Pemerintah Kalteng Bertekat Tingkatkan Capaian Produksi

PALANGKA RAYA – Dengan dilakukanya rapat koordinasi ketahanan pangan dalam rangka peningkatan produksi, produktivitas, dan perluasan areal pangan Kalteng 2013 dan penandatanganan MoU ketahanan pangan se Kalteng, diharapakan untuk dapat meningkatkan capaian produksi.

Baik produksi padi, jagung, kedelai, maupun sapi “kedepan arahanya kesana. Setidak-tidaknya kebutuhan lokal dapat terpenuhi,” ujar Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Kalteng Tute Lelo, kepada Tabengan saat ditemui usai rapat koordinasi ketahanan pangan dalam rangka peningkatan produksi, produktivitas, dan perluasan areal pangan Kalteng 2013, di aula Jayang Tingang, Senin (4/11).

Untuk itu, pihaknya akan menindaklanjuti beberapa hal yang dihasilkan dari pelaksanaan rapat koordinasi ketahanan pangan dalam rangka peningkatan produksi, produktivitas, dan perluasan areal pangan Kalteng 2013 dan MoU mengenai ketahanan pangan se Kalteng.

Hal tersebut dilakukan antaralain dengan melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota, termasuk akan merencanakan beberapa hal yang ingin diwujudkan tersebut secara bersama-sama. Dengan seperti itu, diharapan agar pelaksanaannya dilapangan dapat dilakukan dengan lebih maksimal.

“Kabupaten/Kota dan Provinsi harus sinergi, sehingga program tersebut dapat jalan semua. Karena yang punya lahan adalah kabupaten/kota, kita dari Provinsi akan mendukung dan mendukung, sehingga semua (program) bisa tercapai,” tegasnya.

Sementara langkah dan upaya peningkatan produksi dan produktivitas pangan pada 2014 yaitu melelui percepatan peningkatan produksi pangan khusunya dalam aspek penyediaan pangan, antaralain melalui pelaksanaan program Kalteng besuh atau Kalteng kenyang, peningkatan produktivitas, dan perluasan areal dan  optimalisasi lahan.

Diungkapkanya, dalam pelaksanaan program Kalteng besuh atau Kalteng kenyang akan menggunakan sistem mekanisasi terpadu, yaitu mulai dari pengolahan lahan sampai dengan pasca panen.

Sementara untuk peningkatan produktivitas yaitu melalui intensifikasi lahan exis melalui penggunaan benih unggul, pupuk berimbang, teknologi usahatani, perbaikan irigasi pada lahan exis yaitu pada 2013 seluas 249.724 Ha, dan pada 2014 mencapai seluas 257.775 Ha.

Sementara untuk perluasan areal dan optimalisasi lahan yaitu cetak sawah baru, pemanfaatan lahan tidur atau terlantar pada 2013 seluas 5.650 Ha bersumber dari dana APBN dan seluas 28 Ha yang bersumber dari APBD, sementara pada 2014 mendatang yaitu seluas 3.700 Ha bersumber dari APBN dan 93 Ha berumber dari APBD.

Adapun fokus kegiatan produksi daging pada 2013-2014 menuju surplus daging 2013 yaitu melalui upaya peningkatan produksi daging yaitu melalui peningkatan kelahiran melalui IB dan kawin alam, kemitraan integrasi sapi-kelapa sawit, dan pencegahan pemotongan sapi betina produktif, ujarnya.dkw

Tingkatkan Kesejahteraan Melalui Kemitraan Kehutanan

Kemenhut Sosialisasikan Permenhut No 39/Menhut-II/2013

PALANGKA RAYA – Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Hubungan Antar Lembaga San Afri Awang dalam paparanya pada acara sosialisasi dan latihan kerja kemitraan kehutanan Permenhut No 39/Menhut-II/2013, di hotel Aquarius, Kamis (31/10) mengatakan, pemberdayaan masyarakat setempat melalui kemitraan kehutanan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat.

Khusunya untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui kemitraan kehutanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, ujarnya.

Diungkapkanya, yang dimaksud dengan kemitraan keutanan tersebut adalah kerjasama antara masyarakat dengan pemegang izin pemanfaatan hutan atau pengelolaan hutan, pemegang izin usaha industri primer hasil hutan, dan atau kesatuan pengelolaan hutan dalam mengembangkan kapasitas dan pemberian akses dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan.

Karena maksud dilaksanakanya kemitraan kehutanan ini adalah untuk mengembangkan kapasitan dan memberikan akses masyarakat setempat dalam rangka kerjasama untuk meningkatkan kemandirian  dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Sementara tujuanya adalah agar masyarakat setempat mendapatkan manfaat secara langsung melalui penguatan kapasitas, pemberian akses, mewujudkan hutan lestari, menjadi pelaku ekonomi tangguh, mandiri, bertanggungjawab, dan professional.

Diungkapkanya, sementara prinsip kemitraan kehutanan tersebut yaitu kesepakatan, kesetaraan, saling menguntungkan, lokal spesifik, kepercayaan, transparansi, dan partisipasi, ujarnya.

Sementara tata cara pelaksanaan kemitraan kehutanan antaralain yaitu, fasilitasi oleh UPT dan Dinas Kehutanan untuk membangun kesepakatan bentuk kegiatan kemitraan antara masyarakat dan pemegang izin, kesepakatan dituangkan dalam naskah kemitraan, dan membuat naskah perjanjian kemitraan yang ditandatangani oleh semua pihak terkait.

Sementara Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng Mengatakan, kedatangan Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Hubungan Antar Lembaga hari ini adalah untuk mensosialisasikan Peraturan Menteri kehutanan mengenai kemitraan yang baru terbit pada Juli 2013 yang lalu.

Diungkapkanya, kemitraan ini merupakan salah satu skema dalam rangka memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat “kita tahu bahwa sektor kehutanan ini ada program yang kepentinganya untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu perhutanan sosial melalui mekanisme hutan desa, hutan kemasyarakatan, dan hutan tanaman rakyat,” ujarnya.

Namun kalau ada masyarakat yang belum masuk dalam skema tersebut maka ada satu program yang disiapkan oleh Kementerian Kehutanan yaitu program pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan.

Sementara peserta dalam kegiatan ini, ujar Sipet, adalah para pelaku usaha sektor kehutanan, masyarakat yang telah mendapat izin hutan kemasyarakatan, hutan desa, dan hutan rakyat, serta para pihak terkait lainya termasuk NGO, ujarnya.dkw

RI-Swiss Kembangkan Destinasi Tanjung Puting

PALANGKA RAYA – Pemerintah Indonesia berkerja sama dengan pemerintah Swiss akan mengembangkan empat destinasi wisata di Indonesi. Dari keempat destinasi tersebut, salah satunya adalah Tanjung Puting, yang terletak di daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalteng.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman untuk pengembangan keempat destinasi tersebut yang dilakukan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kretif Maria Elka Pangestu dan Menteri Ekonomi Swiss Johann Schnerider Ammann, di Jakarta, 28 Oktober 2013, ujar Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kalteng Saidina Aliansayah kepada Tabengan, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (31/10).

Kerja sama ini merupakan fase 2 dari program pengembangan Destinasi Wisata di Indonesia, yang merupakan program kerja Swiss State Secreatariat for Economic Affairs of Swiss Confederation, ujarnya.

Untuk menindaklanjuti kerjasama tersebut, ujar Saidina, maka pada 7 Nopember 2013 mendatang akan dilakukan sosialisasi perkembangan program Destination Management Organization (DMO) Tanjung Putting, sosialisasi karangka kerjasama bidang pariwisata antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kretif dengan pemerintah Swiss.

Sosialisasi rancangan rencana tata ruang kawasan strategis nasional (RTRKSN) Tanjung Putting oleh Kementerian Pekerjaan Umum, dan dilakukan diskusi koordinasi pendukungan lintas sektor terhadap bidang pariwisata. Hal tersebut dilakukan dalam rangka untuk menindaklanjuti koordinasi program DMO Tanjung Putting 2013, ujarnya.

Lanjut Saidina, dengan dikembangkanya Tanjung Puting sebagai destinasi wisata oleh Pemerintah Indonesia berkerja sama dengan pemerintah Swiss, ini menunjukan bahwa Kalteng, khusunya Tanjung Putting semakin banyak dikenal oleh masyarakat luas, bahkan dinilai sudah mendunia.

Terlebih, Menteri Ekonomi Swiss berjanji akan meningkatkan jumlah kunjungan ke Indonesia, termasuk ke Kalteng, khusunya dari warga Suwiss, ujarnya.

Sementara tujuan utama dengan dilaksanaknaya kerjasama Pemerintah Indonesia dengan pemerintah Swiss ini bertujuan untuk mengapresiasi masyarakat setempat dalam hal pelayanan, antaralain untuk meningkatkan sumber daya manusia untuk menerima tamau atau menjadi gaet yang profesional.

Hal ini dinilai penting, mengingat sekolah formal akan hal tersebut tidak ada. Untuk itu, maka pada pertemuan DMO Tanjung Putting mendatang akan disusun kurikulumnya yang akan dipadukan sesuai dengan harapan dari pemerintah Indonesia, Suwiss, dan kearipan lokal “jadi tiga hal tersebut akan kita padukan,” ujarnya.

Dengan dilakukanya berbagai kegiatan tersebut, maka diharapkan agar jumlah wisatawan yang datang akan semakin banyak, sehingga semakin banyak juga devisa yang masuk dan kesejahteraan masyarakat khusunya yang tinggal disekitar objek wisata tersebut juga akan meningkat, ujarnya.dkw

4 Dasar Pembangunan Perkebunan di Kalteng

PALANGKA RAYA – Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Kalteng Rawing Rambang dalam sambutannya pada pembukaan sosialisasi pedoman Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) pada perkebunan Kelapa Sawit Pola Plasma dan Swadaya,  di hotel Batu Suli, Rabu (30/10), mengatakan, sesuai arahan Gubernur, maka ada empat dasa pembangunan perkebunan di Kalteng.   

Sementara ke-4 dasar pembangunan perkebunan tersebut yaitu, harus memperhatikan lingkungan, harus merangkul atau melibatkan masyarakat yaitu dengan memberikan 20 persen kebun plasma bagi masyarakat, memperhatikan hak-hak adat, dan dibuka dilahan yang marjinal atau terdegradasi, ujarnya.

Dengan demikian, maka seharusnya perkebunan tersebut tidak merusak lingkungan dan membuka hutan. Kendati demikian, tidak menutup kemungkinan ada juga yang membuka wilayah hutan. “Kalau dia orang perkebunan, maka dia tidak akan membuka hutan,” ujarnya.

Sementara terkait dengan pembangunan yang berkelanjutan, maka diharapkan jangan terus membuka lahan perkebunan, namun dengan luasan perkebunan yang ada tersebut dapat ditingkatkan kualitas dan produktivitas. Untuk itu ia sangat sepakat dengan sistem ISPO, ujarnya.

Dalam kesempatan itu Rawing juga menyampaikan, berdasarkan luasan perkebunan yang ada, Kalteng menjadi provinsi ke empat terluas perkebunannya setelah Riau, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan. Sementara untuk perkebunan kelapa sawit, Kalteng menjadi provinsi ketiga terluas wilayah perkebunan kelapa sawitnya Riau dan Sumatera Utara “namun itu yang clean and clear,” tegasnya. 

Namun yang diharapkan bukan luasanya, namun kualitasnya, sehingga meski luasanya tidak terlalu besar namun kualitas dan produktivitasnya tinggi. Sehingga ini yang perlu terus didorong, lanjutnya.

Sehingga kedepan dirasa perlu untuk dilakukan pembinaan terhadap pelaku perkebunan yang ada di daerah ini termasuk penyiapan sarana dan prasarana perkebunan yang memadai “ jadi jang memperluas lagi,” tegasnya.

Panitia yang juga sebagai Kabid Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Dinas Perkebunan Kalteng Letty mengatakan, tujuan dilaksanaknya kegiatan ini yaitu untuk memberikan pemahawan yang sama tentang ISPO pada perkebunan Kelapa Sawit Pola Plasma dan Swadaya, serta untuk mendapatkan masukan tentang ISPO tersebut.

Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari yaitu dari 30-31 Oktober 2013 yang diikuti sekitar 45 peserta yang berasal dari Dinas yang terkait di kabupaten/kota, instansi terkait, Perusahaan yang memiliki plasama, GAPKI, Apkasindo, WWF, dan berbagai pihak terkait lainnya. Sementara yang menjadi Narasumber dalam kegiatan tersebut antaralain dari Direktorat Perkebunan Sahat Simarmata.dkw

Kalteng Tertinggi Kasus Rabiesnya

PALANGKA RAYA – Provinsi Kalteng menempati urutan pertama atau yang paling tertinggi kejadian kasus rabiesnya, bila dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di Pulau Kalimantan ini.

Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kalteng Candra Rahmawan, saat ditemui di ruang kerjanya, baru-baru ini, kepada wartawan mengatakan, kasus rabies di Kalteng tertinggi dari provinsi lainya di pulau Kalimantan.

Ini dapat terlihat, bahwa pada 2012 yang lalu, bahwa jumlah kasus rabies di wilayah ini mencapai sebanyak 115 kasus yang terjadi di sembilan kabupaten/kota. Sementara pada 2013, dari Januari-September sudah terjadi 36 kasus dan terbanyak terjadi di Palangka Raya yaitu sebanyak 14 kasus.

Kemudian di Kabupaten Gunung Mas sebanyak 8 kasus, Pulang Pisau 5 kasus, Kapuas yang dulunya tidak terjadi kasus rabies, saat ini terdapat 3 kasus, Barito Timur sebanyak 3 kasus, Barito Sel sebanyak 2 kasus, dan Seruyan 1 kasus. Kendati demikian, tidak ada manusia yang menjadi korban.

Kalau dilihat kejadian tersebut, maka ada potensi untuk meningkat, karena seperti Kabupaten Kapuas yang dulunya tidak terjadi kasus rabies, namun saatini di daerah tersebut sudah terjadi tiga kasus, ujarnya.

Ini terjadi karena dinilai bahwa pelaksanaan vaksinasi di daerah tersebut tidak samapai mencapai 70 persen. Sehingga yang diharapkan bahwa pelaksanaan vaksinasi tersebut dapat dilaksanakan 80 bahkan diharapkan sampai 100 persen.

Diungkapkanya, pelaksanaan vaksinasi di daerah ini memang masih cukup rendak, karena dari target sebanyak 30.000 dusis, namun yang terealisasi baru mencapai sekitar 11.858 dusis atau baru mencapai sekitar 39,5 persen.

Sementara realisasi sebanyak 11.858 dusis tersebut dilaksanakan di Palangka Raya, Barito Selatan, Pulang Piasu, Gunung Mas, Kapuas, Murung Raya, Kotawaringn Timur, Lamandau, dan Katingan, sementara yang lain, masih belum masuk laporannya, ujar Candra.

Sementara masih rendahnya realisasi vaksinasi ini, ujar Candra, dikarenakan terkendala sumber daya manusia (SDM) yang kurang dan pemilik ternak anjing tersebut ada yang tidak mau menangkap ternak anjingnya, sehingga pelaksanaan vaksinasi tersebut sedikit sulit.

Kendati demikian ia mengaku optimis bahwa vaksin yang masih tersisa saat ini bias terealisasi atau habis hingga akhir 2013 mendatang. Ini harus dilakukan, Karen pada 2019 mendatang Kalteng menargetkan bebas rabies, sementara untuk dinyatakan bebas rabies tersebut, dua tahun berturut-turut yaitu 2017-2018 harus nol kasus rabies di daerah ini.

Untuk itu, dengan upaya dan kerja keras dari semua pihak yang terkait diharapkan agar pada 2014 mendatang jumlah kasus rabies di daerah ini mampu terus ditekan hingga seminim mungkin. Sehingga bagi daerah-daerah yang tidak ada kasus rabiesnya diharapkan agar dapat mempertahankan kondisi tersebut dan dapat melaksanakan vaksinasi semaksimal mungkin, ujarnya.dkw