Masyarakat Dilibatkan dalam Pelatihan SAR

Simulasi penyelamatan korban yang dilakukan oleh para peserta pada Pelatihan SAR Daerah 2013, di danau Tahai Palangka Raya (11/6/2013).

Untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan personel Search and Rescue (SAR) dalam menyelamatkan korban, khususnya di air, Seksi Keselamatan Pelayaran Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Provinsi Kalteng menggelar Pelatihan SAR Daerah 2013.

PALANGKA RAYA – Kepala Seksi Keselamatan Pelayaran Dishubkominfo Provinsi Kalteng Billy Bareto, saat ditemui di ruang kerjanya, akhir pekan kemarin, mengatakan, pelatihan itu difokuskan pada SAR air. “Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan personel SAR dan masyarakat di sekitar aliran sungai dalam menyelamatkan korban di air,” katanya.

Menurut Billy, pelatihan itu merupakan terobosan baru, mengingat sebelumnya hanya diberikan kepada personel dari dinas/instansi terkait, sehingga dinilai kurang optimal. Untuk itu, pada pelatihan kali ini pihaknya juga melibatkan masyarakat di sekitar aliran sungai. Pasalnya, mereka adalah pihak yang lebih dulu tahu apabila terjadi kecelakaan sehingga perlu dilibatkan.

Selain itu, dinilai sangat penting karena masih banyak masyarakat yang bermukim di sekitar aliran sungai, menggunakan transportasi air maupun aktivitas lainnya. Di sisi lain, Seksi Keselamatan Pelayaran ini selain melakukan pembinaan, juga pengawasan potensi SAR sehingga siapa saja bisa meberikan pertolongan.

Pelatihan SAR Daerah 2013 ini dilaksanakan, 10-11 Juni 2013 lalu, di Bumi Perkemahan Nyaru Menteng dan Danau Tahai Palangka Raya dan diikuti 35 orang peserta. Rinciannya, dari BPBD Provinsi Kalteng sebanyak 5 orang, Tagana, Kwarda, dan Dishubkominfo Palangka Raya masing-masing 5 orang, serta 15 orang masyarakat umum di pinggiran Sungai Kahayan Kota Palangka Raya.

Dalam pelatihan tersebut, peserta diberikan berbagai teori dan praktik mengenai cara mengevakuasi atau menyelamatkan korban di air. Termasuk memberikan pertolongan pertama seperti nafas buatan buatan. “Pelatihan ini seharusnya dilakukan berkesinambungan dan tidak cukup hanya dalam 2 hari. Namun karena keterbatasan anggaran, sehingga hanya bisa dilaksanakan dua hari,” katanya.

Meski begitu, ia menyatakan tetap berusaha melakukannya secara optimal. Dalam diskusi pelatihan itu, terungkap pula bahwa tidak jarang tim SAR atau anggota Rescue dalam melakukan evakuasi dan penyelamatan korban terkendala anggaran. Terkadang untuk membeli bahan bakar minyak ambulans dan speed boat saja terpaksa harus patungan.

“Ini harus mendapat perhatian dari pemerintah dan para pemangku kepentingan, karena merupakan urusan sosial. Dengan keterbatasan yang ada, kami akan memasang spanduk imbauan pada daerah rawan di beberapa titik di pinggir sungai Kahayan,” ujar Billy.dkw

Anggaran Kas Ratusan Kegiatan Terpaksa Direvisi

BIMBINGAN TEKNIS

Penyusunan anggaran kas yang baik, berkualitas, dan sinergi merupakan kewajiban, sehingga perlu mendapatkan perhatian. Berdasarkan hasil evaluasi, penyusunan anGgaran kas oleh SKPD belum sesuai dengan yang diharapkan.

PALANGKA RAYA – Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang, mengatakan, penyusunan kas yang baik, berkualitas, dan sinergis antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dan lelang merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh kepala SKPD. Namun, hasil evaluasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyatakan bahwa penyusunan anggaran kas oleh SKPD belum sesuai dengan yang diharapkan dan belum sinergi dengan pelaksanaan kegiatan dan pelelangan.

Pernyataan tersebut diungkap oleh Gubernur melalui sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Keuangan Berlin Sawal, pada pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Anggaran Kas SKPD 2013 di lingkungan Pemprov Kalteng, di Hotel Luwansa, Palangka Raya, baru-baru ini.

Menurut Gubernur, sudah banyak yang dilaksanakan atau dilelang, tetapi tidak bisa dibayar. Bahkan,  ada kegiatan yang seharusnya dapat segera dilelang atau dilaksanakan namun perencanaan pengeluaran kas tidak sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan dan pelelangan.

Kondisi tersebut, lanjutnya, menyebabkan banyak kegiatan yang harus direvisi anggaran kasnya. Bahkan berdasarkan data per 31 Mei 2013, kegiatan yang harus direvisi anggaran kasnya sekitar 800 kegiatan di semua SKPD dan Biro di lingkup Pemprov Kalteng.  “Hal ini menunjukkan rendahnya kualitas anggaran kas yang telah disusun, di samping kegiatan perencanaan yang kurang cermat dan kurang matang dari SKPD yang bersangkutan,” tegasnya.

Karena itu, kegiatan Bimtek Penyusunan Anggaran Kas SKPD tersebut, sangat stratesis dan relevan guna meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran. Terpenting, kata Gubernur, dapat berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan keuangan daerah. Bimtek juga merupakan salah satu upaya meningkatkan opini terhadap pengelolaan keuangan wajar tanpa pengecualian (WTP).  

Sementara Kepala Biro Keuangan Sekdaprov Kalteng Lubis Rada, mengatakan, kegiatan tersebut untuk menyinkronisasi dan mengoordinasi pengelolaan keuangan Pemprov Kalteng. Sedangkan tujuannya agar penyusunan anggaran kas dapat terlaksana dengan baik, berkualitas, dan sinergis antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, sehingga lebih transparan dan akuntabel. Kegiatan itu telah dilaksanakan 3-5 Juni lalu dan diikuti oleh sekitar 100 pejabat bidang perencanaan, termasuk bendahara pengeluaran.dkw

Kalteng akan Miliki Pariwisata Berkelas Internasional

PT RBL atau SMG segera merealisasikan kerja sama dengan Pemprov Kalteng dengan menyusun masterplan. Dalam kurun waktu setahun, akan ada hasilnya untuk mewujudkan pariwisata Kalteng berkelas dunia.

PALANGKA RAYA – Provinsi Kalteng miliki banyak sumber daya alam (SDA), di antaranya potensi keanekaragaman yang ada di Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) dan Taman Nasional Sebangau (TNS). Hal itu pula yang menjadikan salah satu alasan dari pihak PT Rimbawan Bangun Lestari dan Sustainable Management Group (SMG) menjalin kerja sama dengan Pemprov Kalteng.

Komisaris PT RBL dan Pimpinan SMG David Makes di Jakarta, beberapa waktu lalu, menyatakan, pihaknya tidak akan melakukan sesuatu di TNTP dan TNS secara kecil-kecilan. Tapi, secara berkelas sehingga bisa dimasukan dalam standar internasional. David yakin potensi pariwisata di Kalteng tidak kalah menarik dengan daerah lain karena memiliki ciri khas tersendiri.

Untuk mewujudkan kerja sama yang telah ditandatangani akhir Mei lalu di Jakarta tersebut, kata David, pertama kali dilakukan adalah menyusun master plan (rencana induk). Ia berharap dalam kurun waktu 1 tahun sudah terlihat hasil dari program kerja sama dengan Pemprov Kalteng tersebut.

Di tempat yang sama Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang mengingatkan agar berbagai potensi yang ada terus dipelihara serta dimanfaatkan dan dijual keindahanya sebagai objek pariwisata. Ia mencontohkan TNTP dan TNS yang memiliki keunikan tersendiri. TNTP yang sudah cukup lama dikenal oleh masyarakat dunia dengan orangutannya dan berbagai potensi lainya.

Sementara TNS juga tidak kalah unik, karena memiliki air hitam. “Keberadaan air hitam di dunia hanya terdapat di 2 tempat, yaitu di Sebangau dan Amazon, Brazil. Ini menjadi salah satu daya tarik agar wisatawan berkunjung ke Kalteng,” katanya. Namun demikian, untuk mewujudkan mimpi besar itu memerlukan keahlian khusus, ketekunan, dan kerja sama, seperti yang telah dilakukan dengan PT RBL atau SMG tersebut.dkw

Asrama Haji Perlu Penyempurnaan

Verivikasi lapangan atas rencana penetapan Bandara Tijilik Riwut sebagai embarkasi haji antara dan simulasi standar oprasional prosedur (SOP), di asrama haji Al Mabrur Palangka Raya, Selasa (11/6).

EMBARKASI HAJI ANTARA

Pemprov Kalteng harus bergerak cepat untuk mewujudkan tekadnya menjadikan Palangka Raya sebagai embarkasi haji antara. Berdasar kunjungan pihak Kementerian Agama RI dan Tim Terpadu dari Pusat, Selasa (11/6), masih perlu dilakukan pembenahan pada sejumlah fasilitas di Asrama Haji Al-Mabrur di Jalan George Obos, Palangka Raya.

PALANGKA RAYA – Kondisi tersebut terungkap saat Sekretaris Dirjen Penyelenggaran Haji dan Umroh (PHU) Kementerian Agama RI Chepi Supriatna dan tim terpadu melakukan verifikasi lapangan atas rencana penetapan Bandara Tijilik Riwut, Palangka Raya sebagai embarkasi haji antara dan simulasi standar operasional prosedur (SOP), di asrama haji Al Mabrur, kemarin.

Dalam verifikasi itu, Chepi bersama Tim Terpadu dari Pemerintah Pusat meninjau beberapa fasilitas di asrama haji tersebut. Di antaranya gudang barang, asrama jemaah, dapur, dan kamar mandi. ”Fasilitas di asrama haji ini masih perlu dilakukan penyempurnaan,” kata Chepi di sela-sela verifikasi.

Namun demikian, ia menyatakan optimistis Provinsi Kalteng mampu memperbaiki kekurangan tersebut, dengan dukungan dari DPRD setempat. “Memang tidak ada yang sempurna, sehingga ada beberapa hal yang perlu dilengkapi, karena bersifat sebagai penunjang. Namun yang paling pokok adalah kapasitas gedung, tempat tidur, kesiapan pihak imigrasi, bea cukai, dan kesehatan,” tegasnya.

Chepi menilai kapasitas asrama haji sudah memenuhi standar, karena melebihi 400 orang, sedangkan yang dibutuhkan minimal menampung 325 orang.  Diingatkannya, fasilitas dalam asrama haji harus ditingkatkan, seperti 1 tempat tidur untuk 1 orang jemaah.

Sementara dari pihak terkait, seperti imigrasi siap membantu proses dan telah membentuk tim untuk memperlancar proses keberangkatan calon jemaah haji. Demikian pula dengan instansi kesehatan dan bea cukai siap membantu proses keberangkatan jemaah dari Palangka Raya ke Banjarmasin, Kalsel.

”Ini penting, karena inti dari embarkasi haji antara adalah seluruh proses Custom, Imigration, and Quarantine (CIQ) atau kasiapan orang, barang, dan dokumen dilaksanakan di asrama haji Palangka Raya,” katanya.  Sehingga, tidak seperti sebelumnya dimana seluruh proses itu dilakukan di embarkasi.

Dengan begitu, kata Chepi, mulai dari stempel imigrasi, bea cukai, dan kesehatan sudah diakui secara internasional, sehingga saat tiba di Banjarmasin, hanya memindah jemaah dan barang saja ke pesawat untuk segera diterbangkan ke Jeddah, Arab Saudi.

Saat disinggung mengenai surat keputusan penetapan Bandara Tijilik Riwut sebagai embarkasi haji antara, Chepi mengatakan bahwa kedatangan pihaknya ke Palangka Raya untuk meyakinkan dan melihat kondisi di lapangan. Hasilnya akan dilaporkan kepada Menteri Agama.

Wakil Ketua DPRD Kalteng Arief Budiatmo mengatakan, pihaknya mendukung tekad Pemprov Kalteng. Dana untuk proses embarkasi haji antara sudah disiapkan, sekitar Rp6 milliar, sesuai usulan Pemprov Kalteng. Dana itu akan digunakan untuk membenahi sarana dan prasarana. Selain anggaran tersebut, ada pengembangan lagi di APBD perubahan, sekitar Rp2 milliar.dkw