19-10-2011 00:00
Harian Umum Tabengan,
PALANGKA RAYA
Hasil pertemuan Forum Silahturahmi Tokoh-tokoh Masyarakat Dayak se-Kalimantan (FSTDK), 14-15 Oktober lalu, di Samarinda, Kaltim, menghasilkan beberapa kesepakatan yang intinya, masyarakat Dayak harus bersatu dan menjadi tuan di daerahnya sendiri.
Yansen A Binti, koordinator rombongan tokoh masyarakat Dayak Kalteng, didampingi beberapa pengurus Gerakan Pemuda Dayak Indonesia (GPDI) dan tokoh masyarakat Dayak Kalteng saat jumpa pers di Gedung Betang, Kompleks Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (18/10), menegaskan, tidak bisa ditawar-tawar lagi bahwa masyarakat Dayak dari berbagai daerah harus bersatu.
Hasil pertemuan tersebut melahirkan beberapa poin antara lain, masyarakat Dayak se-Kalimantan sepakat bahwa salam persatuan masyarakat Dayak adalah Adil Ka’ Kalin0, Bacuramin Ka’ Saruga, Basengat Ka’ Kajubata atau adil terhadap sesama, hidup baik pada jalan kebenaran. Masyarakat Dayak juga sepakat bahwa di manapun bumi di pijak, di situ langit dijunjung, baik investor, tokoh-tokoh maupun kader-kader bangsa, ketika mereka datang ke sini harus menghormati adat-istiadat dan kebiasaan masyarakat Dayak.
Selain itu, dalam forum tersebut masyarakat Dayak juga sepakat, pemukiman atau daerah yang mayoritas penduduknya orang Dayak, kepala daerahnya harus orang Dayak. Karena itu, orang Dayak dipersilakan untuk bersaing dan menjadi yang terbaik.
Hal tersebut, kata Yansen, salah satu wujud pengabdian dari masyarakat Dayak terhadap Bangsa dan Negara ini, karena pengabdian tersebut tidak harus menduduki pemerintahan di tingkat pusat. “Orang Dayak sudah siap, yang tidak siap, karena adanya isu-isu yang memecah belah masyarakat Dayak,” lanjutnya.
Ia menilai, hal ini (dianggap tidak siap) memang tidak terlihat, namun dapat dirasakan antara lain yang membawa isu-isu agama dan suku yang dikampanyekan dengan manis, sehingga tidak tampak secara kasat mata. Sementara untuk memperjuangkan agar kepala daerah tersebut adalah orang Dayak, pihaknya diminta lebih proaktif menyampaikan hal tersebut kepada sejumlah partai. Ke depan diharapkan agar partai-partai tersebut wajib memperjuangkan agar yang dicalonkan adalah orang Dayak.
Selanjutnya, masyarakat Dayak juga sepakat satu-satunya organisasi masyarakat Dayak hanya Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), sehingga organisasi-organisasi Dayak lainnya harus berada di bawah MADN.
Dari pertemuan tersebut, kata Yansen, juga disepakati untuk meminta perlakuan khusus dalam hal meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Dayak di daerah perbatasan.
Untuk menindaklanjuti hal ini, pihaknya beberapa waktu ke depan akan mengirimkan proposal kepada Pemerintah Pusat agar tidak hanya memperhatikan peningkatan keamanan masyarakat di daerah perbatasan, namun juga kesejahteraannya.
Dalam sektor investasi, pihaknya juga sepakat pembagian hasil usaha tersebut pada 2012 mendatang harus 50-50 persen, antara investor dan daerah di mana sumber daya alam itu berasal. Karena kalau tidak seperti itu, masyarakat tidak akan bisa menikmati pembangunan yang maksimal.
Untuk mewujudkan ini, pihak perusahaan diminta melaksanakan corporate social responsibility (CSR) untuk memberdayakan masyarakat di sekitarnya. Terlebih saat ini sesuai kebijakan Gubernur, perusahaan harus menyiapkan 20 persen kebun plasma dari luas izin yang diusahakan dan pemerintah diminta memfasilitasinya.
Dari pertemuan tersebut masyarakat Dayak juga sepakat, pada 2014 mendatang siapapun Presidennya diharapkan agar ada menteri yang berasal dari orang Dayak. “Bahkan kapan perlu kenapa tidak mencalonkan Agustin Teras Narang sebagai Presiden,” katanya.
Masyarakat Dayak menilai Teras sosok lokal yang berwawasan nasional, bahkan internasioanl serta nasionalis, namun hal ini harus didiskusikan dan mendapatkan dorongan. “Meski demikian, semua itu tergantung dari masyarakat Dayak sendiri, namun kalau semua masyarakat bersatu, tidak ada hal yang tidak mungkin dapat dicapai,” kata Yansen. dkw
