Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang saat dibincangi seusai meninjau jalan menuju pelabuhan Bahaur, Minggu (24/3) |
PALANGKA RAYA – Gubernur Kalteng
Agustin Teras Narang mengatakan, dari 77km jalan menuju dermaga Pelabuhan
Bahaur, Kabupaten Pulang Pisau, sepanjang 25km sama sekali belum tertangani
atau masih jalan tanah. Disayangkan, komunikasi Pemkab Pulpis dan Pemprov
Kalteng kurang terlalu bagus. Sementara kabupaten lain terbuka dalam
mengkomunikasi permasalahannya di lapangan.
“Sementara ini 11km masih berupa
agregat C dan sisanya sudah beraspal. Selain itu, masih terdapat 5 buah
jembatan yang harus segera diperbaiki,” ujar Teras di sela-sela meninjau jalan
ke Pelabuhan Bahaur, kepada sejumlah wartawan, Minggu (24/3).
Teras menyatakan, pekerjaan
tersebut harus segera diperbaiki, pasalnya di daerah Bahaur hilir, ada sebuah
dermaga dari Dinas Perhubungan yang pembangunannya dibiayai oleh APBN dan
kondisinya sudah siap operasional. Namun pengoperasionalan dermaga tersebut
saat ini menjadi tertunda karena kondisi jalan dan jembatan yang ada belum memadai.
Mengingat pekerjaan itu bagian
dari Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI),
ia meminta Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan
Informatika (Dishubkominfo) Provinsi Kalteng mempersiapkan surat yang akan
dikirimnya kepada Presiden RI untuk membantu pembiayaan percepatan pembangunan
infrastruktur jalan dan jembatan tersebut.
Lebih lanjut Teras mengatakan,
jika infrastruktur itu belum dibangun dengan baik, maka dermaga yang ada tidak
bisa berfungsi. Dengan demikian, maka akan kehilangan keuntungan yang
diharapkan dari keberadaan dermaga tersebut.
Sementara potensi yang ada di
wilayah tersebut sangat luar biasa, baik dari segi pertanian, perkebunan, dan
perikanan. “Sehingga ini yang akan kita genjot untuk meningkatkan perekonomian
masyarakat sekitar,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Teras juga
mengatakan, pengerjaan infrastruktur yang ada tersebut menjadi terhenti, karena
komunikasi antara Pemerintah Kabupaten Pulpis dan Pemprov Kalteng dinilai kurang
terlalu bagus. Karena itu, pihaknya tidak melihat adanya suatu potensi seperti
yang dilakukan oleh kabupaten lainnya.
“Kalau kabupaten lain terbuka,
mereka terbuka untuk menyampaikan kepada provinsi dan pertemuan juga intens,
sehingga persoalan-persoalan di lapangan itu dapat cepat terselesaikan dengan
baik,” katanya.
Sementara dermaga tersebut sudah
ada, sehingga kalau keberadaannya terlalu lama dibiarkan begitu saja tanpa
dioperasikan, uang negara yang dikeluarkan untuk membangun dermaga itu menjadi
menganggur.
Padahal, dermaga tersebut
tujuannya untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi di Pulpis, khususnya dan
Kalteng umumnya, dan paling penting mengurangi angka kemiskinan dan
pengangguran.
Namun, untuk membangun jalan ke
dermaga sepanjang 25km belum tertangani atau status jalan tanah tersebut
diperlukan dana sekitar Rp100 miliar. Sementara untuk jalan sepanjang 11km
masih berupa agregat C tersebut memelukan anggaran sekitar Rp2-2,5 miliar,
sementara untuk 5 buah jembatan tersebut diperlukan anggaran sekitar Rp125
miliar.
Untuk membenahi infrastruktur
jalan dan jembatan tersebut diperlukan anggaran sekitar sebesar Rp258 miliar,
yang diperoleh dari sharing anggaran antara Pemerintah Pusat melalui MP3EI dan
Pemprov Kalteng serta diharapkan dari APBD Pulpis jika mau dan sanggup.
Pihaknya menargetkan jalan dan
jembatan tersebut selesai dalam waktu segera, karena pelabuhan sudah menunggu. Bahkan
ada anggaran sebesar Rp12,8 miliar dan Rp1,5 untuk membangun moveable bridge (MB) atau jembatan
bergerak pada dermaga tersebut, terpaksa tertunda dan belum bisa dilaksanakan
karena belum operasionalnya dermaga tersebut. “Banyak anggaran yang tertunda
gara-gara ini,” tegasnya.
Untuk itu diperlukan terobosan,
karena ia tidak ingin masyarakat di Pulpis ini makin terpuruk dengan kondisi
jalan dan jembatan yang belum optimal.
Senada dengan itu, Kepala DPU
Kalteng Leonard S Ampung mengatakan, proses pengerjaan infrastruktur di wilayah
tersebut sudah dilaksanakan pihaknya pada 2012 lalu. Namun pada 2013 mendatang
akan mengusulkan kembali dana dari MP3EI untuk menyelesaikan pembangunannya.
Kepala Dishubkominfo Kalteng M
Hatta menambahkan, sebenarnya dana untuk penyelesaian dermaga itu sebesar Rp93
miliar, dan sekarang sudah menyerap hampir Rp35 miliar. Sebesar Rp71 miliar dari
APBN dan Rp4,7 dari APBD Kalteng, tetapi pada 2013 ada anggaran Rp12,8 miliar
serta pada 2014 ada anggaran Rp12 miliar untuk melanjutkan penyelesaian
dermaga, sehingga total penyerapan anggaran Rp100 miliar lebih.
Bukan hanya itu, untuk masalah
pembangunannya, saat ini dermaga tersebut sudah bisa dioperasionalkan. “Tapi
kita belum berani mengadakan moveable
bridge (MB) jika dermaga belum difungsikan, karena khawatir rusak
sebelum digunakan. Untuk itu, karena 2014 sudah harus selesai baik pembangunan
dermaga dan infrastruktur yang ada, maka pada 2014 itu MB tersebut harus
dipasang,” terangnya.
Hatta menjelaskan, dermaga
Bahaur mampu menampung kapal jenis roro atau fery penyeberangan, sehingga
dengan adanya dermaga tersebut, maka jalur pelayaran dapat dilakukan dari 2
tempat, yakni dari Pulpis ke Pacitan, Jawa Timur, serta dari Kumai,
Kotawaringin Barat ke Tegal, Jawa Tengah.
Saat meninjau jalan ke dermaga Bahaur, Teras didampingi oleh Leonard S Ampung,
M Hatta, Ketua Komisi A DPRD Kalteng Yohanes Freddy Ering, Staf Ahli DPRD
Kalteng Erman P Ranan, Kepala Biro Humas dan Protokol Setdaprov Kalteng Teras A
Sahay, dan beberapa pejabat terkait lainnya. dkw