Akan Kembangkan Objek Susur Sungai di Sebangau

PALANGKA RAYA – Selain di sungai Rungan, kedepan wisata susur sungai juga akan dikembangkan di beberapa daerah lainnya, antara lain didaerah sungai Sebangau. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan wisata susur sungai sebagai salah satu wisata unggulan di provinsi ini.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalteng Saidina Aliansayah, saat ditemui di ruang kerjanya, baru-baru ini mengatakan, sesuai hasil rapat dengan anggta Komisi C DPRD Kalteng belum lama ini, maka kedepan wisata susur sungai tersebut tidak hanya di Sungai Rungan saja, namun juga dikembangkan di daerah Sebangau.

Mengingat di daerah tersebut alamanya dinilai sangat bagus, menarik, dan ada Taman Nasionalnya, serta bebas dari penambang liar. Berbeda dengan di sungai Rungan, mengingat di daerah tersebut masih ditemui aktivitas penambang liar.

Sehingga, ia berharap agar keberadaan penambang liar, khusunya di jalur yang dilintasi wisata susur sungai tersebut agar dapat ditertibkan, mengingat kondisi tersebut dinilai sangat mengganggu. Hal ini perlu dilakukan sebagai upaya untuk terus meningkatkan atau pengembangan wisata susur sungai di daerah ini.

Lanjut Saidina, kedepan, dengan melibatkan pihak ketiga, maka wisata susur sungai ini akan dikemangkan di daerah Sungai Sebangau “jadi kita tidak terpaku hanya satu daerah saja,” tegasnya.

Bahkan, dalam jangka panjang, pihaknya juga berharap agar susur sungai ini juga dikembangkan di daerah Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP), yang berada di daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Sehingga pengembangan wisata susur sungai di daerah Palangka Raya ini sebagai awal, ungkapnya.

Segingga pihaknya berharap agar kedepan wisata susur sungai ini juga ada paket-paketnya, tinggal wisatawan saja nanti yang memilih mau paket susur sungai yang mana, apakah di Sungai Rungan, Sebangau, atau di daerah Tanjung Puting.

Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya untuk terus meningkatkan jumlah kunjungan wisata kedaerah ini.

Meski demikian, ia berharap kepada masyarakat agar dapat secara bersama-sama menjaga kebersihan dan aset wisata yang ada tersebut, karena itu merukanan kekayaan daerah yang perlu dijaga untik menjadi sebuah gaya tarik untuk orang datang kedaerah ini, imbaunya.dkw

Bangga, Akan Ada Betang di Belgia

PALANGKA RAYA – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalteng sangat mendukung dan merasa bangga dengan akan dibangunya Betang atau rumah khas Dayak di Belgia.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalteng Saidina Aliansayah, saat ditemui di ruang kerjanya, baru-baru ini mengatakan, sangat bangga dengan akan didirikanya Betang di Belgia, ini menunjukan bahwa orang luarpun sangat peduli dengan budaya Kalteng “ini yang perlu kita dukung,” ujarnya.

Karena, dengan akan dibangunnay Betang di Belgia tersebut, maka dapat menjadi sarana untuk promosi mengenai khasanah seni dan budaya Kalteng, karena pembangunan Betang tersebut merupakan pembanguan Betang yang pertama kalinya di luar Negeri, ujarnya.

Pembangunan Betang tersebut sangat positif sekali dan pihaknya juga berharap agar ada pemerhati seni dan budaya dari negara-negara lain yang ingin melakukan hal yang serupa.

Sementara keberadaan Betang di Kalteng sendiri terpencar di berbagai daerah, namun keberadaanya perlu di jaga dan dilestarikan, sehingga pihaknya berharap agar hal tersebut mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah setempat. Mengingat itu merupakan budaya dan aset daerah.

Sebelumnya, Kepala Biro Humas dan Protokol Sekdaprov Kalteng Benius, dalam siaran persnya mengatakan, Pemerintah Provinsi Kalteng melalui surat keputusan (SK) Gubernur Kalteng Nomor : 188.44/270/2013 telah membentuk tim pelaksana pembangunan Betang di Belgia 2013.

Pembangunan Betang tersebut dalam rangka untuk mempromosikan budaya Dayak dan potensi daerah, serta sebagai upaya melestarikan nilai filosofis dan nilai historis Betang kepada masyarakat internasional. Juga sekaligus sebagai respon terhadap niat baik seorang warga negara Belgia Erick Dumb yang berkeinginan membangun Betang di lokasi wisata miliknya di Belgia.

Lanjutnya, tim pembangunan Betang di Belgia tersebut dikoordinir oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng Guntur Taladjan, dan saat ini sudah melakukan berbagai upaya yang berkaitan dengan penyiapan bahan baku, perijinan dan disain bangunan Betang dengan melibatkan Dinas PU, Dinas Kehutanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta pemerhati budaya Dayak. 

Pembangunan betang di Belgia itu dijadwalkan rencananya rampung dan diresmikan oleh Gubernur Kalteng pada 2014 mendatang, ujarnya.

Namun, yang perlu dicermati disini adalah bukan sekadar membangun betang semata, melainkan ketertarikkan dan kepedulian seorang warga negara asing untuk turutserta melestarikan bangunan betang secara fisik dengan biaya sendiri dan disisi lain juga berdampak positif terhadap upaya pelestarian nilai filosofis maupun nilai hishoris yang melekat pada Betang itu sendiri.

Sehingga, pembangunan Betang di Belgia tersebut, seharusnya mampu menjadi pemicu dan pemacu semangat seluruh komponen masyarakat termasuk pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menjaga dan memelihara Betang yang ada dan tersebar diseluruh wilayah Kalteng, termasuk di lokasi Pameran Temanggung Tilung Palangka Raya, ujarnya.dkw

Produktivitas Kebun Karet Masih Rendah

Disbun Provinsi Kalteng menyebutkan penanganan budidaya dan pengolahan mutu hasil perkebunan karet, belum optimal. Ini menjadikan produktivitasnya menjadi rendah.

 

PALANGKA RAYA – Usaha perkebunan menjadi salah satu sektor primadona di Provinsi Kalteng. Bahkan, sektor ini mampu menyerap tenaga kerja lebih besar dibandingkan sektor-sektor lainnya. 

“Namun sayangnya, tingkat produktivitas di sektor perkebunan masih rendah. Salah satu penyebabnya adalah  penanganan budidaya dan pengolahan mutu hasil  yang belum optimal,” kata Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Kalteng Rawing Rambang, pada pembukaan Pertemuan Penguatan Jaringan Pemasaran Kawasan Perkebunan Karet, di Hotel Luwansa, Palangka Raya, Kamis (27/6).

Ia menyebutkan, Provinsi Kalteng merupakan salah satu daerah potensial untuk pengembangan tanaman karet. Tamanan ini menjadi komoditi utama dan komoditi sosial yang digeluti secara turun-temurun oleh masyarakat di wilayah itu.

Hingga kini, luas areal tanaman karet di Provinsi Kalteng 485.716,12 hektare dengan jumlah produksi mencapai 256.195,37 ton karet kering. Kalau dihitung, tingkat produktivitas rata-rata di Kalteng mencapai 792-800 kg/hektare/tahun karet kering. 

“Luas areal karet tersebut didominasi oleh perkebunan rakyat. Sedangkan untuk perkebunan besar swasta (PBS) dan perseroan terbatas perkebunan atau perkebunan inti rakyat (PTP/ PIR), hanya sedikit,” kata Rawing pada pertemuan yang dihadiri puluhan peserta tersebut.

Sampai dengan 2013, terdapat 4  pabrik karet  atau crumb rubber di Kalteng. Masing-masing PT Sampit di Kabupaten Kotawaringin Timur, PT Karya Sejati di Kabupaten Kapuas,  PT Bumi Asri Pasaman di Kabupaten Barito Selatan, dan PT Borneo Makmur Lestari di Kota Palangka Raya. Keempat perusahaan tersebut memiliki kapasitas terpasang antara 100-300 ton bokar per hari.

Sementara untuk pengembangan pemasaran dalam negeri, lanjut Rawing, diarahkan bagi terciptanya mekanisme pasar yang berkeadilan serta sistem pemasaran yang efisien dan efektif. Selain itu, meningkatnya posisi tawar petani serta meningkatnya konsumsi terhadap produk pertanian Indonesia dan terpantaunya harga komditas hasil perkebunan.

Sedangkan untuk mewujudkan bahan olah karet rakyat (bokar) sesuai dengan standar persyaratan yang ditentukan, salah satu sarana yang dipersiapkan adalah tersedianya fasilitator penerapan jaminan mutu bokar di tingkat unit pengolahan dan pemasaran bokar (UPPB).

“Dalam konteks peningkatan mutu Bokar di Provinsi Kalteng, ada beberapa hal yang menjadi kendala dan perlu ditangani secara serius. Di antaranya, kebersihan bokar secara umum masih rendah dan sulitnya mendapatkan pembeku lateks anjuran di tingkat petani,” terangnya.

Selain itu, masih adanya asumsi petani bahwa berat bokar yang dibeli pabrikan bukan K3m sehingga menyebabkan petani selalu merendam bokar. Termasuk belum adanya transparansi harga di tingkat petani, pemasaran bokar masih didominasi oleh pedagang pengumpul atau tengkulak akibat kelembagaan petani pengolah yang masih lemah.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, ujar Rawing, telah dilakukan berbagai upaya. Di antaranya, membuat aturan tentang wajib penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Bokar melalui Instruksi Gubernur Kalteng No.11/2004 dam meningkatkan SDM petugas maupun petani.

“Juga memberikan bantuan penguatan modal kepada kelompok petani pengolah, berkoordinasi dengan Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) Kalsel-Kalteng (Kalselteng) untuk memperbaiki mutu bokar,” katanya.dkw

Pemprov Evaluasi Capaian Pendapatan Daerah

Sebanyak 150 orang peserta dari Pemprov dan seluruh kabupaten/kota mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pendapatan Daerah Provinsi Kalteng Triwulan II Tahun Anggaran 2013. Rakor itu untuk mengevaluasi capaian pendapatan daerah, sampai dengan 31 Mei lalu.

 

PALANGKA RAYA – Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Provinsi Kalteng menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pendapatan Daerah Provinsi Kalteng Triwulan II Tahun Anggaran 2013, di aula kantornya, Jalan RTA Milono, Palangka Raya, Rabu (26/6). Rakor itu bertujuan untuk menyamakan strategi dan rencana aksi pengamanan target perubahan pendapatan daerah 2013.

“Selain itu, untuk menyususn target murni pendapatan daerah tahun anggaran 2014 oleh seluruh kamponen yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pendapatan daerah Provinsi Kalteng melalui pelaksanaan fungsi Dipenda sebagai koordinator tunggal bidang pendapatan daerah di Provinsi Kalteng,” papar Kepala Dipenda Provinsi Kalteng Jaya Saputra Silam saat melaporkan kegiatan itu.

Sedangkan sasarannya, untuk mengevaluasi pencapaian target pendapatan daerah sampai dengan 31 Mei 2013 dan menginvetarisasi kendala teknis operasional dalam menghimpun pendapatan daerah. Serta, menyusun startegi dan rancangan aksi pengamanan target pendapatan daerah TA 2013 dan menyusun rencana target murni pendapatan daerah TA 2014.

Kegiatan itu dilaksanakan selama dua hari, 26-27 Juni, di aula Dipenda Provinsi Kalteng. Pesertanya sekitar 150 orang dari Kadipenda, Sekretaris/Kabid, Kasi, dan Kasubag pada Dipenda Provinsi Kalteng, Kepala Dinas Pendapatan Daerah/BPKAD kabupaten/kota se-Kalteng, serta pejabat yang menangani pendapatan daerah dari SKPD terkait dan Kepala UPTPPD se-Kalteng.

Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Asiten III Setdaprov Kalteng Susie, mengatakan pentingnya rakor yang dilaksanakan 2 kali setahun ini, untuk mengevaluasi capaian target pendapatan daerah yang telah ditetapkan.

Ia mengingatkan perlunya dukungan dan partisipasi dari semua pihak, karena pencaian target pendapatan berpengaruh terhadap APBD yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah itu.   

Dari gambaran selama 3  tahun terakhir, anggaran pendapatan yang merupakan bagian dari APBD mengalami peningkatan cukup baik, dengan pertumbuhan rata-rata 20-30 persen per tahun.

“Pendapatan daerah ini merupakan unsur terpenting dalam penyelengaraan urusan pemerintah dan pembangunan daerah yang dilaksanakan melalui intensifikasi, dengan mereremajakan objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah,” katanya.

Selain itu, melalui intensifkasi penerimaan retribusi yang ada, memberikan sarana dan prasarana yang belum memadai, serta menggali sumber-sumber pendapatan yang baru namun menimbulkan biaya ekonomi tinggi.dkw

Gubernur: Belum Ada yang Mencapai WTP

RAPAT KOORDINASI

PALANGKA RAYA – Laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2012 telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keungan (BPK) RI Perwakilan Kalteng. Hasil pemeriksaan terhadap pelaksanaan APBD Provinsi maupun kabupaten/kota, sebagian sudah diterima dengan opini bervariasi, dari disclaimer atau tidak memberikan pendapat sampai Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

“Namun sampai sekarang, di Kalteng belum ada yang mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” sebut Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Asisten III Setdaprov Kalteng Susie, pada pembukaan Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Se-Kalteng 2013 dan Sosialisasi Peraturan Mendagri No.27/2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2014, di Swiss Belhotel Danum, Palangka Raya, Selasa (25/6).

Menurut Gubernur, apapun opini yang dihasilkan dari audit BPK RI, tantangan ke depan adalah bagaimana upaya yang dijalankan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan yang semakin baik dan berkualitas.

Karena, kinerja pelaksanaan anggaran tercermin dari opini hasil audit pada proses penganggaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan. Termasuk di dalamnya, tata kelola keuangan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan lembaga pengawasan.

Sedangkan hasil pengawasan tersebut merupakan umpan balik bagi proses dan siklus manajemen keuangan pemerintahan berikutnya. Sehingga, audit dari lembaga pengawasan akan sangat ditentukan oleh kualitas pelaksanaan setiap proses dan tahap dari manajemen keuangan pemerintah.

Saat disinggung mengenai belum ada daerah di Kalteng yang mendapatkan WTP, Susie mengatakan, pemerintah tentu saja akan terus memperbaiki diri  untuk meningkatkan opini tersebut.  “Makanya, dengan semakin banyak lagi kita berkumpul seperti ini, melakukan koordinasi, kita harapkan opini hasil audit semakin baik lagi ke depan,” ujarnya. Hingga kini, hasil audit BPK RI terhadap pelaksanaan APBD Provinsi Kalteng belum diserahkan.

Tingkatkan Sinergi

Pada pembukaan rapat tersebut Gubernur menekankan pentingnya pengelolaan dan pelaksanaan APBD, sebagai ujung tombak untuk menghasilkan opini yang baik dari hasil audit BPK RI. Sehingga, segala upaya untuk peningkatan kinerja dan kualitas pengelolaan keuangan daerah harus terus ditingkatkan.

Selain itu, harus meningkatkan sinkronisasi, harmonisasi, dan konsistensi kebijakan dan program prioritas antara program prioritas pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Melalui rapat itu diharapkan mampu mewujudkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaan angaran yang semakin baik, transparan, akuntabel, dan berkualitas.

Kepala Biro Keuangan Setdaprov Kalteng Lubis Rada, menyebutkan tujuan kegiatan itu untuk mengoordinasikan dan menyinergiskan pengelolaan keuangan daerah antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Kalteng. Selain itu, untuk menghasilkan dokumen kesepakatan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan pendanaan program prioritas Kalteng, antara lain, program Kalteng Harati dan Kalteng Barigas.

Peserta kegiatan yang berlangsung 24-26 Juni itu, berjumlah 175 orang dari tim anggaran pemerintah daerah, badan anggaran DPRD kabupaten/kota se-Kalteng, serta bagian program dan bidang teknis yang dianggap strategis pada bidang FKPD lingkup Pemprov Kalteng.dkw