Syamsul Maarif ; Empat Konsep Penanggulangan Bencana Asap

PALANGKARAYA – Kepala Badan Nasional Penangulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif, dalam sambutannya pada rapat koordinasi siaga darurat bencana asap untuk regional Kalimantan,  di aula Jayang Tingang, komplek Kantor Gubernur Kalteng baru-baru ini mengatakan, dalam penanggulangan bencana asap, minimal ada empat konsep yang bisa dilakukan.

Keempat kosep tersebut yaitu, semua tergantung kepada leadership atau kepemimpinan untuk memanfaatkan potensi-potensi yang ada. Selain itu, dapat dengan melakukan soasialisasi dan penerangan bagi masyarakat, salah satunya dengan memberikan penerangan bagaimana teknik pembukaan lahan tanpa bakar secara murah dan mudah dapat diterapkan.

Kemudian, harus kuat dalam penegakan hukum. Hal tersebut, berdasakan saran dari Gubernur sendiri, yaitu penguatan di bidang aturan dan menindak tegas, juga dengan melakukan patroli. Juga harus ada operasi pemadaman melalui udara, serta hujan buatan melalui penyemaian awan dan bom air.

Syamsul Maarif menambahkan, juga harus ada operasi pemadaman melalui darat. Itu dapat dilakukan berkerjasama dengan semua pihak sampai kepada masyarakat. “Yang utama harus diketahui, tidak usah pikirkan dana, pusat tidak boleh ganggu daerah. Tetapi, membantu dan meringankan daerah, jumlah tergantung daerah berapa yang diperlukan,” tegasnya.

Akan tetapi, dari semua itu yang paling mendapat perhatian dan sangat penting menurutnya adalah, bagaimana penegakan hukum yang diperlukan untuk menjaga tindakan yang cenderung mengarah pada pelanggaran hukum. Saat ini, posko bencana asap pertama ada di Palembang, baru yang kedua ada di Palangka Raya.

Sementara untuk kebutuhan yang diperlukan, lanjutnya, semua disediakan pemerintah pusat. Sedangkan untuk Posko utama Operasi Udara, dipusatkan di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta untuk kontrol wilayah Sumatra dan Kalimantan. “Karena diperkirakan, puncak panas terjadi pada Agustus-September,” katanya.

Sementara, Gubernur Agustin Teras Narang, menyebutkan, penaggulangan bencana adalah urusan bersama sampai tingkat desa dan masyarakat. sebabnya, semua pihak wajib turut serta dalam rangka penaggulangan bencana tersebut.

“Beberapa tahun terakhir, kebakaran hutan, lahan dan pekarangan hampir selalu terjadi khusunya di Kalteng. Hal ini menimbulkan kehawatiran, yang akhirnya menjadi sebuah kepedulian. Semua merasakan akibat kabut asap, bukan hanya secara ekologis tetapi berdampak juga pada perekonomian,” ungkapnya.

Teras menjelaskan, dari sisi ekologi, karena menyebabkan kerusakan ekosistem dan musnahnya keanekaragaman hayati, spesies serta merusak habitat flora dan fauna yang juga akan mempengaruhi iklim. Selain itu, dampak ikutan adalah gangguan kesehatan, mempengaruhi dunia pendidikan dan menurunnya jarak pandang. Sehingga, mengakibatkan aktifitas bandara terganggu, serta dikhawatirkan berakibat pada penurunan ekonomi masyarakat,” ujarnya.dkw

Mugeni ; Kedepankan Pencegahan

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalteng Mugeni, saat menjelaskan pelaksanaan oprasi hujan buatan di Kalteng pada 2012 yang lalu.

PALANGKA RAYA – Pelaksanaan rapat koordinasi siaga darurat bencana asap untuk regional Kalimantan, yang dilaksanakan beberapa waktu lalu menghasilkan beberapa hal antaralain, untuk meminimalisir terjadinya bencana kabut asap, maka semua daerah sepakat agar mengedepankan upaya pencegahan.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalteng, Mugeni, saat ditemui di Palangka Raya baru-baru ini mengatakan, dari pertemuan tersebut menghasilkan beberapa hal antaralin mengedepankan upaya pencegahan dan menjaga agar jangan samapai tanggap darurat, ujarnya.

Sehingga upaya yang dilakukan adalah lebih pada memperbanyak dan mengintensifkan sosialisasi, patroli, dan penegakan hukum direkomenkasikan agar dilaksanakan secara tegas.

Mengingat penegakan hukum tersebut merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan, sehingga dari pelaksanaan sosialisasi yang akan dan telah dilakukan tersebut diharapkan kesadaran dari masyarakat, karena kalau diketahui dan terbukti melakukan pembakaran yang sangat ektrim, khusunya di areal-areal pekebunan tentu penegakan hukum akan dikedepankan, ujarnya.

Mengingat untuk perusahaan perkebunan yang diketahui dan terbukti melakukan pembakaran, maka tidak akan ditoleransi “karena UU nya seperti itu, sehingga tidak ada toleransi,” ujarnya.

Kendati demikian, apabila persoalan tersebut tidak sampai ke Pengadilan, maka hal tersebut mungkin terkendala dengan persoalan teknis dalam hal pembuktian dan sebagainya. Namun yang pasti tidak ada tolerasi bagi perusahaan perkebunan-perkebunan besar, lanjutnya.

Terpisah, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif mengatakan, bencana asap ini bobotnya lebih pada penegakan hukum. Sehingga, kalau penegakan hukumnya dilakukan dengan maksimal, maka tidak akan ada terjadi kebakaran.

Sehingga, penegakan hukum dan patroli untuk mengurangi kesempatan pembakaran tersebut menjadi sangat penting dan UU dan Inpres yang ada dinilai sudah cukup menjadi dasar pelaksanaanya, ujarnya.

Sehingga ia berharap agar Polda dapat mengeluarkan Maklumat Polisi untuk hal tersebut dan disebar kepada bupati/walikota dan selanjutnya disampaikan ke masyarakat luas.

Selain itu, Pemerintah Daerah juga diminta untuk meyusun kebijakan penanggulan kebakaran daerah di daerahnya masing-masing, dengan memaksimalkan peranan BPBD dan berbagai kegiatan lainya. Hal tersebut dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari bencana asap, ujarnya.dkw

Pemprov Kalteng Beri Subsidi Pasar Murah

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalteng saat melaksanakan pasar murah di lingkungan Pelabuhan Rambang, Kelurahan Pahandut, Kota Palangka Raya, Sabtu (3/8/2013)

PALANGKA RAYA – Tahun 2013 ini, Pemerintah Provinsi Kalteng memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu pada saat menjelang hari-hari besar keagamaan. Hal ini dikatakan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalteng Damber, saat ditemui di sela-sela pelaksanaan pasar murah, dilingkungan Pelabuhan Rambang, Kota Palangka Raya, baru-baru ini.

Dana subsidi yang diberikan tersebut, penyalurannya melalui pelaksanaan pasar murah yang akan dilaksanakan pada saat menjelang hari-hari besar keagamaan seperti Idul Fitri dan Natal, “Ada subsidi khusus, nilainya lebih dari Rp1,130 miliar pada 2013 ini, untuk kabupaten/kota,” ujar Damber.

Sementara dana subsidi tersebut, katanya,  saat ini sudah disalurkan dan pelaksanaan pasar murah tersebut akan dilakukan oleh masing-masing kabupaten/kota yang bersangkutan.

Kendati demikian, Damber berharap ada dukungan dana juga dari kabupaten/kota setempat untuk pelaksanaan pasar murah tersebut. Dengan demikian, diharapkan akan semakin banyak masyarakat yang akan mendapatkan paket sembako murah tersebut.

“Mengingat bantuan yang diberikan oleh Provinsi tersebut, sifatnya hanya untuk memancing saja, sehingga dukungan dana dari kabupaten/kota sangat diharapkan mengingat merekalah yang punya wilayah dan masyarakat itu,” ujarnya.

Lanjut Damber, sementara dana subsidi yang diberikan Pemprov tersebut penyalurannya melalui pasar murah tersebut dilakukan antaralain oleh TP
PKK Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Termasuk kegiatan pasar murah yang pihaknya telah dilakukan di 2 lokasi yaitu, Kelurahan Kereng Bangkirai dan Kelurahan Pahandut Kota Palangka Raya dengan menyediakan sekitar 1.460 paket sembako murah yang anggaranya juga bersumber dari dana subsidi tersebut.dkw

Penanganan Longsor Patas Perlu Anggaran Rp3,5 Miliar

PALANGKA RAYA – Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalteng Leonard S Ampung, saat ditemui dilingkungan kantor Gubernur Kalteng, baru-baru ini, kepada wartawan mengatakan, penangan ruas jalan yang longsor tersebut akan dilakukan mengunakan pile slab beton yang permanen.

Mengingat besarnya anggaran yang digunakan untuk penanganan ruas jalan yang longsor tersebut, maka pihaknya mengusulkan anggaran bencana dari Kementrian Pekerjaan Umum. Sementara perkiraan anggaran untuk penanganan jalan tersebut mencapai sekitar Rp3,5 miliar.

“Anggaran tersebut, untuk menangani jalan yang longsor sekitar sepanjang 60 meter tersebut, yaitu dengan dipasang siring beton, kemudian ditimbun lagi. Namun itu baru perkiraan, nanti ada rap-nya, ada kontraknya, dari situ dapat kelihatan nilainya,” lanjut Leonard.

Namun pengerjaan pembangunan siring beton untuk penanganan ruas jalan yang longsor tersebut, baru akan dimulai pengerjaanya setelah Hari Raya Idul Fitri mendatang.
Sementara menunggu turunnya anggaran bencana dari Kementrian PU tersebut, saat ini pihaknya melakukan penguatan dan pelebaran jalan sekitar sepanjang 200 meter yang ada di samping jalan yang longsor tersebut.

Karena Leonard berharap, pada H-5 Lebaran, jalan alternatif tersebut sudah bisa dilalui 2 jalur. Kendati demikian, saat ini ruas jalan tersebut masih bisa dilalui atau operasional, meski  harus bergantian.

“Namun dalam waktu dekat, pihaknya akan turun kelapangan untuk mencek pengerjaan jalan tersebut, agar H-5 Lebaran, jalan alternatif tersebut sudah bisa dilalui dua jalur, ujarnya.

Sebelumnya Leonard mengatakan, saat ini, jalan yang rawan longsor di arah Puruk Cahu, disitu langganan setiap tahun longsor-longsor. “Tapi dari pantauan kami dilapangan, saat ini tidak ada (jalan yang longsor), masih aman-aman saja,” ungkapnya.

Sementara titik yang longsor di daerah Puruk Cahu ini terus bertambah. Dari penelitian yang ada, bahwa di daerah tersebut ada pergerakan, ada gerakan alur tanah, sehingga titik longsor di daerah tersebut bertambah. Sementara longsor yang terjadi di daerah Patas tersebut baru terjadi untuk yang pertama kalinya.

Sehingga pihaknya berharap agar jalan yang ada di daerah tersebut ada penanganan lagi. Namun longsoran ini merupakan bencana alam, sehingga aggarannya bisa dikucurkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sementara untuk menangani ruas-ruas jalan yang dinilai rawan terjadi longsor tersebut, ujar Leonard, maka PPK akan membuka posko dan masing-masing menguasai link-nya masing-masing. “Jadi mereka harus menguasai titik-titik yang krusial,” ujarnya.

Sehingga, tambahnya, jalan-jalan yang dinilai rawan longsor ini akan dilakukan inventarisasi dan kemudian dilakukan penanganan.dkw

Dukung Program Kalteng Besuh, Distanak akan Tingkatkan Produktivitas

PALANGKA RAYA – Dalam upaya mendukung program Kalteng Besuh atau Kalteng Kenyang, maka Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Provinsi Kalteng akan membuat berbagai program dalam upaya terus meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan di daerah ini.

Saat ini Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Kalteng sedang membuat berbagai program untuk mendukung program Kalteng Besug atau Kalteng Kenyang tersebut, ujar Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Kalteng Tute Lelo, kepada sejumlah wartawan saat ditemui di ruang kerjanya, baru-baru ini.

Namun, untuk mendukung program tersebut tidak hanya dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi saja, namun juga dilakukan oleh semua instansi yang terkait, ujar Tute.

Hal ini dirasa perlu, pasalnya yang dimaksud dengan Kalteng Besuh atau Kalteng kenyang tersebut tidak hanya terkait dengan ketersediaan pangan saja, namun juga keberlanjutan dari ketersediaan berbagai bahan pangan tersebut, ungkapnya.

Untuk mewujudkan ketersediaan dan keberlanjutan bahan pangan tersebut, khusunya dari Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Kalteng akan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas “itu yang pokok, sehingga dari hulu ke hilir itu jalan,” tegas Tute.

Sementara berbagai program tersebut akan mulai diimplementasikan pada 2014 mendatang, meski untuk beras dan jagung Kalteng sudah surplus. Namun kedepan akan ada program khusus untuk mendukung program Kalteng Besuh tersebut “sebenarnya sekarang sudah mulai, namaun kedepan akan lebih spesifik lagi,” lanjutnya.

Berbagai program tersebut dilakukan lebih spesifik pada 2014, mengingat program Kalteng Besuh atau Kalteng kenyang tersebut baru diluncurkan oleh Gubernur Kalteng pada pelaksanaan Pekan Daerah (Peda) Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Tingkat Provinsi Kalteng ke X, di Kecamat Tewah, Kabupaten Gunung Mas, 24 Juni 2013 yang lalu.

“Sementara Kalteng besuh tersebut agar kita jangan kekurangan pangan, sehingga ketersediaan dan keberlanjutan pangan tersebut yang dipikirkan, sehingga nantinya dapat berpengaruh dengan harga komoditas tersebut. Kalau stoknya terus ada dan memadai, maka secara sendirinya harganya tersebut akan stabil,” ungkap Tute.

Sebelumnya Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang mengatakan, program Kalteng Besuh atau Kalteng Kenyang ini merupakan program baru dalam bidang pertanian dan perikanan. Dengan program ini diharapkan tidak hanya sekedar ketahanan pangan saja, namun harus berdaulah panga, ujarnya.

Kalteng tidal akan melarat kalau program Kalteng besuh ini berhasil dilaksanakan dengan baik. Sehingga, selain meningkatklan sumber daya manusia (SDM), namun masyarakat juga harus kenyang “karena tidak mungkin orang bisa sejahtera, pintar, dan sehat kalau mereka tidak kenyang, ujarnya.

Dengan program Kalteng besuh atau Kalteng Kenyang ini, ujar Teras, agar adanya kedaulatan pangan di daerah ini, sehingga Kalteng tidak tergantung lagi dengan daerah lain.

Sehingga ia berharap agar berbagai tanaman pangan, seperti padi agar terus ditingkatkan produktifitasnya. Sekarang ada lima kabupaten yang menjadi lumbung padi, kedepan jangan hanya lima kabupaten saja, kabupaten lain juga harus didorong, ujarnya.dkw