Masyarakat Diminta Waspadai Peredaran Bibit Palsu

PALANGKA RAYA – Masyarakat atau pengguna bibit kelapa sawit di daerah ini diminta agar berhati-hati dengan peredaran bibit palsu atau tidak unggul, karena tingkat produktivitasnya rendah, sehingga akan sangat merugikan para petani.

Untuk itu, sebelum membeli bibit tersebut, masyarakat atau pengguna bibit harus mengetahui dan memahami sumber bibit tersebut, kalau ragu-ragu selahkan berkoordinasi dengan Dinas Perkebunan setempat, ujar Kepala Dinas Perkebunan Perovinsi Kalteng Rawing Rambang, saat ditemui usai menghadiri rapat paripurna, di kantor DPRD Kalteng, Kamis (18/7).

Mengingat informasi yang pihaknya terima, bahwa peredaran bibit palsu di daerah ini mencapai sekitar 35-40 persen. Untuk menangulangi peredaran bibit palsu tersebut dan mengetahui secara pasti berapa besaran peredaran bibit palsu di daerah ini, maka pihaknya sedang melakukan koordinasi dengan pihak kabupaten.  

“Nanti kita cek kebenarannya, dan untuk mengetahui itu harus turun kelapangan. Kita menunggu laporan dari Kabupaten,” ungkapnya.

Mengingat kalau sampai masyarakat menggunakan bibit tersebut akan sangat merugi, meningat tingkat produktivitasnya rendah, untuk itu masyarakat diimbau agar berhati-hatu untuk memilih bibit tersebut.

Karena kalau menggunakan bibit unggul, sehingga pada usia 5-6 tahun, tingkat produktivitasnya sudah mencapai 8-12 ton tandan buah segar (TBS), namun kalau tidak menggunakan bibit unggul, maka produktivitasnya hanya sekitar 4 tonan TBS saja.

Untuk itu, maka masyarakat atau petani harus membeli bibit dari seumber yang tepat. Mengingat untuk menghasilkan bibit unggul tersebut harus melalui perawatan serta pemeliharaan yang maksimal dan memalui proses persilangan sesuai prosedur.

“Kalau ragu-ragu koordinasikan dengan Dinas Perkebunan setempat, baik Kabupaten maupun Provinsi,” ujarnya.dkw

Jalan ke Mura Rawan Longsor

PALANGKA RAYA – Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalteng Leonard S Ampung, saat ditemui dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kalteng, Jumat (19/7) malam, kepada sejumlah wartawan mengetakan, jalan ke daerah Puruk Cahu dinilai cukup rawan terjadi longsor.

“Saat ini, jalan yang rawan longsor di arah Puruk Cahu, disitu langganan setiap tahun longsor-longsor. Tapi dari pantauan kami dilapangan, saat ini tidak ada (jalan yang longsor), masih aman-aman saja,” ungkapnya.

Lanjutnya Leonard, sementara titik yang longsor di daerah Puruk Cahu ini terus bertambah. Dari penelitian yang ada, bahwa di daerah tersebut ada pergerakan, ada gerakan alur gerakan tanah, sehingga titik longsor di daerah tersebut bertambah.

Sehingga pihaknya berharap agar jalan yang ada di daerah tersebut ada penangan lagi. Namun longsoran ini merupakan bencana alam, sehingga agaranya bisa dikucurkan dari Angaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)   

Sementara untuk menangani ruas-ruas jalan yang dinilai rawan terjadi longsor tersebut, ujar Leonard, maka PPK akan membuka posko dan masing-masing menguasai lingnya masing-masing “itu harus menguasai dia, detil-detil mana yang mempunyai kecendrungan untuk longsor. Jadi dia harus menguasai titik-titik yang krusial,” ujarnya.

Sehingga, jalan-jalan yang dinilai rawan longsor ini akan dilakukan inventarisasi dan kemudian untuk dilakukan penanganan.

Diungkapkan Leonard, sementara untuk daerah Kabupaten Lamandau dan Gunung Mas, yang juga mempunyai tebing atau jurang yang cukup tinggi, namun sampai saat ini di daerah tersebut tidak ada masalah, karena lingkunganya masih belum terlalu terganggu dan pohon-pohonya masih cukup banyak

Selan itu, serta struktur tanah yang ada di daerah tersebut berbeda dengan struktur tanah yang ada di daerah Puruk Cahu, ujarnya.dkw

Rakor Siaga Darurat Bencana Dipimpin Langsung Kepala BNPB

PALANGKA RAYA – Untuk memanimalisir terjadinya bencana kabut asap di pulau Kalimantan, maka dilaksanakan rapat koordinasi siaga darurat bencana asap untuk regional Kalimantan. Rakor tersebut rencananya akan dibuka dan dipimpin langsung oleh Kepala Badan Nasional  Penanggulangan Bencana (BNPB).

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalteng Mugeni di dampingi Kepala UPT Hujan Buatan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) F Heru Widodo, saat ditemui di posko siaga darurat bencana kabakaran hutan dan lahan Provisni Kalteng, Selasa (30/7) kepada wartawan mengatakan, kegiatan tersebut akan dipimpin oleh Kepala BNPB Syamsul Maarif dan mengundang empat Gubernur di Kalimantan dan beberapa Kementerian/Lembaga terkait, seperti Kementrian Kehutanan, Kementrian Dalam Negeri, Kementerian lingkungan hidup, dan BPPT.

Sementara dalam rapat koordinasi siaga darurat bencana asap tersebut akan dilakukan ekspos dari para Gubernur atas kesiapan pengendalian bencana asap di daerahnya masing-masing dan ada arahan-arahan dari kepala BNPB.

Kegiatan tersebut akan dilaksanakan selama satu hari, yaitu pada 31 Juli 2013, bertempat di aula Jayang Tingang komplek Kantor Gubernur Kalteng. Namun sebelum kegiatan tersebut dibuka, terlebih dahulu dilakukan peninjawan posko udara yang berada di bandara Tijilik Riwut Palangka Raya untuk melaksanakan gelar personil dan gelar kesiapan.

Lanjut Mugeni, dengan adanya pertemuan ini, maka ia berharap agar penanggulangan atau pencegahan kebakaran hutan, khusunya di Kalteng akan jauh lebih maksimal lagi, sehingga jangan sampai terjadi bencana kabut asap di daerah ini.

Terlebih dalam pertemuan tersebut, juga akan mengundang bupati/walikota di Kalteng, sehingga diharapkan agar mereka lebih memahami bahwa pengendalian bencana kabut asap ini adalah tugas bersama. Karena, yang menjadi masalah adalah dampaknya, sebab bisa saja suatu daerah tersebut tidak terbakar, namun terjadi kabut asap akibat kiriman asap dari daerah lain.

“Maka (penanggulangan bencana kabut asap ini) harus lebih bersinergi dalam penangananya, baik antar kabupaten maupun anat provinsi,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Mugeni juga menyampaikan untuk pengendalia atau pencegahan kebakaran, Gubernur Kalteng sudah menyatakan siaga darurat bencana yaitu dari 15 Juli - 15 September 2013 atau selama 60 hari, namun tenggang waktu tersebut bisa diperpanjang atau diperpendek, tergantung kondisi yang ada dilapangan.

Sehingga pada 27 Juli 2013 yang lalu pihaknya sudah mengaktifkan posko darat yang dipusatkan dilingkungan kantor Gubernur Kalten dan sejak 31 Juli 2013 ini, juga sudah dioprasikan posko udara untuk regional Kalimantan yang dipusatkan di Bandara Tijilik Riwut Palangka Raya.

Selain di tingkat provinsi, ujar Mugeni, pihaknya juga sudah mengkoordini daerah-daerah terutama yang ada BPBD nya untuk mendirikan posko, antaralain Kabupaten Pulang Pisau, Kapuas, Kotawaringi Timur, dan beberapa kabupaten lainnya. Sementara kabupaten yang belum ada BPBDnya, sesuai dengan surat Gubernur, juga diharapkan agar membentuk posko.

Itu semua dilakukan untuk meminimalisir terjadinya bencana kabut asap di daerah ini. Meski, jumlah hotspot sampai saat ini dinilai masih dalam keadaan aman, karena sampai 30 Juli ini hanya terdapat 31 titik hotspot saja, ujarnya.dkw

BNPB Nilai Kalting Paling Responsif Tanggulangi Kebakaran

PALANGKA RAYA – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif disela-sela meninjau posko satgas udara siaga darurat bencana asap regional Kalimantan, di Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya, Rabu (31/7) kepada sejumlah wartawan mengatakan, Kalteng dianggap yang paling responsif untuk penanggulangan kebakaran.

Bahkan sebelum menjadi Kepala BNPB, pada 2006 yang lalu ia juga pernah sebagai pelaku pemadaman kebakaran di daerah ini dan berkerjasama dengan Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang. Dari saat itu dan sampai berikutnya, ia menilai Kalteng yang paling siap dalam menanggulangi bencana kebakaran.

Selain itu, Pemerintah Kalteng juga dinilai mempunyai kehendak yang kuat untuk melakukan hal tersebut dengan baik. “Bahkan sebelumnya pernah terjadi seminar bersama dan mengasilkan deklarasi Palangka Raya, agar kita tidak melakukan pembakaran,” ungkapnya.

Hal tersebut dinilai menjadi sangat penting, mengingat sangat tidak mungkin bumi membakar dirinya sendiri dan berdasarkan riset mengatakan bahwa 99 persen asap karena api akibat dibakar.

Oleh karena itu tahap yang paling utama yang sangat ia harapkan adalah langkah yang sangat progresif dari rekan-rekan Dinas Kehutanan, melalui penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) nya, PPNS Dinas Pertanian, dari Lingkungan Hidup dan Polda.

“Ini untuk betul-betul, sejak awal berusaha untuk menegakan Peraturan Daerah yang ada,” ujarnya.

Ia tidak akan membahas kebiasaan masyarakat lokal, namun pembukaan lahan dengan cara dibakar tersebut perlu diatur “kalau turun-temurun kita membuka lahan itu dan itu boleh dan ada bukti memang bisa dikendalikan itu silahkan, tetapi pada prinsipnya ada Perda yang harus ditegakan. Jadi jangan samapi menjadi bencana asap ini sesuatu yang kita tahu dari mana asalnya ,” ungkapnya.

Sehingga dalam penanganan bencana kebakaran kehutanan ini peranan dari Kementrian Kehutanan, kementrian Pertanian, Kementrian Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah, Polda sangat diharapkan. Sehingga, sebetulnya kalau tidak dikehendaki terjadinya kebakaran, maka akan tidak ada kebakaran, ujarnya.

Kedatangan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif di Bandara Tijilik Riwut Palangka Raya tersebut disambut langsung oleh Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang dan Istri, Sekdaprov Kalteng, Kepala BPBD Kalteng, serta beberapa SKPD terkait lainnya.

Kedatangan Kepala BNPB dan rombongan tersebut disambut dengan ritual adat Dayak Kalteng, seperti memapas atau membersihkan, menginjak telur ayam kampung, melakukan potong pantan, dan tepung tawar.

Setelah mengikuti beberapa ritual adat tersebut, Syamsul Maarif dan rombongan, didampingi Gubernur Kalteng, Sekdaprov Kalteng, Kepala BPBD Provinsi Kalteng meninaju kesiapan personil dan posko satgas udara di Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya, termasuk meninjau pesawat hercules yang akan digunakan untuk pelaksanaan hujan buatan di daerah ini.

Bahkan dalam kesempatan tersebut Kepala BNPB dan Gubernur Kalteng juga sempat mempraktekan pemadaman dengan mengunakan pompa pemadam kebakaran dari mobil tengki pemadam kebakaran.

Selanjutnya, pihaknya juga meninjau posko siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan Provinsi Kalteng dilingkungan kantor Gubernur Kalteng. Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan Rapat Koordinasi Siaga Darurat Bencana Kebakaran hutan dan Lahan se Kalteng.dkw

Hari Ini Gubernur Serahkan 6 Unit Kapal Inka Mina

PALANGKA RAYA – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalteng Darmawan, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (1/8), kepada Tabengan mengatakan, Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang hari ini akan menyerahkan enam unit kapal Inka Mina kepada Kelompok Usaha Bersama nelayan dari empat kabupaten penerima.

Empat kabupaten penerima tersebut yaitu Kabupaten Katingan dan Pulang Pisau yaitu masing-masing satu unit, sementara Kabupaten Sukamara dan Kotawaringin Timur masing-masing sebanyak dua unit. Dan penyerahan tersebut akan dilaksanakan di Pelabuhan Bea Cukai Kabupaten Pulang Piasau, ujarnya.

Sementara sumber dana pembuatan dari enam unit kapal Inka Mina tersebut yaitu, tiga unit dibangun dari dana tugas pembantuan dan tiga unit lainya dibangun menggunakan dana alokasi khusus (DAK) Provinsi, ungkapnya.

Dengan akan diserahkanya enam unit kapal ini, sehingga jumlah kapal Inka Mina dengan kapasitas sebesar 30 Gross Ton yang akan dan telah diserahkan sampai pada 2013 ini yaitu sebanyak 16 unit. Dan kapal yang sudah diserahkan tersebut semuanya sudah oprasional dan berjalan dengan baik.

Dengan adanya bantuan kapal Inka Mina tersebut, ujar Darmawan, dinilai sangat membantu dan mampu meningkatkan atau mensejahterakan Kelompok Usaha Bersama nelayan tersebut. Mengingat dalam satu trip melaut tersebut sampai menghasilkan sekitar Rp14-15 juta, ujarnya.

Sehingga dengan dibagun dan diserahkannya enam unit kapal Inka Mina tersebut maka diharapkan dapat mengurangi kepadatan oprasi penangkapan ikan didaerah pantai, namun dapat bergeserkedaerah penangkapan ikan di lepas pantai, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), dan laut lepas.

Selain itu, juga untuk meningkatkan produksi dan produktivitas nelayan, sehingga diharapkan nantinya akan dapat menambah kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat nelayan.

Serta agar mampu bersaing dan memanfaatkan potensi sumber daya ikan (SDI) yang belum optimal pada daerah-daerah yang sering kali dimanfaatkan oleh armada asing. Selain itu, kapal sebagai sarana penangkapan juga berfungsi sebagai pengawas di laut, karena kapal tersebut dilengkapi dengan alat komunikasi, ujarnya.

Sehingga, dengan terselenggaranya kegiatan pembangunan kapal penangkap ikan ini diharapkan dapat meningkatkan kontribusi sub sektor perikanan tangkap terhadap pembangunan perekonomian nasional.dkw