Tim Kesenian Kalteng Tampil di Bali

Tim kesenian Provinsi Kalteng semakin eksis di tingkat nasional dan internasional. Pada acara level ASEAN di Bali, Mei mendatang, tim kesenian ini didaulat tampil dalam 2 sesi acara.

PALANGKA RAYA – Pemprov Kalteng akan mengirimkan duta seni untuk tampil pada opening ceremony of the 20th ASEAN Consultative Committe for Standards and Quality-Pharmaceutical Product Working Group (ACCSQ-PPWG), di Bali Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua, Bali. Tim kesenian ini direncanakan akan tampil pada 2 sesi acara, yakni opening ceremony of the 20th ACCSQ-PPWG meeting pada 15 Mei dan gala dinner pada 16 Mei nanti.

Rencana tersebut diungkapkan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Kalteng Saidina Aliansyah, kepada Tabengan, Jumat (12/4). Penampilan tim kesenian itu sesuai dengan permintaan Direktur Standardisasi Produk Terapetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, beberapa waktu lalu.

“Tim kesenian asal Kalteng, selain diminta untuk tampil mengisi acara tingkat ASEAN tersebut, juga sekaligus untuk memperkenalkan kesenian dan budaya Kalteng kepada masyarakat luas, baik dalam maupun luar negeri,” kata Saidina.

Ia menyebutkan permintaan itu dilatari ketertarikan BPOM RI terhadap penampilan tarian dan kesenian Kalteng, saat pihaknya diundang pada acara pagelaran seni dan budaya, di Betang Eka Tingang Nganderang, Palangka Raya, dalam rangkaian Rapat BPOM Tingkat Nasional di Palangka Raya, beberapa waktu lalu. “Kami mengucapkan terima kasih kepada Badan POM RI maupun Balai POM Kalteng yang akan melibatkan tim kesenian dari Kalteng dalam kegiatan tersebut,” katanya.

Untuk tampil pada acara tersebut, lanjut Saidina, Disbudpar Provinsi telah merekomendasikan tim kesenian dari Kabupaten Katingan yang pernah tampil dalam acara bursa pariwisata Internationale Tourismus Borse (ITB) di Berlin, Jerman, 5-10 Maret lalu. Tim yang akan berangkat berjumlah 15 orang, terdiri dari penari, pemain musik, dan pendamping.

Saidina merasa bangga karena sektor kebudayaan, kesenian, dan kepariwisata di provinsi tersebut berkembang pesat di bawah kepemimpinan Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang dan Wakil Gubernur Achmad Diran. Menurutnya, kemajuan itu tidak lepas dari peran Gubernur dan Wagub selama ini dalam mempromosikannya di level nasional maupun internasional.dkw

Tim Kesenian Kalteng Juara III

Kalteng meraih juara III - Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kalteng Saidina Aliansyah sedang memegang tropi dan piagam penghargaan.

PAWAI BUDAYA TINGKAT NASIONAL

PALANGKA RAYA – Provinsi Kalteng patut berbangga. Pasalnya, saat mengikuti Pawai Budaya Tingkat Nasional di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, 20 April lalu, tim kesenian Provinsi Kalteng berhasil menyabet Juara III dari 27 provinsi yang mengikuti event nasional tersebut.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Kalteng Saidina Aliansyah, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (23/4), mengatakan, Juara III yang diraih Provinsi Kalteng merupakan suatu prestasi yang patut disyukuri.

Sebab, pada event serupa tahun 2012 lalu, Provinsi Kalteng hanya berhasil memperoleh juara 8. Artinya, ada peningkatan prestasi yang membanggakan bagi Bumi Isen Mulang, Bumi Pancasila, Provinsi Kalteng. “Ini juga tidak lepas dari tekad kita dalam mengikuti berbagai kegiatan agar tidak sekadar berpartisipasi, namun benar-benar bisa menunjukkan kualitas dan kuantitas,” kata Saidina.

Prestasi itu patut dibanggakan, karena Kalteng juga menjadi satu-satunya tim kesenian dari Kalimantan yang mendapatkan juara. Untuk itu, Saidina mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang dan Wakil Gubernur Achmad Diran yang selama ini mendukung pembangunan di sektor kepariwisataan di daerah itu.

Bahkan, dalam berbagai kesempatan dan kegiatan, baik tingkat nasional maupun internasional, Gubernur dan Wagub tidak segan-segan untuk mempromosikan berbagai potensi kebudayaan, kesenian, dan kepariwisataan di Kalteng ini. Hal itu pula yang menjadi semangat dan dorongan pihaknya serta pelaku seni dan budaya di Kalteng untuk memajukan dan melestarikannya.

“Usaha yang dilakukan selama ini, berdampak positif bagi kemajuan daerah Kalteng. Salah satunya, jumlah kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara yang terus mengalami peningkatan,” tambahnya.

Selain berterima kasih kepada Gubernur dan Wagub, ia juga mengapresiasi Yasasan ISEI, kepala SMK ISEI, para penari, dan para pihak yang terlibat dalam kegiatan Pawai Buidaya Tingat Nasional di TMII. Yang membanggakan lagi, dalam event yang dirangkai dengan Hari Ulang Tahun TMII 2013, Kalteng menjadi ikonnya. Ini dapat terlihat dengan tema yang diangkat, yakni Exotica of Borneo.

Bahkan, Direktur Operasi TMII dalam sambutannya mengaku kagum terhadap penampilan berbagai tarian dan kesenian asal Kalteng. Tari yang dibawakan adalah Tari Giring-Giring dan Balian Bawo.  Sebagai bentuk apresiasi, perwakilan Provinsi Kalteng memberikan kenang-kenangan kepada Direktur Operasi TMII.dkw

Pelayanan Pemerintah Dinilai Belum Memuaskan

Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang menilai kualitas pelayanan yang telah diberikan Pemprov kepada masyarakat masih belum memuaskan. Ini dapat dilihat dengan masih adanya berbagai keluhan dari masyarakat tentang pelayanan publik.

PALANGKA RAYA – Penilaian tersebut disampaikan Gubernur dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Henky, pada penutupan Diklatpim Tingkat IV Angkatan XXXIX dan XL 2013, di Aula Kampus I Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan (BKPP) Kalteng, Jumat (19/4).

Untuk itu Gubernur menegaskan, pelaksanaan Diklatpim ini merupakan wujud nyata dari pemerintah untuk meningkatkan pelayanan aparatur, sehingga apa yang ingin dicapai tersebut dapat terwujud. Diklat aparatur ini memiliki arti penting dan strategis sebagai bagian integral dari implementasi pembangunan sumber daya manusia (SDM).

“Diklatpim Tingkat IV ini tidak hanya meningakatkan wawasan interpersonal, melainkan untuk memberikan kemampuan seorang pemimpin dalam mewujudkan suasana kerja yang kondusif dan berorientasi pada peningkatan kinerja, mengembangkan potensi jabatan dan organisasi, serta kepekaan soial dalam rangka membentuk keperibadian seorang pemimpin,” ujarnya.

Kepala BKPP Provinsi Kalteng Agustina D Dewel, menyebutkan,
peserta kegiatan itu sebanyak 80 orang pejabat eselon IV wajib didik dari Pemprov Kalteng. Selain mengikuti Diklatpim, peserta juga melaksanakan studi lapangan untuk meningkatkan dan memperluas wawasan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, meningakatkan pembangunan, serta untuk meningkatkan wawasan dan ide-ide dalam upaya penyempurnaan administrasi pemerintahan.

Peserta Diklatpim Tingkat IV Angkatan XXXIX dan XL ini telah melaksanakan studi lapangan di Pemprov Kalsel, 7-10 April 2013. Dengan lokus Diklatpim Tingkat IV Angkatan XXXIX untuk Kelompok I pada Dinas Sosial, Kelompok II Dinas Pendidikan, Kelompok III Biro Keuangan, dan Kelompok IV pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalsel.

Sementara peserta Diklatpim Tingkat IV Angkatan XL, Kelompok I pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalsel, Kelompok II Dinas Koperasi dan UMKM, Kelompok III Biro Pemerintahan, kelompok IV pada Biro Perlengkapan Setdaprov Kalsel.

Berdasarkan hasil evaluasi atas aspek sikap dan perilaku serta aspek akademis, untuk peserta Diklatpim tingkat IV Angkatan XXIX yang berjumlah 40 orang, 39 orang dinyatakan lulus dan 1 orang ditunda kelulusannya. Sedangkan peserta Diklapin Tingkat IV Angkatan XL yang berjumlah 40 orang dinyatakan lulus semua.

Dalam kesempatan itu, dilakukan penyerahaan kertas kerja angkatan dan penyerahan kenang-kenangan oleh masing-masing angkatan oleh Gubernur Kalteng yang diwakili Henky didampingi Agustina D Dewel.dkw

Pemerintah Akui, Otda Belum Berjalan Optimal

PALANGKA RAYA – Memperingati Hari Otonomi Daerah (Otda) Ke-17, Pemprov Kalteng menggelar upacara di halaman Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (25/4). Upacara yang diikuti ratusan PNS di lingkungan Pemprov tersebut dipimpin Wakil Gubernur Achmad Diran.

Dalam sambutan tertulis Menteri Dalam Negeri RI Gamawan Fauzi yang dibacakan oleh Achad Diran, dikatakan bahwa pemerintah dengan sepenuh hati menyadari belum optimalnya kebijakan desentralisasi dan otda di Indonesia.

Saat ini, penyempurnaan regulasi aturannya tengah dilakukan,  antara lain, pengaturan yang terkait dengan pemekaran daerah, kepegawaian, perencanaan, pembagian urusan, dan yang lainya. Terlebih, khususnya pemerintah daerah, beberapa tahun terakhir ini muncul kecenderungan bahwa daerah otonomi baru (DOB) belum optimal memberikan pengaruh terhadap derajat kesejahteraan masyarakat. Karena itu, perlu dilakukan penyempurnaan agar pengaturannya dapat menjamin bahwa pemekaran akan bermanfaat bagi masyarakat.

“Tidak hanya itu, dalam aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah seperti aspek kepegawaian, pengaturan juga belum optimal mendorong tumbuhnya profesionalisme, mobilitas pegawai lintas daerah dan antar susunan pemerintahan, serta netralitas pegawai terhadap kekuatan politik yang ada di daerah,” ungkapnya.

Mendagri menegaskan, situasi seperti ini memerlukan penyempurnaan yang dilakukan secara cermat agar kualitas otda semakin efektif, efisien, dan akuntabel.  Karena itu, melalui peringatan Hari Otonomi Daerah Ke-17 kali ini diharapkan menjadi media pemerintah dan pemerintah daerah merefleksikan serta memperkokoh tangungjawab dan kesadaran bersama akan amanah serta tugas untuk memberdayakan prinsip-prinsip otda dalam mewujudkan daerah menjadi lebih mandiri, maju, dan sejahtera.

Otda pada dasarnya mempunyai dua tujuan utama. Tujuan demokrasi atau memposisikan pemerintah daerah sebagai instrumen pendidikan politik di tingkat lokal yang diharapkan dapat menyumbang terhadap pendidikan politik nasional untuk mempercepat terwujudnya masyarakat madani.

Selain itu, tujuan kesejahteraan, yang mengisyaratkan pemerintah daerah untuk menyediakan pelayanan publik bagi masyarakat lokal secara efektif, efisien, dan ekonomi.

“Ada beberapa hal yang perlu dikawal dalam implementasi kebijakan otda kaitannya dengan pencapaian prioritas pembangunan nasional, yaitu penerapan 15 standar pelayanan minimal dalam pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan langkah dan upaya untuk efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabel,” katanya.

Termasuk, pelayanan terpadu satu pintu perlu terus ditingkatkan, mendorong penyelenggaraan e-KTP, mendorong perekonomian masyarakat, serta mewujudkan keterbukaan informasi publik. dkw