Baru 555 IUP di Kalteng Sudah Clean and Clear

Data IUP Dari Ditjen Minerba dan Pemda Berbeda

PALANGKA RAYA – Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara Paul Lubis, di sela-sela koordinasi dan supervise pengolahan pertambangan mineral dan batu bara, di Aula Eka Hapakat, Komplek Kantor Gubernur Kalteng, baru-baru ini mengatakan, dari 866 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ada di Kalteng, 555 IUP sudah clean and clear dan 311 masih non clean and clear.

            Sementara dari 555 IUP yang sudah clean and clear tersebut dengan rincian, untuk mineral sebanyak 91 IUP sudah eksplorasi dan 104 unit sudah oprasional sebanyak. Sementara untuk batubara, yang sudah eksplorasi sebanyak 237 dan yang sudah oprasional sebanyak 123 unit.

            Sedangkan dari 311 IUP yang non clean and clear tersebut dengan rincian, untuk mineral sebanyak 87 sudah eksplorasi dan 31 sudah oprasional. Sementara untuk batubara, 154 sudah eksplorasi dan 39 sudah oprasional, tuturnya.        

            Diungkapkan Paul, berdasarkan rincian IUP clean and clear dan non clean and clear di Provini Kalteng per 1 April 2014 bahwa jumlah IUP terbanyak ada di Kabupaten Barito Utara yaitu sebanyak 194 IUP. Sedangkan IUP sudah clean and clear terbanyak berada di Kabupaten Barito Utara yaitu sebanyak 150 IUP.

            Sementara IUP yang belum clean and clear yang terbanyak berada di daerah Kabupaten Barito Timur yaitu sebanyak 91 IUP, ujarnya.

            Sebelumnya, Ketua Tim Kajian Sumber Daya Alam (SDA) Litbang KPK, Dian Patria mengatakan, ada perbedaan data IUP dari Ditjen Minerba dan data dari Pemda terhadap IUP yang ada di daerah ini. Karena berdasarkan data IUP dari Ditjen Minerba yaitu sebanyak 866 IUP, sementara data dari Pemda sebanyak 983 IUP, sehingga selisihnya sebanyak 117 IUP.

Selain itu, setidaknya ada 10 permasalahan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara saat ini yaitu, renegosiasi kontrak 37 KK dan 74 PKP2B belum terlaksana,  peningkatan nilai tambahmineral dan batubara belum terlaksana dengan baik, pengembangan sistem data dan informasi Minerba masih bersifat parsial.

Belum diterbitkannya semua aturan pelaksana UU No 4/2009 tentang pertambangan Minerba, penataan kuasa pertambangan/izin usaha pertambangan belum selesai, dan tidak ada upaya sistematis untuk meningkatkan domestic market obligation.

 Serta kewajiban pelaporan reguler belum dilakukan oleh pelaku usaha dan Pemerintah Daerah, kewajiban reklamasi dan pascatambang belum sepenuhnya dilakukan, pelaksanaan pengawasan pertambangan belum optimal, dan terdapat kerugian keuangan negara karena tidak dibayarkannya kewajiban keuangan.

Sementara Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Dadang Suwarna mengatakan, dari 866 IUP yang ada di Kalteng, namun yang mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP) hanya 525 IUP saja.

Lebih parah lagi pajak Bumi dan Bangunan (PBB) nya, karena dari luasan IUP yang diberikan oleh Pemerintah di Provinsi Kalteng seluas 3,6 juta Ha, namun yang bayar hanya 1,09 juta ha “berate 70 persen pemegang IUP belum bayar PBB tambang,” tegasnya.

“Pemerintah Pusat juga, membuat clean and clear, ternyata ada tumpang tindih di kasih (clean and clear), NPWP tidak ada dikasih (clean and clear), gimana Negara ini,” tegasnya.dkw

Perbedaan Data IUP

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Data Dari Ditjen Minerba	Data Dari Pemda	Selisih
1	Pulang Pisau	17	71	-54
2	Barito Utara	194	239	-45
3	Barito Timur	147	159	-12
4	Kotawaringin Barat	16	27	-11
5	Kapuas	115	125	-10
6	Katingan	60	68	-8
7	Seruyan	24	31	-7
8	Palangka Raya	18	24	-6
9	Gungun Mas	81	84	-3
10	Barito Selatan	32	33	-1
11	Lamandau	27	28	-1
12	Sukamara	9	9	0
13	Provini Kalteng	2	2	0
14	Kotawaringin Timur	46	31	15
15	Murung Raya	78	54	24
Total		866	983	-117

Tim Pencegahan Korupsi Sumber Daya Alam KPK

70 Persen Pemegang IUP di Kalteng Belum Bayar PBB Tambang

PALANGKA RAYA – 70 persen pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kalteng ini dinilai belum membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tambang. Karena dari luasan 3,6 juta Ha IUP yang diberikan di daerah ini, namun hanya 1,09 juta Ha saja yang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) nya yang dibayar.

            Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Dadang Suwarna, di sela-sela koordinasi dan supervise pengolahan pertambangan mineral dan batu bara, di Aula Eka Hapakat, Komplek Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (2/4) mengatakan, APBN 2009 sebesar Rp544 triliun, namun penerimaan pajak dari sektor mineral dan batubara (Minerba) hanya sebesar 6 persen.

Dan terakhir pada 2013, penerimaan pajak sebesar Rp921 triliun namun dari Mineral hanya 2,9 persen. “Coba banyakan, padalah ekspor batubara kita nomor satu di dunia tetapi penerimaan pajak kita hanya 2,9 persen yang menyumbang APBN kita. Jadi dimana sebetunya dia bayar, kalau yang banyar pajak hanya sekitar tiga persen, artinya yang lainnya tidak bayar,” tegasnya.

            Hal ini dapat terlihat bahwa dari jumlah IUP seluruh Indonesia sebanyak 10.911, tetapi yang mempunyai NPWP hanya 4.552, “kalau tidak memiliki NPWP dia mau bayar pajak kemana, NPWP saja tidak ada,” lanjutnya.

            Sementara di Kalteng, dari 866 IUP yang ada, namun yang mempunyai NPWP hanya 525 IUP saja. Yang lebih parah lagi PBB nya, karena dari luasan IUP yang diberikan oleh Pemerintah di Provinsi Kalteng seluas 3,6 juta Ha, namun yang bayar hanya 1,09 juta ha “berate 70 persen pemegang IUP belum bayar PBB tambang,” tegasnya.

            Itu baru lusan tambang, belum lagi tambang yang keluar dari perut bumi. Dia menilai bahwa hal tersebut terjadi karena belum maksimalnya pengaturan dan regulasinya serta masih banyak pelabuhan-pelabuhan tikus atau pelabuhan khusus yang memang dibiarkan.

Untuk itu, pengawasan tambangan ini perlu di awai oleh berbagai pihak yang terkait serta didukung kebijakan pelaporan dan pengawasan yang memadai.

            Bahkan dia berharap agar dilakukana pendataan terhadap pelabuhan yang ada, karena dia menduga bahwa IUP memiliki pelabuhan khusus, sehingga kalau pelabuhan khusus tersebut tidak ditertibkan, maka akan menyulitkan pengawasn.

            Diungkapkanya, idealnya di Kalteng dan Kalsel cukup mempunyai tiga buah pelabuhan induk dan disitu akan ditempatkan para petugas pengawas dari berbagai isntansi yang terkait. Dengan seperti itu, maka diharapkan agar pengawsan tersebut akan lebih maksimal.

Karena, dengan adanya pelabuhan induk tersebut, maka pengapalan hasil tambang tersebut dilakukan di tempat itu dan tidak bias lagi dilakukan di tempat lain, sehingga petugas dapat mengetahui berapa jumlah hasil tambang yang diangkut itu.

Pengawasan semacam ini dinilai perlu, karena jangan sampai Pemerintah Daerah itu hanya memberikan IUP nya saja namun tidak mengetahui jumlah produksinya, tuturnya.dkw