21-03-2011 00:00
Harian Umum Tabengan,
PALANGKA RAYA
Kendala utama masalah ketenagakerjaan di Kalteng adalah masih banyaknya angkatan kerja belum terserap perusahaan yang beroperasi di wilayah itu.
Wakil Gubernur Kalteng Achmad Diran di Palangka Raya, baru-baru ini, menuturkan, permasalahan ketenagakerjaan dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Ini dapat terlihat dengan tingginya jumlah angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan penyerapan tenaga kerja.
Sampai dengan Februari 2010, jumlah angkatan kerja mencapai 1.101.012 orang atau meningkat 5,9 persen bila dibandingkan 2009. Sedangkan penganguran di Kalteng pada Februari 2010 sebesar 42.731 orang, sementara pada 2009 hanya sebesar 48.435 orang.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalteng Herry Susanto Moelyono, menyatakan perlunya sarana pendidikan dan pelatihan keterampilan lanjutan kepada para tenaga kerja melalui Balai Latihan Kerja (BLK).
Melalui sarana tersebut, diharapkan tenaga kerja lokal mampu bersaing dengan tenaga kerja dari daerah lain. Ini penting dilakukan guna mengurangi pemenuhan tenaga kerja perusahan dari luar Kalteng.
Herry mengharapkan, dalam pembinaan dan penempatan tenaga kerja dalam maupun luar negeri, berpedoman kepada PP No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
Misalnya, pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) baru dan RPTKA lintas provinsi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Penerbitan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) baru menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, perpanjangan RPTKA tanpa perubahan lokasi, jumlah TKA dan jabatan kewenangan provinsi.
Demikian pula penerbitan IMTA lintas kabupaten/kota menjadi kewenangan provinsi dan penerbitan perpanjangan IMTA satu lokasi kerja Kabupaten/Kota menjadi kewenangan kabupaten/kota setempat.
Selain itu, pada tahun ini instansi yang menangani ketenagakerjaan di kabupaten/kota yang belum memiliki perangkat kerja bursa kerja online agar mengusulkan ke Pemerintah Pusat dengan melampiri kesanggupan penyediaan dana operasional serta sarana pendukung.
Kemudian, menyampaikan tembusan laporan kegiatan pembantuan yang berhubungan dengan kegiatan dan pengembangan perluasan kesempatan kerja ke Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Sekretaris Disnakertrans Kalteng. Selain itu, mengusulkan dan melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembinaan sektor informal dalam upaya pembentukan kelompok usaha di tempat masing-masing.
Menurut Herry, perlu menghidupkan dan meningkatkan kegiatan pengembangan dan perluasan kerja melalui Tenaga Kerja Mandiri. Serta, kabupaten/kota diminta mendukung Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L/membangun dan menjaga desa) untuk mempercepat pembangunan desa tertinggal di Kalteng.dkw
