Senin, 16 Januari 2012

SPBU Jangan Bantu Pelangsir

01-06-2011 00:00
Harian Umum Tabengan,  
PALANGKA RAYA
Pascademo, distribusi solar di Sampit sudah lancar. Tapi, aparatur dan para pengusaha SPBU diminta turut mengawasi kendaraan yang mengantre berulangkali untuk membeli BBM.
Aparat dan pengusaha stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) diminta tidak membantu ulah pelangsir dalam menimbun bahan bakar minyak (BBM), mengingat kebutuhan dan ketersediaan BBM di Palangka Raya tidak seimbang.
Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang kepada wartawan, Senin (30/5), mengatakan, kebutuhan BBM, terutama di Palangka Raya meningkat, namun persediaan di SPBU kurang. Ini terjadi karena banyak truk dengan plat non-KH (luar Kalteng) ikut ngantre di SPBU yang melayani subsidi. Selain itu, terjadi keterlambatan distribusi yang mengakibatkan antrean panjang di seluruh SPBU akhir-akhir ini.
Teras berharap dalam beberapa hari ke depan distribusi BBM ke daerah ini normal. Truk-truk yang seharusnya menggunakan BBM nonsubsidi, jangan sampai mengganggu jatah yang bersubsidi, meski hal tersebut tidak dapat dihindari.
Aparatur dan para pengusaha SPBU diminta mengawasi kendaraan yang diketahui mengantre berulangkali untuk membeli BBM. Jika ada, agar dilaporkan ke polisi. “Jangan dibiarkan,” tegas Teras.
Teras menyambut baik usulan PT Pertamina yang disampaikan anggota DPRD Kalteng dari Dapil I (Kota Palangka Raya, Kabupaten Gunung Mas, dan Katingan) dalam Rapat Paripurna Dewan, baru-baru ini, untuk mendirikan SPBU yang melayani BBM khusus nonsubsidi. Usulan ini dinilai Teras cukup baik guna menanggulangi antrean pembeli di SPBU.
Lebih lanjut Teras mengatakan, di daerah lain tidak ada antrean karena banyak alternatif untuk pengisian BBM seperti Petronas, Total, dan Shell. Sementara di Kalteng, khususnya di Palangka Raya, hanya dilayani Pertamina. Ia mengaku sangat bersyukur dan merasa terbantu apabila ada pihak swasta seperti Petronas, Total, dan Shell yang ingin mengembangkan usahanya di Kalteng.
Menyikapi akan ada cuti bersama, Teras berharap suplai BBM akan tetap lancar, karena ia sudah mengecek antrean mulai berkurang. “Suplainya sudah datang dan ada penambahan. Mudah-mudahan tidak ada kendala,” kata Teras.
Sementara itu, Rapat Pengendalian Inflasi Tingkat Provinsi Kalteng yang dilaksanakan di Gedung Serba Guna Bank Indonesia (BI) Palangka Raya, kemarin, dengan materi pembahasan tentang solusi kendala solar dan daging ayam ras,  menghasilkan dua opsi. Pertama, penambahan SPBU nonsubsidi di satu kota dan lima kabupaten. Kedua, penambahan kuota BBM untuk setiap SPBU yang sudah ada.
Asral Mashuri, Deputi Pemimpin BI Palangka Raya bidang ekonomi moneter, selaku pemimpin rapat mengharapkan agar opsi itu dapat ditindaklanjuti Pemerintah Daerah dalam hal ini Gubernur Kalteng, untuk diteruskan ke Pemerintah Pusat.
Kemudian juga disepakati, pihak berwenang diminta agar bertindak mengatasi antrean panjang yang selama ini terjadi. Kondisi ini terjadi diduga kuat lantaran adanya penyelewengan BBM bersubsidi untuk keperluan industri oleh oknum tertentu.
Tugiyo Wiratmojo, Ketua Kadin Provinsi Kalteng, menilai antrean BBM terjadi semata-mata karena adanya aksi ambil untung oknum tertentu. Para oknum tersebut mendapat untung banyak ketimbang menjadi kuli bangunan maupun menyadap karet, karena melangsir tidak terlalu melelahkan.
 
Langsung Lancar
Sementara itu di Sampit, pascademonstrasi para sopir bersama lembaga swadaya masyarakat (LSM) di DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Senin (30/5) lalu, distribusi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar langsung terlihat normal.
Antrean panjang, baik truk angkutan maupun mobil kecil di sejumlah SPBU nyaris sudah tidak tampak lagi. Walaupun ada, jumlahnya tidak lebih dari sepuluh buah.
"Sejak pagi hingga siang (kemarin), tidak terjadi lagi antrean panjang seperti beberapa hari lalu," kata Maman, seorang petugas SPBU Pelita.
Ia menjelaskan, sejak keluar keputusan Pemda bersama DPRD yang tidak membatasi pembelian solar di SPBU--kecuali bagi pelangsir--, di tempatnya bekerja tidak lagi ditemukan antrean panjang. Para sopir angkutan juga merasa puas karena tidak ada lagi pelangsir yang ikut mengambil solar subsidi di SPBU.
Seorang pengelola SPBU Jalan MT Haryono juga mengakui, mulai kemarin, antrean kendaraan pengguna solar tidak seperti dua hari lalu. "Memang masih ada yang mengantre solar, tetapi jumlahnya bisa dikatakan normal," ujarnya.
Pantauan Tabengan saat mengikuti sidak Komisi II di sejumlah SPBU, kemarin, hingga pukul 13.00 WIB, SPBU masih tampak beroperasi. Sebelumnya, sejumlah SPBU hanya melayani penjualan solar kurang dari empat jam. Bahkan beberapa SPBU, baru dua jam melayani penjualan solar sudah memampampang tulisan ’Stok solar habis’.
Normalnya distribusi solar di SPBU Sampit, selain disebabkan keputusan Pemda dan DPRD tidak membatasi pembelian solar bagi truk angkutan di SPBU, juga karena di seluruh SPBU dijaga ketat petugas kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Petugas gabungan tersebut mencatat nomor polisi (nopol) kendaraan yang mengisi solar di SPBU. Data tersebut akan dicocokkan dengan data petugas di semua SPBU. Jika ditemukan nopol kendaraan yang sama dan dicurigai sebagai milik pelangsir, polisi akan menindaknya.
“Data-data nopol kendaraan yang mengisi solar di SPBU ini akan kita bandingkan dengan data kendaraan yang mengisi solar di SPBU lainnya. Apabila ada yang dua kali mengisi BBM di SPBU akan dipanggil kepolisian,” jelas Suryadi, petugas kepolisian di SPBU Pelita.
Wakil Ketua Komisi II Ary Dewar yang memimpin sidak ke sejumlah SPBU menyatakan, sidak dilakukan untuk memantau langsung realisasi dari keputusan DPRD Kotim. Selain itu, pihaknya juga ingin memastikan kebenaran pernyataan pihak Pertamina bahwa kuota solar subsidi untuk sembilan SPBU dan tujuh APMS di Kotim adalah 145 kiloliter/hari. Dengan jatah tersebut dipastikan stok solar untuk Kotim aman.
Kedatangan rombongan anggota Dewan disambut gembira oleh sejumlah sopir yang kebetulan tengah mengisi solar. “Jangan bosan membantu kami ya pak. Membeli minyak solar menjadi lebih mudah,” ujar seorang sopir kepada Ary Dewar di SPBU Pelita.
Menurut Ary yang juga menjabat sebagai Sekretaris Komisi II,  sidak SPBU akan dilakukannya secara kontinyu. Kami dari Komisi II DPRD Kotim akan terus memantau masalah ini,” ucap Ary.
 
Masih Lumpuh
Sementara itu, meski sejak kemarin kebutuhan akan solar sudah terbilang lancar, kelumpuhan di Pelabuhan Sampit tetap belum teratasi. Sepanjang hari kemarin belum terlihat aktivitas bongkar muat, sementara jumlah kapal yang antre terus bertambah menjadi sekitar 11 buah.
AR Fanany, General Manager PT Pelindo III Cabang Sampit mengatakan, kesulitan melakukan bongkar muat barang di Pelabuhan Sampit dapat menimbulkan preseden buruk bagi para investor maupun pengguna jasa pelabuhan lainnya. Sejumlah pihak mulai mengeluhkan sulitnya mendapatkan kapal yang mau berlayar ke Pelabuhan Sampit karena pemiliknya  takut rugi akibat lamanya proses bongkar muat.
“Pelabuhan Sampit menggunakan sistem bongkar langsung dimuat ke truk, jadi tidak ada penumpukan barang di pelabuhan. Dengan kondisi saat ini, otomatis setiap kali bongkar selalu membutuhkan waktu panjang,” jelas Fanany.
Fanany berharap, dengan lancarnya pasokan solar, aktivitas Pelabuhan Sampit bisa pulih kembali.  Saat ini, jumlah kapal yang antre untuk bongkar sudah mencapai 11 buah. Kapal-kapal tersebut sudah cukup lama berlabuh di tengah Sungai Mentaya menunggu giliran bongkar. ”Keadaan ini sungguh memprihatinkan,” ucapnya.
Menurut Fanany, lambannya bongkar muat  berpotensi terhadap terjadinya inflasi harga sejumlah kebutuhan pokok di Kotim. Karena kesulitan mendapatkan kapal, pengusaha terpaksa menggunakan berbagai macam cara mengangkut barangnya meskipun dengan biaya yang mahal. Akhirnya, ujar Fanany, masyarakat yang menjadi korban, harga naik.
Kebutuhan masyarakat Kotim terhadap barang-barang dari luar, khususnya Pulau Jawa terbilang tinggi. Satu-satunya transportasi yang murah yang mampu mengangkut dengan jumlah banyak adalah kapal. Bisa dengan alat transportasi lain, misalnya pesawat, namun biayanya sangat tinggi. dkw/liu/c-dis

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Ini hanya tanggapan.