Kualitas Karet Kalteng Kalah Bersaing

PALANGKA RAYA – Kepala Dinas Perkebunan (Kadisbun) Kalteng Rawing Rambang, mengakatan, produktivitas karet di provinsi itu cukup rendah apabila dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Penyebabnya, lahan di Kalteng sebagian besar bergambut dan berair, serta pola pemeliharaan kebun dan hasilnya yang kurang optimal.

Untuk mengatasi masalah itu, menurut Rawing, diperlukan peningkatan pengetahuan masyarakat dan dukungan teknologi yang memadai. “Tidak hanya produktivitas, dari segi kualitasnya karet Kalteng juga masih cukup rendah. Sehingga berpengaruh terhadap nilai ekspor karet Indonesia yang cukup rendah bila dibandingkan dengan beberapa negara penghasil karet, lainnya seperti Thailand dan Malaysia,” katanya, belum lama ini.

Rawing menambahkan, hasil produksi karet Indonesia tidak hanya kalah dari segi produktivitas dan kualitas, juga secara teknologi. Sebab, dalam proses pembudidayaan tanaman karet dinilai masih kurang fokus. Dukungan anggaran dan teknologi juga masih belum optimal.   “Untuk menghadapi berbagai kendala tersebut, kita perlu kerja keras dan ke depan kita ingin fokus pada masalah bibit. Oleh karena itu, diharapkan agar pemerintah kabupaten/kota dapat memiliki kebun bibit,” ujarnya.

Ditekankannya, perlu ketersediaan bibit yang berkualitas mengingat lahan perkebunan karet di Kalteng masih luas dan potensial untuk dikembangkan. Rawing menyatakan optimistis apabila pengelolaan kebun karet dapat dioptimalkan dengan menggunakan bibit unggul, hasilnya akan mengalami peningkatan.

Selain berbagai persoalan tersebut, lanjutnya, harga karet yang kerap turun dan naik juga memengaruhi semangat petani. Tidak sedikit di antara petani yang ada ingin mengalihfungsikan lahan karetnya menjadi kebun kelapa sawit. Mengingat perkebunan kelapa sawit memerlukan dana yang besar, pihaknya menyarankan agar petani tetap membudidayakan tanaman karet.dkw

Pemda Diminta Siapkan Lahan Peternakan

PALANGKA RAYA – Pemkab/pemko di Kalteng diharapkan segera menyiapkan lahan pengembangan tanaman pangan dan pengembangan peternakan, untuk menjami ketersediaan pangan yang cukup dan berkelanjutan.

Untuk memenuhi kebutuhan daging dan meningkatkan pembudidayaan ternak di wilayah Kalteng, diperlukan penyediaan lahan yang memadai. Namun sayangnya, selama ini Pemprov Kalteng mengalami kendala dalam menyediakan lahan untuk pembudidayaan ternak. Karena itu, pemerintah kabupaten/kota diharapkan dapat menyediakan lahan peternakan di daerahnya masing-masing.

“Penyediaan lahan ini sejalan dengan surat keputusan Gubernur Kalteng No.188.44/407/2012 tentang penetapan pencadangan lahan untuk pengembangan budidaya tanaman pangan dan peternakan di Provinsi Kalteng,” kata Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kalteng Tute Lelo kepada Tabengan, pekan kemarin.

Tute membeberkan pertimbangan keluarkanya surat keputusan Gubernur tersebut, guna menjamin ketersediaan pangan yang cukup dan berkelanjutan. Sehingga diputuskan menetapkan pencadangan lahan untuk pengembangan budidaya tanaman pangan dan peternakan di Provinsi Kalteng. Dimana lahan yang dicadangkan untuk pengembangan kedua sektor itu merupakan lahan yang secara teknis memenuhi syarat untuk lokasi budidaya.

“Bupati/walikota diharapkan segera menetapkan pencadangan lahan untuk pengembangan budidaya tanaman pangan dan peternakan. Tujuannya untuk memberikan perlindungan, pemberdayaan pertani skala luas, petani kecil berlahan sejenis, serta kepastian usaha tanaman pangan dan peternakan dalam mendukung kebutuhan pangan,” beber Tute.

Berdasar data Distanak Kalteng menunjukkan tingginya permintaan daging. Seperti kebutuhan daging sapi untuk di wilayah Kota Palangka Raya saja mencapai 5.000 ekor per tahun, sedangkan se-Kalteng sekitar 12.000 ekor per tahun. Daerah dengan permintaan daging cukup tinggi adalah Kabupaten Kotim, Kobar, dan Kota Palangka Raya. Sementara daerah pengembangan ternak ada di Kabupaten Pulang Pisau, Kapuas, Kobar, Katingan, dan Seruyan.

Namun begitu, produksi ternak dari beberapa daerah tersebut dinilai belum mampu menutupi kebutuhan daging di Kalteng. Untuk memenuhi kekurangannya,  selama ini terpaksa mendatangkan dari luar daerah seperti Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bali, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan.

Sebelumnya, Suparni dan Fadliansah dari  Aosiasi Pengusaha Pemotong Ternak Sapi (APPTS) Kota Palangka Raya berharap agar pemerintah dapat mendatangkan investor untuk mengembangkan ternak. Menurut mereka, apabila harapan itu terwujud maka pihaknya tidak akan lagi mendatangkan sapi dari luar daerah. Dengan seperti itu, harga daging di pasaran dapat stabil.dkw

PU Komitmen Tingkatkan Kualitas dan Pelayanan Infrastruktur

Pembangunan salah satu jembatan di jalan trans Kalimantan

HARI BAKTI PU KE-67

PALANGKA RAYA –  Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kalteng menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pekerjaan Umum Ke-67 di halaman kantornya, Jalan S Parman Palangka Raya, Senin (3/12).  Upacara yang dipimpin Wakil Gubernur Kalteng Achmad Diran itu, selain dihadiri unsur FKPD, tampak pula ratusan peserta dari jajaran DPU Kalteng, pasukan kuning, pelajar dan Duta Sanitasi.

Menteri PU Djoko Kirmanto melalui sambutan tertulis yang dibacakan Wagub mengajak seluruh jajaran pejabat dan pegawai PU untuk menjadikan momentum 3 Desember sebagai pemacu semangat dan pengabdian dalam melanjutkan tahapan pembangunan.  Pasalnya, saat ini telah memasuki tahun ketiga dari Program Pembangunan Jangka Menengah kedua 2010-2014 serta melanjutkan agenda reformasi birokrasi di lingkungan pemerintahan yang sudah tidak bisa ditunda lagi.

Disebutkan Menteri PU, sesuai dengan Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014, Kementerian PU telah menyusun Road Map Reformasi Birokrasi pada tahun 2011 dengan tahun pertama pelaksanaannya pada tahun 2012. Hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim/Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN), dokumen usulan mendapat nilai 100 persen dan Road Map mendapat nilai 96 persen, sehingga masuk pada  level 3 dengan besaran tunjangan kinerja sekitar 55 persen dari Kementerian Keuangan.

Dengan pencapaian nilai tersebut, maka kesiapan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian PU telah diajukan kepada Menteri Keuangan, untuk selanjutnya akan diproses dalam rapat Komite Pengarahan Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN). Selanjutnya Kementerian PU telah juga menetapkan Peningkatan Pelayanan Publik sebagai prioritas utama.

Disadari bahwa Pembangunan Manusia Indonesia sebagai bangsa yang maju tidak hanya melalui peningkatan pendapatan dan daya beli semata, namun dibarengi dengan membaiknya pemerataan dan kualitas hidup seluruh bangsa. Untuk itu, strategi utama yang dikedepankan dan menjadi pilar dalam penyelenggaraan MP3EI. Yakni pengembangan wilayah berlandaskan   potensi   ekonomi  setempat,   penguatan  konektivitas nasional yang melingkupi intra dan antar region, serta penguatan kemampuan SDM dan iptek nasional.

Disampaikan pula, ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya tarik suatu kawasan/wilayah, di samping faktor kualitas lingkungan hidup, pencitraan, dan masyarakat (budaya). Sementara itu, kinerja infrastruktur merupakan faktor kunci dalam menentukan daya saing global.

Dalam mendukung upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim akibat dari efek rumah kaca, lanjut Menteri PU, Kementerian PU telah pula ikut serta dengan mengerakkan penanaman pohon di sepanjang jalan nasional sebanyak 40.000 pohon dan di bantaran sungai sebanyak 50.000 pohon pada 2012. Kegiatan tersebut sebagai upaya meredam meningkatnya gas karbon.

Dalam rangkaian upacara itu juga dilakukan penyerahan penghargaan, tali asih, dan kenang-kerangan dari Pemprov Kalteng kepada 10 orang sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian PNS di lingkungan Dinas PU Kalteng yang purna karya bhakti.

Selain itu, diserahkan penghargaan kepada pengamat pengairan terbaik se-Kalteng. Kemudian, penyerahan penghargaan berupa piala dan piagam penghargaan kepada pemenang Lomba 3R sampah yang dilaksanakan dalam rangka Kampanye dan Edulasi Penyehatan Lingkungan Permukiman Kalteng 2012 kepada 7 sekolah dasar dan 7 sekolah menengah pertama di Palangka Raya.dkw

WIC Ingin Pamerkan Budaya Kalteng

2012-11-17

Harian Umum Tabengan,  

PALANGKA RAYA - Women’s International Club (WIC) akan menampilkan budaya Kalimantan Tengah (Kalteng) dalam bazar amal tahunan yang akan diselenggarakan. Setiap tahun, bazar amal WIC mengambil 1 daerah di Indonesia untuk diperkenalkan.

“Tahun depan (2013), kami ingin tampilkan Kalteng, karena sampai sekarang Kalteng belum pernah ditampilkan. Maka untuk yang pertama kalinya kami menemui Gubernur Kalteng. Kami minta kesediaan Pak Teras untuk mendukung kami pada bazar tersebut,” ujar Presiden WIC Rose Lintong, saat bertemu Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang di Istana Isen Mulang, Kompleks Rumah Jabatan Gubernur, Jumat (16/11).

Hal itu dilakukan sejak jauh-jauh hari mengingat dalam melaksanakan berbagai kegiatan tersebut pihaknya tidak pernah melibatkan event organizer, melainkan mereka kerjakan sendiri dengan melibatkan sekitar 500 orang ibu-ibu dari anggota WIC.

Sementara untuk 2012 ini, ujar Rose, pihaknya akan kembali melaksanakan bazar amal di Jakarta Convention Center pada 5-6 Desember 2012 mendatang, mengangkat budaya Provinsi Maluku.

Kebudayaan daerah yang diangkat tersebut akan ditampilkan pada saat acara pembukaan yang dilakukan oleh Ani Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pelindung pasional WIC.

Dalam kegiatan tersebut, rencananya diikuti sebanyak 39 Kedutaan Besar yang bertempat di Jakarta dan mereka akan membawa barang-barang dari negaranya masing-masing untuk dipamerkan dan dijual. Selain itu, ada 250 stan yang akan diisi dari seluruh daerah Indonesia dan menampilkan berbagai makanan internasional.

Sementara misi utama dari WIC ini adalah amal dan memperkenakan budaya Indonesia, hal tersebut dilakukan sudah hampir 45 tahun, mengingat WIC ini didirikan setelah 5 tahun Indonesia Merdeka. “Jadi kami sudah berumur 62 tahun,” ungkapnya.

Sementara anggota WIC ini bersifat internasional dan para istri duta besar dari negara sahabat menjadi anggota kehormatan, sehingga anggotanya sangat beragam. Bahkan yang hadir pada saat itu ada istri Dubes Afrika Selatan dan istri Dubes Belanda untuk Indonesia.

Organisasi ini beranggotakan dari berbagai negara dan tidak terkecuali masyarakat lokal, sehingga WIC sudah berada di beberapa kota besar di Indonesia. Kota Palangka Raya sendiri bisa mendirikan WIC, asalkan tujuannya untuk persahabatan dan amal. “Terpenting, WIC bukan untuk profit,” tegas Rose.

Kedatangan rombongan WIC di Istana Isen Mulang disambut Teras beserta pejabat terkait lainnya. Teras menyambut positif niat baik dari WIC yang ingin memperkenalkan dan mengangkat kebudaya Kalteng tersebut.

Teras juga menjelaskan kepada para perwakilan WIC tentang kondisi Kalteng secara umum, seperti jumlah kabupaten/kota, luas wilayah, letak geografis, dan berbagai fotensi lainnya. Pada kesempatan itu, Rose bertukar cenderamata dengan Teras. dkw

Angkutan Perusahaan Sebabkan Kerusakan Jalan

08-02-2012 00:00

Harian Umum Tabengan,  

PALANGKA RAYA

Mobilitas angkutan perusahaan yang melintas pada jalan di Kalteng yang rata-rata masih substandar, baik dari segi kapasitas maupun strukturnya, menjadi penyebab kerusakan. Pemerintah daerah perlu melakukan pengaturan dan pengawasan agar angkutan itu tidak mengganggu kepentingan pengguna jalan.

Angkutan hasil pertambangan dan perkebunan yang melintasi ruas jalan di Kalteng memiliki andil terhadap kerusakannya. Beban angkut yang melebihi muatan sumbu terberat (MST) 8 ton, menjadi penyebab cepatnya kerusakan jalan di sejumlah daerah di provinsi itu.

Demikian diungkapkan Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang dalam pidato rapat paripurna di Gedung DPRD Kalteng yang dibacakan Wakil Gubernur Achmad Diran, belum lama ini. Dikatakan, hasil produksi perkebunan dan pertambangan yang menyebar dari lokasi produksi dan pengolahan, diangkut hingga keluar otlet-otlet pelabuhan.

Sementara sejumlah ruas jalan yang dilalui angkutan perusahaan perkebunan dan pertambangan, merupakan jalan nasional poros selatan dari batas Kalbar hingga Palangka Raya. Selain itu, ruas jalan dari Muara Teweh (Kabupaten Barito Utara)-Kandui-Patas-Ampah hingga Tamiang Layang (Kabupaten Barito Timur). Ruas jalan tersebut dilalui dengan memotong maupun pada segmen tertentu.

Sedangkan untuk jalan provinsi adalah ruas Pelantaran-Tumbang Kalang (Kabupaten Kotawaringin Timur), Simpang Pundu-Tumbang Samba (Kabupaten Katingan), dan ruas jalan Pulang Pisau-Pangkoh-Bahaur (Kabupaten Pulang Pisau).

Rusaknya jalan itu, kata Teras, karena kondisi jalan di Kalteng rata-rata masih substandar, baik dari segi kapasitas maupun strukturnya. Kondisi ini diperparah lagi dengan tingginya intensitas angkutan yang melebihi batas atau overload hingga belasan, bahkan puluhan ton.

“Kondisi jalan yang baru dibangun atau ditingkatkan apabila terus dilalui kendaraan angkutan perkebunan dan pertambangan dengan muatan melebihi kapasitas jalan, tentu membuat ruas jalan tersebut tidak akan bertahan lama,” katanya.

Berdasar evaluasi, keadaan beberapa ruas jalan di Kalteng cenderung lebih cepat mengalami kerusakan sebelum tercapainya umur rencana jalan tersebut. Karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan pengaturan dan pengawasan agar angkutan hasil pertambangan dan perkebunan milik perusahaan besar swasta (PBS) tidak mengganggu kepentingan pengguna jalan.

Pasalnya, jalan-jalan di Kalteng sebagian besar belum mencapai MST 8 ton karena belum tuntas penanganannya sampai produk akhir, termasuk bangunan pelengkap. “Jalan di Kalteng yang masih substandar struktur maupun kapasitasnya, sehingga MST 8 ton pun masih belum diperkenankan,” katanya.

Sedangkan untuk MST kendaraan angkutan yang mengangkut di atas 10.000 liter minyak curah tersebut, lanjut Teras, melebihi MST 10 ton jika truk tersebut menggunakan gandar tunggal. Hal ini menyebabkan jalan di Kalteng cenderung mengalami penurunan kondisi.

Apalagi kalau kendaraan tersebut mengangkut hingga 15.000 liter, maka jalan akan lebih cepat mengalami kerusakan. Untuk mengatasi hal itu, diharapkan kendaraan angkutan dapat menggunakan gardan ganda atau lebih dan menyesuaikan dengan kemampuan jalan yang dilalui.

Sekadar diketahui, perkebunan besar di Kalteng hingga 31 Desember 2011 lalu berjumlah 323 unit. Dengan rincian, yang belum operasional sebanyak 156 unit dan sudah operasional 167 unit. perkebunan besar di Kalteng sebagian besar belum memiliki jalan khusus untuk mengangkut hasil produksinnya. Mereka hanya membangun jalan di areal perkebunan, seperti jalan produksi, jalan koleksi, dan jalan penghubung desa.dkw