Penanganan Longsor Patas Perlu Anggaran Rp3,5 Miliar

PALANGKA RAYA – Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalteng Leonard S Ampung, saat ditemui dilingkungan kantor Gubernur Kalteng, baru-baru ini, kepada wartawan mengatakan, penangan ruas jalan yang longsor tersebut akan dilakukan mengunakan pile slab beton yang permanen.

Mengingat besarnya anggaran yang digunakan untuk penanganan ruas jalan yang longsor tersebut, maka pihaknya mengusulkan anggaran bencana dari Kementrian Pekerjaan Umum. Sementara perkiraan anggaran untuk penanganan jalan tersebut mencapai sekitar Rp3,5 miliar.

“Anggaran tersebut, untuk menangani jalan yang longsor sekitar sepanjang 60 meter tersebut, yaitu dengan dipasang siring beton, kemudian ditimbun lagi. Namun itu baru perkiraan, nanti ada rap-nya, ada kontraknya, dari situ dapat kelihatan nilainya,” lanjut Leonard.

Namun pengerjaan pembangunan siring beton untuk penanganan ruas jalan yang longsor tersebut, baru akan dimulai pengerjaanya setelah Hari Raya Idul Fitri mendatang.
Sementara menunggu turunnya anggaran bencana dari Kementrian PU tersebut, saat ini pihaknya melakukan penguatan dan pelebaran jalan sekitar sepanjang 200 meter yang ada di samping jalan yang longsor tersebut.

Karena Leonard berharap, pada H-5 Lebaran, jalan alternatif tersebut sudah bisa dilalui 2 jalur. Kendati demikian, saat ini ruas jalan tersebut masih bisa dilalui atau operasional, meski  harus bergantian.

“Namun dalam waktu dekat, pihaknya akan turun kelapangan untuk mencek pengerjaan jalan tersebut, agar H-5 Lebaran, jalan alternatif tersebut sudah bisa dilalui dua jalur, ujarnya.

Sebelumnya Leonard mengatakan, saat ini, jalan yang rawan longsor di arah Puruk Cahu, disitu langganan setiap tahun longsor-longsor. “Tapi dari pantauan kami dilapangan, saat ini tidak ada (jalan yang longsor), masih aman-aman saja,” ungkapnya.

Sementara titik yang longsor di daerah Puruk Cahu ini terus bertambah. Dari penelitian yang ada, bahwa di daerah tersebut ada pergerakan, ada gerakan alur tanah, sehingga titik longsor di daerah tersebut bertambah. Sementara longsor yang terjadi di daerah Patas tersebut baru terjadi untuk yang pertama kalinya.

Sehingga pihaknya berharap agar jalan yang ada di daerah tersebut ada penanganan lagi. Namun longsoran ini merupakan bencana alam, sehingga aggarannya bisa dikucurkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sementara untuk menangani ruas-ruas jalan yang dinilai rawan terjadi longsor tersebut, ujar Leonard, maka PPK akan membuka posko dan masing-masing menguasai link-nya masing-masing. “Jadi mereka harus menguasai titik-titik yang krusial,” ujarnya.

Sehingga, tambahnya, jalan-jalan yang dinilai rawan longsor ini akan dilakukan inventarisasi dan kemudian dilakukan penanganan.dkw

Dukung Program Kalteng Besuh, Distanak akan Tingkatkan Produktivitas

PALANGKA RAYA – Dalam upaya mendukung program Kalteng Besuh atau Kalteng Kenyang, maka Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Provinsi Kalteng akan membuat berbagai program dalam upaya terus meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan di daerah ini.

Saat ini Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Kalteng sedang membuat berbagai program untuk mendukung program Kalteng Besug atau Kalteng Kenyang tersebut, ujar Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Kalteng Tute Lelo, kepada sejumlah wartawan saat ditemui di ruang kerjanya, baru-baru ini.

Namun, untuk mendukung program tersebut tidak hanya dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi saja, namun juga dilakukan oleh semua instansi yang terkait, ujar Tute.

Hal ini dirasa perlu, pasalnya yang dimaksud dengan Kalteng Besuh atau Kalteng kenyang tersebut tidak hanya terkait dengan ketersediaan pangan saja, namun juga keberlanjutan dari ketersediaan berbagai bahan pangan tersebut, ungkapnya.

Untuk mewujudkan ketersediaan dan keberlanjutan bahan pangan tersebut, khusunya dari Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Kalteng akan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas “itu yang pokok, sehingga dari hulu ke hilir itu jalan,” tegas Tute.

Sementara berbagai program tersebut akan mulai diimplementasikan pada 2014 mendatang, meski untuk beras dan jagung Kalteng sudah surplus. Namun kedepan akan ada program khusus untuk mendukung program Kalteng Besuh tersebut “sebenarnya sekarang sudah mulai, namaun kedepan akan lebih spesifik lagi,” lanjutnya.

Berbagai program tersebut dilakukan lebih spesifik pada 2014, mengingat program Kalteng Besuh atau Kalteng kenyang tersebut baru diluncurkan oleh Gubernur Kalteng pada pelaksanaan Pekan Daerah (Peda) Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Tingkat Provinsi Kalteng ke X, di Kecamat Tewah, Kabupaten Gunung Mas, 24 Juni 2013 yang lalu.

“Sementara Kalteng besuh tersebut agar kita jangan kekurangan pangan, sehingga ketersediaan dan keberlanjutan pangan tersebut yang dipikirkan, sehingga nantinya dapat berpengaruh dengan harga komoditas tersebut. Kalau stoknya terus ada dan memadai, maka secara sendirinya harganya tersebut akan stabil,” ungkap Tute.

Sebelumnya Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang mengatakan, program Kalteng Besuh atau Kalteng Kenyang ini merupakan program baru dalam bidang pertanian dan perikanan. Dengan program ini diharapkan tidak hanya sekedar ketahanan pangan saja, namun harus berdaulah panga, ujarnya.

Kalteng tidal akan melarat kalau program Kalteng besuh ini berhasil dilaksanakan dengan baik. Sehingga, selain meningkatklan sumber daya manusia (SDM), namun masyarakat juga harus kenyang “karena tidak mungkin orang bisa sejahtera, pintar, dan sehat kalau mereka tidak kenyang, ujarnya.

Dengan program Kalteng besuh atau Kalteng Kenyang ini, ujar Teras, agar adanya kedaulatan pangan di daerah ini, sehingga Kalteng tidak tergantung lagi dengan daerah lain.

Sehingga ia berharap agar berbagai tanaman pangan, seperti padi agar terus ditingkatkan produktifitasnya. Sekarang ada lima kabupaten yang menjadi lumbung padi, kedepan jangan hanya lima kabupaten saja, kabupaten lain juga harus didorong, ujarnya.dkw

Masyarakat Diminta Waspadai Peredaran Bibit Palsu

PALANGKA RAYA – Masyarakat atau pengguna bibit kelapa sawit di daerah ini diminta agar berhati-hati dengan peredaran bibit palsu atau tidak unggul, karena tingkat produktivitasnya rendah, sehingga akan sangat merugikan para petani.

Untuk itu, sebelum membeli bibit tersebut, masyarakat atau pengguna bibit harus mengetahui dan memahami sumber bibit tersebut, kalau ragu-ragu selahkan berkoordinasi dengan Dinas Perkebunan setempat, ujar Kepala Dinas Perkebunan Perovinsi Kalteng Rawing Rambang, saat ditemui usai menghadiri rapat paripurna, di kantor DPRD Kalteng, Kamis (18/7).

Mengingat informasi yang pihaknya terima, bahwa peredaran bibit palsu di daerah ini mencapai sekitar 35-40 persen. Untuk menangulangi peredaran bibit palsu tersebut dan mengetahui secara pasti berapa besaran peredaran bibit palsu di daerah ini, maka pihaknya sedang melakukan koordinasi dengan pihak kabupaten.  

“Nanti kita cek kebenarannya, dan untuk mengetahui itu harus turun kelapangan. Kita menunggu laporan dari Kabupaten,” ungkapnya.

Mengingat kalau sampai masyarakat menggunakan bibit tersebut akan sangat merugi, meningat tingkat produktivitasnya rendah, untuk itu masyarakat diimbau agar berhati-hatu untuk memilih bibit tersebut.

Karena kalau menggunakan bibit unggul, sehingga pada usia 5-6 tahun, tingkat produktivitasnya sudah mencapai 8-12 ton tandan buah segar (TBS), namun kalau tidak menggunakan bibit unggul, maka produktivitasnya hanya sekitar 4 tonan TBS saja.

Untuk itu, maka masyarakat atau petani harus membeli bibit dari seumber yang tepat. Mengingat untuk menghasilkan bibit unggul tersebut harus melalui perawatan serta pemeliharaan yang maksimal dan memalui proses persilangan sesuai prosedur.

“Kalau ragu-ragu koordinasikan dengan Dinas Perkebunan setempat, baik Kabupaten maupun Provinsi,” ujarnya.dkw

Jalan ke Mura Rawan Longsor

PALANGKA RAYA – Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalteng Leonard S Ampung, saat ditemui dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kalteng, Jumat (19/7) malam, kepada sejumlah wartawan mengetakan, jalan ke daerah Puruk Cahu dinilai cukup rawan terjadi longsor.

“Saat ini, jalan yang rawan longsor di arah Puruk Cahu, disitu langganan setiap tahun longsor-longsor. Tapi dari pantauan kami dilapangan, saat ini tidak ada (jalan yang longsor), masih aman-aman saja,” ungkapnya.

Lanjutnya Leonard, sementara titik yang longsor di daerah Puruk Cahu ini terus bertambah. Dari penelitian yang ada, bahwa di daerah tersebut ada pergerakan, ada gerakan alur gerakan tanah, sehingga titik longsor di daerah tersebut bertambah.

Sehingga pihaknya berharap agar jalan yang ada di daerah tersebut ada penangan lagi. Namun longsoran ini merupakan bencana alam, sehingga agaranya bisa dikucurkan dari Angaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)   

Sementara untuk menangani ruas-ruas jalan yang dinilai rawan terjadi longsor tersebut, ujar Leonard, maka PPK akan membuka posko dan masing-masing menguasai lingnya masing-masing “itu harus menguasai dia, detil-detil mana yang mempunyai kecendrungan untuk longsor. Jadi dia harus menguasai titik-titik yang krusial,” ujarnya.

Sehingga, jalan-jalan yang dinilai rawan longsor ini akan dilakukan inventarisasi dan kemudian untuk dilakukan penanganan.

Diungkapkan Leonard, sementara untuk daerah Kabupaten Lamandau dan Gunung Mas, yang juga mempunyai tebing atau jurang yang cukup tinggi, namun sampai saat ini di daerah tersebut tidak ada masalah, karena lingkunganya masih belum terlalu terganggu dan pohon-pohonya masih cukup banyak

Selan itu, serta struktur tanah yang ada di daerah tersebut berbeda dengan struktur tanah yang ada di daerah Puruk Cahu, ujarnya.dkw

Rakor Siaga Darurat Bencana Dipimpin Langsung Kepala BNPB

PALANGKA RAYA – Untuk memanimalisir terjadinya bencana kabut asap di pulau Kalimantan, maka dilaksanakan rapat koordinasi siaga darurat bencana asap untuk regional Kalimantan. Rakor tersebut rencananya akan dibuka dan dipimpin langsung oleh Kepala Badan Nasional  Penanggulangan Bencana (BNPB).

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalteng Mugeni di dampingi Kepala UPT Hujan Buatan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) F Heru Widodo, saat ditemui di posko siaga darurat bencana kabakaran hutan dan lahan Provisni Kalteng, Selasa (30/7) kepada wartawan mengatakan, kegiatan tersebut akan dipimpin oleh Kepala BNPB Syamsul Maarif dan mengundang empat Gubernur di Kalimantan dan beberapa Kementerian/Lembaga terkait, seperti Kementrian Kehutanan, Kementrian Dalam Negeri, Kementerian lingkungan hidup, dan BPPT.

Sementara dalam rapat koordinasi siaga darurat bencana asap tersebut akan dilakukan ekspos dari para Gubernur atas kesiapan pengendalian bencana asap di daerahnya masing-masing dan ada arahan-arahan dari kepala BNPB.

Kegiatan tersebut akan dilaksanakan selama satu hari, yaitu pada 31 Juli 2013, bertempat di aula Jayang Tingang komplek Kantor Gubernur Kalteng. Namun sebelum kegiatan tersebut dibuka, terlebih dahulu dilakukan peninjawan posko udara yang berada di bandara Tijilik Riwut Palangka Raya untuk melaksanakan gelar personil dan gelar kesiapan.

Lanjut Mugeni, dengan adanya pertemuan ini, maka ia berharap agar penanggulangan atau pencegahan kebakaran hutan, khusunya di Kalteng akan jauh lebih maksimal lagi, sehingga jangan sampai terjadi bencana kabut asap di daerah ini.

Terlebih dalam pertemuan tersebut, juga akan mengundang bupati/walikota di Kalteng, sehingga diharapkan agar mereka lebih memahami bahwa pengendalian bencana kabut asap ini adalah tugas bersama. Karena, yang menjadi masalah adalah dampaknya, sebab bisa saja suatu daerah tersebut tidak terbakar, namun terjadi kabut asap akibat kiriman asap dari daerah lain.

“Maka (penanggulangan bencana kabut asap ini) harus lebih bersinergi dalam penangananya, baik antar kabupaten maupun anat provinsi,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Mugeni juga menyampaikan untuk pengendalia atau pencegahan kebakaran, Gubernur Kalteng sudah menyatakan siaga darurat bencana yaitu dari 15 Juli - 15 September 2013 atau selama 60 hari, namun tenggang waktu tersebut bisa diperpanjang atau diperpendek, tergantung kondisi yang ada dilapangan.

Sehingga pada 27 Juli 2013 yang lalu pihaknya sudah mengaktifkan posko darat yang dipusatkan dilingkungan kantor Gubernur Kalten dan sejak 31 Juli 2013 ini, juga sudah dioprasikan posko udara untuk regional Kalimantan yang dipusatkan di Bandara Tijilik Riwut Palangka Raya.

Selain di tingkat provinsi, ujar Mugeni, pihaknya juga sudah mengkoordini daerah-daerah terutama yang ada BPBD nya untuk mendirikan posko, antaralain Kabupaten Pulang Pisau, Kapuas, Kotawaringi Timur, dan beberapa kabupaten lainnya. Sementara kabupaten yang belum ada BPBDnya, sesuai dengan surat Gubernur, juga diharapkan agar membentuk posko.

Itu semua dilakukan untuk meminimalisir terjadinya bencana kabut asap di daerah ini. Meski, jumlah hotspot sampai saat ini dinilai masih dalam keadaan aman, karena sampai 30 Juli ini hanya terdapat 31 titik hotspot saja, ujarnya.dkw