SDM yang Kompeten dan Profesional Menjadi Tuntutan

BP2HP Wilayah XII gelar Pemibinaan Wasganis Pengelolaan Hutan Produksi Lesatri

PALANGKA RAYA – Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan Listya Kusuma Wardhani dalam sambutan tertulinya yang dibacakan oleh Kasubdit Bina Iuran Kehutanan dan peredaran hasil hutan Bambang Winoto pada Pemibinaan Pengawas Tenaga Teknis (Wasganis) Pengelolaan Hutan Produksi Lesatri, di hotel Aquarius, Senin (24/11) mengatakan, Indoneseia merupakan daerah yang memiliki kawasan hutan terbesar di asia dan terbesar ke 3 di daerah tropis.

Berdasarkan rancangan kehutanan tingkat Nasional, luasan hutan di Indonesia yaitu 130,68 juta Ha terdiri dari hutan konservasi seluas 26,82 juta Ha, hutan lindung 28,86 juta Ha, dan hutan produksi 32,06 juta Ha. “Namun, sangat disayangkan, karena lebih dari 50 persen hutan kita dalam kondisi rusak. Untuk itu, SDM kehutanan yang kompeten dan profesional merupakan tuntutan yang utama,” tegasnya.

Karena, dalam kurun waktu lima tahun kedepan isu strategis pembangunan kehuatanan khusunya diusaha tebang antaralain, menurunya kualitas dan kuantitas sumber daya hutan produksi, turunya permintaan pasar dunia atas produk kehutanan Indoenseia, masih lemahnya daya siang industri kehutanan, penurunan lapangan usaha dan tenagakerja, serta penurunan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan, ujarnya.

Untuk mengantisipasi isu tersebut, maka bina usaha kehutanan telah menetapkan kopetensi kegiatan antaralain, pemantauan usaha kehutanan dengan mendorong perusahaan kehutanan aktif menjalankan usahanya dan pengenaan sanksi bagi usaha kehutanan yang tidak aktif atau melanggar ketentuan yang berlaku.

Hal tersebut antaralain melalui pembinaan Wasganis, sehingga diharapkan petugas Wasganis yang ada merupakan petugas kehutanan yang kopeten dan profesional guna terciptanya pengelolaan hutan yang lestari dan dapat menjamin kebutuhan bahan baku industri secara berkesinambungan.

Sementara Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng Sipet Hermanto mengatakan, berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No 529, maka kawan hutan di Kalteng itu terdiri dari kawasan konservasi 1,6 juta Ha, kawasn lindung 1,3 juta Ha, dan sisanya kawan hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap, ditambah 2,5 juta Ha HPK.

Sementara berdasarkan data Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP) di Kalteng, bahwa pejabat penatausahaan hasil hutan (PUHH) di Kalteng sebanyak 263 orang, pejabat pengesahan laporan hasil penebangan sebanyak 94 orang, dan pejabat penagih iuran kehutanan (PPIK) 28 orang.

Dengan ketersediaan PUHH dan PPIK ini maka diharapkan penerimaan negara bukan pajak dapat tercapai secara optimal. Sehingga petugas tersebut harus mandiri, harus memiliki dan bisa mengoprasikan global positioning system (GPS), dan kemampuan pengenalan jenis pohon yang telah ditebang.

“Jadi tidak cukup anda-anda petugas sebagai wasganis hanya memiliki kemampuan keterampilan untuk melakukan pengukuran dan pengujian hasil hutan kayu. Tidak cukup,” tegasnya.

Sementara Ketua Panitia Ahmad Sodiq mengatakan, kegiatan tersebut dimaksudkan untuk memberikan arahan yang terkait dengan PUHH, P2LHP, dan PPIK dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak. Juga untuk membangun motivasi kerja sebagai pejabat PUHH yang beberapa waktu terakhir ini dirasakan mulai menurun.

Sementara tujuanya adalah untuk tercapainya kesamaan padangan dan persepsi tentang per Undangan tentang pengelolaan hutan produksi lestari, khusunya yang terkait deng atugas dan fungsi pejabat PUHH.

Kegiatan ini dilaksanakan dari 25-26 November bertempat di hotel Aquarius Palangka Raya dan diikuti sekitar sebanyak 80 orang peserta. Dalam kegiatan tersebut pihaknya juga mendatangkan motivator untuk memberikan motivasi kepada para peserta dan juga mengundah pihak-pihak yang terkait lainnya.dkw

Budaya Kalteng akan Meriahkan Bazaar WIC Jakarta

PALANGKA RAYA – Budaya dan kesenian Kalteng akan memeriahkan kegiatan bazaar amal ke 46 Women’s International Club (WIC) Jakarta 2013 yang mengangkat tema “Kalimantan Tengah”. Kegiatan tersebut akan dihadiri pewakilan dari 120 negara dan dibuka langsung oleh ibu Hj Ani Bambang Yudhoyono.  

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kalteng Saidina Aliansayah, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (25/11), kepada Tabengan mengatakan, Kalteng menjadi sponsor pada kegiatan bazaar amal ke 46 Women’s International Club (WJC) Jakarta 2013 tersebut, sehingga semuanya bernuansa Kalteng.

Bahkan pakayan yang akan digunakan oleh panitia dan ibu Presiden pada kegiatan tersebut akan menggunakan benang bintik asal Kalteng. Dengan seperti itu, maka batik asalk Kalteng dipromosikan kepada masyarakat luas.

Selain itu, sebelum memasuki ruangan peresmian Bazaar Amal Women’s International Club Jakarta ke 46, kedatangan ibu Hj Ani Bambang Yudhoyono juga disambut dengan upacara adat Kalteng, seperti tarian selamat datang dan juga menarik salendang, mengingat potong pantan dinilai tidak dimungkinkan untuk dilakukan, ujar Saidina.

Setelah prosesi penyambutan tersebut, ibu Hj Ani Bambang Yudhoyono dan para peserta yang hadir pada kegiatan pembukaan bazaar amal Women’s International Club Jakarta yang ke 46 tersebut juga disuguhak dengan tarian tradisional asal Kalteng yaitu tarian Bawi Kuwu.

Dari berbagai penampilan tersebut, ujar Saidina, sudah diklaborasikan dengan berbagai seni dan budaya yang lainnya, sehingga dengan waktu yang terbatas tersebut, diharapkan dapat menggambarkan tentang keidahan dan kekayaan seni dan budaya Kalteng.

Namun yang terpenting, dari berbagai atraksi tersebut diharapkan dapat dikemas dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat menjadi sebuah atraksi atau tontonan yang harmoni, indah, dan menarik untuk disaksikan.

Untuk itu, maka ia secara langsung memberikan arahan-arahan kepada tim kesenian asal Kalteng yang akan tampil pada kegiatan tersebut. Hal ini dilakukan agar penampilan nantinya dapat dilakukan dengan maksimal dan dapat memukau penonton yang hadir.

Mengingat ini merupakan salah satu momentum dan upaya untuk mempromosikan seni dan budaya Kalteng, mengingat kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan dari 120 Negara sahabat dan diliput oleh media baik dalam maupun luar negeri, sehingga diharapkan kedepan semakin banyak orang atau wisatawan yang ingin mengenal kesenian dan budaya Kalteng lebih jauh dan datang kedaerah ini.

Sementara kegiatan bazaar amal Women’s International Club Jakarta yang ke 46 tersebut dilaksankan Jakarta Convention Center pada 27-28 November 2013 mendatang yang dihadiri oleh perwakilan dari 120 Negara, ibu Hj Ani Bambang Yudhoyono.

Juga dihadiri Ibu Hj Herawati Boediono, Ibu Linda Amalia Sari Gumelar, Ibu Sranya Natalegawa, Gubernur DKI Jakarta dan Ibu Iriana Joko Widodo, Ketua Umum WIC Jakarta Ibu Rose Lintong dan Jajarannya, serta berbagai pihak yang terkait lainnya. Gubernur Kalteng beserta Ibu dan para instansi terkait lainnya juga akan hadir dalam kegiatan tersebut, ujarnya.dkw

Pengadaan Mobil Samsat Disesuaikan Dengan Medan

PALANGKA RAYA – Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Provinsi Kalteng Jaya Saputra Silam saat ditemui di ruang kerjanya, baru-baru ini kepada wartawan mengatakan, mengingat pentingnya akan keberadaan mobil Samsat keliling, maka kedepan terus diprogramkan pengadaanya.

Kendati demikian, dalam pengadaan mobil Samsat keliling tersebut akan disesuaikan dengan medan atau lokasi yang ada di daerah tersebut. Hal tersebut dilakukan, dengan harapn agar mobil tersebut dapat beroprasi dengan maksimal dan sampai menjangkau daerah pedalaman.

Sehingga untuk daerah yang lokasinya berbukit-bukit dan medannya dinilai agak sulit, maka akan menggunakan mobil yang agak kecil dengan jenis double gardan, sehingga diharapkan dapat menjangkau sampai kedaerah-daerah pelosok atau pedalaman.

Karena, kalau menggunakan mobil Samsat keliling dengan ukuran yang cukup besar seperti yang ada saat ini, dinilai tidak bisa menjangkau sapai ke daerah-daerah pelosok “padahal banyak potensi kita yang ada di pelosok itu,” tegas Jaya.

Diungkapkannya, mobil Samsat keliling yang ada dan sudah beroprasi saat ini sudah ada dua unit dengan jenis bus. Selain itu, juga ada dua unit mobil jenis avanza, namun masih belum bisa dioprasikan karena masih belum dilengkapi dengan prangkat software dan hardwarenya.

Pada anggaran perubahan ini juga diprogramkan untuk pengadaan empat unit dan sudah masuk dalam agenda APBD. Sementara pada APBD murni 2014 mendatang juga akan diprogramkan untuk pengadaan sekitar sebanyak delapan unit dengan jenis double gardan.

Mengingat pengadaan mobil Samsat keliling, software, dan hardwarenya tersebut dilakukan secara bertahap dan disesuaikan juga dengan kemampuan angaran yang ada, ujarnya.

Namun ia sangat berharap agar pengadaan mobil Samsat Keliling ini mendapatkan dukungan demi memaksimalkan pendapatan daerah, khusunya dari pajak kendaraan bermotor (PKB). Bahkan pihaknya berharap di triwulan I dan II 2014 mendatang sudah ada realisasinya, sehingga di triwulan II, mobil Samsat keliling tersebut sudah bisa diserahkan.

Karena, untuk memaksimalkan pendapatan daerah khusunya dari sektor PKB, maka pada 2014 pihaknya memprogramkan agar semua Unit Pelaksanaan Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah (UPT PPD) itu mempunyai mobil Samsat keliling.

Karena dengan mobil Samsat yang ada saat ini saja sudah menunjukan hasil yang positif dan cukup maksimal. Ini dapat terlihat bahwa penerimaan PKB sampai Oktober saja sudah mencapai 93,63 persen, sehingga pada akhir tahun 2013 mendatang diperkirakan bisa mencapai 100-120 persen, sehingga keberadaan mobil Samsat keliling ini memang diperlukan, ungkapnya.dkw

Musim Penghujan, 3 Bencana yang Perlu Diwaspadai

Terdapat 250 Desa lebih di Kalteng yang rawan banjir

PALANGKA RAYA – Memasuki musim penghujan, terutama curah hujanya cukup ekstrim, maka minimal ada tiga jenis bencana yang perlu diwaspadai, yaitu bencana banjir, tanah longsor, dan banjir bandang.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalteng Mugeni, saat ditemui di ruang kerjanya baru-baru ini kepada Tabengan mengatakan, potensi terjadinya tanah longsor dan banjir bandang di Kalteng memang tidak terlalu siknipikan “ada, namun relatif kecil,” ujarnya.

Namun bencana banjir ini yang harus diwaspadai, karena setiap tahun hampir selalu ada terjadi. Bahkan berdasarkan data yang pihaknya miliki, bahwa di Kalteng ini setidaknya ada sekitar 250 desa yang rawan banjir.

Sementara daerah yang dinilai rawan terjadi banjir tersebut antaralain di daerah Kabupaten Katingan, Kotawaringin Timur, Pulang Pisau, Kapuas, daerah Barito, dan Gunung Mas. Namun dari beberapa daerah tersebut yang dinilai paling rawan dan hampir setiap tahun terjadi banji yaitu Kabupaten Katingan, Pulang Pisau, Kapuas, dan Buntok.

Diungkapkanya, terjadinya beberapa jenis bencana tersebut merupakan akumulasi dari berbagai faktor, antaralain terjadinya kerusakan lingkungan “sementara hujan itu dinilai hanya sebagai pemicunya saja,” ungkapnya.

Karena, kalau hujan tersebut turun dengan deras, sementara tidak ada yang menahanya karena hutan yang ada sudah rusak, sehingga semuanya air hujan tersebut langsung turun kesungai. Namun karena sungai, kali, dan danau tersebut tidak mampu langgi menampungnya, sehingga meluap dan terjadilah banjir.

Sementara langkah antisipasi yang dilakukan oleh pihaknya untuk menanggulangi terjadinya beberapa bencana tersebut antaralain mempersiapkan personail, menyiapakan pralatan, dan logistik sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Namun kalau BPBD Provinsi dinilai tidak mampu, maka pihaknya akan meminta bantuan dari BNPB.

Sementara untuk tanah longsor, baru-baru ini terjadi tanah longsor yang memakan satu jalur badan jalan di daerah Kabupaten Gunung Mas akibat tingginya curah hujan akhir-akhir ini. “Kecil, namun sering terjadi (tanah longsor), di Lamandau juga pernah terjadi, Gunung Mas cukup sering, Barito Selatan juga ada,” ujarnya.

Namun kejadian tersebut tidak sampai menimbulkan korban jiwa, namun di daerah-daerah tersebut memang perlu waspada dan pihaknya juga sudah memprogramkan untuk penyiringan dan sebagainya, hanya saja anggaranya masih belum keluar.

Sedangkan untuk potensi banjir bandang di Kalteng ini juga ada, di daerah Kabupaten Lamandau dan Gunung Mas juga pernah terjadi, sehingga pemukiman yang berada di daerah lereng perbukitan agar berhati-hati terjadinya tanah longsor dan banjir bandang.

“Didaerah-daerah perbukitan itu bisa saja terjadi banjir bandang, meski kapasitas kecil,” ujar Mugeni.

Bahkan pada 18 November 2013 yang lalu terjadi bandang di daerah Barito Utara yang meliputi 16 desa di 2 kecamatan, yaitu kecmatan Gunung Purei terdapat 8 desa dan di Kecamatan Teweh timur terdapat 8 desa. Sementara daerah yang terdampak banjir yaitu sekitar 454 rumah atau sekitar 500 an kepala keluarga (KK), dan 1.300 an jiwa.

Juga mengakibatkan terjadi kerusakan ringan, sedang, dan Berat yang meliputi 3 buah masjid, 2 buah surau, 4 balai basarah/tempat ibadah umat Kaharingan, 2 buah TK, 6 buah SD, 1 buah SMK, 2 buah Pustu, 2 buah Kantor desa, 2 alat elektronik dan alat rumah tangga, sawah, ladang dan kebun.

Sehingga Pemerintah Kabupaten atau BPBD setempat telah mlakukan langkah-langkah koodinasi dan pendataan di lapangan. Bahkan tim reaksi cepat (TRC) BPBD Povinsi Kalteng juga berangkat untuk mlakukan pendampingan terhadap BPBD Barito Utara.

Selain itu, BPBD Provinsi Kalteng juga tengah mengirim bantuan logistik berupa Mie instan, gula pasir, minyak goreng, kain sarung, selimut, kopi, dan teh, bahan sandang, kid ware, family kid, pealatan dapur, matras, lauk pauk, kue kering, sarden dan yang lainya, ujar Mugeni.dkw

80 Pesen Sudah ber SNI dan Sesuai Ketentuan

PALANGKA RAYA – Dari hasil pengawasan barang beredar non pangan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalteng, khusunya terhadap enam jenis komoditi yang sudah ber SNI wajib baru-baru ini, 75-80 persen para pedagang tersebut menjual komoditi yang sudah ber SNI serta sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalteng H Nurul Edy melalui Kabid Perlindungan Konsumen dan Pengawasn Barang Beredar Daniel Retor Datubaka, saat ditemui di Palangka Raya, belum lama ini, kepada Tabengan mengatakan, enam jenis komoditi yang sudah ber SNI wajib yang diawasi tersebut adalah lampu swa ballast, regulator tabung gas, selang karet kompor gas, ban luar motor, melamin, dan kipas angin.

Sementara hasil pengawasan yang pihaknya lakukan tersebut, sekitar 75-80 persen para pedagang tersebut sudah menjual bebebrapa komoditi tersebut sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, ujarnya.

Meski memang masih ada satu atau dua toko atau bengkel yang menjual komoditi yang masih belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Misalnya, ban luar sepeda mototor yang sudah ber SNI, namun tidak memuat kode SNI nya, “seharusnya SNI dan kode No SNI nya tercantum pada ban tersebut,” ungkapnya.

Selain itu, ada juga lampu swa ballast yang di kotaknya ada SNI dan Nomor SNI nya, namun di kepala bola lampunya tidak ada tertera SNI. Seharunya baik di kotak maupun dibadan atau kepala bola lampu tersebut harus ada SNI dan ada kodenya.

Ada juga kipas angin yang belum ber SNI, namun pihaknya tetap melakukan pembinaan seperti yang diamanatkan dalam UU No 8/1999 tentang perlindungan konsumen yang diimpelentasikan melalui Permendag No 14/2007 tentang standardisasi jasa bidang perdagangan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib terhadap barang dan jasa yang diperdagangkan

Serta Permendag No 19/2009 tentang pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi purna jual dalam bahasa Indonesia bagi produk telematika dan elektronika, ujarnya.

Pembinaan tersebut pihaknya lalukandengan dengan harapkan agar pedagang atau bengkel tersebut dapat mengorder barang dengan memperhatikan dan mematuhi ketentuan yaitu harus ber SNI wajib, karena itu sudah diwajibkan, lanjutnya.

Sehingga kalau ada ditemukan barang yang dinilai tidak layak dan tidak ber SNI, maka pihaknya akan membeli salah satu barang tersebut sebagai sampel untuk selanjutnya dikirim ke Balai Pengujian Mutu Barang Kementerian Perdagangan. Namun, kalau barang tersebut tidak bisa diuji di dibalai, maka akan diuju di laboratorium swasta yang terageditasi.

Sementara pengawasan barang beredar non pangan tersebut pihaknya lakukan di beberapa titik di Kota Palangka Raya ini, yaitu di sekitar 30 toko atau bengkel yang berada di sekitar ujung jalan Diponegoro, jalan Murjanio, A Yani, K S Tubun, Setaji, Tjili Riwut, Yos Sudarso, dan Amako, ujarnya.

Sementara tim pengawasan barang beredar non pangan tersebut terdiri dari Biro Ekonomi Setdaprov Kalteng, Disperindag Kota Palangka Raya, Disperindag Provinsi Kalteng, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), dan instansi terkait lainnya.dkw