28.294 Pelamar CPNS Perebutkan 1.554 Formasi

* Dari 5.866 pelamar di Provinsi, gugur 1.531 orang

* BKPP buka 1 loket komplain

PALANGKA RAYA - Minat pencari kerja menjadi pegawai negeri sipil di Provinsi Kalteng termasuk tinggi. Jumlah pelamar calon pengawai negeri sipil (CPNS) se-Kalteng pada 2013 mencapai 28.294 orang. Dari 28.294 pelamar tersebut, di lingkungan Pemprov Kalteng sebanyak 5.912 orang.

Selain itu, di Kabupaten Barito Utara sebanyak 2.619 orang, Kotawaringin Timur 446 orang, Katingan 4.971 orang, Lamandau 3.253 orang, Barito Timur 2.054 orang, Gunung Mas 2.220 orang, Pulang Pisau 5.978 orang, dan Seruyan 841 orang.

“Namun berdasarkan izin prinsip dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), bahwa formasi CPNS 2013 se-Kalteng hanya 1.554 formasi,” ungkap Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Provinsi Kalteng Agustina D Dewel didampingi Kepala Bidang Mutasi Willy S Djala dan Kepala Seksi Formasi dan Seleksi Yobi Sandra, kepada wartawan, di ruang kerjanya, Kamis (26/9).

Kendati demikian, ke-28.294 orang tersebut hanya jumlah pelamar. Sementara jumlah peserta yang memenuhi syarat atau lulus seleksi berkas se-Kalteng ini belum diketahui.

Berdasarkan pengalaman sebelumnya, dari jumlah peserta yang lulus seleksi berkas tersebut akan mengalami pengurangan sekitar 10-20 persen. Karena mereka tidak mengambil nomor tesnya, sebab faktor jarak yang jauh dan juga melihat peluang yang ada.

Mengingat pelamar CPNS ini terbuka untuk seluruh Indonesia, sehingga ada yang dari Papua, Aceh, Jawa, Kalimantan Selatan, dan beberapa daerah lainnya. Sementara jumlah peserta dari luar Kalteng yang terbanyak adalah dari Kalsel, namun kalau dilihat persentasenya, kebanyakan dari Kalteng.

Lebih lanjut Agustina mengatakan, khusus jumlah pelamar di lingkup Pemprov Kalteng yang dikirimkan melalui Kantor Pos sampai dengan 20 September lalu mencapai 5.912 orang. Sedangkan lowongan yang dicari hanya 217 formasi. Dari 5.912 orang pelamar tersebut, 12 orang di antaranya mengundurkan diri, 34 orang melamar dobel pada instansi yang sama, dan 144 melamar lebih dari 1 instansi, sehingga langsung didiskualifikasi.

“Sehingga yang tersisa hanya 5.866 orang, namun dari jumlah tersebut yang memenuhi syarat untuk mengikuti tes hanya 4.335 orang, karena ada 1.531 yang tidak memenuhi syarat, termasuk yang mengundurkan diri dan melamar lebih dari 1 instansi tersebut,” terangnya.

Sementara untuk menampung keluhan dari masyarakat maupun pelamar, pihaknya sudah membuka 1 loket komplain yang siap melayani pada jam kerja kantor. Pelamar bisa komplain karena penulisan nama, tempat tanggal lahir yang salah, dan lainnya, termasuk mempertanyakan kenapa mereka tidak lulus.

Loket komplain ini hanya dibuka sampai 27 September untuk melakukan perbaikan, mengingat pada 28 September data-data peserta tes CPNS 2013 akan disampaikan ke Pemerintah Pusat.

Sedangkan tes tertulis akan dilaksanakan pada 3 November mendatang bertempat di SMAN 1, SMPN 1 I dan Lapangan Sanaman Mantikei, Palangka Raya yang masih dalam satu kawasan. Pelaksanaan tes tersebut akan diawasi sekitar 300 orang yang juga melibatkan pihak dari KPK, BKN, Kemenpan dan RB, Kemendagri, dan Lembaga Sandi Negara.dkw

Bebas BBNKB akan Diberlakukan Lagi

Kabar baik untuk masyarakat yang memiliki kendaraan dengan pelat nomor polisi luar Kalteng (non-KH). Pemprov berencana memberlakukan lagi kebijakan membebaskan BBNKB.

PALANGKA RAYA – Jumlah kendaraan bermotor yang beroperasi di wilayah Kalteng terus mengalami peningkatan. Sebagian di antaranya masih menggunakan pelat nomor polisi luar Kalteng (non-KH), padahal pajak kendaraan bermotor (PKB) menjadi penyumbang pendapatan daerah.  

Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Provinsi Kalteng Jaya Saputra Silam, mengatakan, kendaraan non-KH yang beroperasi di Kalteng tidak dapat dijadikan sebagai objek pajak. Sebab, mereka membayar PKB di daerah asal sesuai pelat kendaraan.

Untuk itu, pihak Dipenda Provinsi Kalteng berencana memberlakukan kembali kebijakan yang membebaskan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di wilayah itu. Kebijakan itu diambil untuk meningkatkan pendapatan daerah, khususnya dari sektor PKB.

“Kebijakan ini dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub) Kalteng, seperti yang diberlakukan tahun sebelumnya,” ujar Jaya kepada Tabengan, baru-baru ini.

Menurut Jaya, kebijakan membebaskan BBNKB sangat penting, mengingat sampai saat ini masih banyak kendaraan non-KH di Kalteng. Melalui kebijakan itu diharapkan kendaraan-kendaraan tersebut dapat melakukan balik nama menggunakan pelat KH, sehingga PKB disetorkan ke daerah Kalteng.

Berdasar kebijakan pembebasan BBNKB yang diberlakukan 2011 lalu terbukti mampu meningkatkan jumlah kendaraan dengan pelat KH. Ini ditandai dengan banyaknya masyarakat yang melakukan balik nama kendaraan dan PKB yang dibayarkan di Kalteng juga mengalami peningkatan.

Ia menginginkan kebijakan itu dibarengi dengan penertiban di lapangan melalui razia terpadu. Tujuannya, untuk memberikan pendidikan dan pembinaan kepada masyarakat agar taat membayar pajak kendaraannya. “Ini perlu dilakukan karena kami nilai salah satu motivasi orang membayar pajak kendaraan bermotor karena takut terjaring razia,” kata Jaya.dkw

Personel Tagana Kalteng Raih Terbaik Nasional

Kerja keras Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Kalteng memberikan pelatihan Tagana membuahkan hasil. Salah satu personelnya menjadi yang terbaik secara nasional.

PALANGKA RAYA – Salah satu personel Taruna Siaga Bencana (Tagana) asal Kalteng Tantri Lia Bestari, berhasil ditetapkan menjadi yang terbaik untuk Kategori Psikososial pada Pelatihan Tagana Khusus yang diikuti perwakilan Tagana dari seluruh provinsi di Indonesia, 16-20 September lalu, di Cibubur, Jakarta.

Kepala Dinsos Provinsi Kalteng Guntur Talajan, Senin (23/9), mengatakan, dalam pelatihan Tagana Khusus tersebut, Kalteng mengirimkan 6 orang peserta dan salah satunya berhasil keluar sebagai terbaik nasional untuk Kategori Psikososial.

Pencapaian itu, menurut Guntur, merupakan sebuah prestasi dan kebanggaan bagi Tagana maupun Provinsi Kalteng. Ia mengucapkan terima kasih kepada para Tagana yang mengikuti dan memberikan hasil terbaik dalam kegiatan tersebut serta peranannya dalam penanggulangan bencana di Kalteng.

“Saya harap ini menjadi contoh bagi anggota Tagana yang lain, termasuk di kabupaten/kota. Prestasi ini diharapkan dapat terus dipertahankan, bahkan lebih ditingkatkan lagi,” kata Guntur di sela-sela pertemuan dengan Tagana Kalteng, di Aula Dinsos Provinsi Kalteng.

Dalam kesempatan itu, Guntur juga berpesan kepada para anggota Tagana agar selalu siap siaga dan berkoordinasi dengan para instansi terkait. Terlebih dalam waktu dekat Kalteng akan memasuki musim penghujan. Ia menyatakan siap membantu penanganan bencana, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Seperti yang dilakukan belum lama ini, Tagana Dinsos Provinsi Kalteng turut berperan dalam penanganan bencana banjir di Kabupaten Kotawaringin Timur.  Selain penanganan bencana di tingkat lokal, Tagana juga dipersiapkan untuk membantu penanganan bencana di daerah lain yang membutuhkan bantuan.

Sementara Kepala Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana, Korban Tindak Kekerasan, dan Pekerja Migran Dinsos Kalteng Anton, mengatakan, pihaknya selalu memposisikan Tagana untuk menjadi yang terdepan dalam masalah kebencanaan.  

Untuk itu, lanjut Anton, pihaknya memberikan pembinaan dan pemantapan-pemantapan, baik kegiatan shelter, psikososial maupun logistik. Bahkan, kegiatan tersebut dilaksanakan 3 hingga 4 kali dalam setahun. “Ini perlu dilakukan agar keberadaan Tagana tetap eksis dalam penanggulangan bencana,” katanya.

Sedangkan kabupaten dan kota di Kalteng, pihaknya berharap untuk melakukan upaya yang sama, membina Tagana di daerahnya. Tagana harus tetap diperhatikan mengingat mereka merupakan sukarelawan penanggulangan bencana yang ada di kabupaten/kota.

Sementara Tantri Lia Bestari, personel Tagana Kalteng yang menjadi terbaik untuk Kategori Psikososial mengatakan, dalam pelatihan tersebut terbagi atas 3 bidang, yaitu shelter, psikososial, dan logistik yang diikuti oleh perwakilan Tagana dari seluruh Indonesia. Ia mengaku tidak menyangka mendapatkan prestasi tersebut, karena masih junior di Tagana dan kegiatan yang diikutinya berskala nasional.

Namun berkat keinginan dan dorongan yang kuat serta pembinaan yang diberikan Dinsos Provinsi selama ini, ia berhasil menjadi yang terbaik di bidang psikososial. “Kalau memang diperlukan, saya siap untuk dikirim ke tempat bencana demi tugas kemanusiaan,” ujarnya.dkw

PKH Baru Dilaksanakan di 2 Daerah

Guntur Talajan: 5 Kabupaten Masukan Proposal PKH 2014

PALANGKA RAYA – Guna mendukung Program Keluarga Harapan (PKH), Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Kalteng menggelar Rapat Koordinasi PKH, di Hotel Luwansa, Palangka Raya, Kamis (26/9). Rapat itu sekaligus dalam rangka persiapan pelaksanaan PKH dan penetapan lokasi baru di Provinsi Kalteng.

Dalam pembukaan Rakor PKH, Kepala Dinsos Provinsi Kalteng Guntur Talajan, mengatakan, PKH merupakan program pusat dengan memberikan bantuan tunai bersyarat. Harapannya, dapat mempercepat pengentasan kemiskinan melalui peningkatan taraf hidup kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat miskin.  

Di depan puluhan peserta dari instansi terkait kabupaten dan kota se-Kalteng pada rakor yang berlangsung 25-27 September tersebut,  Guntur menyampaikan bahwa usulan program PKH dari kabupaten dan kota untuk 2014 yang telah masuk ke Dinsos Provinsi sebanyak 5 proposal. Yakni dari Kabupaten Barito Selatan, Pulang Pisau, Kotawaringin Barat, Gunung Mas, dan Barito Timur.

Untuk itu, ia berharap agar komitmen kesiapan dari kabupaten dan kota yang dihasilkan pada kegiatan itu menjadi salah satu bahan pertimbangan Kementerian Sosial RI untuk menyetujui semua proposal tersebut.

Sementara Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Siun Jarias dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum dan HAM Kristanto, mengatakan, PKH merupakan program percepatan pengentasan kemiskinan dan pengembangan Sistem Jaminan Sosial melalui pemberian bantuan tunai bersyarat kepada rumah tangga sangat miskin.

Bantuan tersebut dilakukan dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di Provinsi Kalteng. Hingga kini, pelaksanaan PKH di Kalteng ini baru dilaksanakan di Kabupaten Kapuas dan Kota Palangka Raya sehingga masih ada 12 kabupaten lainnya yang belum melaksanakan program ini.

“Sehingga diharapkan dukungan pemerintah daerah untuk segera mengajukan kesediaan melaksanakan PKH tersebut, agar pada 2014 mendatang, seluruh kabupaten dan kota di Kalteng sudah mulai terlaksana,” katanya.

Gubernur berharap para pengambil keputusan maupun pelaksana di kabupaten dan kota tidak saja bersinergi dengan aparat pemerintah terdekat. Tetapi juga diharapkan dapat bersinergi dengan masyarakat yang menjadi sasaran program di lokasi masing-masing sehingga permasalahan di lapangan dapat diminimalisasi.dkw

Ketersediaan Pangan Jadi Perhatian Serius

PALANGKA RAYA – Bertambahnya jumlah penduduk Indonesia yang dibarengi konversi lahan dan menyebabkan ketersediaan pangan nasional terutama beras, menjadi perhatian serius pemerintah. Konversi lahan pertanian menjadi nonpertanian seperti untuk kawasan industri, permukiman, dan fasilitas publik di beberapa sentra pertanian padi, menyebabkan luas panen semakin menurun.

“Jika hal ini tidak diimbangi dengan peluasan sawah, maka dikhawatirkan penyediaan pangan akan terganggu,” kata Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Kadistanak) Kalteng Tute Lelo, belum lama ini.

Menurut Tute, pangan merupakan komoditi strategis untuk ketahanan dan kedaulatan bangsa. Karena, jika kecukupan pangan di suatu bangsa terancam, maka ketahanan pangannya juga terancam dan kedaulatan pangan pelan-pelan melemah. Untuk itu, perlu strategi untuk peningkatan produksi pangan melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi.

Disebutkannya, konsentrasi utama pemerintah saat ini dalam bidang ketahanan pangan adalah mengupayakan peningkatan produksi beras sebesar 10 juta ton hingga akhir 2014.  Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan produksi tersebut, antara lain, melalui perluasan sawah yang diharapkan dapat berdampak pada peningkatan produksi beras.

“Ketersediaan lahan di luar Pulau Jawa masih cukup luas, namun jika dilihat dari status lahannya masih banyak kelompok hutan, seperti hutan lindung, hutan produksi, dan hutan produksi konversi (HPK). Untuk itu, Kementerian Kehutanan akan melepas beberapa hutan yang bersatus sebagai HPK untuk dijadikan sebagai lahan pertanian tanaman pangan khususnya sawah. Kami menyambut baik rencana tersebut,” beber Tute.dkw