86 Perusahaan Perkebunan yang Sudah Clean and Clear

PALANGKA RAYA – Sampai saat ini baru ada 86 perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan di Kalteng ini yang sudah clean and clear dan perusahaan yang telah dinyatakan clean and clear itu akan di protect dan dibela apabi terjadi ada apa-apa.

Sementara bagi perusahaan yang belum clean and clear diharapkan agar memproses perizinanya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, ujar Kepala Dinas Perkebunan Provini Kalteng Rawing Rambang kepada sejumlah wartawan saat ditemui di sela-sela temu investor perkebunan besar se Kalteng, di Swiss Belhotel Danum, Senin (2/12).

Karena ia menilai, di daerah kabupaten tersebut masih ada perusahaan yang belum melengkap perizinanya. Mengingat izinan yang ada di kabupaten di daerah ini ada sekitar 310, namun izin tersebut dikeluarkan oleh pihak kabupaten.

Lanjut Rawing, jumlah perusahaan yang sudah clean and clear tersebut belum ada mengalami penambahan, mengingat yang dihadapi oleh perusahaan tersebut adalah proses di sektor kehutananya “semua ini macetnya di sektor kehutanan,” ujarnya.

Sehingga cukup banyak izin yang dinilai macet, bahkan 81 rekomendasi yang dikeluar Gubernur pun tidak ada perkembangannya, ujar Rawing.

Kendati demikian, kalau diketahui ada perusahaan yang perizinanya belum lengkap namun sudah oprasional, maka pihaknya akan menyurati Bupati setempat sebagai pemeri izin untuk menegur perusahaan tersebu. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka itu pembiaran “Bupati nanti yang kena,” tegasnya.

Sementara perusahaan yang bersangkutan akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku, karena mereka sudah melanggar UU maupun Peraturan Daerah (Perda) ujarnya.

Kendati demikian, karena keterlanjuran akibat faktor surat keputusan (SK) Menteri Kehutanan tahun 2000, maka ada perusahaan yang sudah oprasional namun dinilai masih belum memiliki perizinan yang lengkap, ungkapnya.dkw

Pengumuman Tes CPNS Ditunda, Daerah Belum Terima Penjelasan

PALANGKA RAYA – Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Siun Jarias saat ditemui dilingkungan Istana Isen Mulang baru-baru ini, kepada Tabengan mengatakan,  berdasarkan pemberitaan yang ada bahwa pengumuman hasil tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2013 ditunda, namun pihaknya belum mendapatkan pemberitahaun resmi dan penjelasan mengenai penundaan tersebut.

Karena pihaknya mengetahui penundaan pengumuman tes CPNS tersebut hanya dari media massa saja, karena sampai saat ini pihaknya belum ada menerima pemberitahuan secara resmi dan penjelasan dari Pemerintah Pusat terkait dengan penundaan tersebut.

“Baca di koran aja kita belum ada pemberitahuan, baca di korang memang ditunda katanya dan tidak ada penjelasan,” tegas Siun.

Namun ia menilai, mukin juga penundaan tersebut berkaitan dengan standar operasional prosedur (SOP) pelaksanaan tes CPNS tersebut. Mengingat SOP yang baru tersebut dinilai belum dilakukan sosialisasi secara maksimal ke daerah, sehingga panitia daerah tetap berpatokan pada SOP yang lama yang dinilai tidak sesuai lagi dengan SOP yang baru ini.

Kalaupun hal tersebut berkaitan dengan SOP, namun penjadwalan yang telah panitia pusat buat sendiri, tidak bisa ditepati oleh mereka sendiri, ujar Siun, meski ia tidak menyebutkan waktu seharusnya pengumuman hasil tes CPNS tersebut disampaikan kepada masyarakat luas.

Namun saat disinggung mengenai waktu pengumuman hasil tes CPNS 2013 tersebut, namun ia mengaku belum mengetahuunya, karena belum ada informasi dari Panitia atau Pemerintah Pusat.

Sehingga ia berharap, agar kedepan apa yang sudah diketahui oleh masyarakat luas  tersebut jangan terlalu mudah untuk di rubah-rubah lagi, karena hal tersebut dapat mengurangi karedibilitas dari pihak penyelenggara.

Selain itu, pada penerimaan CPNS ke depan ia berharap agar putra-putri daerah tersebut dapat mendapat perhatian. Sehingga orang-orang daerah yang potensial juga harus didorong untuk ambil bagian dalam membangun daerahnya sendiri “jangan drofing-drofing dengan pola yang tersembunyi,” tegasnya.

Mengingat orang daerah ini juga banyak yang menunggu peluang dan kesempatan untuk menjadi CPNS, sehingga jangan hanya karena alasan untuk mencari PNS atau pegawai dengan kualitas yang setinggi-tingginya namun orang daerah tidak mempunyai kesempatan.

Disisi lain, perguruan tinggi-perguruan tinggi yang ada di daerah ini juga mencetak tenaga kerja atau lulusan, sehingga kalau itu tidak adiakomodir, maka semua itu akan menjadi sia-sia, ujarnya.dkw

Wasganis Harus Mampu Orasikan GPS dan Mengenali Jenis Pohon

PALANGKA RAYA – Agar petugas pengawas tenaga teknis (Wasganis) dapat melakukan tugas dan fungsinya dengan maksimal, maka mereka tidak cukup hanya mempunyai kemampuan pengukuran dan pengujian hasil hutan kayu, namun juga harus memiliki dan bisa mengoprasikan global positioning system (GPS) dan kemampuan pengenalan jenis pohon.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng Sipet Hermanto, dalam sambutannya pada Pemibinaan Pengawas Tenaga Teknis (Wasganis) Pengelolaan Hutan Produksi Lesatri, di hotel Aquarius, baru-baru ini mengatakan, Wasganis harus memiliki dan mampu meoprasikan GPS.

Ini diras perlu, karena mereka harus mencek atau memeriksa apakah kayu-kayu yang di syahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) itu bersal dari blok tebangan yang sah atau tidak.

Selain itu, yang juga harus dimiliki oleh petugas Wasganis tersebut adalah kemampuan pengenalan jenis pohon yang telah ditebang. kalau mereka tidak memiliki kemampuan itu, maka ada kemungkinan kesalahan pengelompokan, sehingga ada potensi kerugian negar bukan pajak di situ, karena selisih tarip dan termasuk dana reboisasinya.

Sebab untuk dana reboisasi, untuk jenis kelompok kayu indah yaitu sebesar 18 dolar per m kubika, jenis meranti 16 dolar per m kubik, dan rimba campuran 13 dolar per m kubik, ujarnya.

“Jadi tidak cukup anda-anda petugas sebagai Wasganis tersebut hanya memiliki kemampuan keterampilan untuk melakukan pengukuran dan pengujian hasil hutan kayu. Tidak cukup,” tegasnya.

Untuk itu, Wasganis yang ada harus ditunjang untuk mengoprasionalkan GPS dan kemampuan pengenalan jenis kayu yang sudah ditebang, “ini wajib hukumnya,” lanjut Sipet.

Namun yang tidak kalah pentingnya, bahwa Wasganis tersebut harus mandiri, sehingga tidak harus tergantung dengan fasilitas dari unit manajemen atau perusahaan tersebut. Ini dinilai penting dalam rangka melakukan fungsi dan tugas pengawasannya secara independen.

Beberapa hal tersebut dinilai penting, ujar Sipet, dalam upaya untuk memaksimalkan penerimaan negara dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Sehingga pada pemibinaan Wasganis pengelolaan hutan produksi lesatri ini dapat mendiskusikan apa yang menjadi kelemahan atau kendala yang ada dilapangan agar dapat dicarikan jalan keluarnya.

Ini dinilai penting mengingat tugas dan tantangan kedepan tidak semakin mudah sehingga mereka harus menyesudikan dengan dinamika tantangan kehuatan kedepan, ujar Sipet.

Sehingga kegiatan ini maka diharapkan dapat berkolerasi dengan terjadinya perbaikan dan petugas Wasganis mampu melakukan pengawasan terhadap unit manajemen dengan lebih maksimal, sehingga kalau terjadi penyimpangan dari rencana kerja, maka hal tersebut dapat dideteksi secara dini, ujar Sipet.dkw

Penyiapan Pangan Lokal Harus Terus Ditingkatkan

PALANGKA RAYA – Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluhan (BKPKP) Provinsi Kalteng Sutrisno, saat ditemui disela-sela meninjau pasar penyeimbang di Palangka Raya baru-baru ini, mengatakan, tingkat penyiapan pangan lokal harus terus ditingkatkan, sehingga kekurangan terhadap beberapa komoditi bahan pangan tersebut semakin tahun semakin dikurangi.

Terlebih beberapa waktu lalu dilakukan memorandum of understanding (MoU) antara Gubernur dengan bupati/walikota terkait dengan pencapaian sasaran ketahan pangan pada 2014. “Kalau itu dapat dipenuhi, yakin sudah bisa menekan kebutuhan pangan dari luar daerah,” ujarnya.

Diungkapkanya, karena untuk pemenuhan ketersediaan pangan tersebut meliputi atas dua sisi, yaitu dipenuhi sendiri dan juga didatangkan dari luar daerah. Sehingga, kalau harus mendatangkan dari luar daerah, maka akses yang ada harus lancar.

Namun dengan adanya pasar pasar penyeimbang tersebut, maka diharapkan agar dapat mengendalikan harga, karena dengan harga yang stabil maka keterjangkauan masyarakat terhadap bahan pangan dapat terpenuhi. Karena, ia menilai bahwa keberadaan pasar penyeimbang ini merupakan salah satu startegi untuk memperlancar distribusi pangan.

Sementara Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang mengatakan, yang diharapkan tidak hanya mempunyai ketahanan pangan, namun yang paling terpenting adalah berdaulat pangan “berdaulat dalam arti, bahwa daerah kita mampu untuk memproduksi sendiri,” ujarnya.

Sehingga pengembangan beberapa komoditi seperti komoditi bawang merah saat ini sudah dikembangkan di daerah Kelurahan Kelampangan dan di daerah Tangkiling “ini dilakukan dalam rangka menghindari lonjakan-lonjakan harga yang luarbiasa dan tidak terkontrol. Untuk mengatasi itu makanya kita laksanakan pasar penyeimbang,” ungkapnya.

Sementara pasar penyeimbang ini pihaknya lakukan dengan tetap berkerjasama dengan pihak pengusahan dan kerjasama yang saling menguntungkan, namun keuntunganya memang tidak terlalu besar bila dibandingkan dengan tidak dilakukan penyeimbangan.

Untuk ia juga berharap agar keberadaan pasar penyeimbang ini tidak hanya ada di Palangka Raya saja, namun juga dilakukan di kabupaten yang lainnya di daerah ini.dkw

  

IPK Kalteng Terbaik ke-3 Secara Nasional

Peningkatan Kapasitas Mental Sipiritual Dinilai Sangat Penting

PALANGKA RAYA – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalteng Hardy Rampay dalam sambutannya pada penutupa kegiatan peningkatan kapasitas mental sipiritual atau Da'iyah daerah Provinsi Kalteng 2013, di hotel Luwansa, Kamis (28/11) mengatakan, Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) Provinsi Kalteng berada pada urutan ketiga secara Nasional setelah DKI Jakarta dan Kepulawan Riau.

Sehingga, pada 5 Desember mendatang, Gubernur Kalteng akan menerima penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) 2013, karena Provinsi Kalteng berada pada nomor tiga se Indonesia. Meski ia tidak menyebutkan siapa yang akan menyerahkan penghargaan tersebut.

Selain itu, pada 3 Desemebr mendatang, salah satu kabupaten di Provinsi Kalteng, yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat juga menerima penghargaan transmigrasi award dari Menko Perekonomian. Penghargaan tersebut akan diterima langsung oleh Bupati Kotawaringin Barat, lanjutnya.

Dengan prestasi tersebut menunjukan keberhasilan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di daerah ini. Untuk itu ia berharap agar perstasi ini dapat terus dipertahankan bahkan dapat lebih ditingkatkan.

Sehingga, koordinasi, komunikasi, dan sinergi program antara pemerintah Provini dengan pemerintah kabupaten/kota, termasuk dengan Pemerintah Pusat dinilai sangat penting. Sehingga berbagai kendala yang ada tersebut dapat dicarikan solusinya, sehingga berbagai program tersebut dapat berjalan dengan baik.

Sehingga angka pengangguran di daerah ini dapat ditekan serendah mungkin. Sementara angka penganguran Kalteng pada 2013 ini berada pada posisi 1,82 dan angka penganguran tersebut dinilai sangat baik karena terbaik di Indonesai, ujarnya.

Selain itu, mengenai perencana ketenagakerjaan yang ada juga perlu mendapatkan perhatian dan ia sudah melihat perencanaan tersebut yang dimulai pada 2014-2018 mendatang. Dan ia menilai bahwa pada akhir 2018 mendatang, kualitas tenaga kerja yang ada akan semakin meningkat.

Dalam kesempatan itu ia juga mengatakan, Pembinaan mental spiritual diarahkan pada sikap mental yang ulet, tangguh, dan mandiri, serta perilaku yang semakin baik. Sehingga dapat menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sehingga pembinaan mental spiritual dinilai sangat diperlukan dalam pembentukan masyarakat dengan pendekatan keagamaan untuk mendukung permukiman transmigrasi, menciptakan sikap mental untuk kerukungan beragama dan kebersamaan sehingga terbina kehidupan masyarakat yang harmonis dan saling membutuhkan.

Untuk itu ia berharap agar calon Da’iyah ini dapat menjadi pembina mental spiritual yang handal bagi transmigrasi di UPT nya masing-masing, serta menularkan ilmu pengetahuan yang telah diterimanya kepada masyarakat yang lainnya.

Sementara Panitia Pelaksana Tias Astuti, dalam laporanya mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan dari 25-28 November 2013 dan diikuti sebanyak 40 orang peserta yang berasal 10 UPT transmigrasi binaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalteng.

Sementara fasilitator Mutmainah dalam pesan dan kesannya mengatakan, kegiatan ini pihaknya sangat terkesan dengan keramah-tamahan dan antusias dari para peserta dan panitia, namun ia berharap agar ilmu pengetahuan yang telah diberikan tersebut dapat diterapkan dan bermanfaat didaerahnya masing-masing.

Sedangkan peserta kegiatan Lestari dalam kesan dan pesannya mengucapkan terimakasih kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang telah melaksanakan kegiatan ini, sehingga pihaknya banyak menerima pengetahuan dan pengalaman yang baru. Untuk itu ia berharap agar kegiatan ini kedepan dapat terus dilaksanakan.

Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalteng Hardy Rampay juga melepas tanda peserta, penyerahan sertifikat, dan menyerahkan bantuan kepada perwakilan peserta kegiatan peningkatan kapasitas mental sipiritual atau Da'iyah daerah Provinsi Kalteng 2013 tersebut.dkw