Kalteng Optimistis Produksi Padi 1 Juta Ton GKG

Padi Ladang yang dikembangkan petani di daerah Kabupaten Lamandau, Kalteng.

Untuk mendukung target surplus beras 10 juta ton pada 2014 dan produksi gabah kering giling 1 juta ton pada 2015, Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Provinsi Kalteng menggelar pertemuan Mantri Tani dan Sosialisasi Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) 2013.

 

PALANGKA RAYA – Pada pembukaan Pertemuan Mantri Tani kabupaten/kota se-Kalteng dan sosialisasi P2BN yang berlangsung di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur, Kamis (16/5), tersebut, Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Asisten II Setdaprov Kalteng Syahrin Daulay, menyebutkan upaya pemerintah untuk kemandirian pangan, dengan mencanangkan swasembada padi dan jagung berkelanjutan serta swasembada kedelai pada 2014.

Presiden  Susilo Bambang Yudhoyono, ujar Gubernur, telah mengamanatkan bahwa harus bisa mencapai surplus beras 10 juta ton melalui gerakan P2BN. “Saya ingin Provinsi Kalteng dapat memberikan sumbangsihnya dalam peningkatan produksi padi tersebut,” tegasnya.  

Untuk itu, ia mengharapkan pada 2015 nanti Provinsi Kalteng dapat mencapai produksi padi 1 juta ton gabah kering giling (GKG). Harapan tersebut, menurutnya, tidak berlebihan. Sebab, diyakni produktivitas masih bisa ditingkatkan dan dari beberapa hasil panen padi pada awal tahun ini di beberapa kabupaten, lebih dari 4 ton per hektare.

Peningkatan produksi padi dari tahun ke tahun, lanjut Gubernur, menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada 2012 produksi padi mencapai 755.507 ton GKG. Jumlah ini dibandingkan pada 2011 lalu dimana produksi padi sebesar 620.236 ton GKG, terjadi peningkatan sebesar 21,81 persen.

“Oleh karena itu, saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap jajaran dinas yang menangani pertanian, baik di provinsi maupun kabupaten/kota. Secara khusus kepada para mantri tani dan petugas pengolah data kabupaten atas kerja kerasnya selama ini,” katanya.

Sementara terkait perkembangan produksi komoditas jagung dan kedelai pada 2012, sebesar 7.895 ton jagung pipilan kering dan 1.697 ton kedelai biji kering. Gubernur berharap agar dilakukan upaya peningkatan terhadap produksi jagung dan kedelai tersebut. Begitu juga dengan hortikultura, ke depan harus dapat mengurangi pasokan dari luar daerah, terutama buah-buahan.

Untuk pengembangan sektor pertanian, lanjutnya, Pemprov Kalteng terus berupaya secara bertahap melakukan upaya-upaya, antara lain, memberikan bantuan benih kepada petani agar mampu meningkatkan produktivitas dan produksi padi, jagung, dan kedelai. Memberikan bantuan  uang muka alat dan mesin pertanian (BUMA) melalui usaha pelayanan jasa alsintan (UPJA) dan mengoptimalkan fungsi lahan-lahan pertanian melalui perluasan areal tanam dan perbaikan irigasi tingkat usahatani.

Pemerintah juga memberikan penyuluhan dan bimbingan teknis melalui petugas-petugas lapangan, seperti PPL, POPT dan PBT. Selain itu, setiap tahun mengadakan pertemuan dengan para mantri tani untuk mendapatkan informasi yang up to date sekaligus refreshing metodelogi pengelolaan data statitik.

Kepala Distanak Provinsi Kalteng Tute Lelo pada pembukaan pertemuan itu melaporkan tujuan yang ingin dicapainya. Yakni, untuk mengoordinasikan pencapaian sasaran produksi pertanian 2013 dalam upaya mendukung P2BN serta meningkatkan pemahaman dan kompetensi petugas mantri tani dalam mengelola data di tingkat lapangan. Kegiatan itu dilaksakan selama 2 hari, 16-17 Mei 2013, di Aula Jayang Tingang.dkw

Disperindag Kalteng Bangun Rumah Kemasan

PALANGKA RAYA – Pengemasan terhadap berbagai produk yang dihasilkan pelaku usaha kecil dan menengah merupakan salah satu aspek yang memengaruhi pemasaran. Di Kalteng, pengemasan produk tersebut masih kurang optimal, sehingga diperlukan solusi tepat khusus menangani kemasan produk itu.

Untuk menjawab kendala tersebut, pada tahun anggaran 2013, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Kalteng akan membangun rumah kemasan di Kota Palangka Raya. Rumah kemasan ini akan dibangun di sekitar arena pameran Tamanggung Tilung, Palangka Raya, tepatnya di sebelah kiri pintu masuk kawasan arena tersebut.

“Dengan adanya rumah kemasan ini, diharapkan ke depan untuk kemasan produk makanan olahan maupun hasil-hasil produk yang lain akan difasilitasi di tempat itu,” kata Kepala Disperindag Provinsi Kalteng Damber, saat ditemui usai penutupan Kalteng Expo 2013, di arena pameran Tamanggung Tilung, Jumat (24/5) malam.

Fasilitasi kemasan produk olahan, lanjut Damber, akan dilakukan secara gratis. Sedangkan bahan-bahan untuk kemasan disiapkan oleh pihak yang memiliki produk tersebut. Adapun mesin dan peralatan-peralatan untuk pengemasan dibantu oleh Pemerintah Pusat. Untuk itu, ke depan kemasan berbagai produk di Kalteng akan ditingkatkan lagi, sehingga mempu meningkatkan kualitas dan daya tarik pembeli.

“Karena orang membeli suatu produk pasti akan melihat kemasannya terlebih dahulu. Akan tetapi, kualitas berbagai produk yang ada juga perlu ditingkatkan lagi,” katanya. Upaya lain mendukung produk daerah, imbuh dia, Disperindag Provinsi Kalteng juga memberikan fasilitasi, antara lain, untuk memperoleh sertifikasi halal dan bagaimana meningkatkan higienitas suatu produk.dkw

Ketersediaan Pangan Jadi Perhatian Serius

Nampak dua orang peserta sedang menyajikan makanan khas Kalteng (mangenta) pada perlombaan mangenta dalam rangkaian peringatan HUT Kalteng yang ke 56.

PALANGKA RAYA – Bertambahnya jumlah penduduk Indonesia yang dibarengi konversi lahan dan menyebabkan ketersediaan pangan nasional terutama beras, menjadi perhatian serius pemerintah. Konversi lahan pertanian menjadi nonpertanian seperti untuk kawasan industri, permukiman, dan fasilitas publik di beberapa sentra pertanian padi, menyebabkan luas panen semakin menurun.

“Jika hal ini tidak diimbangi dengan peluasan sawah, maka dikhawatirkan penyediaan pangan akan terganggu,” kata Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Kadistanak) Kalteng Tute Lelo, belum lama ini.

Menurut Tute, pangan merupakan komoditi strategis untuk ketahanan dan kedaulatan bangsa. Karena, jika kecukupan pangan di suatu bangsa terancam, maka ketahanan pangannya juga terancam dan kedaulatan pangan pelan-pelan melemah. Untuk itu, perlu strategi untuk peningkatan produksi pangan melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi.

Disebutkannya, konsentrasi utama pemerintah saat ini dalam bidang ketahanan pangan adalah mengupayakan peningkatan produksi beras sebesar 10 juta ton hingga akhir 2014.  Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan produksi tersebut, antara lain, melalui perluasan sawah yang diharapkan dapat berdampak pada peningkatan produksi beras.

“Ketersediaan lahan di luar Pulau Jawa masih cukup luas, namun jika dilihat dari status lahannya masih banyak kelompok hutan, seperti hutan lindung, hutan produksi, dan hutan produksi konversi (HPK). Untuk itu, Kementerian Kehutanan akan melepas beberapa hutan yang bersatus sebagai HPK untuk dijadikan sebagai lahan pertanian tanaman pangan khususnya sawah. Kami menyambut baik rencana tersebut,” beber Tute.dkw

Menko Kesra Dukung Pengembangan Bawang

Rencana Pemprov Kalteng mengembangkan komoditi bawang di Kota Palangka Raya disambut baik Menko Kesra Agung Laksono. Inovasi itu diyakini akan mampu mengurangi impor bawang, terlebih dilakukan secara massal.

PALANGKA RAYA – Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) HR Agung Laksono menyambut baik rencana Pemprov Kalteng untuk mengembangkan komoditi bawang merah dan bawang putih. Terlebih, di tengah melonjaknya harga bawang merah dan bawang putih beberapa hari terakhir ini yang disebabkan berkurangnya jumlah produksi dalam negeri.  

Dukungan tersebut disampaikan Agung Laksono di sela-sela kunjungan kerja di SMK 2 Palangka Raya, Jumat (15/3). Tahun ini, Distanak Provinsi Kalteng memprogramkan pengembangan tanaman bawang. Pengembangan tersebut rencananya akan dilakukan di lahan seluas 35 hektare. Untuk tahap pertama dilakukan di Kota Palangka Raya.

Menurut Agung Laksono, inovasi yang dilakukan Pemprov Kalteng sangat baik, terlebih apabila dikerjakan secara massal.  Jika itu mampu diproduksi secara masal, kata dia, akan sangat banyak membantu tidak saja untuk kebutuhan dari Jawa, tetapi dari daerah Kalimantan sendiri bisa memberikan kepada provinsi-provinsi yang lain.

Karena itu, ia berharap agar inovasi seperti itu bisa dilaporkan kepada Kementerian Pertanian untuk ditindaklanjuti. Sementara saat disinggung mengenai tingginya harga bawang saat ini, ia berharap agar Kementerian Perdagangan maupun Kementerian Pertanian bisa duduk bersama dengan pemerintah daerah. Hal ini dimaksudkan untuk mencari langkah konkret dalam mengisi kekosongan pasokan bawang di pasaran.

Dalam jangka panjang, tegas Agung Laksono, kebutuhan bawang harus diproduksi di dalam negeri. Terlebih potensi bawang putih dan bawang merah maupun kesuburan tanah dan teknologinya dimungkinkan untuk dilakukan di dalam negeri.  “Kalau memang dari dalam negeri bisa ditingkatkan kemampuan untuk produktivitasnya, maka bisa mensubstitusi kebutuhan bawang yang selama ini diimpor,” ujarnya.

Sementara terkait dengan instruksi Presiden agar menteri terkait dapat duduk bersama untuk mengatasi persoalan tingginya harga bawang, ia menilai tidak ada salahnya. Terpenting, kebutuhan rakyat terpenuhi dahulu, jangan sampai harga dibiarkan terus melonjak.

“Selain itu, kebijakan impor itu dilakukan supaya bisa meredam harga, sisanya kita isi di pasar dengan hasil produksi dalam negeri, sedangkan kalau tetap tidak mampu memenuhi maka kita impor dulu,” terangnya. Karena itu, impor bawang hanya dilakukan dalam jangka pendek.dkw 

Hutan Kalteng Hadapi Acaman Serius

PALANGKA RAYA – UNODC mencatat hutan Kalteng sedang menghadapi ancaman serius dengan adanya penggunaan kawasan hutan tanpa izin, di bidang perkebunan dan pertambangan.

Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Urusan Narkotika dan Kejahatan (United Nations Office on Drugs and Crime/UNODC) mencatat, Provinsi Kalteng merupakan salah satu provinsi dengan liputan hutan terluas di Indonesia setelah Papua dan Kalimantan Timur, Luasannya sekitar 10,3 juta hektare.

Selain memiliki hutan yang luas, Kalteng juga memiliki lahan gambut dengan luasan mencapai 3,01 juta hektare. Hutan dan lahan gambut provinsi tersebut memiliki berbagai keunikan keanekaragaman hayati dan endemisitasnya yang tinggi.

“Namun demikian, seperti provinsi lainnya di Indonesia, hutan di Provinsi Kalteng sudah banyak terdegradasi dan sedang menghadapi ancaman serius deforestasi yang diakibatkan konversi hutan, pertambangan, perkebunan secara ilegal, dan illegal logging (perambahan hutan),” ungkap National Project Coordinator UNODC Marius Gunawan, di sela-sela acara Pelatihan Penegakan Hukum Untuk Polisi Kehutanan (Polhut) Se-Kalteng di Hotel Aquarius, Palangka Raya, baru-baru ini.

Dia menyebutkan, berdasar data yang dirilis oleh Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan Satgas Anti Mafia Hukum pada Februari 2011 lalu, ditemukan dari 352 perusahaan perkebunan dengan total luasan 4,6 juta hektare, hanya 67 perusahaan yang beroperasi secara legal. Luasan konsesinya sekitar 800 ribu hektare berdasarkan izin yang diberikan oleh Kemenhut.

Sementara di sektor pertambangan, dari 615 perusahaan tambang dengan total luasan 3,7 hektare, hanya 9 perusahaan dengan luasan konsesi 30 ribu hektare yang memiliki izin untuk mengonversi hutan. “Ancaman degradasi dan deforestasi di Provinsi Kalteng semakin rumit dengan tidak sinkronnya acuan dasar hukum pemberian izin yang digunakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi,” tambahnya.

Untuk itu, UNODC melalui program pemberantasan illegal logging dan kaitannya dengan korupsi di sektor kehutanan akan fokus pada bidang penguatan penegakan hukum. Terhadap potensi kejahatan kehutanan di Kalteng, katanya UNODC tidak akan masuk pada suatu kejahatan yang biasa-biasa saja. “UNODC akan masuk pada kejahatan yang luar biasa,” ujarnya.

Menurut Marius, apabila dihitung kerugian dari kejahatan kehutanan di Kalteng, tidak hanya kayu. Termasuk di dalamnya ada penyeludupan satwa liar berkaitan dengan perizinan ilegal yang nilainya juga besar. Kerena itu, ketika UNODC masuk ke Kalteng dan berbicara dengan para pihak terkait seperti dinas kehutanan dan kepolisian, mereka sangat terbuka dan menerima dengan baik.

Sementara kejahatan kehutanan yang sering terjadi di Kalteng sendiri, di antaranya illegal logging dan penyeludupan satwa liar. “Illegal logging yang pasti, karena berdasarkan laporan dari Kapolda Kalteng sampai dengan November 2012 saja sudah sekian ratus yang ditangkap untuk kasus-kasus kejahatan kehutanan. Jumlah ini belum termasuk penyeludupan satwa liar, seperti burung dan trenggiling,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif UNODC Yury Fedotov dalam kunjungannya ke Kalteng telah bertemu dengan Gubernur Agustin Teras Narang, Minggu (9/12) lalu. Fedotov menjelaskan pihaknya telah membahas dan bertemu dengan para pemangku kepentingan dalam skala luas.

Di antaranya membahas mengenai ancaman keamanan terhadap manusia, termasuk obat-obatan terlarang, kejahatan terorganisisasi antarnegara, anti-korupsi, kejahatan lingkungan maupun perdagangan kayu ilegal dan satwa liar yang dilindungi,  perdagangan manusia serta penyelundupan pendatang.

UNODC mendesak para pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan bahwa kejahatan lingkungan dan kehutanan adalah bentuk serius kejahatan terorganisasi yang diduga melibatkan sistem peradilan pidana.dkw