Hanya 30 Persen Miliki Perpustakaan Desa

Rudiansyah Iden

Hingga kini belum seluruh desa dan kelurahan di Provinsi Kalteng memiliki perpustakaan. Hingga kini, baru 30 persen desa dan kelurahan yang memiliki perpustakaan desa. Memerlukan waktu sekitar 10 tahun lagi agar semua desa dan kelurahan di Kalteng memiliki perpustakaan desa.

PALANGKA RAYA –  Kepala Badan Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi Provinsi Kalteng Rudiansyah Iden, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (12/6), mengatakan, pada tahun anggaran 2013 Kalteng akan mendapatkan bantuan buku dan beberapa peralatan lainnya untuk 50 buah perpustakaan.

Untuk tahun ini, bantuan untuk 50 unit perpustakaan desa menyediakan 1.000 buah buku atau sebanyak 500 judul, satu set meja dan kursi, dua buah rak buku, satu buah mesin tik untuk masing-masing perpustakaan dan tengah dalam proses pengadaan.

Dengan adanya bantuan itu, sehingga sampai akhir tahun ini 477 desa dan kelurahan dari 1.500 desa dan keluarahan se-Kalteng akan memiliki perpustakaan desa. “Jadi, baru sepertiga atau sekitar 30 persen yang dibantu dan ini membutuhkan waktu sekitar 10 tahun agar seluruh desa dan kelurahan di Kalteng memiliki perpustakaan desa,” katanya.

Rudiansyah berharap agar pemerintah daerah kabupaten dan kota se-Kalteng melakukan hal serupa, dengan memberikan bantuan untuk membangun perpustakaan desa.

Ia menyebutkan, desa-desa yang akan menerima bantuan perpustakaan di antaranya adalah desa yang masuk dalam Program Mamangun tuntang Mahaga Lewu (PM2L/program membangun dan menjaga desa. Selain itu, untuk daerah yang layak diberikan bantuan perpustakaan desa.

Setiap kabupaten dan kota tidak sama jumlah desa dan kelurahan yang menerima bantuan. Sebab, akan disesuaikan dengan potensi di daerahnya masing-masing dan diharapkan perpustakaan desa tersebut ditempatkan di dekat pemukiman dan sekolah agar mudah dijangkau.

Program perpustakaan desa ini sudah berjalan sejak 2009 yang lalu dan sampai dengan tahun ini, jumlah desa dan kelurahan yang telah dan akan mendapatkan bantuan sebanyak 477 desa dan kelurahan. “Berdasar monitoring yang kami lakukan di lapangan, antusiasme masyarakat terhadap keberadaan perpustakaan desa sangat baik,” katanya.

Meski demikian, ia mengakui masih ada beberapa kendala di lapangan. Di antaranya, daerah perpustakaan desa kurang mendapatkan perhatian dari aparat setempat, buku yang dipinjam masyarakat tidak dikembalikan, dan pengelola perpustakaan yang sudah dibina berganti sehingga pengelolaan perpustakaan tidak berjalan optimal.dkw

Teras: Larangan Ekspor Rotan Harus Beri Manfaat

Penandatanganan MoU antara PT Citra Borneo Lestari dan Perusahaan daerah Katingan Jaya Mandiri, yang turut ditandatangani oleh Bupati Katingan dan Gubernur Kalteng yang disaksikan oleh Menteri Perindustrian MS Hidayat, di lingkungan Istana Isen Mulang (12/6/2013).

PENANDATANGANAN MOU

PALANGKA RAYA – PT Citra Borneo Lestari dan Perusahaan Daerah Kabupaten Katingan, Jaya Mandiri menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) tentang perjanjian bisnis pengembangan industri rotan Pemerintah RI, melalui Kementrian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian.

Penandatanganan dilakukan di Aula Pertemuan Umum di Kompleks Istana Isen Mulang, Rumah Jabatan Gubernur Kalteng, Rabu (12/6). Penandatangan MoU dilakukan oleh Halim Rusli selaku Komisaris Umum atau yang mewakili PT Citra Borneo Lestari dengan Sonny A Pribadi selaku Direktur Umum Perusda Katingan Jaya Mandiri.

Perjanjian bisnis tersebut turut ditandatangani oleh Bupati Katingan Duwel Rawing dan Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang yang disaksikan Menteri Perindustrian RI MS Hidayat dan berbagai pihak terkait lainnya.

Dalam kelembagaan perjanjian bisnis, PT Citra Borneo Lestari dan Perusahaan Daerah Katingan Jaya Mandiri sepakat membentuk badan usaha bersama berbentuk perseroan terbatas dengan nama PT Citra Katingan Sejahtera yang bergerak di sektor rotan.

Sedangkan ruang lingkup bidang usaha dalam perjanjian bisnis tersebut, antara lain, produksi dan suplai bahan baku rotan dalam bentuk setengah jadi serta produksi furnitur rotan dalam bentuk setengah jadi dan jadi, baik untuk memenuhi kebutuhan perusahaan induk maupun pesanan dari pihak lain.

Koordinasi dan kerja sama produksi furnitur rotan dalam bentuk setengah jadi dilakukan bersama mitra lokal, baik koperasi, kelompok, IKM maupun perorangan di kabupaten Katingan. Selain itu, dalam bentuk pengembangan label atau merek untuk dijual di dalam negeri dan pengembangan pasar retail dalam negeri yang bisa pula melibatkan pihak ketiga.

Dalam sambutannya, Gubernur Teras Narang, mengatakan, kebijakan mengenai larangan ekspor rotan dari Pemerintah Pusat dinilai sudah tepat dan masyarakat harus memperoleh manfaatan dari kebijakan tersebut.

Untuk itu, menurut Teras, yang perlu dilakukan adalah bagaimana masyarakat Kalteng dapat memperoleh pemanfaatan mengingat daerahnya menjadi salah satu penghasil rotan terbesar di Indonesia.

Teras menilai penandatangan MoU antara PT Citra Borneo Lestari dan Perusahaan Daerah Kabupaten Katingan Jaya Mandiri itu merupakan momentum dalam rangka meningkatkan komoditi rotan di Kalteng.

Dalam kesempatan tersebut Teras mengungkapkan, angka pertumbuhan perekonomian di Kalteng cukup baik, bahkan tertinggi untuk di regional Kalimantan, yaitu 6,69  persen. Namun begitu, pihaknya akan terus berupaya menjaga angka inflasi, angka kemiskinan, dan angka pengangguran agar tetap rendah. Untuk itulah ia tertarik dengan kerja sama ini.

Sementara itu, Menteri Perindustrian RI MS Hidayat mengatakan, kebijakan pengembangan industri rotan bukan saja melindungi, namun juga mempertahankan produk hasil hutan rotan. Karena Indonesia merupakan negara penghasil rotan terbesar di dunia yang diperkirakan 85 persen bahan baku rotan di seluruh dunia berasal dari hutan Indonesia.

“Sehingga dengan kebijakan tersebut, rotan yang ada dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan di Indonesia,” katanya.

Dikataka Hidayat,  dulu rotan ini dibolehkan untuk diekspor sebagai bahan baku, dan banyak negara yang membelinya karena ini merupakan produk favorit di sejumlah negara, terutama China dan Jerman.

Kondisi demikian, menjadikan industri rotan berkembang pesat di negara tersebut, karena keahlian, kepadaian dan profesionalisme mereka dapat membuat rotan menjadi produk akhir yang yang sangat modern, sehingga diminati oleh masyarakat maju hampir di seluruh dunia. Bahkan, produk tersebut juga dijual ke Indonesia sebagai produk akhir.

“Jadi, kita yang menjadi pembelinya dengan harga meningkat puluhan kali lipat,” tegasnya. Untuk itu, kebijakan larangan ekspor ini harus diambil, meski ada pro dan kontra. Hidayat yakin, berbagai persoalan tersebut akan dapat diatasi. dkw

Pemprov Lakukan Monitoring Proyek Hibah KOICA

Berfoto Bersama antara Tim Assistensi Project Managerial Organization (POM) dengan tim monitoring proyek kerjasama dari pemerintah Korea Selatan dan Korea International Cooperation Agency (KOICA) Indonesia, di aula Distanak Kalteng, Selasa (4/6).

Pemprov Kalteng  melalui Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) dan beberapa instansi terkait lainnya atau Tim Assistensi Project Managerial Organization (POM), melakukan pertemuan dengan tim monitoring proyek kerjasama dari pemerintah Korea Selatan dan Korea International Cooperation Agency (KOICA) Indonesia.

PALANGKA RAYA – Kepala Distanak Provinsi Kalteng Tute Lelo pada pertemuan yang berlangsung di aula kantornya, Selasa (4/6), mengatakan, sebagai penerima manfaat dari proyek secara langsung, berupa barang dan jasa, Provinsi Kalteng terbantu dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat petani, khususnya di lokasi pilot project (percontohan).

Proyek kerjasama Pemerintah Korea dan Pemerintah Indonesia ini sudah berjalan selama 2,5 tahun dan pada akhir 2013 atau awal 2014 mendatang project ini kemungkinan akan berakhir. Proyek ini dilaksanakan di Desa Kenamit Jaya, Kabupaten Pulang Pisau dan Desa Sei Pitung, Kabupaten Kapuas.

Selama proyek berjalan, beberapa kegiatan pokok yang sudah dilakukan di lapangan, khususnya di desa Kenamit Jaya, antara lain, dibangun balai desa, gudang alat, dan mesin pertanian desa, serta jembatan konektor. Selain itu, diberikan bantuan bibit ternak sapi, ayam, kambing, dan mesin pertanian serta demplot/percontohan usahatani palawija, seperti jagung dan ubi kayu, sesuai permintaan dan keinginan petani.

Sementara untuk di Desa Sie Pitung, sudah dibangun kantor desa, balai desa, gudang desa, dan jembatan konektor. Juga diberikan bantuan bibit ternak sapi, ayam, kambing, dan alat mesin pertanian, serta demplot usahatani palawija. Selain itu, dilakukan peningkatan kompetensi petani melalui pelatihan di Korea Selatan selama 2 pekan dan kegiatan ini dilaksanakan 2 angkatan. Serta, bantuan berupa jasa yang diberikan dengan pendampingan dan pembinaan langsung dari tenaga ahli yang didatangkan dari Korea Selatan sesuai bidang tugas dan waktu penungasan yang diberikan.

Termasuk bantuan kendaraan roda 4 dan roda 2 operasional proyek, di Provinsi serta Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau. Semua barang dan jasa yang telah diberikan, ujar Tute, pada saat proyek berakhir akan diserahkan Pemerintah Korea/KOICA kepada Kementerian Pertanian dan Pemprov Kalteng Cq Distanak Provinsi Kalteng.

Kendati demikian, Tute tetap berharap bahwa proyek kerjasama ini dapat dilanjutkan di desa dan kabupaten lainnya di provinsi ini. Karena, hasil pokok yang diharapkan dengan adanya proyek kerjasama ini akan terjadinya perubahan pola pikir dari petani di lokasi pilot project tersebut.

Sementara Resident Repsentative KOICA Indoneis Offices Kim Byung-gwan, mengatakan, pihaknya sudah meninjau lokasi pilot project tersebut dan ia menilai pelaksanaanya cukup berhasil. Bahkan kabar baik tersebut menyebar ke desa sekitarnya, sehingga banyak masyarakat yang menginginkan agar daerahnya juga dilakukan hal yang serupa.

Proyek ini, lanjut dia, merupakan yang pertama kalinya di Kalteng. Namun diharapkan dapat menjadi percotohan bagi Kalteng maupun daerah lainnya di Indonesia. Hal serupa juga disampaikan oleh Prof Kim Kyung Ryang dari Won National University dan Prof Suh Chong Hyuk dari Han Kayung National University.dkw