonesia sebagai bangsa yang maju tidak hanya melalui peningkatan pendapatan dan daya beli semata, namun dibarengi dengan membaiknya pemerataan dan kualitas hidup seluruh bangsa. Untuk itu, strategi utama yang dikedepankan dan menjadi pilar dalam penyelenggaraan MP3EI. Yakni pengembangan wilayah berlandaskan   potensi   ekonomi  setempat,   penguatan  konektivitas nasional yang melingkupi intra dan antar region, serta penguatan kemampuan SDM dan iptek nasional.

Disampaikan pula, ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya tarik suatu kawasan/wilayah, di samping faktor kualitas lingkungan hidup, pencitraan, dan masyarakat (budaya). Sementara itu, kinerja infrastruktur merupakan faktor kunci dalam menentukan daya saing global.

Dalam mendukung upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim akibat dari efek rumah kaca, lanjut Menteri PU, Kementerian PU telah pula ikut serta dengan mengerakkan penanaman pohon di sepanjang jalan nasional sebanyak 40.000 pohon dan di bantaran sungai sebanyak 50.000 pohon pada 2012. Kegiatan tersebut sebagai upaya meredam meningkatnya gas karbon.

Dalam rangkaian upacara itu juga dilakukan penyerahan penghargaan, tali asih, dan kenang-kerangan dari Pemprov Kalteng kepada 10 orang sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian PNS di lingkungan Dinas PU Kalteng yang purna karya bhakti.

Selain itu, diserahkan penghargaan kepada pengamat pengairan terbaik se-Kalteng. Kemudian, penyerahan penghargaan berupa piala dan piagam penghargaan kepada pemenang Lomba 3R sampah yang dilaksanakan dalam rangka Kampanye dan Edulasi Penyehatan Lingkungan Permukiman Kalteng 2012 kepada 7 sekolah dasar dan 7 sekolah menengah pertama di Palangka Raya.dkw