Rakor Siaga Darurat Bencana Dipimpin Langsung Kepala BNPB

PALANGKA RAYA – Untuk memanimalisir terjadinya bencana kabut asap di pulau Kalimantan, maka dilaksanakan rapat koordinasi siaga darurat bencana asap untuk regional Kalimantan. Rakor tersebut rencananya akan dibuka dan dipimpin langsung oleh Kepala Badan Nasional  Penanggulangan Bencana (BNPB).

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalteng Mugeni di dampingi Kepala UPT Hujan Buatan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) F Heru Widodo, saat ditemui di posko siaga darurat bencana kabakaran hutan dan lahan Provisni Kalteng, Selasa (30/7) kepada wartawan mengatakan, kegiatan tersebut akan dipimpin oleh Kepala BNPB Syamsul Maarif dan mengundang empat Gubernur di Kalimantan dan beberapa Kementerian/Lembaga terkait, seperti Kementrian Kehutanan, Kementrian Dalam Negeri, Kementerian lingkungan hidup, dan BPPT.

Sementara dalam rapat koordinasi siaga darurat bencana asap tersebut akan dilakukan ekspos dari para Gubernur atas kesiapan pengendalian bencana asap di daerahnya masing-masing dan ada arahan-arahan dari kepala BNPB.

Kegiatan tersebut akan dilaksanakan selama satu hari, yaitu pada 31 Juli 2013, bertempat di aula Jayang Tingang komplek Kantor Gubernur Kalteng. Namun sebelum kegiatan tersebut dibuka, terlebih dahulu dilakukan peninjawan posko udara yang berada di bandara Tijilik Riwut Palangka Raya untuk melaksanakan gelar personil dan gelar kesiapan.

Lanjut Mugeni, dengan adanya pertemuan ini, maka ia berharap agar penanggulangan atau pencegahan kebakaran hutan, khusunya di Kalteng akan jauh lebih maksimal lagi, sehingga jangan sampai terjadi bencana kabut asap di daerah ini.

Terlebih dalam pertemuan tersebut, juga akan mengundang bupati/walikota di Kalteng, sehingga diharapkan agar mereka lebih memahami bahwa pengendalian bencana kabut asap ini adalah tugas bersama. Karena, yang menjadi masalah adalah dampaknya, sebab bisa saja suatu daerah tersebut tidak terbakar, namun terjadi kabut asap akibat kiriman asap dari daerah lain.

“Maka (penanggulangan bencana kabut asap ini) harus lebih bersinergi dalam penangananya, baik antar kabupaten maupun anat provinsi,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Mugeni juga menyampaikan untuk pengendalia atau pencegahan kebakaran, Gubernur Kalteng sudah menyatakan siaga darurat bencana yaitu dari 15 Juli - 15 September 2013 atau selama 60 hari, namun tenggang waktu tersebut bisa diperpanjang atau diperpendek, tergantung kondisi yang ada dilapangan.

Sehingga pada 27 Juli 2013 yang lalu pihaknya sudah mengaktifkan posko darat yang dipusatkan dilingkungan kantor Gubernur Kalten dan sejak 31 Juli 2013 ini, juga sudah dioprasikan posko udara untuk regional Kalimantan yang dipusatkan di Bandara Tijilik Riwut Palangka Raya.

Selain di tingkat provinsi, ujar Mugeni, pihaknya juga sudah mengkoordini daerah-daerah terutama yang ada BPBD nya untuk mendirikan posko, antaralain Kabupaten Pulang Pisau, Kapuas, Kotawaringi Timur, dan beberapa kabupaten lainnya. Sementara kabupaten yang belum ada BPBDnya, sesuai dengan surat Gubernur, juga diharapkan agar membentuk posko.

Itu semua dilakukan untuk meminimalisir terjadinya bencana kabut asap di daerah ini. Meski, jumlah hotspot sampai saat ini dinilai masih dalam keadaan aman, karena sampai 30 Juli ini hanya terdapat 31 titik hotspot saja, ujarnya.dkw

BNPB Nilai Kalting Paling Responsif Tanggulangi Kebakaran

PALANGKA RAYA – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif disela-sela meninjau posko satgas udara siaga darurat bencana asap regional Kalimantan, di Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya, Rabu (31/7) kepada sejumlah wartawan mengatakan, Kalteng dianggap yang paling responsif untuk penanggulangan kebakaran.

Bahkan sebelum menjadi Kepala BNPB, pada 2006 yang lalu ia juga pernah sebagai pelaku pemadaman kebakaran di daerah ini dan berkerjasama dengan Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang. Dari saat itu dan sampai berikutnya, ia menilai Kalteng yang paling siap dalam menanggulangi bencana kebakaran.

Selain itu, Pemerintah Kalteng juga dinilai mempunyai kehendak yang kuat untuk melakukan hal tersebut dengan baik. “Bahkan sebelumnya pernah terjadi seminar bersama dan mengasilkan deklarasi Palangka Raya, agar kita tidak melakukan pembakaran,” ungkapnya.

Hal tersebut dinilai menjadi sangat penting, mengingat sangat tidak mungkin bumi membakar dirinya sendiri dan berdasarkan riset mengatakan bahwa 99 persen asap karena api akibat dibakar.

Oleh karena itu tahap yang paling utama yang sangat ia harapkan adalah langkah yang sangat progresif dari rekan-rekan Dinas Kehutanan, melalui penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) nya, PPNS Dinas Pertanian, dari Lingkungan Hidup dan Polda.

“Ini untuk betul-betul, sejak awal berusaha untuk menegakan Peraturan Daerah yang ada,” ujarnya.

Ia tidak akan membahas kebiasaan masyarakat lokal, namun pembukaan lahan dengan cara dibakar tersebut perlu diatur “kalau turun-temurun kita membuka lahan itu dan itu boleh dan ada bukti memang bisa dikendalikan itu silahkan, tetapi pada prinsipnya ada Perda yang harus ditegakan. Jadi jangan samapi menjadi bencana asap ini sesuatu yang kita tahu dari mana asalnya ,” ungkapnya.

Sehingga dalam penanganan bencana kebakaran kehutanan ini peranan dari Kementrian Kehutanan, kementrian Pertanian, Kementrian Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah, Polda sangat diharapkan. Sehingga, sebetulnya kalau tidak dikehendaki terjadinya kebakaran, maka akan tidak ada kebakaran, ujarnya.

Kedatangan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif di Bandara Tijilik Riwut Palangka Raya tersebut disambut langsung oleh Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang dan Istri, Sekdaprov Kalteng, Kepala BPBD Kalteng, serta beberapa SKPD terkait lainnya.

Kedatangan Kepala BNPB dan rombongan tersebut disambut dengan ritual adat Dayak Kalteng, seperti memapas atau membersihkan, menginjak telur ayam kampung, melakukan potong pantan, dan tepung tawar.

Setelah mengikuti beberapa ritual adat tersebut, Syamsul Maarif dan rombongan, didampingi Gubernur Kalteng, Sekdaprov Kalteng, Kepala BPBD Provinsi Kalteng meninaju kesiapan personil dan posko satgas udara di Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya, termasuk meninjau pesawat hercules yang akan digunakan untuk pelaksanaan hujan buatan di daerah ini.

Bahkan dalam kesempatan tersebut Kepala BNPB dan Gubernur Kalteng juga sempat mempraktekan pemadaman dengan mengunakan pompa pemadam kebakaran dari mobil tengki pemadam kebakaran.

Selanjutnya, pihaknya juga meninjau posko siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan Provinsi Kalteng dilingkungan kantor Gubernur Kalteng. Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan Rapat Koordinasi Siaga Darurat Bencana Kebakaran hutan dan Lahan se Kalteng.dkw

Hari Ini Gubernur Serahkan 6 Unit Kapal Inka Mina

PALANGKA RAYA – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalteng Darmawan, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (1/8), kepada Tabengan mengatakan, Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang hari ini akan menyerahkan enam unit kapal Inka Mina kepada Kelompok Usaha Bersama nelayan dari empat kabupaten penerima.

Empat kabupaten penerima tersebut yaitu Kabupaten Katingan dan Pulang Pisau yaitu masing-masing satu unit, sementara Kabupaten Sukamara dan Kotawaringin Timur masing-masing sebanyak dua unit. Dan penyerahan tersebut akan dilaksanakan di Pelabuhan Bea Cukai Kabupaten Pulang Piasau, ujarnya.

Sementara sumber dana pembuatan dari enam unit kapal Inka Mina tersebut yaitu, tiga unit dibangun dari dana tugas pembantuan dan tiga unit lainya dibangun menggunakan dana alokasi khusus (DAK) Provinsi, ungkapnya.

Dengan akan diserahkanya enam unit kapal ini, sehingga jumlah kapal Inka Mina dengan kapasitas sebesar 30 Gross Ton yang akan dan telah diserahkan sampai pada 2013 ini yaitu sebanyak 16 unit. Dan kapal yang sudah diserahkan tersebut semuanya sudah oprasional dan berjalan dengan baik.

Dengan adanya bantuan kapal Inka Mina tersebut, ujar Darmawan, dinilai sangat membantu dan mampu meningkatkan atau mensejahterakan Kelompok Usaha Bersama nelayan tersebut. Mengingat dalam satu trip melaut tersebut sampai menghasilkan sekitar Rp14-15 juta, ujarnya.

Sehingga dengan dibagun dan diserahkannya enam unit kapal Inka Mina tersebut maka diharapkan dapat mengurangi kepadatan oprasi penangkapan ikan didaerah pantai, namun dapat bergeserkedaerah penangkapan ikan di lepas pantai, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), dan laut lepas.

Selain itu, juga untuk meningkatkan produksi dan produktivitas nelayan, sehingga diharapkan nantinya akan dapat menambah kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat nelayan.

Serta agar mampu bersaing dan memanfaatkan potensi sumber daya ikan (SDI) yang belum optimal pada daerah-daerah yang sering kali dimanfaatkan oleh armada asing. Selain itu, kapal sebagai sarana penangkapan juga berfungsi sebagai pengawas di laut, karena kapal tersebut dilengkapi dengan alat komunikasi, ujarnya.

Sehingga, dengan terselenggaranya kegiatan pembangunan kapal penangkap ikan ini diharapkan dapat meningkatkan kontribusi sub sektor perikanan tangkap terhadap pembangunan perekonomian nasional.dkw

Jaya ; Ada Objek yang Belum Dijadikan Sebagai Objek

PALANGKA RAYA – Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalteng menilai, sampai saat ini masih ada beberapa objek jasa usaha yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, namun masih belum dijadikan sebagai objek retribusi jasa usaha.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kalteng Jaya Saputra Silam, usai sosialisasi Perda Provinsi Kalteng No 6/2013 tentang perubahan atas Perda No 2/2010 tentang retribusi jasa usaha, di aula Dipenda, Kamis (1/8), kepada Tabengan mengatakan, hakekat UU 28/2009 tentang pajak dan retribusi daerah tersebut memberikan keleluasaan kepada daerah untuk dapat mengoptimalkan pendapatan daerah.

Namun, khusunya untuk retribusi jasa usaha yang ditetapkan dengan Perda No 2/2010 tentang retribusi jasa usaha, masih ada beberapa objek yang perlu dilakukan peningkatan tarifnya dan ada juga beberapa objek yang belum masuk menjadi objek dalam retribusi jasa usaha.

Sehingga sejak 2012 yang lalu, pihaknya telah mengusulkan, karena sebagaimana diketahui, bahwa untuk perubahan tarif dapat dilakukan dengan Peraturan Gubernur (Pergub), namun karena ada penambahan objek, maka harus ada perubahan terhadap Perda tersebut.

Maka, Perda No 2/2010 tersebut berubah menjadi Perda No 6/2013. Sehingga dengan adanya perubahan Perda tersebut, pihaknya berharapan agar terjadinya penambahan objek, sehingga hasilnya akan lebih maksimal.  

Karena sampai saat ini masih ada beberapa objek tersebut yang belum masuk menjadi sebagai objek retribusi jasa usaha, sehingga selama ini mungkin hanya masuk sebagai Penerimaan Lain-lain Yang Sah “jadi dia belum masuk sebagai objek yang seharusnya,” ujar Jaya.

Mengingat retribusi jasa usaha ini bisa berupa tanah, bisa berupa bangunan, bisa berupa alat, yang intinya aset yang dikelola oleh Pemerintah Daerah itu bisa dilakukan pemungutannya.

Sehingga dengan kegiatan ini diharapkan agar objek tersebut dapat ditingkatkan dan lebih dimaksimalkan lagi, sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah dari sektor retribusi, khusunya dari retribusi jasa usaha.

Untuk itu ia mengajak semua pihak agar dapat memaksimalkan obejk retribusi jasa usaha yang ada, mengingat masih ada beberapa fasilitas yang belum dijadikan sebagai objek. Karena dengan bertambahnya objek tersebut, maka akan menambah pendapatan daerah.

Untuk itu ia berharap agar semua pihak bisa melihat, memaksimalkan, dan mengintensipkan potensi yang ada di lingkup SKPD nya masing-masing. ini harus dilakukan secara bersama-sama, mengingat untuk mewujudkan hal tersebut tidak bisa hanya dilakukan oleh Dipenda saja, ujarnya.

Sehingga dengan kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemikiran agar bisa menyesuaikan tarif yang diinginkan dengan fasilitas yang ada. Sehingga dengan perubahan Perda ini dapat berdapak pada meningkatnya pendapatan daerah, lanjutnya.dkw

Meringankan Beban Masyarakat, Disprindag Gelar Pasar Murah

PALANGKA RAYA  – Untuk membantu meringankan beban masyarakat, khusunya dalam rangka menjelang hari raya Idul Fitri 2013 ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalteng menggelar pasar murah di beberapa lokasi di daerah ini.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalteng Damber, saat ditemui disela-sela pelaksanaan pasar murah, di lingkungan Kantor Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sebangau, Kota Palangka Raya, Kamis (1/8), kepada wartawan mengatakan, dalam rangka membantu masyarakat yang kurang mampu, khusunya dalam rangka menjelang hari raya Idul Fitri 2013 ini, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalteng melaksanakan pasar murah.

Dalam pelaksanaan pasar murah tersebut pihaknya menyiapakan sebanyak 1.460 paket sembako, sementara sasaran pelaksanaan pasar murah tersebut yaitu di dua lokasi, yaitu di Kelurahan Kereng Bangkiran dan Pahandut.

Adapun sasaran pelaksanaan pasar murah di Kerlurahan Kereng Bangkirai tersebut adalah masyarakat dari Kelurahan Kereng Bangkirai dan Kelurahan Sebaru, sehingga paket sembako yang dijual yaitu sekitar sebanyak 600 paket, dan yang lainya untuk pelaksanaan pasar murah di Kelurahan Pahandut.

Sementara dalam satu paket tersebut terdiri dari dua Kg gula, dua botol sirup, dan dua liter minyak goreng dengan nilainya sebesar Rp74.000. Namun paket sembako tersebut hanya dijual sebesar Rp50.000 atau disubsidi Rp24.000. “Kenapa nilai paketnya kecil dan subsidinya kecil, karena kami ingin lebih banyak orang yang akan mendapatkan paket ini,” ujar Damber.

Sementara dipilinya kelurahan Kereng Bangkiran dan Pahandut Kota Palangka Raya tersebut, mengingat yang menjadi sasaran mereka adalah pada kantong-kantong masyarakat yang tingkat sosial ekonomu masyarakatnya agak lemah.  “sehingga sasaran kita adalah pada konsentasi masyarakat yang banyak yang kurang mampu. Sehingga itu yang perlu kita bantu,” ujarnya.

Lanjut Damber, pada 2013 ini pihaknya hanya melaksanakan pasar murah di dua lokasi itu saja, mengingat Dinas/Badan/Instansi lain juga banyak yang melaksanakan kegiatan yang serupa. Namun demikian, pihaknya akan konsisten dan akan melaksanakan kegiatan tersebut setiap tahunnya, tentu menyesuaikan dengan angaran yang ada, lanjutnya.

Sementara Ningsi dan Misna warga Kelurahan Kereng Bangkirai sangat senang dan menyambut baik kegiatan tersebut, bahkan pihaknya berharap agar hal serupa juga akan dilakukan pada tahun-tahun berikutnya. Mengingat kegiatan pasar murah ini dinilai sangat membatu, sebab harganya sangat terjangkau, ujarnya.dkw