Tidak Akan Terjadi Kebakaran, Bila Penangakan Hukumnya Maksimal

PALANGKA RAYA – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)  Syamsul Maarif, dalam sambutanya pada rapat koordinasi siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan se Kalteng, di aula Jayang Tingan, baru-baru ini mengatakan, bencana asap ini bobotnya lebih pada penegakan hukum.

Sehingga, kalau penegakan hukumnya dilakukan dengan maksimal, maka tidak akan ada terjadi kebakaran. Sehingga, penegakan hukum dan patroli untuk mengurangi kesempatan pembakaran tersebut menjadi sangat penting dan UU dan Inpres yang ada dinilai sudah cukup menjadi dasar pelaksanaanya, ujarnya.

Sehingga ia berharap agar Polda dapat mengeluarkan Maklumat Polisi untuk hal tersebut dan disebar kepada bupati/walikota dan selanjutnya disampaikan ke masyarakat luas.

Selain itu, Pemerintah Daerah juga diminta untuk meyusun kebijakan penanggulan kebakaran daerah di daerahnya masing-masing, dengan memaksimalkan peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan berbagai kegiatan lainya. Hal tersebut dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari bencana asap.

Terpisah, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalteng Mugeni mengatakan, dengan memasuki musim kemarau, maka diharapkan agar masyarakat tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Mengingat, bila di ketahu dan terbukti, serta melanggar ketentuan yang berlaku, maka yang bersangkutan akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kalau ketahun membakar, untuk perusahaan besar tidak ada negosiasi, sementara kalau pembakaran tersebut dilakukan oleh masyarakat, maka akan terlebih dahulu melihat aturan atau Perda yang berlaku.

Untuk itu, dalam pelaksanaan pengendalian bencana kabakaran hutan dan lahan di Provisni Kalteng ini pihaknya juga akan melibatkan dari berbagai instansi terkait, termasuk dari pihak Kepolisian, ujarnya.

Namun dalam melakukan penindakan tersebut tentu harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hal tersebut merupakan upaya yang terakhir. Namun uapaya pertama yang harus dilakukan adalah upaya pencegahan, untuk itu sosialisasi kepada masyarakat menjadi sangat penting.

Selain itu, upaya yang selanjutnya adalah memperkecil kesempatan para pelaku untuk melakukan pembakaran lahan tersebut, yaitu dengan cara melakukan patroli. Kendati demikian, dukungan dari masyarakat juga sangat diharapkan, termasuk melaporkan apabila ada diketahui kebakaran lahan yang ada didaerahnya.   

Tidak kalah pentingnya lagi, ujar Mugeni, adalah dukungan dari pemerintah kabupaten/kota untuk mendirikan pos dan melakukan berbagai upaya dalam rangka memanimalisir terjadinya kebakaran hutan, lahan, dan perkarangan yang ada di daerahnya masing-masing.dkw

Keberadaan HTI Diharapkan Bawa Multiplayer Efek

PALANGKA RAYA – Keberadaan hutan tanaman industri (HTI) di daerah ini diharapkan dapat dibarengi dengan pembangunan industrinya, sehingga diharapkan agar keberadaan HTI tersebut dapat membawa multiplayer efek terhadap pemerintah dan perekonomian masyarakat di daerah ini.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng Sipet Hermanto, saat ditemui di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng baru-baru ini, kepada sejumlah wartawan mengatakan, Provinsi Kalteng sangat berkepentingan atas perusahaan HTI di daerah ini, dan saat ini Kalteng mempunyai 22 manajemen HTI.

Dari ke 22 manajemen HTI tersebut, salah satunya adalah PT Korin Tiga Hutani yang sudah melakukan penanaman dengan baik dan pihaknya sudah puluhatn tahun melaksanakan penanaman tersebut, ujarnya.

Mengingat perusahaan tersebut mempunyai areal 94.000 hektare dan berada di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat dan Lamandau, dan mereka mempunyai target luas untuk produksi penebangan yaitu rata-rata  8000-10.000 hekater per tahun, sementara target produksinya mencapai 2-2,2 juta meter kubik per tahun.

Tentunya ini merupakan potensi yang luar biasa bagi Kalteng, ujar Sipet, terlebih kedepan Pemerintah Puast menggiring agar tidak lagi tergantung dengan hutan alam namun lebih kepada HTI, yang akan dilakukan untuk kepentingan sumber energi atau untuk kayu-kayu pertukangan, ujarnya.

Untuk itu pihaknya berharap agar HTI di daerah ini dibarengi dengan pembangunan industrinya, sehingga yang didapatkan oleh pemerintah dan masyarakat Kalteng adalah adanya nilai tambah yang didapat, adanya nilai ekonomi, dan multiplayer efek terutama terkait dengan perkembangan ekonomi, terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal.

Selain itu, pihaknya juga berharap agar HTI tersebut berkerja sama dengan masyarakat setempat yaitu untuk melaksanakan hutan tanaman rakyat (HTR) dengan jenis tanaman yang menjadi kebutuhan industri setempat/perusahaan tersebut.

Dengan demikian maka dapat memberikan nilai tambah kepada masyarakat. Untuk pelaksanaan itu, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Bupati setempat, agar lokasi yang ada di sekitar HTI tersebut dapat diarahkan  untuk HTR dan diusulkan untuk diberikan izin HTR, ujarnya.dkw

Penangan Longsor Patas Perlukan Angaran Sekitar Rp3,5 Miliar

PALANGKA RAYA – Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalteng Leonard S Ampung, saat ditemui dilingkungan kantor Gubernur Kalteng baru-baru ini, kepada wartawan mengatakan, penangan ruas jalan yang longsor di sekitar desa Patas Desa Patas I, Kecamatan Gunung Bintang Awai (GBA) Kabupaten Barito Selatan (Barsel) tersebut akan dilakukan mengunakan pile slab beton yang permanen.

Angaran untuk penangana jalan tersebut diperkirakan mencapai sekiatar Rp3,5 miliar. Mengingat besarnya angaran yang digunakan untuk penanganan ruas jalan yang longsor tersebut, maka pihaknya mengusulkan angaran dari angaran bencana dari Kementrian Pekerjaan Umum.

Anggaran tersebut untuk menangani jalan yang longsor sekitar sepanjang 60m tersebut, yaitu dengan dikasih siring beton, kemudian ditimbun lagi. Namun itu baru perkiraan, nanti ada rafnya, ada kontraknya, dari situ dapat kelihatan nilainnya, lanjut Leonard.

Namun pengerjaan pembangunan siring beton untuk penanganan ruas jalan yang longsor tersebut baru akan dimulai pengerjaanya setelah Hari Raya Idul Fitri mendatang.
Sementara menunggu turunya angaran dari angaran bencana dari Kementrian Pekerjaan Umum Tersebut, saat ini pihaknya melakukan panguatan dan pelebaran jalan sekitar sepanjang 200 menter yang ada di samping jalan yang longsor tersebut.

Karena Leonard berharap bahwa pada H-5 Lebaran, jalan alternatif tersebut sudah bisa dilalui dua jalur. Kendati demikian, saat ini ruas jalan tersebut masih bisa dilalui atau oprasional, meski  harus bergantian.

Namun dalam waktu dekat, pihaknya akan turun kelapangan untuk mencek pengerjaan jalan tersebut, agar H-5 Lebaran, jalan alternatif tersebut sudah bisa dilalui dua jalur, ujarnya.

Sebelumnya Leonard mengatakan, “saat ini, jalan yang rawan longsor di arah Puruk Cahu, disitu langganan setiap tahun longsor-longsor. Tapi dari pantauan kami dilapangan, saat ini tidak ada (jalan yang longsor), masih aman-aman saja,” ungkapnya.

Sementara titik yang longsor di daerah Puruk Cahu ini terus bertambah. Dari penelitian yang ada, bahwa di daerah tersebut ada pergerakan, ada gerakan alur gerakan tanah, sehingga titik longsor di daerah tersebut bertambah. Sementara longsor yang terjadi di daerah Patas tersebut baru terjadi untuk yang pertama kalinya.

Sehingga pihaknya berharap agar jalan yang ada di daerah tersebut ada penangan lagi. Namun longsoran ini merupakan bencana alam, sehingga agaranya bisa dikucurkan dari Angaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sementara untuk menangani ruas-ruas jalan yang dinilai rawan terjadi longsor tersebut, ujar Leonard, maka PPK akan membuka posko dan masing-masing menguasai lingnya masing-masing “itu harus menguasai dia, detil-detil mana yang mempunyai kecendrungan untuk longsor. Jadi dia harus menguasai titik-titik yang krusial,” ujarnya.

Sehingga, jalan-jalan yang dinilai rawan longsor ini akan dilakukan inventarisasi dan kemudian untuk dilakukan penanganan.dkw

Stok Daging dan Sayuran Aman

PALANGKA RAYA – Menjelang Lebaran 2013, Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Provinsi Kalteng menilai stok daging dan sayur-mayur di daerah itu, dalam keadaan aman. Masyarakat diimbau tidak perlu khawatir.

Kepala Distanak Provinsi Kalteng Tute Lelo, menyatakan bahwa petani di provinsi itu sudah mampu menyiasati permintaan masyarakat. “Saat mengalami peningkatan, jauh-jauh hari para petani tersebut menyiapkan stok,” kata Tute saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (15/7).  

Tute memberikan contoh untuk daging sapi, dimana sebulan sebelum puasa Ramadan, para petani sudah menyiapkan stok. Hal itu diketahui pihaknya karena proses masuknya ternak sapi dari luar Kalteng terdata dan diketahui oleh Distanak Provinsi.

“Di sisi lain, permintaan masyarakat terhadap daging sapi relatif kecil, karena pertimbangan kolesterol dan yang lainnya, sehingga masyarakat khususnya di Palangka Raya saat ini lebih memilih daging ayam atau ikan,” lanjutnya.

Sementara untuk stok daging ayam juga dinilai aman. Begitu pula dengan stok sayuran dan cabai tidak ada masalah karena demplot di Kalteng termasuk cukup banyak.  

Tute menilai kenaikan harga beberapa komoditi akhir-akhir ini disebabkan kekhawatiran para pedagang seiring dengan beredarnya isu nasional terkait dengan keterlambatan panen dan impor beberapa komoditi. Seperti komoditi cabai dan bawang. Padahal, kenaikan harga beberapa komoditi tersebut dinilai masih dalam batas kewajaran.

Ke depan, lanjut Tute, seiring tingginya permintaan masyarakat, maka tidak menutup kemungkinan harga beberapa komoditi itu akan menalami lonjakan.  Untuk meredam agar lonjakan harga itu tidak terlalu tinggi, terutama daging sapi, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak asosiasi peternak sapi di Kalteng.dkw

Dishubkominfo Desak Pemko Optimalkan Terminal WA Gara

Terminal AKAP WA Gara belum beroperasi optimal.  Dishubkominfo Provinsi Kalteng mendesak Pemko Palangka Raya bersikap tegas terhadap perusahaan angkutan agar memanfaatkan fungsi terminal.

PALANGKA RAYA – Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Provinsi Kalteng mendesak Pemko Palangka Raya mengoptimalkan fungsi Terminal Antarkota Antarprovinsi (AKAP) WA Gara, di Jalan Mahir Mahar. Perlu ada ketegasan Pemko sebagai pihak pengelola dengan mewajibkan angkutan bus membuka loket penjualan tiket di terminal megah tersebut.

Desakan itu ditegaskan Kepala Dishubkominfo Provinsi Kalteng M Hatta, usai menghadiri Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kalteng, Rabu (17/7). Ia mengatakan, masalah pengelolaan terminal AKAP WA Gara sudah dibicarakannya dengan pihak Pemko dan pihaknya menginginkan agar dapat difungsikan dengan baik.

Di samping itu, lanjut Hatta, untuk mengoptimalkan fungsi terminal diharapkan pengerjaan jalan lingkar luar yang terhubung dengan terminal dapat cepat selesai. Dengan begitu, angkutan bus dari luar kota seperti Sampit dan Banjarmasin akan melewati jalan tersebut.

Terkait jalan itu, Hatta menyebutkan bahwa pihaknya sudah memberikan pertimbangan kepada Gubernur Kalteng agar jalan lingkar luar dapat segera dituntaskan. “Apalagi sekarang tinggal pengaspalan saja,” ujarnya.

Hatta menambahkan, pada prinsipnya sudah ada beberapa bus yang membuka loket di terminal bernilai miliaran rupiah tersebut. Namun selama bus lainnya tetap membuka loket penjualan tiket di luar terminal, maka tempat tersebut tidak mungkin bisa dioperasikan dengan optimal.dkw