Gubernur: Perlu Sinergi Hadapi Persaingan Global

PEMBENTUKAN KOMITMEN EKONOMI ASEAN 2015

PALANGKA RAYA – Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang mengingatkan agar potensi yang ada di wilayah itu dikelola dan dimanfaatkan dengan baik dan benar. Dengan demikian, potensi tersebut dapat menjadi suatu kekuatan dan keunggulan dalam menghadapi persaingan global.

Hal itu diingatkan Teras dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Sekdaprov Kalteng Siun Jarias pada pembukaan Sosialisasi Menuju Pembentukan Komitmen Ekonomi ASEAN 2015, di Aula Jayang Tingang, Komplek Kantor Gubernur, Kamis (22/8).

“Pemerintah dan masyarakat Kalteng khususnya dan seluruh Indonesia umumnya, harus mampu membaca dan memahami kondisi yang berkembang serta mengambil langkah strategis terbaik agar mampu bersaing di tatanan global, khususnya dalam komunitas ekonomi ASEAN 2015,” tegas Teras.

Ia berharap sosialisasi itu dimanfaatkan untuk meninjau kembali berbagi kebijakan ekonomi daerah, apakah masih relevan atau tidak dengan arah perkembangan kerjasama ASEAN. Hal itu dimaksudkan agar tercipta arah dan kebijakan serta strategi dalam meningkatkan ekonomi daerah yang benar-benar dapat diimplementasikan dalam meningkatkan daya saing domestik.

“Persaingan global merupakan salah satu diantara pekerjaan rumah, baik oleh pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha. Bahkan Presiden RI dalam pidatonya di hadapan anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menekankan bahwa Indonesia harus menjadi pemenang atau the winner dalam Komunitas ASEAN 2015,” paparnya.

Untuk itu, perlu sinergi antara berbagai pemangku kepentingan dalam melaksanakan kebijakan ekonomi, khususnya dalam meningkatkan daya saing domestik.

Direktur Kerjasama Fungsional ASEAN Kementerian Luar Negeri RI Rosmalawati Chalid, mengatakan, sejalan dengan semakin dekatnya pembentukan komitmen ASEAN yang akan dilaksanakan pada 31 Desember 2015, maka kegiatan sosialisasi juga diintensifkan. Tujuannya, untuk lebih mempersiapakan masyarakat Indonesia dalam menghadapi Komitmen tersebut.

Ia juga menyinggung penegasan Presiden RI bahwa Indonesia harus menjadi pemenang dalam Komunitas ASEAN 2015. Untuk itu, perlu sinergi antara berbagai pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah dalam mempersiapakan masyarakat Indonesia agar mampu bersaing dan mengambil manfaat yang seluas-luasnya dari pembentukan Komitmen ASEAN.dkw

Pembangunan Harus Responsif Gender

PALANGKA RAYA - Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (BP3AKKB) Provinsi Kalteng, menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalteng 2013, di Swiss Bell Hotel Danum, Selasa (27/8).

Kepala BP3AKKB Provinsi Kalteng Endang Kusriatun, saat memberikan sambutan pada pembukaan kegiatan tersebut mengharapkan semua pembangunan, baik kesehatan, pendidikan, ekonomi, ketenagakerjaan maupun pekerjaan umum, tidak hanya dinikmati laki-laki.

Untuk itu, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) perlu memerhatikan bidang-bidang tersebut dalam program kerja pembangunan yang dilaksanakan. SKPD selaku Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender (PUG) agar dalam penyusunan program tersebut mengedepankan responsif gender.

Endang mencontohkan, saat SKPD mengadakan pelatihan diharapkan dapat mengalokasikan sekian persen untuk peserta dari kaum perempuan. Hal demikian, tegas dia, harus dipikirkan secara serius untuk membuktikan bahwa pembangunan di daerah ini responsif gender.

Kendati demikian Endang mengakui bahwa Indeks Pembangunan Gender (IPG) berdasarkan profil gender dan anak 2011, khususnya di Provinsi Kalteng cukup bagus. Baik dari segi harapan hidup, lama sekolah, maupun pengeluaran per kapita. “Bahkan IPG Kalteng menduduki peringkat keempat secara nasional,” katanya.

Pada bagian lain ia mengingatkan agar perlindungan terhadap anak dan perempuan terus ditingkatkan, terlebih kekerasan terhadap perempuan dan anak dinilai cukup tinggi. Untuk itu, ke depan pihaknya akan membuat nomor pengaduaan dan kerahasiaan para pelapor akan terjaga.

Dalam kesempatan itu Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang melalui sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten I Setdaprov Kalteng Muchtar mengatakan, isu kekerasan terhadap perempuan dan anak akan selalu muncul dan menjadi perdebatan banyak pihak.

“Isu yang belum lupa dari ingatan kita adalah bagaimana seorang perempuan mengalami penyiksaan fisik maupun batin ketika bekerja di rumah majikannya, khususnya bagi tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Dan tentu masih banyak lagi kasus-kasus yang menimpa kaum perempuan yang belum terungkap secara keseluruhan,” ujarnya.

Sementara pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, dan perlindungan anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam proses pembangunan manusia Indonesia yang berkualitas. “Karena itu, pengarusutamaan gender merupakan salah satu strategi nasional guna meningkatkan kualitas hidup perempuan laki-laki dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender,” tegasnya.dkw

Formasi CPNS Kalteng Bertambah

* Ada tambahan untuk Gunung Mas dan Seruyan

PALANGKA RAYA - Formasi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2013 di Provinsi Kalteng mengalami penambahan. Selain penerimaan di Pemprov Kalteng dan 6 kabupaten, kini ditambah lagi formasi untuk Kabupaten Seruyan dan Gunung Mas.

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Provinsi Kalteng Agustina D Dewel usai menghadiri pelantikan pejabat eselon II, III, dan IV di Aula Jayang Tingang, Komplek Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (2/9), mengatakan, usulan formasi yang telah disetujui untuk Gunung Mas dan Seruyan.

Kendati demikian, ia mengaku tidak mengetahui secara persis berapa jumlah penambahan formasi CPNS tersebut. Ia hanya mengatakan, penambahan kebanyakan untuk mengisi tenaga guru dan kesehatan. “Kalau untuk kuota penerimaan CPNS di lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalteng yaitu sebanyak 217 formasi,” katanya.

Sedangkan formasi tersebut, ujar Agustina, untuk di lingkungan pemerintah kabupaten kebanyakan untuk tenaga guru dan tenaga kesehatan dan di lingkungan pemerintah provinsi untuk tenaga kesehatan dan teknis.

Mengenai belum dimulai atau dibukanya pendaftaran CPNS 2013, Agustina mengatakan, sampai saat ini masih ada kabupaten yang belum menerima rincian formasinya dari Pemerintah Pusat. Untuk itu, pengumuman rincian formasi atau pendaftaran CPNS tersebut akan diulakukan secara bersama-sama dengan pihak kabupaten.

“Hingga hari ini (kemarin), pihak kabupaten yang belum menerima rincian formasi CPNS tersebut sudah ke Pemerintah Pusat untuk menanyakan rincian formasinya, sehingga mungkin pada 4 September 2013 mendatang akan diumumkan rincian formasi CPNS tersebut,” terangnya.

Ia menambahkan, pendaftaran CPNS untuk di lingkungan Pemprov hingga kini belum menggunakan sistem online, mengingat peralatannya belum memadai.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalteng Siun Jarias, mengatakan, kuota penerimaan CPNS 2013, yaitu Pemprov sebanyak 217 formasi, Kabupaten Katingan 289 formasi, Lamandau 330 formasi, Barito Utara 171 formasi, Pulang Pisau 182 formasi, Kotawaringin Timur 50 formasi, dan Barito Timur sebanyak 50 formasi.

Untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya tindak kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, Pemerintah Pusat dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan terlibat dalam proses tes CPNS di Kalteng pada 2013 ini.

“Peran serta keduanya akan sangat terlihat jauh dibanding tahun-tahun sebelumnya. Keterlibatan kedua pihak tersebut sekaligus mengisyaratkan adanya pengawasan lebih ketat dan pelaksanaan lebih fair pada tahap tes CPNS tersebut,” ujar Siun.dkw

Dishubkominfo Gelar Pemilihan Penguji Kendaraan Bermotor

* Hatta: Keselamatan LLAJ Jadi Prioritas

PALANGKA RAYA – Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Provinsi Kalteng menggelar kegiatan Pemilihan Penguji Kendaraan Bermotor Teladan Tingkat Provinsi Kalteng 2013, di Hotel Luwansa, Palangka Raya, Kamis (5/9).

Ketua Panitia yang juga Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Dishubkominfo Provinsi Kalteng Lodewik dalam laporannya mengatakan, kegiatan itu rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Pemilihan Penguji Teladan Tingkat Provinsi Kalteng mencakup 4 kategori penguji, yakni penguji tingkat pemula, penguji tingkat pelaksana, penguji tingkat pelaksana lanjutnan, dan penguji penyelia.

Peserta pemilihan Penguji Teladan Tingkat Provinsi Kalteng ini berasal dari kabupaten/kota dan untuk tahun ini kabupaten yang mengirimkan wakilnya mengikuti kegiatan itu sebanyak 20 orang dari 10 kabupaten/kota.

“Bagi para pemenang untuk masing-masing kategori, berhak menjadi wakil Kalteng mengikuti Pemilihan Penguji Teladan Tingkat Nasional, 11-14 September mendatang, di Jakarta,” katanya.

Kepala Dishubkominfo Provinsi Kalteng M Hatta dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Kepala Bidang Sungai, Danau, dan Penyeberangan (SDP) Dishubkominfo Provinsi Sehel, menyadari pelaksanaan pelayanan jasa tranportasi banyak menghadapi kendala, baik dari segi sarana maupun prasarana. Semisal, banyak armada angkutan umum yang beroperasi telah berusia tua, sehingga secara teknis tidak layak dan berisiko terjadinya kecelakaan.

“Terlepas dari permasalahan tersebut, hendaknya pelayanan publik dan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) tetap menjadi prioritas tugas-tugas transportasi darat,” kata Hatta.

Bahkan, dengan terbitnya UU No.22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diharapkan dapat menjadi titik tolak untuk memacu pelayanan kepada masyarakat yang semakin baik. Sehingga, perlu adanya komitmen untuk merealisasikan hal tersebut.

Dijelaskannya, tujuan pemilihan penguji kendaraan bermotor ini, antara lain, untuk mengetahui kemampuan dan pengetahuan penguji kendaraan bermotor yang akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Mendorong para penguji kendaraan bermotor meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam melaksanakan tugas sebagai penguji kendaraan bermotor. Juga untuk memberikan motivasi kepada penguji kendaraan bermotor agar sadar akan kompetensi dan menjunjung tinggi etika profesi dalam menjalankan tugas melayani masyarakat.

“Dengan berlakuknya UU No.22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diamanatkan bahwa pengujian berkala kendaraan bermotor merupakan pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor dan ada pula pengesahan hasil uji,” tegasnya.

Dengan telah diberlakukanya jabatan fungsional penguji kendaraan bermotor, maka kedepan penguji harus berkerja secara mandiri dan profesional sesuai dengan kompetensinya dan harus menjunjung tinggi etika profesi sebagai penguji kendaraan bermotor. “Sementara kompetensi merupakan kecakapan yang diperoleh dari pendidikan dan latihan,” tambahnya.

Sehingga berdasarkan kecakapan penguji tersebut disertifikasi dan diberikan kewenangan oleh negara yang harus dipertanggungjawabkan, karena menyangkut keselamatan, kelestarian lingkungan hidup, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepala Bidang Transportasi Jalan Dishubkominfo Provinsi Kalteng Mikelson Damek, menambahkan, melalui kegiatan ini menjadi pemacu para peserta untuk dapat lebih meningkatkan kemampuan dan kompetensi para penguji kendaraan bermotor, khususnya di Provinsi Kalteng.dkw

BPBD Provinsi Salurkan Bantuan Banjir Kotim

Untuk membantu meringankan beban warga yang menjadi korban bencana banjir di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Pemprov Kalteng melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi menyalurkan sejumlah bantuan.

PALANGKA RAYA – Bantuan untuk warga korban banjir di Kabupaten Kotim mulai dikirim dari Kota Palangka Raya, Senin (9/9). Tim dari BPBD Provinsi Kalteng bergerak ke Sampit, Kabupaten Kotim membawa sejumlah bantuan berupa kebutuhan sandang dan pangan.

Kepala Badan BPBD Provinsi Kalteng Mugeni, kepada sejumlah wartawan, di lingkungan Kantor Gubernur Kalteng, kemarin, mengharapkan bantuan itu meringankan beban para korban. Meski demikian, ia mengaku tidak tahu persis jumlah bantuan yang di antaranya berupa mi instan, minyak goreng, susu, dan teh tersebut.

Bantuan itu akan disalurkan melalui BPBD Kabupaten Kotim dan selanjutnya diberikan kepada para korban di lokasi banjir di Kecamatan Antang Kalang, Telaga Antang, dan Bukit Santuai. “Untuk menjangkau lokasi banjir memang cukup sulit, mengingat beberapa ruas jalan menuju lokasi tersebut tergenang banjir. Sementara kalau melalui jalur air, arus sungai sangat deras,” terangnya.

Hingga kini, kata Mugeni, belum ada permitaan bantuan personel untuk membantu evakuasi korban banjir. Pihak BPBD Provinsi menyatakan siap membantu meski dipandang dari luasnya wilayah banjir, kemungkinan jumlah personel dan peralatan yang ada tidak akan memadai.

Sementara dari laporan yang diterima pihaknya, banjir di Kecamatan Antang Kalang, Telaga Antang, dan Bukit Santuai tidak sampai menelan korban jiwa. Namun begitu, akibat banjir menjadikan ratusan warga terpaksa mengungsi ke tempat keluarga terdekat atau ke daerah yang lebih tinggi untuk menghindari genangan air yang mencapai 2 meter.

Berdasarkan data BPBD Provinsi Kalteng yang diterima Senin (9/9), pukul 11.00 WIB, ratusan rumah warga di Kecamatan Antang Kalang, Telaga Antang, dan Bukit Santuai, terendam banjir. Masing-masing Desa Tumbang Tilap sebanyak 34 kepala keluarga (KK), Desa Tumbang Kaminting 36 KK, Desa Tanah Haluan 42 KK, Desa Tumbang Panyahuan 82 KK, dan Desa Tumbang Sapia 23 KK.

Kemudian di Desa Tumbang Getas 36 KK, Desa Tewei Hara 54 KK, Desa Tumbang Payang 76 KK, Desa Tumbang Kania 14 KK, Desa Tumbang  Batu 33 KK, Desa Tumbang Torung 44 KK, Desa Lunuk Bagantung 26 KK, Desa Tumbang Tawan 19 KK, Desa Tumbang Saluang 19 KK.

Di Desa Tumbang Sangai 253 KK, Desa Rantau Katang 160 KK, dan Desa Tumbang Mangkup 50 KK, Desa Buntut Nusa 20 KK, Desa Tumbang Gagu 35 KK, Desa Tumbang Hejan 62 KK, Desa Tumbang Ramei 18 KK, Desa Sungai Puring 73 KK, Desa Kuluk Telawang 76 Kk, Desa Tumbang Manya 75 KK, Desa Sungai Hanya 70 KK, Desa Tumbang Sepayang 98 KK, dan Desa Tumbang Kalang sebanyak 207 KK.dkw